Denpasar, baliilu.com – Polri memperkuat sinergitas bersama Pecalang Desa Adat Pedungan dalam mendukung pengamanan rangkaian International Association of Women Police (IAWP) ke-63 di Denpasar, Bali. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya Polri memastikan seluruh rangkaian kegiatan internasional berjalan aman, tertib, dan tetap menghormati nilai serta kearifan lokal Bali.

Salah satu keterlibatan tersebut terlihat dalam kegiatan penanaman mangrove di Mangrove Arboretum Park, Pedungan, Denpasar, Selasa (22/9/2026), yang diikuti para delegasi IAWP dari berbagai negara.

Penyarikan Desa Adat Pedungan Kadek Duwi Cahyadi mengapresiasi langkah Polri yang melibatkan Pecalang dalam pengamanan rangkaian kegiatan IAWP. Menurutnya, sinergi tersebut menunjukkan kolaborasi antara aparat keamanan dengan kekuatan pengamanan berbasis desa adat.

“Sinergitas pengamanan antara Pecalang dengan Polri sangat luar biasa. Kami dari Desa Adat Pedungan mengucapkan terima kasih kepada Polri karena sudah melibatkan Pecalang Desa Adat dalam kegiatan ini,” ujar Kadek.

Menurut Kadek, Pecalang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan desa adat. Karena itu, kolaborasi dengan Polri menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan berskala internasional di Bali.

“Di Bali, eksistensi agama dan budaya itu adalah desa adat. Untuk menjaga eksistensi dan keamanan itu, keberadaan Pecalang menjadi terdepan yang berkolaborasi dan bekerja sama dengan aparatur pemerintah, khususnya Polri,” katanya.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026), mengatakan sinergitas dengan Pecalang merupakan bagian penting dalam mendukung pengamanan kegiatan internasional sekaligus membangun kolaborasi dengan masyarakat dan kearifan lokal Bali.

“Polri mengapresiasi sinergitas yang terjalin bersama Pecalang dalam pengamanan rangkaian IAWP ke-63. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa keamanan dapat dibangun bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat serta tetap menghormati kearifan lokal,” ujar Trunoyudo.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat melalui Pecalang turut memperkuat upaya Polri dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama rangkaian kegiatan IAWP yang diikuti delegasi dari berbagai negara.

“Sinergitas seperti ini merupakan bentuk kebersamaan dalam menjaga keamanan. Polri bersama masyarakat, termasuk Pecalang, dapat hadir dan bekerja sama untuk memberikan rasa aman bagi seluruh peserta dan delegasi yang hadir di Bali,” katanya.

Sinergitas tersebut juga mencerminkan pendekatan Polri dalam membangun pengamanan dengan melibatkan unsur masyarakat dan kearifan lokal. Dalam pelaksanaan IAWP ke-63, keberadaan Pecalang turut mendukung Polri dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi para delegasi dari berbagai negara.

Kadek berharap kolaborasi tersebut dapat terus dipertahankan, khususnya dalam mendukung berbagai kegiatan internasional yang berlangsung di Bali.

“Harapan ke depan, tentu sinergitas ini harus dipertahankan. Budaya tidak bisa dilepaskan dari Bali, sehingga sinergitas pengamanan antara Polri dan desa adat harus terus terjaga,” tegasnya.

Melalui sinergitas Polri dan Pecalang, pengamanan IAWP ke-63 tidak hanya mengedepankan aspek keamanan, tetapi juga memperkuat kolaborasi dengan masyarakat adat sebagai bagian dari kekuatan lokal Bali dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan internasional. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Komisi XI DPR RI mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengevaluasi aturan internal perusahaan yang diduga kuat menekan hingga memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak para pegawai. Setali tiga uang, Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK menilai skema Performance Improvement Plan (PIP) yang dibuat manajemen dinilai melenceng sebab diduga berubah menjadi alat intimidasi yang subjektif di lapangan.

Demikian ini mengemuka usai Komisi XI DPR RI menyerap aspirasi dari Serikat Pekerja PT Bank Maybank Indonesia (SPBMI) dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI bersama sejumlah elemen masyarakat, antara lain SPBMI, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPI), Dewan Sengketa Indonesia (DSI), serta Badan Wakaf Indonesia (BWI), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

​​”Ini pengaduan yang saya kira perlu diperhatikan dan insyaAllah akan ditindaklanjuti oleh Komisi XI untuk disampaikan kepada mitra kita yaitu OJK. Karena perusahaan membuat aturan PIP, tapi ini menjadi alat sepihak bagi perusahaan untuk menekan para karyawan dan bahkan sampai memberhentikan karyawan secara sepihak. Ini tentu sangat meresahkan,” ujar Amin.

​Maka dari itu, Politisi Fraksi PKS ini meminta manajemen untuk mengedepankan transparansi dan objektivitas sekaligus menjamin perlindungan hak pekerja agar tidak terjadi tindakan yang merugikan pegawai akibat kewenangan yang tidak berdasar.

​”Jangan nanti ini jadi alat yang sifatnya subjektif dan perusahaan melakukan ini semena-mena. Mungkin urusannya bisa like and dislike, manajemen tidak suka dengan bawahannya atau hanya karena faktor kesalahan kecil akhirnya dikorbankan tanpa ada kesempatan membela diri. Nah, itu yang kita tidak inginkan,” ungkapnya dikutip dari laman dpr.go.id.

​Selain masalah PIP, ia juga menanggapi isu efisiensi akibat otomatisasi teknologi di sektor keuangan. Menurutnya, inovasi digital industri perbankan semestinya berfungsi mempermudah layanan, bukan dimanfaatkan sebagai dalih pemangkasan tenaga kerja secara tidak adil.

​”Jangan sampai masyarakat kita, yang beberapa tahun ini dalam kondisi susah, apalagi kelas menengah yang makin berkurang, menjadi ‘korban’ kebijakan perusahaan yang menurut saya tidak fair. Pihak-pihak terkait dan mitra kami di OJK harus memberikan perhatian serius terhadap hal ini,” pungkas Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV itu.

​Sebagai informasi, berdasarkan dokumen bahan aduan yang diterima Komisi XI DPR RI dari perwakilan SPBMI yang hadir, kebijakan PIP oleh manajemen PT Bank Maybank Indonesia Tbk dinilai cacat hukum karena diterbitkan secara sepihak tanpa mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pihak serikat menilai skema PIP kerap dimanfaatkan sebagai modus terselubung untuk tindakan union busting hingga efisiensi Tenaga Kerja Aktif (TKA) secara sepihak di berbagai kantor cabang Maybank seluruh Indonesia. (gs/bi)

Jembrana, baliilu.com – Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dan Wakil Bupati Patriana Krisna kembali menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa empat unit traktor roda empat kepada kelompok tani yang dipusatkan di Banjar Berawantangi Desa Tukadaya, Selasa (22/9/2026). Bantuan yang bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini disalurkan untuk mendukung mekanisasi pertanian guna mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional.

Penyerahan empat unit traktor ini merupakan rangkaian dari total sembilan unit traktor roda empat yang difasilitasi melalui aspirasi Dewan. Sebelumnya, lima unit traktor telah diserahkan secara terpisah pada 1 Agustus 2026 di Subak Tegal Jati, Kecamatan Negara.

​Adapun alsintan yang diserahkan kali ini berupa traktor roda empat ukuran menengah dengan daya 40 HP. Bantuan tersebut sudah dilengkapi dengan implement (singkal dan rotary), toolkit perawatan, oli, serta buku petunjuk operasional.

​Kelompok Tani Penerima Bantuan adalah Kelompok Tani Abadi — Desa Manistutu, Kelompok Tani Tunas Amertha — Desa Tukadaya, Kelompok Tani Murti Satwa Asih — Desa Tukadaya, dan Kelompok Tani Artha Mandiri — Desa Tuwed.

​Dalam sambutannya, Bupati Kembang mengajak seluruh petani untuk aktif menjaga kelestarian lahan sawah agar tidak dialihfungsikan. Menurutnya, peran aktif masyarakat sangat krusial dalam mengawal program ketahanan pangan.

​”Saya tidak bisa hanya mengandalkan Polprades ataupun pegawai desa. Saya minta tolong kepada para petani, jika ada yang hendak melakukan alih fungsi lahan, mohon dicegah atau segera dilaporkan,” tegas Bupati Kembang.

​Selain itu, Bupati Kembang juga membakar semangat para petani agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan sektor pertanian saat ini.

​”Mari bergotong-royong menghadapi tantangan ini, jangan menyerah dengan keadaan. Kami di pemerintahan akan selalu berusaha memfasilitasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Jika di tingkat daerah belum sanggup, kami akan usahakan memperjuangkannya ke pemerintah pusat,” pungkasnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan unit traktor secara langsung oleh Bupati Kembang dan Wabup Ipat kepada masing-masing perwakilan kelompok tani penerima. (gs/bi)