Gianyar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali sebagai koordinator wilayah Bali, NTB, dan NTT (Balinusra) terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui inisiasi kegiatan Capacity Building Desa Wisata Balinusra yang diselenggarakan di Desa Wisata Taro pada 11 November 2026 dan diikuti oleh 12 (dua belas) desa wisata binaan KPwBI se-Balinusra. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bali, Asosiasi Desa Wisata Indonesia (ASIDEWI), Bali Hotel Association (BHA), akademisi, dan mahasiswa.

Capacity building dibuka dengan sambutan dari Kepala KPwBI Provinsi Bali, Achris Sarwani dan keynote speech dari Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Florida Pardosi. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan sarasehan membahas strategi pengembangan desa wisata yang disampaikan oleh Ketua Umum ASIDEWI, Andi Yuwono; Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati; Wakil Ketua ASITA Bali, Kadek Darmayasa; dan Ketua Desa Wisata Taro, I Wayan Gede Ardika.

Dalam sambutannya, Achris menyampaikan pentingnya peran pariwisata secara makro sebagai motor penggerak perekonomian di Balinusra sehingga penting untuk kita mendukung pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, utamanya melalui Desa Wisata.

”Kegiatan capacity building ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman serta keahlian pengelola desa wisata dalam penguatan tata kelola, penguatan standardisasi layanan wisata pada aspek 3A (Amenitas, Atraksi, dan Aksesibilitas) , penguatan daya saing desa wisata melalui paket wisata serta fasilitasi potensi kemitraan antara desa wisata dengan industri perhotelan,” ujarnya.

Florida dalam keynote speech-nya juga menyampaikan, ”Peningkatan jumlah desa wisata perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kesiapan desa wisata”. Harapannya, dari 6.398 desa wisata di Indonesia yang mayoritas masih dalam tahap rintisan dapat naik kelas dan meningkatkan daya saingnya. Kementerian Pariwisata juga memberikan apresiasi kepada KPwBI Provinsi Bali dan KPwBI se-Balinusra yang secara konsisten berkomitmen dalam pengembangan desa wisata dan menghasilkan berbagai prestasi yang diraih oleh desa wisata binaan KPwBI se-Balinusra.

Pada kesempatan ini, Kementerian Pariwisata menyerahkan sertifikat ASEAN Tourism Awards kepada Desa Wisata Taro sebagai peraih ASEAN Community-Based Tourism Standard 2025-2027. Selain itu, disampaikan juga secara simbolis penyerahan bantuan sarana prasarana penunjang pariwisata dari Bank Indonesia kepada Desa Wisata Dukuh Penaban Bali, Desa Wisata Tetebatu NTB, dan Desa Wisata Praiijing NTT. Kegiatan capacity building juga dirangkaikan dengan business matching yang bekerjasama dengan Bali Hotel Association (BHA) sebagai upaya untuk promosi dan perluasan pasar.

Ke depan, Bank Indonesia se-Balinusra akan terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah pusat dan daerah, asosiasi pelaku usaha, akademisi dan pemangku kepentingan pariwisata lainnya. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pariwisata berkualitas dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Balinusra yang semakin sejahtera. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mendorong pejabat pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas guna mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Ballroom Grand Santhi Hotel, Denpasar, Kamis (12/11/2026).

Dalam sambutannya, Sekda Dewa Made Indra menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai proses administratif untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan merealisasikan anggaran. Pengadaan harus ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan yang mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Sekda menyampaikan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Tantangan tersebut antara lain besarnya alokasi anggaran pengadaan untuk mendukung percepatan pembangunan, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

“Publik menuntut proses pengadaan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” demikian petikan sambutan Sekda yang dibacakan Luh Ayu Aryani.

Menghadapi tantangan tersebut, Sekda menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan. Kompetensi teknis, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang berkualitas. “Sumber daya manusia adalah unsur penting yang tak dapat dipisahkan dari kemajuan organisasi,” lanjutnya.

Selain peningkatan kompetensi, Sekda Bali memberikan perhatian khusus terhadap penguatan integritas aparatur pengadaan. Ia mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang rawan terhadap praktik korupsi. Potensi penyimpangan dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pembayaran, hingga serah terima barang.

Untuk meminimalkan risiko korupsi, Sekda menekankan perlunya penguatan tata kelola pengadaan melalui penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan unit kerja pengadaan barang dan jasa yang bersifat permanen, peningkatan profesionalisme SDM, serta optimalisasi sistem informasi dan pengadaan berbasis elektronik. Seluruh upaya tersebut harus dibarengi dengan penguatan integritas aparatur.

“Peningkatan integritas memegang peranan penting. Karena sebagus apa pun regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi yang diterapkan, penyimpangan tetap berpeluang terjadi jika integritas pelaku pengadaan masih rendah,” demikian penegasan Sekda dalam sambutannya.

