Denpasar, baliilu.com – Polda Bali melalui Ditreskrimsus berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah serta menindak dugaan penimbunan dan penjualan kembali BBM dengan harga jauh di atas harga resmi.

Hal itu terungkap saat Polda Bali menggelar konferensi pers kasus tersebut pada Sabtu (17/10/2026) di markas Polda Bali. Hadir Direskrimsus Polda Bali Kombes Pol Wisnu Prabowo, S.I.K., M.M., didampingi Wadirreskrimsus AKBP Chandra C. Kirana, S.I.K., M.H., Kasubid Penmas Bidhumas AKBP Rina Isriana Dewi, S.I.K., Kabagbinops AKBP Hadi Saputro dan Kasubdit 1 Ditreskrimsus AKBP Wilkiam Sitorus, serta Kasat Reskrim jajaran.

Dalam keterangannya, KBP Wisnu Prabowo menyampaikan sejak terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali pada pertengahan Oktober 2026, Polda Bali bersama jajaran telah menindak 21 orang pelaku dalam 18 perkara dengan barang bukti sekitar 753 liter BBM bersubsidi.

KBP Wisnu Prabowo menegaskan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah merupakan upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menjamin keterjangkauan energi bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga merugikan masyarakat dan menghambat tujuan pemberian subsidi tepat sasaran.

“Di tengah kondisi masyarakat yang harus mengantre BBM, kami tidak ingin ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari kesulitan orang banyak. Penanganan kami lakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran, peran pelaku, jumlah BBM, serta keuntungan yang diperoleh,” tegasnya.

KBP Wisnu Prabowo lanjut menyampaikan Polda Bali telah mengungkap penyalahgunaan 300 liter solar subsidi, salah satu kasus yang berhasil diungkap pada Oktober 2026 melibatkan seorang tersangka berinisial IS, laki-laki asal Tabanan. Tersangka diduga menyalahgunakan BBM jenis solar bersubsidi dengan barang bukti sekitar 300 liter di wilayah Gerokgak, Tabanan. Berdasarkan hasil pengungkapan, modus operandi yang dilakukan tersangka yakni membeli solar menggunakan barcode subsidi, kemudian menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan.

Dalam perkara tersebut, Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu unit kendaraan Suzuki Carry ST 100 warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DK 1216 GD beserta STNK, sekitar 300 liter BBM yang diduga solar bersubsidi, 15 jerigen berkapasitas sekitar 35 liter, tiga jerigen berkapasitas sekitar 30 liter, satu barcode kendaraan untuk pembelian solar dengan identitas nomor polisi DK 8187 GC, serta satu surat rekomendasi pembelian solar.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Penanganan Dibedakan Berdasarkan Peran dan Skala Pelanggaran

Selain mengungkap kasus penyalahgunaan solar bersubsidi, Polda Bali dan jajaran juga melakukan penindakan terhadap dugaan penimbunan BBM serta penjualan kembali dengan harga jauh di atas harga resmi, menyusul antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali pada pertengahan Oktober 2026.

Dari 18 perkara yang ditangani, sebanyak 21 orang telah ditindak dengan total barang bukti sekitar 753 liter BBM.

Wisnu menjelaskan, penanganan terhadap para pelaku dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran. Bagi perorangan yang baru pertama kali melakukan pelanggaran dalam skala kecil, penanganan dapat berupa pengamanan barang bukti, pendataan identitas, pernyataan tidak mengulangi perbuatan, pembinaan bersama Pertamina, BPH Migas, dan pemerintah daerah, serta langkah administratif sesuai ketentuan.

Namun, kesempatan pembinaan tersebut bukan berarti pelanggaran dibiarkan. Apabila pelaku mengulangi perbuatannya, proses hukum dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pelanggaran yang dilakukan berulang kali atau melibatkan BBM dalam jumlah lebih besar akan diproses berdasarkan peran pelaku, jumlah BBM yang terlibat, serta keuntungan yang diperoleh.

Adapun penimbunan dalam skala besar, keterlibatan pemodal atau jaringan, dugaan keterlibatan oknum dalam jalur distribusi, serta penyalahgunaan barcode atau surat rekomendasi menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan dapat diproses hingga ke pengadilan.

Menurut Wisnu, pembedaan penanganan tersebut bukan merupakan bentuk pilih kasih, melainkan upaya agar penegakan hukum berjalan secara proporsional. Dengan demikian, sumber daya penyidik dapat difokuskan untuk mengungkap praktik penimbunan dan jaringan yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari pembinaan, pelaku dalam kategori pelanggaran skala kecil juga menyatakan kesediaannya untuk mengikuti kegiatan sosial dengan pendampingan petugas.

Ajak Masyarakat Ikut Mengawasi Distribusi BBM

Direskrimsus juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang tetap tertib mengantre di SPBU serta warga dan pemilik toko ataupun masyarakat yang turut membagikan air minum kepada para pengantre.

Menurutnya, kepedulian dan semangat saling membantu merupakan hal penting untuk menjaga situasi tetap kondusif di tengah kesulitan yang dirasakan masyarakat akibat antrean BBM.

Polda Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali dan Pertamina, lanjutnya, akan terus mengawal distribusi BBM hingga kembali normal. Pengawasan juga dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan distribusi dan memastikan BBM bersubsidi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Apabila menemukan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM, penimbunan, atau penjualan kembali dengan harga yang tidak wajar, segera sampaikan informasi kepada pihak Kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” tutupnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang, S.I.K., M.H., memimpin langsung pengamanan kegiatan aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh kelompok Cipayung Plus terkait permasalahan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Bali, Sabtu (17/6/2026). Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Dalam pelaksanaannya, personel Polresta Denpasar disiagakan di sejumlah titik untuk mengamankan jalannya aksi serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Personel juga melakukan pengaturan arus lalu lintas guna menjaga kelancaran aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Kapolresta Denpasar menegaskan bahwa Polri hadir untuk memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat, termasuk dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Seluruh personel diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis, profesional, serta bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selain itu, kata Kapolresta, koordinasi dan komunikasi dengan koordinator lapangan serta peserta aksi terus dilakukan guna menjaga situasi tetap terkendali dan mencegah terjadinya kesalahpahaman selama kegiatan berlangsung.

Ia menegaskan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk komitmen Polresta Denpasar dalam menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Denpasar.

Melalui pengamanan yang optimal dan sinergi antara aparat keamanan dengan peserta aksi, diharapkan kegiatan unjuk rasa Cipayung Plus dapat berlangsung dengan aman, damai, tertib, serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka The 2nd Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) 2026 yang berlangsung di Ballroom Wantilan, Prama Sanur Beach Bali, Sanur, Sabtu (17/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menekankan pentingnya penguatan daya saing pariwisata Bali melalui pembenahan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, serta dukungan kebijakan pembiayaan dari pemerintah pusat yang mempertimbangkan karakteristik dan kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional.

ITMW 2026 merupakan forum tahunan yang digagas MarkPlus Tourism (MCorp) dengan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pariwisata nasional, mulai dari pemerintah, pengelola destinasi, pelaku industri, akademisi, hingga praktisi pemasaran. Mengusung tema Reimagining Tourism: In a Fragmented World!, kegiatan ini diselenggarakan selama lima hari, mulai 14 hingga 18 Oktober 2026, di sejumlah lokasi di Bali. Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi, mengembangkan inovasi, serta merumuskan strategi peningkatan daya saing pariwisata Indonesia di tengah dinamika global.

Founder and Chair MCorp, Hermawan Kartajaya, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ITMW 2026 diarahkan untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia melalui integrasi promosi digital, pemberdayaan komunitas lokal, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Ia menilai Bali memiliki keunggulan dalam pengelolaan pariwisata sehingga layak menjadi tempat pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.

“Saya pikir, semua harus belajar dari Bali, juaranya di Indonesia,” ujarnya.

Rangkaian ITMW 2026 juga diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain kompetisi meracik kopi, aksi konservasi lingkungan dan pelepasan tukik, pembahasan digitalisasi dan penerapan kecerdasan artifisial (AI), serta konferensi yang menghadirkan sejumlah pembicara nasional.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan pandangannya mengenai peran strategis pariwisata dalam pembangunan ekonomi. Menurutnya, pariwisata merupakan sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bidang kehidupan dan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas. Pandangan tersebut, menurut Koster, telah dipelajarinya sejak menjabat sebagai anggota DPR RI, baik dari aspek teknokratis maupun filosofi ekonomi. Dengan mengacu pada Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, ia menjelaskan bahwa pada tingkatan kebutuhan tertentu, kegiatan berwisata menjadi bagian dari kebutuhan manusia.

“Karena itu, pariwisata adalah dunia yang paling nyata. Kalau kita mampu mendorong pertumbuhan sektor ini, maka akan berdampak pada sektor yang lain. Karena itu, harus dibangun dengan sangat detail,” katanya.

Gubernur Koster selanjutnya memaparkan perkembangan sektor pariwisata Bali yang terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pada 2025, jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Bali tercatat mencapai 16,3 juta kunjungan. Berdasarkan data yang dipaparkannya, sektor pariwisata Bali menghasilkan devisa sebesar Rp 176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp 319,9 triliun. Gubernur Koster juga menyebutkan besarnya peranan sektor pariwisata dalam menopang perekonomian daerah. “Kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bali juga sangat tinggi, yaitu 66 persen,” sebutnya.

Pertumbuhan sektor pariwisata tersebut, menurut Gubernur Koster, memberikan dampak positif terhadap sejumlah indikator makroekonomi Bali, antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kendati demikian, perkembangan pariwisata yang pesat juga menghadirkan berbagai tantangan yang membutuhkan penanganan serius, mulai dari alih fungsi lahan sawah, persoalan sampah dan kemacetan, keterbatasan infrastruktur dan transportasi publik, hingga meningkatnya kasus penodaan tempat suci. Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan tersebut, namun membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar dapat ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, Gubernur Koster mendorong pemerintah pusat agar kebijakan pengalokasian dana transfer ke daerah tidak hanya menggunakan pendekatan yang seragam, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan kontribusi masing-masing daerah terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, Bali memiliki kondisi yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain karena harus menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang tidak hanya melayani masyarakat setempat, tetapi juga mendukung aktivitas jutaan wisatawan yang datang setiap tahun.

“Setahu saya sejak duduk di DPR, kita belum pernah membuat kebijakan yang memperhatikan kondisi spesifik daerah. Transfer dana pembangunan untuk infrastruktur dipolakan dengan treatment yang hampir seragam untuk setiap daerah. Akibatnya kita tak memandang wilayah seperti Bali yang memberi kontribusi cukup besar bagi negara,” urainya.

Gubernur Koster menegaskan bahwa pengembangan pariwisata berkualitas tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan budaya dan keindahan alam yang dimiliki Bali. Diperlukan dukungan ekosistem pariwisata yang memadai, terutama infrastruktur, transportasi, pengelolaan sampah, dan ketersediaan air bersih. Seluruh komponen tersebut harus dikembangkan secara terintegrasi untuk menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Bali.

“Kalau budaya, itu memang sudah anugerah. Tapi untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas, itu saja tak cukup. Transportasi dan infrastruktur harus bagus, sampah teratasi, air tersedia dan lain-lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gubernur Koster mengingatkan bahwa persaingan pariwisata saat ini tidak lagi terbatas antardaerah di Indonesia, melainkan telah berlangsung pada tingkat internasional. Bali harus mampu bersaing dengan destinasi wisata di negara-negara tetangga yang terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas infrastruktur. Karena itu, ia menilai Singapura, Malaysia, dan Thailand dapat menjadi tolok ukur dalam pengembangan pariwisata Bali ke depan.

“Negara-negara itu yang kami jadikan role model untuk ditiru. Sebab kalau tidak, daya saing Bali akan turun,” tambahnya.

Untuk mempercepat pembenahan tersebut, Gubernur Koster berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan pembiayaan yang lebih proporsional bagi Bali. Dari kontribusi devisa pariwisata yang disebutnya mencapai Rp 176 triliun, ia mengusulkan agar Bali dapat memperoleh dukungan pembiayaan dengan nilai setara sedikitnya 5 persen untuk memperkuat pembangunan infrastruktur antarwilayah. Menurutnya, dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan membantu Bali meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat konektivitas, serta menjaga daya saing pariwisata dalam jangka panjang.

Gubernur Koster optimistis bahwa peningkatan kualitas infrastruktur dan penguatan daya saing pariwisata Bali tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan devisa pariwisata. Setelah fondasi infrastruktur Bali semakin kuat, pengembangan pariwisata dapat diarahkan pada peningkatan konektivitas dan kolaborasi dengan berbagai destinasi di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan semangat penyelenggaraan ITMW 2026 yang mendorong sinergi dan pengembangan pariwisata nasional secara berkelanjutan.

“Ini juga akan mengangkat ekonomi nasional karena devisa makin tumbuh. Setelah itu, baru kita mulai bicara bagaimana mengkoneksikan pariwisata Bali dengan daerah lain, sebagaimana yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Forum ITMW ini,” pungkasnya. (gs/bi)