Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

DPRD Bali Gelar Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Bali tentang Raperda Perseroda

Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya Ucapkan Selamat Hari Pahlawan yang Diperingati Minggu, 10 November 2024

Loading

BALIILU Tayang

:

DPRD Bali
RAPAT PARIPURNA: Rapat Paripurna Ke-5 masa persidangan I 2024 yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua III, I Komang Nova Sewi Putra dihadiri Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali, Jalan Dr. Kusuma Atmaja 3 Renon Denpasar. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – DPRD Provinsi Bali pada Senin (Soma Paing, Mrakih), 11 November 2024 menggelar Rapat Paripurna Ke-5 masa persidangan I dengan agenda Jawaban Pj. Gubernur Bali terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda), berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali, Jalan Dr. Kusuma Atmaja 3 Renon Denpasar.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua III, I Komang Nova Sewi Putra bersama 29 anggota DPRD Bali. Hadir Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, Pimpinan OPD Provinsi Bali, Staf Ahli DPRD Bali dan undangan lainnya.

Sebelum memasuki agenda utama, Ketua Dewan Dewa Made Mahayadnya mengucapkan selamat hari Pahlawan yang telah diperingati pada Minggu, 10 November 2024. Dengan mengambil tema ‘’Teladani Pahlawanku Cintai Negeriku’’, Mahayadnya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk meneladani nilai-nilai perjuangan pahlawan-pahlawan bangsa seperti keberanian, pengorbanan dan rasa cinta tanah air. ‘’Marilah spirit kepahlawanan ini menjadi momen untuk kebangkitan semangat patriotisme kita untuk membangun bangsa dan negara Indonesia,’’ ucapnya.

Selanjutnya Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi sebagai berikut. Bahwa aspek legal drafting Raperda akan disesuaikan dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai Undang-Undang 4 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terhadap kepentingan Non-Pengendali dalam kelompok Ekuitas PT Jamkrida Bali Mandara sebagaimana Laporan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp 9.918 miliar lebih, kata Mahendra Jaya, adalah ketika PT Jamkrida Bali Mandara menambah modal disetor menjadikan nilai saham Non-Pengendali akan terdelusi (turun nilainya). Sebaliknya pengambilalihan saham PT Sarana Bali Ventura berdasarkan Berita Acara RUPSLB Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 28 Agustus 2023, diperlukan untuk memperbesar kepemilikan saham PT Jamkrida Bali Mandara di anak perusahaan dalam hal ini PT Sarana Bali Ventura yang sekarang sudah berubah nama menjadi PT Bali Kerthi Development Fund Ventura, agar perusahaan induk (PT Jamkrida Bali Mandara) dapat mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategis.

Baca Juga  DPRD Bali Usulkan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Peternak

‘’Pemerintah Provinsi Bali telah berupaya mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali untuk meningkatkan penyertaan modalnya pada PT Jamkrida Bali Mandara guna memperkecil kesenjangan kepemilikan saham antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Saat ini beberapa Kabupaten/Kota telah menambah penyertaan modalnya secara bertahap,’’ ujarnya.

Terkait perbedaan nilai laporan keuangan audited tahun buku 2023 dengan nilai modal setor yang tercantum pada Ranperda disebabkan oleh adanya tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Bali melalui Inbreng tanah dan bangunan sebesar Rp 17.846.200.000, dan tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp 1 miliar, yang baru diakui/disahkan pada RUPS-LB pada tanggal 17 Januari 2024.

‘’Pada prinsipnya saya setuju dengan gagasan untuk membuka peluang penambahan modal PT Jamkrida Bali Mandara dari sumber-sumber swasta. Ide ini harus dibahas secara khusus dan komprehensif karena menyangkut aspek-aspek yang sangat luas sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan pasar modal,’’ ucapnya.