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan IFPI sebagai organisasi profesi yang mewadahi para pejabat fungsional pengadaan. Ia berharap IFPI dapat menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat profesionalisme, membangun integritas, serta mendorong kontribusi nyata para anggotanya dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Sementara itu, Ketua Umum IFPI, Deby Sandra, mengingatkan seluruh pejabat pengadaan agar tidak hanya memahami ketentuan dan regulasi, tetapi juga menerapkannya secara konsisten dalam pelaksanaan tugas. “Jalankan tugas sesuai aturan agar ada hasil serta kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Deby Sandra juga berharap IFPI berkembang menjadi organisasi profesi yang kuat dan memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan atau pertemuan yang diselenggarakan, melainkan dari kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas anggota dan kemajuan pembangunan.

“Keberhasilan organisasi dapat diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi anggota dan berdampak bagi kemajuan pembangunan,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Dewan Pengawas IFPI, Roni Dwi Susanto, berharap Rakernas mampu menghasilkan keputusan dan program kerja yang realistis, dapat dilaksanakan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Rakernas dan Seminar Nasional IFPI berlangsung selama dua hari serta dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IFPI Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, dan Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 DPW IFPI Bali sekaligus penguatan sinergi antaranggota organisasi profesi pengadaan barang dan jasa dari berbagai daerah di Indonesia. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali resmi membuka Bali Digital Festival (Bali Digifest) V Tahun 2026 oleh Gubernur Bali Wayan Koster di Ballroom Prime Plaza Hotel, Sanur, Denpasar, Kamis (12/11). Mengusung semangat pengembangan ekosistem serta peningkatan literasi dan kreativitas digital, dalam keikutsertaannya Kabupaten Buleleng menonjolkan inovasi teknologi berbasis Internet of Thing (IoT) berupa “Smart Garden” untuk hadirkan solusi perawatan tanaman yang efisien dalam pameran Bali Digital Festival 2026.

Memasuki era Industri 4.0, efisiensi pengelolaan sumber daya menjadi kunci utama dalam pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Menjawab tantangan tersebut, tim pengembang embedded system, pegiat smart farming, serta praktisi teknologi informasi resmi memperkenalkan Smart Garden Berbasis ESP32, sebuah sistem otomasi perawatan tanaman berbasis Internet of Things (IoT) yang efisien, responsif, dan fleksibel.

“Inovasi ini lahir dari pegiat smart farming dan praktisi teknologi informasi atas tantangan pertanian permasalahan mendasar pada metode penyiraman konvensional yang sering kali kurang efisien. Penggunaan air secara berlebihan (over-watering) atau keterlambatan penyiraman akibat keterbatasan waktu pengelola kebun kerap menjadi penyebab utama tanaman layu dan penurunan produktivitas,” jelas Kepala Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng Made Suharta dikonfirmasi terpisah.

Lebih jauh dijelaskan Sistem Smart Garden hadir sebagai solusi cerdas untuk menggantikan jadwal penyiraman manual dengan sistem berbasis data real-time. Otomasi berbasis data dan kontrol fleksibel sistem smart garden mengusung mikrokontroler pintar ESP32 sebagai pusat kendali yang terhubung langsung dengan Firebase Realtime Database dan aplikasi Android.

Lebih lanjut, sistem ini bekerja melalui dua metode utama:  Sistem Otomasi Sensorik (Real-Time): Sensor kelembaban tanah (Soil Moisture Sensor) dan sensor suhu/kelembaban udara (DHT11) secara otomatis membaca kondisi lingkungan perkebunan.

“Jika tanah terdeteksi kering di bawah batas optimal, ESP32 akan memicu modul relay untuk menyalakan pompa air secara otomatis hingga kondisi kelembaban tanah kembali stabil,” jelasnya secara teknis.

Inovasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menekan penggunaan air secara signifikan, mendukung tren urban farming di kawasan perkotaan, serta menjadi inspirasi penerapan teknologi IoT yang ramah lingkungan dan tepat guna bagi pertanian modern Indonesia.

Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur serta keterampilan digital masyarakat guna memperkuat adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Langkah ini dilakukan dengan prinsip bahwa transformasi digital di Bali bertujuan untuk memperkuat kebudayaan, bukan untuk menggantikannya.

“Untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif dan digital yang kuat, Pemprov Bali menerapkan empat unsur utama yaitu regulasi dengan merancang peraturan daerah terkait pengembangan ekonomi kreatif dan digital,kemudian infrastruktur untuk memperlancar komunikasi dan siaran tv digital melalu Turyapada Tower yang akan rampung Desember 2026,  menyiapkan ruang untuk kawasan kreatif dan inovasi hub, lalu meningkatkan keterampilan SDM agar para pelaku kreatif dapat menapaki seluruh proses dari gagasan hingga produk yang mampu menjangkau pasar nasional maupun global,” ungkap Gubernur Koster.

Dengan pembangunan ekosistem yang terintegrasi ini, Pemprov Bali berharap para pegiat ekonomi kreatif dan digital dapat terfasilitasi secara optimal untuk kemajuan bersama masyarakat Bali.

Dalam pameran Bali Digital Festival 2026, selain menayangkan inovasi “Smart Garden” Pemkab Buleleng melalui Dinas Kominfosanti juga menampilkan “Gamelan Digital“ karya siswa Buleleng yang akrab dipanggil Dean, lalu memajang produk-produk UMKM dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) binaan Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng. (gs/bi)