Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Cegah Bunuh Diri, Pentingnya Kelola Stres dan Deteksi Dini Gangguan Mental

BALIILU Tayang

:

edukasi gangguan jiwa
TALKSHOW: Narasumber Talkshow SMSI Denpasar: Dewa Nyoman Budiasa (kiri ke kanan); dr. Amelia Dwi Nurulita Sugiharta, SpKJ; Luh Putu Anggreni, SH dan Gede Eka Sandi Asmadi atau akrab disapa Bli Lolo. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Sosialisasi dan edukasi tentang deteksi dini gangguan kejiwaan atau skrining kesehatan mental perlu terus dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya bunuh diri.

Dokter spesialis kesehatan jiwa dari BIMC Hospital dr. Amelia Dwi Nurulita Sugiharta, SpKJ. mengatakan saat ini layanan deteksi dini mental health sangat mudah diakses, baik di rumah sakit, klinik, maupun puskesmas.

“Salah satu alasan masih tingginya angka bunuh diri adalah karena kurangnya deteksi dini. Padahal, melalui skrining awal, kita bisa mengenali gejala awal dan segera memberikan bantuan kepada mereka yang menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan,” ujar Amelia.

Hal tersebut disampaikan Amelia dalam acara Talkshow Mental Health bertajuk ‘Merawat Kesehatan Mental: Menjaga Harapan Masyarakat Kota Denpasar’ yang digelar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Denpasar di Istana Taman Jepun, Denpasar, Kamis (17/7/2025).

Ia juga menyoroti pengaruh negatif media sosial terhadap kesehatan mental. Menurutnya, banyak orang merasa stres karena terus-menerus membandingkan hidupnya dengan gambaran ‘kehidupan ideal’ yang sering ditampilkan di media sosial.

Amelia menyebut media sosial memang punya sisi positif, tapi juga bisa menimbulkan dampak negatif, terutama bagi mereka yang mudah membandingkan diri. Standar hidup ala media sosial bisa membuat seseorang merasa tidak cukup atau gagal, dan itu memicu stres.

“Padahal, stres bisa dikelola. Tidak ada masalah yang terlalu ringan atau terlalu berat semua tergantung bagaimana kita memaknainya. Karena itu, penting bagi setiap individu untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sesuai dengan kebutuhannya,” tambahnya.

Edukasi Kesehatan Mental

Narasumber lain yang juga seorang penyintas gangguan kesehatan mental, Gede Eka Sandi Asmadi—akrab disapa Bli Lolo—menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang keberanian untuk speak up dan menerima kondisi yang sedang dialami.

Baca Juga  FK Unud Berikan Edukasi Mengenai Donor Kornea pada Tenaga Kesehatan

“Saat ini banyak orang mengalami stres yang tidak terlihat, diperparah dengan arus informasi yang tak selalu tersaring dengan baik. Sering kali, kekuatan mental kita tidak cukup kuat untuk memikul beban tersebut. Karena itu, edukasi dan sosialisasi tentang kesehatan mental perlu dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan membumi agar mudah dipahami,” jelas Bli Lolo.

Kata dia pada era digital saat ini, informasi tentang kesehatan mental sangat mudah diakses. Namun sayangnya, tidak semua informasi mudah dicerna. Banyak di antaranya yang bersifat teoritis dan terlalu ‘melangit’, sehingga bukannya membantu, justru bisa menambah beban pikiran.

Bli Lolo berpendapat penting bagi kita untuk mencari solusi yang terarah, misalnya dengan memeriksa kondisi fisik jika ada gejala seperti Gerd atau stres berkepanjangan.

Ia mengimbau jangan malu untuk pergi ke psikolog dan jangan takut dengan stigma yang masih ada. Masih banyak yang menganggap pasien psikolog sebagai sesuatu yang negatif, padahal tidak demikian.

“Cobalah mulai dengan aktivitas sehat seperti mengubah pola makan, meditasi, yoga, atau olahraga lainnya. Bergabunglah dengan komunitas atau sistem dukungan (support system) yang bisa membantu kita merasa bahwa kita tidak sendiri,” ungkapnya.

Ia juga mencontohkan praktik di beberapa negara seperti Australia, di mana layanan konseling dan nomor call center untuk bantuan psikologis mudah ditemukan di ruang-ruang publik. “Itu bentuk kepedulian nyata agar orang yang mengalami gangguan mental tidak sampai pada titik bunuh diri,” cetusnya.

Pentingnya Manajemen Kasus

Sementara itu, narasumber Luh Putu Anggreni, S.H., pendamping hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar mengangkat pentingnya manajemen kasus terkait persoalan mental di masyarakat terutama bagi perempuan dan anak.

Baca Juga  Unit IPE FK Unud Berikan Edukasi Pentingnya Belajar secara Interprofesional bagi Mahasiswa

“Manajemen kasus dapat menjadi pendekatan yang dibutuhkan untuk menjamin anak dan keluarga memperoleh aset secara akses terhadap pelayanan yang tepat,” jelas Luh Putu Anggreni yang juga seorang pengacara ini.

Ia juga membahas perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) yaitu sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

“PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya promosi dan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan membangun kesadaran ke arah perubahan pemahaman sikap dan perilaku berkenaan upaya perlindungan anak,” urainya.

Fenomena bunuh diri bukan hanya soal individu, tapi merupakan masalah sosial yang bisa dicegah bila ditangani bersama-sama. Melalui kegiatan edukasi seperti ini, ia berharap Kota Denpasar bisa menjadi kota yang lebih peduli terhadap kesehatan mental warganya, dan mampu menciptakan lingkungan yang lebih suportif, terbuka, dan penuh harapan.

Menggenapi wawasan tentang kesehatan mental ini, Dirut Padma Bahtera Medical Group sekaligus pemilik Istana Taman Jepun Dewa Nyoman Budiasa mengulik soal bagaimana menciptakan ketenangan dalam menjaga kesehatan mental di tengah badai kehidupan kerja di Bali.

Kata dia seringkali manusia fokus pada kesehatan fisik namun lupa bahwa pikiran dan perasaan kita juga butuh perhatian apalagi di tengah tuntutan hidup yang kian kompleks.

“Hari ini kita menyelami bagaimana lingkungan kerja baik ekstrem maupun yang dialami sehari-hari bisa mempengaruhi mental dan yang terpenting Bagaimana bisa tetap tegar dan menemukan ketenangan,” tuturnya.

Ia mengungkapkan tekanan sosial dan ekonomi di Bali usai pandemi yang mengubah banyak hal meskipun pariwisata mulai pulih namun jejaknya masih terasa dan memunculkan tekanan baru satu ketidakpastian ekonomi.

Baca Juga  Polisi Ungkap Kematian Mahasiswa Asal Medan, Ternyata Karena Ini

Pada bagian akhir talkshow, Ketua SMSI Provinsi Bali Emanuel Dewata Oja atau akrab disapa Edo menjelaskan terkait pemberitaan kasus bunuh diri di media sosial maupun media massa. Menurutnya, media sosial kerap menampilkan konten yang terlalu vulgar terkait kasus bunuh diri, yang justru bisa memicu tindakan serupa (copycat suicide) oleh orang yang membaca atau melihatnya di medsos.

Namun, Edo menilai tidak sepenuhnya benar jika media disebut sebagai penyebab meningkatnya kasus bunuh diri. Ia menegaskan pentingnya membedakan antara media sosial dan media pers yang bekerja dengan standar dan kode etik jurnalistik yang jelas. (*/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Pegadaian Area Denpasar 2 Gelar Gathering UMKM Naik Kelas, Dorong Pelaku Usaha Lebih Berdaya dan Berdaya Saing

Published

on

By

pegadaian
GATHERING: Suasana kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta DPMPTSP Gianyar pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar. (Foto Kolase: Hms Pegadaian)

Gianyar, baliilu.com – PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar, dengan melibatkan sebanyak 85 pelaku UMKM.

Deputi Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, I Gusti Agung Bagus Sutyatmika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal tersebut terbukti dari peran penting UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19.

“Pegadaian terus berupaya memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama dalam mendukung kebutuhan permodalan melalui berbagai produk pembiayaan seperti KUR, KUPEDES, dan pinjaman modal usaha. Penyelenggaraan kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antarinstansi pemerintah dalam mewujudkan UMKM yang semakin berkembang dan naik kelas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putrawan, S.Sos., M.Si., turut menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ia juga memperkenalkan berbagai fasilitas layanan kemasan yang tersedia di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar, berlokasi di Jalan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu.

Melalui layanan tersebut, pelaku UMKM dapat memanfaatkan konsultasi gratis terkait kemasan dan branding, desain logo dan kemasan, pencetakan stiker, box, dan standing pouch, layanan pengemasan produk makanan kering maupun basah, hingga layanan foto produk. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas tampilan produk agar semakin menarik dan memiliki daya saing di pasar.

Baca Juga  Unit IPE FK Unud Berikan Edukasi Pentingnya Belajar secara Interprofesional bagi Mahasiswa

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar atas kolaborasi dalam menghadirkan layanan perizinan langsung kepada pelaku UMKM.

Ia menjelaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten Gianyar memiliki inovasi LINK (Layanan Izin Keliling) dengan motto “Hadir Lebih Dekat”. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, hingga penerbitan perizinan secara lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Kehadiran LINK diharapkan dapat memastikan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, memperoleh pendampingan dalam melengkapi legalitas formal usahanya.

Mengusung semangat UMKM BERKELAS (Berdaya, Legal, Naik Kelas), kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan, pendampingan, serta akses layanan yang dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya. Materi disampaikan oleh I Dewa Ayu Sri Antari, SSTP, M.H., selaku Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Gianyar, dengan materi UMKM Berlegalitas, serta Ali Farauzy, Assistant Manager PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, yang memaparkan berbagai layanan modal usaha dari Pegadaian.

Tidak hanya menghadirkan edukasi dan pemaparan materi, kegiatan ini juga menyediakan berbagai layanan langsung bagi peserta. Di antaranya layanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPMPTSP Kabupaten Gianyar, pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, konsultasi kemasan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta konsultasi modal usaha melalui PT Pegadaian (Persero) Cabang Ubud dan Cabang Gianyar.

Melalui kegiatan ini, Pegadaian berharap para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendampingan yang tersedia untuk mengembangkan usahanya. Sinergi antara Pegadaian dan instansi pemerintah daerah ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat, memiliki legalitas, akses permodalan, serta kualitas produk yang semakin baik.

Baca Juga  Refleksi Hari Pers Nasional 2022, Pers Harus Kuatkan Fungsi Edukasi di Era Disrupsi

Sejalan dengan komitmen Pegadaian untuk terus hadir di tengah masyarakat, dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan MengEMASkan Indonesia. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Satgas Gabungan Kelurahan Kesiman Lakukan Patroli Penerapan Prokes

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Polsek Densel Tindaklanjuti Laporan 110 Dugaan Percobaan Bunuh Diri

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Satgas Gabungan Kelurahan Kesiman Lakukan Patroli Penerapan Prokes
Lanjutkan Membaca