Dikatakan, bahwa PT Jamkrida Bali Mandara sebenarnya sudah menjadi Perseroda sesuai RUPS-LB yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dalam akta perubahan tahun 2021. Namun dalam evaluasi peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara, Kemendagri menyarankan agar bentuk lembaga Perseroda ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mahendra Jaya menegaskan, pendirian PT Jamkrida Bali Mandara sejak awal tidak dimaksudkan sebagai lembaga yang berorientasi profit. Ide dasarnya adalah membantu kesulitan UMKM dalam mengakses permodalan. Dari segi usaha, UMKM sangat feasible, tetapi dari segi permodalan tidak bankable dalam arti pengusaha UMKM secara umum tidak memiliki agunan yang cukup untuk mengakses permodalan di bank. Maka kehadiran PT Jamkrida Bali Mandara didedikasikan untuk membantu penjaminan kredit bagi UMKM untuk mengakses permodalan di bank. Saat ini PT Jamkrida Bali Mandara sudah bekerja sama dengan lebih dari 282 Koperasi, 124 BPR dan 317 LPD untuk membantu penjaminan kredit 645.074 UMKM di Bali.

Baca Juga  Ketua DPRD Bali Dewa Jack Terima Konjen Jepang Bahas Pilkada Bali 2024

‘’Dengan penjaminan kredit oleh PT Jamkrida Bali Mandara, maka UMKM di Bali bisa mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usahanya sehingga memperkuat perekonomian daerah dan membantu menyerap lapangan kerja,’’ ujarnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Walikota Jaya Negara Hadiri Sertijab Danlanal Denpasar

Perkuat Sinergi Menjaga Stabilitas Wujudkan Denpasar Maju

Loading

Published

on

By

walikota jaya negara
SERTIJAB: Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sekaligus Pisah Sambut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar dari Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun, M.Sc., M.Tr.Hanla kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, S.T., M.M.S., yang berlangsung di Markas Komando Lanal Denpasar, Selasa (7/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sekaligus Pisah Sambut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar dari Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun, M.Sc., M.Tr.Hanla kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, S.T., M.M.S., yang berlangsung di Markas Komando Lanal Denpasar, Selasa (7/7).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar AA Putu Gede Wibawa, para Bupati se-Bali, pimpinan instansi vertikal, unsur TNI-Polri, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan atas sinergi dan dukungan yang telah terjalin selama dirinya mengemban amanah sebagai Danlanal Denpasar.

“Terima kasih atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan yang telah terbangun dengan sangat baik selama saya bertugas di Lanal Denpasar. Sinergi yang kuat antara TNI AL, pemerintah daerah, Polri, serta seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga keamanan wilayah perairan, mendukung penegakan hukum di laut, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya berharap hubungan baik ini terus berlanjut dan semakin diperkuat ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu, Danlanal Denpasar yang baru, Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program dan kolaborasi yang telah dibangun sebelumnya.

Menurutnya, TNI Angkatan Laut memiliki tugas menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan, menegakkan hukum di laut sesuai kewenangan, serta mendukung berbagai program pemerintah dalam menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban amanah sebagai Danlanal Denpasar. Sinergi yang telah terjalin dengan sangat baik akan kami lanjutkan dan tingkatkan. Kami siap memperkuat koordinasi bersama seluruh instansi terkait dalam menjalankan tugas pokok TNI Angkatan Laut, sekaligus mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga  DPRD Bali Sampaikan Catatan Rekomendasi LKPJ 2021 ke Pemprov Bali

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas dedikasi Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun selama bertugas di Denpasar serta mengucapkan selamat datang kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa sebagai Danlanal Denpasar yang baru.

Menurut Jaya Negara, keberadaan Lanal Denpasar memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah pesisir dan perairan yang menjadi bagian penting dari Kota Denpasar sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan laut.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Denpasar. Berbagai sinergi yang telah dibangun bersama Pemerintah Kota Denpasar telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung berbagai program pembangunan daerah,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut Jaya Negara mengucapkan selamat bertugas kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa. Ia berharap kepemimpinan baru mampu semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan wilayah, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengamanan wilayah pesisir, penanggulangan bencana, serta mendukung pembangunan Kota Denpasar.

“Kami percaya sinergi antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Lanal Denpasar akan terus terjalin semakin erat. Melalui kolaborasi yang solid bersama seluruh unsur Forkopimda, kita optimistis mampu mewujudkan situasi yang aman, kondusif, serta mendukung percepatan pembangunan menuju Denpasar Maju yang berlandaskan semangat Vasudhaiva Kutumbakam, yakni bergotong royong dan bersinergi demi kesejahteraan masyarakat,” kata Jaya Negara. (eka/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Rapat Kerja Pansus IV dengan DPRD Kota Denpasar

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

Loading

Published

on

By

dprd denpasarv
SAMPAIKAN TANGGAPAN: Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7).

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adiputra, Anggota DPRD Provinsi Bali, Kota Denpasar, Ketut Suteja Kumara dan para pimpinan OPD Pemkot Denpasar.

Sekda Eddy Mulya dalam pidatonya menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pansus VII DPRD Kota Denpasar atas capaian opini WTP selama 14 kali berturut-turut dari BPK. Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar capaian tersebut bisa dipertahankan dimasa yang akan datang.

“Saya atas nama Pemkot Denpasar mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pansus VII DPRD Kota Denpasar, capaian opini WTP yang Pemkot Denpasar peroleh dari BPK selama 14 kali berturut-turut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Eddy Mulya.

Lebih lanjut diungkapkan Eddy Mulya, bahwasanya para perangkat daerah yang ada di Kota Denpasar agar terus melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah Kota Denpasar melalui Inspektorat Daerah akan mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (action plan) tindak lanjut atas seluruh temuan BPK dengan target waktu penyelesaian yang jelas untuk setiap perangkat daerah.

“Nilai SILPA yang ditemukan masih tinggi sebesar Rp. 644,73 miliar lebih diharapkan bisa menjadi evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab utamanya, baik yang bersumber dari efisiensi belanja, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maupun sisa dana kegiatan yang tidak terserap. Selain itu, evaluasi menyeluruh juga perlu dilakukan terhadap program dan kegiatan yang capaian kinerjanya belum memenuhi target,” kata Eddy Mulya. (eka/bi)

Baca Juga  Ketua DPRD Bali Dewa Jack Terima Konjen Jepang Bahas Pilkada Bali 2024

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Walikota Jaya Negara Teken PKS Proyek PSEL, Perkuat Langkah Menuju Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Published

on

By

PSEL Denpasar
TANDA TANGAN BAST: Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara teken PKS Proyek PSEL bersama Danantara, serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan proyek kepada PT Weiming Nusantara Bali New Energy sebagai Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP), Selasa (7/7), di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) oleh Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Danantara, serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan proyek kepada PT Weiming Nusantara Bali New Energy sebagai Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP), Selasa (7/7), di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta Perjanjian Penggunaan Lahan Proyek yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Provinsi Bali, dan BUPP PSEL. Penandatanganan ini menjadi tahapan penting dalam percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di kawasan Denpasar Raya.

Prosesi penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Danantara, Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Denpasar juga menyerahkan fisik lahan proyek dalam kondisi ready to build atau siap dibangun sehingga proses konstruksi dapat segera dilaksanakan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Bali bersiap mencatat sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan melalui peluncuran pembangunan proyek PSEL yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (8/7). Menurutnya, proyek ini menjadi implementasi pertama di Indonesia sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden dalam percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kehadiran PSEL diharapkan mampu menjadi solusi atas persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di berbagai daerah. Secara nasional, sistem PSEL diproyeksikan mampu menangani sekitar 22 persen persoalan sampah di Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tetap harus diawali dari perubahan perilaku masyarakat melalui pemilahan sampah sejak dari rumah, yang didukung dengan pemanfaatan alat pengolah kompos skala rumah tangga.

Baca Juga  DPRD Bali Tetapkan Dua Perda Penting untuk Pembangunan Bali Era Baru

Di sela-sela kegiatan, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan sinergi seluruh pihak. Kehadiran fasilitas PSEL diharapkan tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi juga menghasilkan energi listrik melalui pemanfaatan teknologi modern yang ramah lingkungan. Penandatanganan PKS dan penyerahan lahan proyek ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Jaya Negara berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana sehingga fasilitas PSEL segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Denpasar maupun Bali secara umum. “Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya Bali yang bersih, hijau, dan mampu mengubah persoalan sampah menjadi sumber energi yang bernilai,” ujar Jaya Negara. (eka/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca