Friday, 25 April 2025
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

POLITIK

Dari Verifikasi Administrasi, KPU Bali Gugurkan 3 Balon DPD Provinsi Bali

BALIILU Tayang

:

kpu bali
Ketua KPU Bali saat memimpin rekapitulasi hasil verifikasi administrasi balon DPD Provinsi Bali, Rabu (3/2) di Discovery Kartika Plaza Hotel. (Foto: gs)

Badung, baliilu.com – Setelah melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dukungan minimal pemilih Bakal Calon (Balon) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Bali, yang dilaksanakan Rabu, 3 Februari 2023 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta Badung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menetapkan 19 bakal calon DPD Provinsi Bali lolos untuk mengikuti verifikasi faktual. Sedangkan 3 bakal calon dinyatakan tidak lolos atau gugur.

Keputusan ini ditetapkan setelah KPU Kabupaten Kota membacakan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi masing-masing bakal calon DPD yang kemudian 3 balon dinyatakan tidak lolos karena jumlah minimal dukungan tidak bisa terpenuhi.

‘’Hari ini kami sudah memastikan bahwa ada 19 bakal calon DPD Perwakilan Provinsi Bali yang lolos administrasi. Sedangkan 3 tidak lolos karena memang jumlah minimal tidak bisa terpenuhi. Kami sudah tetapkan dan semua kandidat sudah menerima. Itu berarti hasil-hasil kinerja kita sudah diterima mereka,’’ ucap Ketua KPU Bali Dewa Agung Gede Lidartawan selepas memimpin rekapitulasi hasil verifikasi administrasi balon DPD Provinsi Bali.

Setelah penetapan bakal calon lulus administrasi, selanjutnya kata Lidartawan, dua hari lagi bakal calon akan diundang untuk melakukan undian sampling. Dari nomor sample yang dipilih oleh balon DPD ini lanjut KPU Kabupaten Kota akan melakukan verifikasi faktual, berapa jumlah dukungannya dan berapa samplingnya. ‘’Di situ baru kita lihat apakah mereka mendukung atau tidak. Waktu verifikasi faktual dari tanggal 6-26 Februari. Setelah tanggal itu kita melakukan rekaf lagi. Kalau sudah memenuhi seperti batasnya 322 sampling itu berarti balon sudah selesai dan sudah dinyatakan memenuhi dukungan minimal dan sudah boleh mendaftar nanti di bulan Mei bersamaan pendaftaran calon DPRD kabupaten provinsi, dan DPR RI,’’ papar Lidartawan.

Baca Juga  Ketua KPU Bali Agung Lidartawan: Debat Pilkada 2024 Mesti Kembalikan ke Tradisi Budaya Bali

Karena hari ini bertepatan pelaksanaan rekap verifikasi administrasi, yang menyertakan KPU Kabupaten Kota, maka KPU Bali langsung melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek). Dengan materi, cara melakukan verifikasi faktual, bagaimana mendatangi, menghadirkan, bagaimana melakukan video conference kalau orangnya tak di tempat, bagaimana menilai video yang akan mereka kirim. Karena rekaman video pendukung ini bisa dijadikan barang bukti bahwa mereka mendukung.

lidartawan
Ketua KPU Bali Dewa Agung Gede Lidartawan. (Foto: gs)

Balon DPD, tegas Lidartawan harus ada bukti bahwa punya dukungan minimal 2.000 dukungan yang tersebar minimal di 5 kabupaten/kota. Namun ini baru bakal calon. Ada kemungkian tidak lolos atau ada kemungkinan semuanya lolos tergantung hasil verifikasi faktual. Setelah rekapitulasi faktual pada 26 Februari akan dipastikan kalau semuanya MS maka berhenti (lolos) namun kalau masih ada BMS maka akan dilakukan verifikasi faktual lagi sekali.  

‘‘Setelah ini selesai mereka bisa mendaftar bareng-bareng sama dengan pendaftaran calon DPR RI, DPRD. Sedangkan yang gugur masih punya kesempatan jika beralih ke calon DPR RI atau DPRD atau menunggu lima tahun lagi untuk calon DPD,‘‘ pungkasnya.

Pada acara tersebut, selain dihadiri Komisioner KPU Bali, pengurus KPU Kabupaten Kota juga bakal calon DPD Provinsi Bali. (gs/bi)

Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
iklan galungan pemkot
Advertisements
dprd bali galungan
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Pertemuan Koster dan De Gadjah Penuh Kekeluargaan

Ajak Krama Bali Bersatu Dukung Pembangunan Pro Rakyat

Published

on

By

koster de gadjah
PERTEMUAN: Pertemuan Gubernur Bali terpilih periode 2025-2030 Wayan Koster dengan cagub Bali Made Muliawan Arya (De Gadjah), Senin, 10 Februari 2025 di Denpasar. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali terpilih periode 2025-2030 Wayan Koster akhirnya menepati janji untuk bertemu cagub Bali Made Muliawan Arya (De Gadjah), Senin, 10 Februari 2025. Gubernur Koster mendatangi kediaman De Gadjah di Denpasar. Pertemuan kedua tokoh politik Bali ini dilakukan penuh kekeluargaan.

Jalinan persahabatan, kekeluargaan, penuh ramah, dan canda tampak dalam diskusi yang berlangsung dua jam itu. Gubernur Koster dan De Gadjah yang juga Ketua DPD Gerindra Bali mengajak agar krama Bali bersatu dan kondusif sehingga pembangunan Bali ke depan berjalan lancar, nyaman dan sukses.

“Pertemuan hanya berdua sebagai sesama sahabat, sifatnya kekeluargaan, ramah, dan penuh canda sama seperti suasana sebelum Pilkada 2024, karena memang berdua bersahabat baik sejak lama,” kata Gubernur Koster usai pertemuan.

Dalam durasi waktu pertemuan selama dua jam itu, Koster dan De Gadjah juga santap siang bersama dan ngopi bareng. Suasananya terasa begitu hidup dan bersemangat.

“Suasana menjadi semakin hidup, karena ngobrol sambil menikmati hidangan kopi dan nasi goreng,” tambah Ketua DPD PDIP Bali ini.

De Gadjah secara langsung mengucapkan selamat kepada Wayan Koster atas terpilihnya sebagai Gubernur Bali lima tahun. Moment ini digunakan untuk penyampaian langsung meski sebelumnya telah disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp pada 27 November 2024 lalu.

Kemudian, baik Koster dan De Gadjah sepakat dan berkomitmen Pilkada telah selesai, dan saatnya masyarakat Bali diajak bersatu, agar Bali kondusif. Krama Bali juga diajak untuk mendukung program pembangunan Bali ke depan agar berjalan sesuai harapan bersama.

De Gadjah juga mengaku akan mendukung program kerja Gubernur Koster selama program ini demi kemajuan dan kebaikan Bali. De Gadjah berharap Gubernur Koster berkomitmen menjalankan program-program yang disampaikan saat kampanye dan simakrama bersama krama Bali.

Baca Juga  KPU Bali Mantapkan Integritas Lewat Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2025

Gubernur Koster juga menyampaikan, keduanya sepakat segera mengatasi masalah serius dan mendesak di Bali, seperti sampah, macet, infrastruktur dan air. Serta sangat mendukung pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi agar bisa terlaksana ke depan. (*/gs)

Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
iklan galungan pemkot
Advertisements
dprd bali galungan
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Komisi II Bersama Mitra Segera Bahas Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024

Published

on

By

jadwal pelantikan kepala daerah
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. (Foto : dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan pihaknya akan membahas tentang jadwal pelantikan Kepala dan wakil kepala daerah terpilih dalam Pilkada serentak 2024. Pembahasan tersebut akan dilakukan Komisi II bersama dengan mitra, yaitu Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendatang.

“Komisi II DPR RI akan segera mengundang saudara Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk merumuskan opsi-opsi pelantikan sebagaimana yang kita tahu,” kata Rifqinizamy kepada awak media di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Dijelaskannya, ada dua opsi usulan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, baik kepala daerah terpilih yang bersengketa maupun yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Pertama, pelantikan seluruh kepala daerah terpilih dilaksanakan serentak setelah seluruh putusan MK berkekuatan hukum (incratch). Diperkirakan proses sengketa pilkada di MK akan selesai pada 12 Maret 2025 mendatang.

Selain itu, lanjut Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini, ada opsi kedua di mana pelantikan akan dilaksanakan serentak terlebih dahulu, hanya untuk kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa, yakni pada 7 Februari 2025 untuk gubernur dan 10 Februari 2025 untuk bupati dan walikota. Hal itu berdasarkan peraturan presiden yang ada, pelantikan gubernur dan wakil gubernur digelar pada 7 Februari 2025 dan pelantikan bupati-wakil bupati serta walikota-wakil walikota digelar pada 10 Februari 2025.

Meski demikian, Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengakui bahwa dinamika menuju proses pelantikan kepala daerah secara serentak hasil Pilkada 2024 terdapat dilema atau problematika hukum. Di mana Putusan MK Nomor 46 Tahun 2024 menyatakan bahwa pelantikan baru bisa dilaksanakan setelah seluruh sengketa di MK selesai atau telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum, kecuali yang akan melaksanakan pemilihan ulang, penghitungan suara ulang atau pengulangan pilkada karena adanya keadaan mendesak.

Baca Juga  Mahendra Jaya Tegaskan Komitmen Semua Pihak Sukseskan Pilkada Serentak 27 November 2024

Namun, di sisi lain ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 160 dan 160A yang menyebutkan bahwa tahapan pelantikan adalah satu konsekuensi dari penetapan yang dilakukan KPU di provinsi, kabupaten, kota, yang waktunya telah diatur sedemikian rupa.

“Sehingga kalau menunggu putusan MK usai semua pada pertengahan Maret 2024, maka ada kecenderungan juga melanggar dua pasal undang-undang ini,” jelasnya yang dikutip dari laman dpr.go.id. (gs/bi)

Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
iklan galungan pemkot
Advertisements
dprd bali galungan
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

POLITIK

DPD PDI-P Bali Ucapkan Selamat HUT Ke-52 PDI Perjuangan

Published

on

By

hut pdi bali
Banner HUT Ke-52 PDI Perjuangan. (Foto: DPD PDI-P Bali)

Denpasar, baliilu.com – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M. mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan. Satyam Eva Jayate, Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam. (*/gs)

Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
iklan galungan pemkot
Advertisements
dprd bali galungan
Advertisements
iklan
Baca Juga  KPU Bali Mantapkan Integritas Lewat Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2025
Lanjutkan Membaca