Gubernur Bali Wayan Koster Raih Penghargaan Indonesia Awards 2022
Peneliti & Dosen Universitas Indonesia Nilai Wayan Koster Pemimpin Teladan Pemajuan Budaya Lokal di Era Disrupsi & Memberi Dampak Tingkatkan Perekonomian Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menerima penghargaan Indonesia Awards 2022 dari iNews TV sesaat Pidato Akhir Tahun 2022 Gubernur Bali “44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru” pada, Jumat (Sukra Kliwon, Sungsang) 30 Desember 2022 di Panggung Terbuka Ardha Candra, Taman Budaya Provinsi Bali. (Foto: ist)
Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster dianugerahi sebagai pemenang penghargaan Indonesia Awards 2022 melalui Kategori Pemajuan Budaya Daerah dengan penghargaan sebagai Exemplary Leader Of Local Culture Advancement In Disruption Era (Tokoh/Pemimpin Teladan Pemajuan Budaya Lokal di Era Disrupsi).
Penghargaan Indonesia Awards 2022 melalui Kategori Pemajuan Budaya Daerah ini diberikan oleh iNewsTV di acara Pidato Akhir Tahun 2022 Gubernur Bali “44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru” pada, Jumat (Sukra Kliwon, Sungsang) 30 Desember 2022 di Panggung Terbuka Ardha Candra, Taman Budaya Provinsi Bali.
Sebelum Penghargaan Indonesia Awards 2022 ini diberikan kepada Gubernur Bali Wayan Koster sebagai hadiah Tahun Baru 2023 dari hasil kerja kerasnya memimpin Bali dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, terlebih dahulu Perwakilan Dewan Juri Indonesia Awards 2022, Aiman Witjaksono menyampaikan pengantar atas diberikannya Penghargaan Indonesia Awards 2022 kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
Perwakilan Dewan Juri Indonesia Awards 2022, Aiman Witjaksono. (Foto: ist)
Perwakilan Dewan Juri Indonesia Awards 2022, Aiman Witjaksono dalam pengantarnya menyatakan, iNewsTV sebagai salah satu stasiun Televisi di Indonesia memiliki komitmen penuh untuk mendorong dan mendukung upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pemulihan ekonomi, penguatan peradaban budaya dan pembangunan Sumber Daya Manusia. Dukungan dan komitmen tersebut secara konsisten kami lakukan dengan memberikan apresiasi yang bertajuk “Indonesia Awards” kepada tokoh pemimpin publik nasional dan daerah yang menunjukkan strategi unggul, dan kinerja luar biasa di Indonesia.
Tahun 2022 Ajang Apresiasi Indonesia Awards diselenggarakan dengan mengusung tema “Strengthening Fundamentals For Sustainable Ekonomic Recovery” yang memiliki dua makna : Pertama, Sebagai Apresiasi Kerja Unggul yang ditujukkan para tokoh publik nasional dan daerah untuk membangun fundamental kuat bagi pemulihan ekonomi. Kedua, Mengangkat karakter pemimpin daerah yang dapat dijadikan teladan dalam mengangkat kondisi daerahnya menuju keadaan yang lebih baik dan makna yang terakhir untuk memberikan inspirasi bagi calon – calon pemimpin masa kini dan masa depan untuk mengembangkan diri sehingga mampu berhasil dalam usaha kepemimpinannya.
Adapun untuk Kategori yang kami hadirkan dalam program Indonesia Awards 2022 yakni Kategori : 1) Reformasi Birokrasi; 2) Transformasi Digital; 3) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan; 4) Peningkatan Investasi Daerah; 5) Ekonomi Hijau dan Biru; 6) Pemajuan Budaya Daerah dengan kriteria penilaian meliputi : Kejelasan Strategi Kebijakan, Kualitas Eksekusi dan Implementasi, Dampak Kebijakan dan Nilai Inovasi yang Terjadi di Masyarakat.
Tahapan pelaksanaan Indonesia Awards 2022 dilaksanakan dari September – Oktober 2022 yang meliputi : 1) Tahap Penjaringan oleh iNews Research; 2) Pengisian Kuesioner; 3) Tahap Penjurian; 4) Penentuan Akhir; dan 5) Penerimaan Penghargaan.
Adapun Dewan juri yang melakukan penjaringan, seleksi dan penentuan akhir terdiri dari 2 dewan Juri yakni Juri Internal dan Juri Eksternal. Juri Internal terdiri dari tim Board Of Director (BOD) iNews dan dari Tim iNews Reserch. Untuk Juri Eksternal terdiri dari : 1) Dr. Wahyu T. Setyobudi, MM, ATP, CPM berprofesi sebagai Peneliti dan Konsultan Transformasi Stratejik dan Inovasi dari PPM Manajemen. Selain aktif menjadi peneliti dan dosen di PPM School of Management, juga aktif menjadi juri dan panel ahli di berbagai ajang bergengsi di Indonesia seperti Marketing Awards, BUMN Awards, IDX Channel Innovation Awards, Top Digital Company Awards dan Apresiasi Koran Sindo; 2) Dr. Asnan Furinto, S.T.,MBA yang berprofesi sebagai Dosen Tetap Program Doktoral dan Ketua Bidang Keahlian Pemasaran Strategis, Prodi DRM, Binus Business School. Area Keahlian Dr. Asnan adalah Bidang Riset Pemasaran, Manajemen Inovasi, dan Statistic Bisnis; 3) Prof. Dr. Budi Frensidy, S.E., Akt., CA.,CFP.,CRP., CWM CIB., ACPA., Associate CPA, M.Com. Saat ini aktif sebagai pengajar dan anggota Senat Akademik di FEB UI, Komite Audit dan Pemantau Risiko PT Astra Aviva Life, Komite Audit PT Bintraco Dharma Tbk, Komite Audit PT Lotte Chemical Tbk, dan Komisaris Independen PT Andalan Finance Indonesia.
Kategori Pemajuan Budaya Daerah dalam Indonesia Awards 2022 merupakan inisiatif, strategi dan inovasi yang ditujukan oleh pemimpin di daerah dalam rangka untuk memberikan perlindungan, penguatan budaya lokal di daerah agar mampu bertahan di tengah perubahan zaman terutama di era disrupsi saat ini, sehingga dapat memberikan dampak dan manfaat dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah.
Hal ini mencakup berbagai hal, namun tidak terbatas pada landasan hukum, metode pendekatan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat bagi masyarakat. Pada saat proses penjaringan dan seleksi, dengan mempertimbangkan aspirasi dari iNews Biro Bali, Tim Dewan Juri menerima usulan untuk menjadikan beberapa Tokoh Publik Nasional dan Daerah, salah satunya Gubernur Bali sebagai salah satu kandidat penerima Indonesia Awards 2022 dengan Kategori Pemajuan Budaya Daerah. Dalam proses penjaringan, penjurian sampai penentuan tahap akhir Tim Dewan Juri menerapkan 2 metode uji terhadap program Pemajuan Budaya Daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur Bali yakni Uji Kebijakan dan Uji Lapangan. Uji Kebijakan dilaksanakan oleh tim juri dengan metode pengkajian terhadap serangkaian kebijakan Gubernur Bali yang berkaiatan dengan Pemajuan Budaya di Bali.
Adapun uji lapangan dilaksanakan oleh Tim Riset dan Dewan Juri dengan turun langsung ke daerah untuk melihat dan memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan telah diimplementasikan dan memberi dampak manfaat terhadap perekonomian di daerah. Selanjutnya setelah menganalisis dan mengolah data dari hasil pelaksanaan 2 metode uji tersebut, Tim Dewan Juri menemukan adanya korelasi positif antara variabel kebijakan dengan variabel penerapan di lapangan dimana anatara satu dan yang lainnya saling keterkaitan dan bergerak ke arah yang sama.
Adapun deskripsi dari hasil analisis dan olah data tersebut yakni bahwa arah kebijakan dan program pembangunan di Bali yang berkaitan dengan kebudayaan dilaksanakan dari hulu ke hilir dengan berorientasi pada keberpihakan dalam memajukan kebudayaan Bali yang meliputi perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaaatan tradisi, seni, budaya dan adat istiadat Bali.
Implementasi kebijakan yang dilakukan Gubernur Bali, Wayan Koster dalam Pemajuan Budaya dan Adat Bali telah dimulai dengan penyusunan regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan dan penguatan program Pemajuan Budaya dan Adat Bali, diantaranya : 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali; 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali; 3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali; 4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali; 5) Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat; dan 6) Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali.
Selanjutnya sebagai implementasi dari regulasi yang disusun, Gubernur Bali, Wayan Koster melakukan beberapa kebijakan strategis melalui sebuah pembangunan sebagai komitmen dan langkah nyata dalam Pemajuan Budaya dan Adat Bali, diantaranya: 1) Pembentukan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Bali sebagai lembaga yang secara khusus untuk mengelola dan menangani Desa Adat dalam rangka memperkuat Desa Adat di Bali; 2) Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung sebagai sarana prasarana yang sangat penting untuk memajukan kebudayaan Bali. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali berisi fasilitas pentas seni, museum tematik, serta terintegrasi dan terpadu dengan sektor – sektor lainnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali; 3) Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Agung Bersakih di Karangasem. Pura Besakih merupakan pura terbesar di Bali bahkan di dunia. Pura Besakih Juga merupakan Hulunya dunia dengan siklus upacara yang sangat lengkap. Pura Besakih berada di jantung Gunung Agung / Giri Tohlangkir yang bermakna sebagai Yang Maha Agung. Komitmen Gubernur Bali sangat tinggi dalam melindungi Pura Besakih diimplementasikan dengan dibangunnya proyek Perlindungan Kawasan suci Pura Agung Besakih; dan 4) Pembangunan Gedung Majelis Desa Adat di Provinsi Bali dan 9 Kabupaten/Kota di Bali. Hal ini sebagai bentuk komitmen nyata Gubernur Bali dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat Bali. Tidak hanya gedung/kantor, Gubernur Bali juga lengkapi dengan sarana prasarana yang memadai dalam rangka mendukung kinerja pembinaan Majelis Desa Adat Provinsi Bali terhadap 1.493 Desa Adat di Bali.
Dampak dari kebijakan Gubernur Bali dalam Pemajuan Budaya dan Adat di Provinsi Bali ternyata memberikan dampak positif secara langsung terhadap masyarakat Bali, diantaranya : 1) UMKM dan IKM Berbasis Produk Lokal Bali merasakan manfaat langsung sebab kebijakan Gubernur Bali tidak hanya melindungi produk lokal, juga membantu dalam pemasarannya, sehingga omset penjualan semakin meningkat. Sebagai contoh : Pergub Penggunaan Busana Adat Bali dan SE Penggunaa Kain Tenun Endek Bali secara langsung memberikan
multiflayer effect terhadap perekonomian masyarakat Bali baik dari sisi produksi, distribusi maupun penjual langsung. Bahkan para penenun kain tradisional yang sebelumnya sempat mati suri, melalui kebijakan Pergub dan SE ini kini bangkit dan banjir pesanan. Tentu hal ini terjadi bukan karena sebuah kebetulan semata, tetapi karena adanya intervensi kebijakan pemimpin yang pro terhadap Budaya dan masyarakatnya; 2) Desa Adat beserta Prajuru Adat sebagai lembaga pengayom adat merasa terlindungi dalam setiap kegiatannya sebab telah disiapkan payung hukum dan lembaga pemerintahannya yang bernama Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Sebagai contoh : Perda Desa Adat di Bali kini memberikan status dan pengakuan yang jelas terhadap keberadaan Desa Adat di Bali. Tidak cukup sampai di payung hukum atau regulasi, Gubernur Bali juga lengkapi fasilitas Desa Adat melalui pembangunan Gedung Majelis Desa Adat di Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota di Bali, pemberian mobil operasional serta diberikannya dana operasional kepada 1.493 Desa Adat di Bali. Hal ini jelas menandakan komitmen seorang pemimpin dalam memajukan dan menjaga eksistensi budaya lokal daerah; 3) Melalui pembangunan dan penataan sejumlah infrastruktur maupun tempat ibadah (Penataan Pura), Masyarakat Bali kini merasa lebih nyaman dalam setiap melaksanakan upacara dan persembahyangan. Sabagai contoh : Penataan Kawasan Pura Besakih memberikan akan memberikan kenyamanan masyarakat Bali dalam melaksanakan persembahyangan mengingat Pura Besakih merupakan Pura Terbesar di Bali. Juga pembangunan infrastruktur monumental Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan luas 334 hektar yang merupakan kawasan terintegrasi dan terpadu dengan sektor lainnya dan tidak hanya mejadi pusat peradaban budaya juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Bali; dan 4) Masyarakat Bali semakin bangga dan mencintai Produk Lokal Bali sebab dalam era pemerintahan Gubernur Bali Wayan Koster, produk lokal Bali secara konsisten dipromosikan baik ke tingkat nasional maupun luar negeri melalui sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemprov Bali. Sebagai contoh : Masyarakat Bali dari berbagai lintas generasi kini semakin bangga dengan kain endek Bali dan pakaian busana adat Bali. Bahkan kini muncul kreasi – kreasi baru terhadap motif kain endek dan juga busana adat. Penggunaan endek Bali kini tidak hanya semata-mata untuk keperluan kerja atau kegiatan formal, tetapi juga kini sudah menjadi kebutuhan trend dan fashion.
Berdasarkan Hasil Analisis dan Olah Data dengan menggunakan Metode Uji Kebijakan dan Uji Lapangan, Tim Dewan Juri sampai pada kesimpulan dan tahap akhir penentuan penjurian dengan sepakat memutuskan serta menetapkan Gubernur Bali Bapak Dr. Ir. Wayan Koster,M.M sebagai pemenang penghargaan Indonesia Awards 2022 melalui Kategori Pemajuan Budaya Daerah dengan penghargaan Sebagai Exemplary Leader Of Local Culture Advancement In Disruption Era (Tokoh / Pemimpin Teladan Pemajuan Budaya Lokal Di Era Disrupsi.
Pengumuman dan Penganugerahan telah dilaksakan pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 di Jakarta Concert Hall iNews Tower Lt. 14. Namun pada hari dan waktu yang sama bapak Gubernur Bali tidak bisa hadir untuk menerima penghargaan dikarenakan ada agenda kegiatan serangakaian persiapan KTT G20. Sehingga pada hari ini, Jumat (Sukra Kliwon, Sungsang) 30 Desember 2022 merupakan sebuah kehormatan bagi kami dari iNews dan Dewan Juri untuk dapat hadir di Bali dalam rangka untuk menyerahkan apresiasi penghargaan ini secara langsung kepada Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster.
“Harapan kami dari iNews dan Tim Dewan Juri, semoga melalui apresiasi ini Bapak Gubernur semakin komitmen, konsisten dan tidak kendor semangatnya di dalam menjaga dan memajukan Budaya dan Adat Bali. Kami Ucapakan Selamat Kepada Bapak Wayan Koster, Semoga senantiasa menjadi isnpirasi dan teladan bagi yang lainnya untuk lebih bersemangat dalam melindungi dan memajukan Budaya lokal daerah,” tutup Perwakilan Dewan Juri Indonesia Awards 2022, Aiman Witjaksono. (gs/bi)
EVAKUASI: Tim SAR evakuasi jenasah tanpa identitas dari Pantai Savaya, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Minggu (19/4/2026) sore. (Foto: Hms SAR)
Pecatu, Badung, baliilu.com – Sesosok tubuh laki-laki ditemukan terdampar di Pantai Savaya, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Minggu (19/4/2026) sore. Info kejadian baru diterima petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pada pukul 17.10 Wita dari anggota Polsek Kuta Selatan.
Tak berselang lama, 3 personel diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Proses evakuasi melibatkan unsur SAR lainnya dari Polsek Kuta Selatan, Bhabinsa Desa Pecatu Pecatu, Linmas Desa Pecatu, petugas Ambulance Banser dan masyarakat setempat.
Upaya evakuasi cukup memakan waktu, karena akses ke posisi jenasah harus menuruni medan yang curam dan batu karang tajam. “Jenasah dibawa secara manual dengan melewati medan curam hingga bisa dibawa naik ke atas,” terang I Nyoman Sidakarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Selain kondisi yang beresiko tersebut, evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati karena situasi gelap, pencahayaan terbatas.
Akhirnya kurang lebih pukul 19.40 Wita, tim SAR gabungan selesai melakukan evakuasi. Jenasah tanpa identitas tersebut dibawa menuju RSUP Prof. Ngoerah menggunakan Ambulance Banser. (gs/bi)
PEMBUKAAN AJANG LARI: Pembukaan Wondr Kemala Run 2026 di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Minggu (19/4), berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. (Foto: Hms Polri)
Gianyar, baliilu.com – Pelaksanaan Wondr Kemala Run 2026 di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Minggu (19/4), berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Event lari yang digelar di kawasan Jalan Ida Bagus Mantra hingga Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, itu dinilai tidak hanya berhasil dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap perekonomian daerah, masyarakat lokal, hingga aksi sosial kemanusiaan.
Ketua Race Management Kemala Run 2026, Brigjen Pol. Sambodo Purnomo Yogo, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sesuai rencana, dengan total 11.000 peserta mengikuti lomba mulai dari kategori half marathon, 10 kilometer, hingga 5 kilometer.
“Alhamdulillah, hari ini pelaksanaan Kemala Run 2026 dapat berjalan dengan lancar dan baik, sesuai yang kita rencanakan. Hampir seluruh peserta saat ini sudah memasuki area finish, dan semuanya berjalan lancar,” ujar Sambodo usai kegiatan.
Menurut Sambodo, tingginya antusiasme masyarakat dan peserta dari berbagai daerah menunjukkan bahwa ajang ini memiliki daya tarik besar dan layak menjadi agenda tahunan.
“Kalau melihat animo yang luar biasa seperti ini, mudah-mudahan acara seperti ini bisa kita laksanakan setiap tahun,” katanya.
Keberhasilan Wondr Kemala Run 2026 juga terlihat dari dampak ekonominya. Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Gede Nandya Oktora Panasea, menilai event seperti ini menjadi stimulus penting bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang saat ini berada di angka 5,82 persen (year on year), lebih tinggi dari rata-rata nasional.
“Ekonomi Bali sangat bergantung pada mobilitas. Ketika kita mampu menarik ribuan orang datang, maka diperkirakan akan terjadi stimulus ekonomi melalui konsumsi pada sektor akomodasi, perdagangan, dan transportasi,” ujar Nandya.
Ia menjelaskan, dengan jumlah peserta sekitar 11.000 orang dan pola belanja tertentu, potensi perputaran ekonomi selama acara berlangsung diperkirakan mencapai Rp 110 miliar hingga Rp 140 miliar.
“Untuk peserta luar daerah, rata-rata pengeluaran dapat berada pada kisaran Rp 10 juta per orang. Dengan asumsi sekitar 11.000 peserta dan skenario optimistis, potensi perputaran ekonomi dari kegiatan ini diperkirakan dapat mencapai Rp 110 miliar hingga Rp 140 miliar,” jelasnya.
Selain menggerakkan sektor pariwisata dan jasa, event ini juga membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Puluhan UMKM dilibatkan untuk meramaikan area acara sekaligus melayani kebutuhan peserta dan pengunjung.
Sambodo menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi perhatian utama panitia. Selain personel gabungan dari Polri, TNI, pemerintah daerah, pecalang, dan unsur masyarakat, UMKM juga diberikan ruang agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung.
“Kita juga melibatkan UMKM, termasuk juga untuk memberikan cheering semangat kepada para peserta,” ujarnya.
Senada dengan itu, Nandya menekankan pentingnya pelibatan UMKM agar dampak ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu.
“Pelibatan UMKM lokal menjadi kunci agar manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat lokal,” katanya.
Di sisi lain, Wondr Kemala Run 2026 juga membawa misi sosial melalui penggalangan donasi kemanusiaan. Panitia membuka kesempatan berdonasi bagi peserta dan masyarakat, termasuk melalui lelang lukisan karya anak-anak berkebutuhan khusus.
“Kita bisa berdonasi juga di sini, dan ada lelang lukisan juga dari anak-anak ABK, dan nanti semua dana yang terkumpul kita akan berikan bantuan kepada daerah yang terdampak bencana kemarin, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat,” tutur Sambodo.
Dengan suksesnya pelaksanaan, besarnya antusiasme peserta, dampak ekonomi yang signifikan, keterlibatan masyarakat luas, serta aksi sosial kemanusiaan, Wondr Kemala Run 2026 dinilai menjadi contoh event olahraga yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kepedulian sosial. (gs/bi)
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam.( Foto: dpr.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Langkah Pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara drastis, mendapatkan kritik tajam dari Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyebut langkah tersebut dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi.
“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti Anam, dalam keterangan tertulisnya kepada media, di Jakarta, Minggu (19/4/2026).
Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi per 18 April ini, untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan harga tersebut dilakukan tanpa ada informasi sebelumnya kepada masyarakat.
Berdasarkan informasi harga BBM di situs Mypertamina, harga BBM Pertamax Turbo dengan RON 98 melonjak tajam dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter. Kenaikan juga dialami Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter.
Hal yang sama juga terjadi pada harga Pertamina DEX yang melesat dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter. Sementara harga BBM subsidi masih sama.
Mufti pun menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi ini menjadi sebuah langkah kemunduran setelah sebelumnya Pemerintah dinilai berani karena tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah gejolak geopolitik global yang memengaruhi harga minyak dunia.
“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
“Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi,” imbuh Mufti.
Mufti menyatakan apa yang dilakukan Pertamina saat ini sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran sejak lama, di mana Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi namun melakukan berbagai langkah substitusi.
Bahkan Mufti sebelumnya sudah mengingatkan agar Pemerintah tidak memberi harapan palsu kepada masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM.
“Ternyata Pemerintah benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” ungkapnya.
Karena meskipun yang dinaikkan adalah harga BBM nonsubsidi yang biasanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas, kata Mufti, namun dampaknya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Termasuk masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah.
Belum lagi, fakta sulitnya BBM subsidi ditemukan di sejumlah daerah juga terjadi usai Pemerintah memberi kebijakan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi. Ini dinilai sebagai sebuah ironi.
“Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi,” sebut Mufti.
“Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” imbuhnya.
Mufti memandang, kenaikan harga BBM sekarang tak lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Sebab kondisi memaksa masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh BBM subsidi terpaksa membeli BBM nonsubsidi yang kini harganya meroket.
“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat. Dan ini soal sensitivitas Pemerintah yang menaikkan harga BBM di saat kondisi ekonomi rakyat sedang tak baik-baik saja,” tegasnya.
Mufti menambahkan, ketika yang berhak tidak bisa mendapatkan subsidi, lalu harga alternatifnya dinaikkan signifikan, maka yang terjadi adalah Pemerintah sedang memindahkan beban langsung ke pundak rakyat.
“Yang membuat kita semakin heran, ketika situasi global mulai mereda dan jalur distribusi energi kembali terbuka, justru harga dinaikkan,” ujar Mufti.
Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan kawasan perdagangan dan bermitra dengan Pertamina ini pun meminta Pemerintah dan Pertamina memperbaiki distribusi BBM subsidi. Mufti mendorong agar stok BBM subsidi yang sulit di beberapa daerah segera ditangani.
“Pastikan yang berhak benar-benar bisa mendapatkan BBM subsidi agar tidak perlu membeli BBM nonsubsidi yang harganya melangit tinggi,” kata Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.
Mufti juga mengingatkan agar Pemerintah segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik. Ia meminta Pemerintah memahami dampak turunan yang terjadi saat harga BBM naik.
“Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan rakyat baru bergerak,” tutup Mufti. (gs/bi)