Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

PARIWISATA

GM Toya Devasya DR. I Ketut Mardjana: Atasi Dampak Virus Corona, Manfaatkan Waktu Jeda untuk Berbenah

BALIILU Tayang

:

de
GM Toya Devasya DR. I Ketut Mardjana

Kintamani, baliilu.com – General Manager Toya Devasya Natural Hot Spring DR. Ketut Mardjana tidak bisa memungkiri bahwa virus corona berdampak luas terhadap kepariwisataan Bali. Khususnya terhadap kunjungan wisatawan ke Toya Devasya yang menurun drastis. Dua hari terakhir kunjungan wisatawan hanya tinggal 20 persen dan 80 persen hilang.

Namun Toya Devasya masih layak untuk dikunjungi sebagai halnya dengan statemen Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang menegaskan Pemerintah Bali telah menjamin kepada pengunjung untuk datang kembali dan masalah kesehatan bisa ditangani secara baik. Ini satu statemen yang sangat positif dan tindakan positif yang sangat cepat.

 ‘’Karena itu, tidak ada satu alasan bagi kita untuk khawatir terhadap kejadian ini apalagi over paranoid. Yang penting kita harus betul-betul bagaimana meyakinkan kepada masyarakat dunia bahwa Bali aman. Saya yakin tidak akan lama, mudah-mudahan Ida Shang Hyang Widhi Wasa memberikan jalan terbaik sehingga kepariwisataan Bali pulih seperti sedia kala ,’’ ujar DR. I Ketut Mardjana di saat acara sarasehan dengan tema: ‘’Dampak Negatif Virus Corona : Solusi Alternatif Menuju Pariwisata Bali Berkelanjutan’’ yang diprakarsai Dewan Perwakilan Wilayah Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Bali bersama Toya Devasya Natural Hot Spring, 7 Februari 2020 di Toya Devasya, Toya Bungkah Kintamani Bangli.

Ketut Mardjana menandaskan walaupun kunjungan wisatawan berkurang, managemet Toya Devasya tidak akan merumahkan karyawan. Sebaliknya memanfaatkan waktu jeda ini untuk betul-betul berbenah diri. ‘’Kebersihan kita tingkatkan, garden kita perbaiki, kamar-kamar kita benerin, warna yang kusam dicat ulang. Para waitress, housekeeping, room boy kita ajak menjadi gardener,’’ terang Ketut Mardjana.

Sementara turis mancanegara belum datang, bagaimana meng-improve, meningkatkan kunjungan tamu domestik. Langkah-langkah yang dilakukan dengan melakukan satu promosi seperti membuat paket-paket yang biayanya lebih murah, discount untuk satu kelompok atau grup tertentu dan lain-lain.

Baca Juga  Wujudkan Jalan Lingkar Selatan, Bupati Giri Prasta Tandatangani Kesepakatan Induk dengan Kemenkeu

Untuk itu, Mardjana mengimbau kepada pemerintah bahwa hendaknya kunjungan ini dipermudah. Baik dari segi infrastruktur, dari segi beaya, pelayanan harus selalu lebih baik. ‘’Masalah beaya kunjungan ke daerah kami, ke Bangli saya mengimbau kepada pemerintah hendaknya kalau bisa beaya retribusi kiranya ditunda kenaikannya. Beaya-beaya pungutan lainnya kita reduce (kurangi-red) sedikit, sehingga ada satu kesempatan bagi turis yang kurang mampu untuk juga bisa menikmati keindahan alam Kintamani,’’ harap Mardjana yang sebentar lagi dikukuhkan sebagai ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Bangli.

Mardjana menekankan dengan pemerintah memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk bisa berkunjung, maka mereka dengan kemampuan keuangannya bisa menggunakan, memanfaatkan, menikmati keindahan alam dan berbelanja di lokasi. Jika pengunjung ramai tentunya para pengusaha akan maju dan pajak meningkat. Ini harusnya ada satu kolaborasi baik dari para pelaku pariwisata, pemerintah dan asosiasi untuk bekerja bersama-sama, saling bantu-membantu.

Seperti yang dilakukan Dewan Perwakilan Wilayah Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Bali bersama Toya Devasya Natural Hot Spring yang menggelar sarasehan  Jumat 7 Februari di Toya Devasya, Toya Bungkah Kintamani Bangli yang dihadiri ibu Konjen China Ms Sun Li Hua, anggota DPD RI perwakilan Bali Made Mangku Pastika,  Kadisparda Bali Putu Astawa, perwakilan Bank Indonesia, dinas pariwisata kabupaten/kota, pelaku pariwisata dll. ‘’Kita berembug, bagaimana sih meningkatkan pelayanan, memberikan sesuatu hal-hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat terkait dampak virus corona,’’  kata Mardjana. (balu1)

Loading

Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
iklan galungan pemkot
Advertisements
dprd bali galungan
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWISATA

DPD HPI Bali Dorong Penertiban TKA Ilegal dan Guide Liar

Published

on

By

hpi
Pertemuan DPD HPI Bali bersama Polda Bali dan stakeholder terkait pada Selasa (15/4), bertempat di Big Garden Corner, Denpasar. (Foto: Hms Polda Bali)

Denpasar, baliilu.com – Maraknya aktivitas Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal dan guide liar di Bali menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPD HPI) Bali. Untuk menyikapi fenomena tersebut, DPD HPI Bali yang diketuai oleh I Nyoman Nuarta, S.H. menggelar pertemuan tatap muka bersama Polda Bali dan stakeholder terkait pada Selasa (15/4), bertempat di Big Garden Corner, Denpasar.

Pertemuan tersebut mengusung tema “Sinergitas DPD HPI Bali bersama Polda Bali dan Stakeholder Terkait: Mendukung Upaya Pencegahan dan Tindakan Tegas terhadap TKA Ilegal dan Guide Liar serta Berkomitmen Membantu Pengawasan Orang Asing demi Stabilitas Keamanan Bali yang Kondusif”.

Hadir dalam kegiatan ini Direktur Intelkam Polda Bali Kombes Pol. Syahbuddin, S.I.K., Kabid Pengembangan Kelembagaan dan SDM Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Kepala Seksi Intelijen Imigrasi Ngurah Rai, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Denpasar, serta puluhan perwakilan anggota HPI Bali dari 11 divisi bahasa.

Dalam sambutannya, Ketua DPD HPI Bali I Nyoman Nuarta, S.H. menyampaikan keprihatinan atas kurangnya respons dari instansi terkait terhadap persoalan TKA ilegal dan guide liar. Ia menegaskan bahwa jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti, berpotensi memicu konflik horizontal di lapangan.

“Kami sudah beberapa kali menyuarakan ini, bahkan turun aksi damai, tetapi tindak lanjutnya belum maksimal. Ini isu sensitif yang menyangkut keberlangsungan profesi pemandu wisata lokal dan citra pariwisata Bali,” ujar Nuarta.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Intelkam Polda Bali Kombes Pol. Syahbuddin, S.I.K. menyatakan dukungan penuh terhadap pengawasan orang asing dan pentingnya sinergi lintas instansi.

“Kami siap bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk menjaga kondusifitas Bali. Data kami menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran hukum oleh WNA, dan ini butuh penanganan konkret yang tidak bisa ditunda,” jelasnya.

Baca Juga  Ratusan Sopir Logistik Mogok di Sritanjung Banyuwangi, Dewa Indra: Biaya Mahal Rapid Test bukan Kewenangan Gugas Covid-19 Bali

Dinas Pariwisata Provinsi Bali juga menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menata aktivitas wisatawan asing. Salah satunya melalui terbitnya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025.

“Sektor pariwisata memang memberi devisa besar, tetapi penataan terhadap wisatawan asing mutlak diperlukan. SE Gubernur No. 7 Tahun 2025 adalah salah satu langkah solutif,” ujar Kabid Pengembangan Kelembagaan dan SDM Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan sejumlah masukan, seperti perlunya sosialisasi aturan kepada konsulat negara asing, penertiban guide ilegal di objek wisata, penindakan terhadap WNA yang menyalahgunakan izin tinggal sebagai mahasiswa untuk bekerja, hingga usulan penempatan aparat kepolisian berseragam di lokasi wisata strategis.

Pihak Imigrasi dari Bandara Ngurah Rai dan Denpasar turut memberikan penjelasan terkait batasan kewenangan serta membuka ruang kolaborasi dengan HPI Bali.

“Kami ajak HPI untuk aktif dalam menciptakan pariwisata berkualitas. Laporan dari lapangan sangat penting bagi kami,” kata perwakilan dari Imigrasi Ngurah Rai.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa poin penting, termasuk komitmen memperkuat pengawasan terhadap orang asing melalui kerja sama lintas instansi, pembentukan grup WhatsApp untuk sharing informasi, dan dorongan agar pekerja pariwisata menjaga stabilitas Bali.

Menutup pertemuan, Ketua DPD HPI Bali mengajak seluruh insan pariwisata agar tetap bijak menyikapi situasi dan menjaga citra positif Bali sebagai destinasi dunia.

“Kita harus menjadi tuan rumah yang cerdas. Bekerja sama adalah kunci agar pariwisata Bali tetap berkualitas dan berkelanjutan,” tutup I Nyoman Nuarta, S.H. (gs/bi)

Loading

Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
iklan galungan pemkot
Advertisements
dprd bali galungan
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Prof. Dasi Astawa Dorong Pariwisata Inklusif Berkelanjutan, Terapkan Regulasi dan Pengawasan Ketat

Published

on

By

Prof. Dr. Nengah Dasi Astawa, M.Si.
Prof. Dr. Nengah Dasi Astawa, M.Si. (Foto: Hms SMSI Badung)

Badung, baliilu.com – Jika berbicara Quality Tourism dan Mass Tourism justru terkesan kapitalis, karena lebih dominan diprioritaskan wisatawan berduit yang berorientasi uang.

Menyikapi carut marutnya pengelolaan pariwisata Bali, maka ke depan diperlukan Pariwisata Inklusif Berkelanjutan (Inclusive Tourism) atau pariwisata kerakyatan yang memberikan kesempatan yang sama dan akses seluas-luasnya serta ramah lingkungan kepada semua makhluk hidup di dunia.

Mengingat, wisatawan dapat bepergian ke negara manapun, sembari menikmati kegiatan wisata, asalkan memenuhi syarat yang dipastikan tidak dilarang.

Apalagi, jumlah kunjungan wisatawan membludak ke Bali, yang ternyata tidak memilih hotel, tapi menginap di rumah rakyat dinyatakan bagus, dengan catatan wisatawan berlaku tertib, aman, nyaman dan punya aturan (regulasi).

Demikian disampaikan Prof. Dr. Nengah Dasi Astawa, M.Si., saat menerima audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Badung di Elemento Homestay di Jalan Raya Gerih, Gang Sandat Nomor 8 Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Sabtu, 5 April 2025.

Audiensi dipimpin Ketua SMSI Kabupaten Badung I Nyoman Sarmawa didampingi Ketua Panitia Diskusi Nasional, I Nyoman Sunaya, Sekretaris Komang Purnama Sari, Bendahara Horacio Canto, Seksi Penggalian Dana, Nyoman Alit Sukarta, Seksi Humas & Publikasi, Putu Wiguna dan Seksi Perlengkapan, Made Sudiana. Turut hadir, Wakil Ketua Bidang Organisasi SMSI Provinsi Bali, Agustinus Apollonaris Daton.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Dasi Astawa memberikan apresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan Seminar Nasional yang diinisiasi oleh SMSI Kabupaten Badung dengan mengambil topik “Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan”.

Meski demikian, Prof. Dasi Astawa menambahkan diperlukan juga Pariwisata Inklusif yang memberikan kesempatan yang sama atas kunjungan wisatawan ke negara manapun, termasuk Indonesia, khususnya Bali, asalkan memenuhi sejumlah kriteria yang ditentukan, termasuk penerapan regulasi hingga pengawasan ketat.

Baca Juga  Sekda Dewa Indra: Raih Penghargaan APIP Level 3, Minta Jajarannya Implementasikan secara Konkret

Menurutnya, pariwisata Bali semestinya berdasarkan tiga elemen besar meliputi destinasi wisata yang berada di darat, laut dan udara, termasuk Desa Wisata.

Kedua, akomodasi dan ikutannya, yakni hotel, restaurant, perbankan, pasar, rumah sakit, stasiun bus, biro perjalanan dan travel, termasuk airport.

Terakhir, adanya penerapan regulasi dan infrastruktur yang ranahnya pemerintah. Dibagi lagi menjadi infrastruktur dasar, seperti jalan raya, listrik, air, alat komunikasi dan sanitasi.

“Kalau sapras itu masuk kesehatan, pendidikan dan daya beli. Sapras rumah sakit dan sapras pendidikan beserta turunannya. Jadi, ketiga elemen dasar itu harus dipahami,” kata Prof. Dasi Astawa.

Tak hanya itu, Direktur Politeknik El Bajo Commodus, NTT ini juga menyatakan jika kualitas pariwisata diarahkan ke wisatawan berduit, dengan menginap di Hotel Nusa Dua, lalu wisatawan menyewa mobil mewah sekelas Alphard serta datang ke tempat lainnya, untuk berbelanja lagi ke tempat wisata lainnya sesuai jalur mereka, maka dipastikan orang Bali tidak mendapatkan bagian kue pariwisata.

Untuk itu, lanjutnya jangan disalahkan wisatawan dan juga jangan melemahkan rakyat, karena jika pariwisata berkualitas semuanya dominan berada di hotel berbintang, sementara semeton Bali tidak memperoleh apa-apa akibat dampak positif pariwisata.

Untuk itu, para wisatawan disinyalir berbondong-bondong menginap ke villa private, home stay dan sejenisnya milik semeton Bali, yang dirasakan memberikan nuansa kenyamanan bagi kebutuhan wisatawan terkini.

Akibatnya, hotel berbintang sepi di tengah jumlah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat ke Bali, saat liburan hari raya keagamaan lalu, baik liburan Hari Raya Nyepi maupun Hari Raya Idul Fitri.

“Kemarin, saya ke Thailand di depan hotel berbintang, orang boleh berjualan kaki lima, tapi harus tertib, disiplin dan taat aturan. Jadi, hal itu aman dan nyaman. Jangan kita memposisikan diri kita adalah paling hebat, paling mahal dan paling dicari-cari, itu salah,” terangnya.

Baca Juga  Ratusan Sopir Logistik Mogok di Sritanjung Banyuwangi, Dewa Indra: Biaya Mahal Rapid Test bukan Kewenangan Gugas Covid-19 Bali

Diingatkan pula, bahwa tidak ada negara yang membatasi orang masuk ke negara lain selama memenuhi syarat dan kriteria yang sudah ditentukan.

“Jika di negara orang melanggar dipastikan dideportasi. Itu urusan negara bukan urusan publik, tapi urusan aparat penegak hukum, sehingga perlu regulasi namanya supra struktur. Jangan cerdas dan pintar membuat supra struktur, undang-undang, regulasi dan lain sebagainya, tapi tidak dilaksanakan. Karena tidak dilaksanakan justru menyalahkan orang yang langgar aturan,” tegasnya.

Parahnya lagi, semakin banyak dibuat aturan bahkan di Bali dinyatakan kelebihan regulasi, sehingga dipastikan pembuat regulasi bisa melanggar aturan. Hal tersebut membuat penerapan regulasi di lapangan disinyalir tidak konsisten, termasuk pengawasan yang lemah.

“Dua yang lemah, yakni penerapan regulasi dan eksekutor tidak ada, siapa yang melakukan eksekusi. Apakah wisatawan menginap di hotel berbintang, hotel bintang satu, melati, home stay dan villa bodong, itu bukan kesalahan tamu atau wisatawan. Semua pelanggaran hukum itu adalah kesalahan eksekutor yang tidak menerapkan aturan. Jangan salahkan tamu. Saya pun jika ke Singapura tidak dihiraukan, saya akan frontal merokok dan buang sampah dimana-mana. Mengapa saya tertib ke Singapura, karena ada regulasi,” urainya.

Untuk itu, Inclusive Tourism diterapkan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan ketertiban disertai penerapan aturan atau regulasi, sanitasi, ekologis serta pembenahan infrastruktur dasar, seperti jalan raya, listrik, air dan aksestability atau wifi beserta sejenisnya.

“Itu harus diperhatikan, agar jangan sampai ada banjir dan masalah sampah. Jadi, regulasi itu menjadi faktor yang sangat penting diterapkan,” pungkasnya. (*/gs)

Loading

Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
iklan galungan pemkot
Advertisements
dprd bali galungan
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Fokus Destinasi Baru, Dispar Buleleng Targetkan 1,7 Juta Kunjungan Wisatawan

Published

on

By

pariwisata buleleng
Objek wisata Pantai di Buleleng. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Target kunjungan wisatawan pada tahun 2025 dipatok sebesar 1,7 juta orang, yang terdiri dari 1 juta wisatawan domestik dan 700.000 wisatawan mancanegara. Suksesnya pencapaian target ini sangat bergantung pada pengembangan destinasi wisata baru yang dapat menawarkan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Gede Dody Sukma Oktiva Askara, di ruang kerjanya, Jumat (7/2).

Lebih lanjut dijelaskan beberapa desa wisata potensial di wilayah Buleleng kini tengah digali lebih dalam, seperti Desa Julah, Desa Mayong, serta kawasan wisata Batu Ampar di barat. Pihaknya berharap, dengan pengembangan lebih lanjut, desa-desa ini dapat menarik lebih banyak wisatawan, tidak hanya dari Bali, tetapi juga dari luar daerah, dengan menyediakan pengalaman wisata yang unik dan menarik.

“Kabupaten Buleleng kini tengah fokus pada pengembangan daya tarik wisata untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata di Bali Utara. Pengembangan daya tarik wisata baru menjadi kunci untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Buleleng,” ucapnya.

Ditambahkan, Turyapada Tower yang memanfaatkan keindahan alam dan budaya lokal, juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang tengah dikembangkan. Dody mengungkapkan bahwa destinasi ini diharapkan dapat menjadi tambahan pilihan wisata yang lebih variatif, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan minat wisatawan.

Sementara itu, untuk mendukung pengembangan destinasi wisata ini, pembangunan infrastruktur dan konektivitas kawasan wisata juga menjadi perhatian serius. Salah satunya adalah perencanaan master plan untuk pengembangan kawasan wisata Pantai Binaria Lovina. Dinas Pariwisata Buleleng juga tengah bekerja untuk mengoptimalkan konektivitas kawasan wisata melalui konsep “Triple B” (Bali Utara, Bali Barat, dan Banyuwangi), yang akan mempermudah akses wisatawan ke beberapa destinasi unggulan.

Baca Juga  Polsek Borong dan AMM Bersinergi bagi Beras dan Masker di Tengah Pandemi Covid

Dengan pengembangan daya tarik wisata yang menarik dan mendukung infrastruktur yang lebih baik, dirinya berkomitmen untuk menjadikan Buleleng sebagai destinasi unggulan yang mampu menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

“Kami optimistis dapat mencapai target 1,7 juta wisatawan dengan berbagai strategi promosi yang telah dirancang, mengikuti tren global yang menunjukkan peningkatan minat masyarakat untuk berwisata,” pungkas Dody. (gs/bi)

Loading

Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
iklan galungan pemkot
Advertisements
dprd bali galungan
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca