Buleleng, baliilu.com – Desa Julah Kecamatan Tejakula, Buleleng-Bali, salah satu desa tertua di Bali, kembali menjadi sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Buleleng, Selasa (3/12).

Bertempat di ruang pertemuan Kantor Desa Julah, diskusi yang dipimpin langsung oleh Kepala Dispar Buleleng, Gede Dody Sukma Oktiva Askara, menghasilkan sejumlah strategi baru untuk mengembangkan potensi desa sebagai destinasi wisata unggulan.

Kadis Dody mengungkap bahwa Desa Julah disebut memiliki berbagai potensi wisata yang luar biasa. Kekayaan budaya seperti seni tari tradisional, kerajinan lokal, dan ritual adat menjadi daya tarik utama. Selain itu, panorama alam berupa persawahan hijau, pegunungan asri, serta lanskap pedesaan yang tenang menawarkan pengalaman wisata alam yang autentik. Sebagai salah satu desa tertua, nilai sejarah Desa Julah juga menyimpan cerita unik yang dapat menarik minat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Meskipun demikian, beberapa kendala seperti infrastruktur yang kurang memadai, seperti akses jalan yang sulit dan minimnya fasilitas pendukung wisata, menjadi penghambat utama. “Promosi Desa Julah yang masih terbatas juga membuat desa ini kurang dikenal luas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata dinilai perlu ditingkatkan agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara merata,” ujar Dody yang dikutip dari laman bulelengkab.go.id.

Melalui diskusi yang intens, beberapa langkah strategi disepakati untuk menjadikan Desa Julah destinasi unggulan, seperti perbaikan infrastruktur, paket wisata kreatif, promosi digital, pemberdayaan masyarakat dan.pelestarian lingkungan.

Sebagai tindak lanjutnya, akan dibentuk tim kerja yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait. Tim ini akan menyusun rencana pengembangan desa wisata yang dapat disampaikan kepada pemerintah dan pihak sponsor.

Mantan Camat Buleleng itu optimistis bahwa Desa Julah memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan. “Desa Julah tidak hanya menyimpan kekayaan budaya dan alam, tetapi juga sejarah panjang yang dapat menarik wisatawan. Dengan strategi yang tepat, desa ini dapat menjadi ikon wisata baru di Bali,” ujarnya.

Dengan semangat dan kolaborasi yang terjalin, Desa Julah siap menata langkah menuju masa depan pariwisata yang lebih cerah, menjadikannya kebanggaan baru bagi Buleleng. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, meluncurkan program Desa Wisata Serangan Terintegrasi (Dewi Sita) di Wantilan Pura Sakenan, Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Jumat (29/11). Program ini bertujuan mengembangkan Desa Serangan sebagai destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan, mengintegrasikan pelestarian budaya, keseimbangan ekosistem, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Program “Dewi Sita” merupakan implementasi Proyek Perubahan Diklat PKN Tk II Angkatan ke-29 Provinsi Bali di Desa Wisata Serangan untuk mengembangkan destinasi wisata berkelanjutan. Melalui pendekatan berbasis lingkungan, ekonomi sirkular, dan pelestarian sumber daya alam, program ini bertujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan dalam membangun pariwisata yang inklusif dan ramah lingkungan.

Peluncuran program ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Denpasar, Plt. Camat Denpasar Selatan, Ni Komang Pendawati, Lurah Serangan, Ni Wayan Sukanami, Bendesa Adat Serangan, I Nyoman Gede Pariatha, Penglingsir Puri Agung Kesiman Anak Agung Ngurah Kusuma Wardhana, dan berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Walikota Jaya Negara menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi untuk mewujudkan Desa Wisata Serangan sebagai destinasi unggulan yang mengedepankan pelestarian budaya lokal, keseimbangan ekosistem, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Dewi Sita bukan hanya program pengembangan pariwisata, tetapi juga upaya untuk memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat, kelestarian lingkungan, dan pelestarian adat serta budaya Desa Serangan. Ini adalah langkah nyata menuju transformasi pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya,” ujar Walikota Jaya Negara.

Disampaikan pula, program “Dewi Sita” mencakup berbagai inisiatif, seperti pengelolaan kawasan wisata berbasis masyarakat, promosi paket wisata ramah lingkungan, dan pelibatan UMKM lokal dalam mendukung ekonomi sirkular. Walikota Jaya Negara mengharapkan, program ini dapat meningkatkan daya tarik Desa Serangan sebagai destinasi wisata yang unik sekaligus menjaga harmoni antara manusia, budaya, dan alam.

Acara peresmian ditandai dengan penekanan tombol dan diiringi dengan pertunjukan seni budaya, penyerahan sembako serangkaian HUT Radio Publik Kota Denpasar, mencerminkan semangat gotong-royong dalam membangun desa wisata yang kreatif dan berkelanjutan.

Sementara, Kadis Pariwisata Kota Denpasar, Ni Luh Putu Riyastiti serta mewakili project leader Program Dewi Sita menyampaikan, bahwa terdapat sepuluh Program Inovatif dalam Dewi Sita. Yakni Paruman Dewi Sita oleh Dinas Perkim dengan penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat Serangan, mendukung konsep pro-poor tourism. Selaras Dewi Sita oleh Dinas Sosial, melalui Sekolah Keluarga Harapan untuk memberdayakan perempuan melalui kurikulum khusus dan pelatihan SDM.

Di samping itu terdapat pula Lekas Bisa Wujudkan Dewi Sita oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, membangun Pariwisata berbasis komunitas untuk memanfaatkan potensi lokal. Sigap Dewi Sita oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan sebagai mitigasi risiko kebakaran dengan menempatkan unit damkar di Desa Serangan. Makin Dekat Makin Bersih Dewi Sita oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui peluncuran bank sampah dan pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan. Pasikian Dewi Sita oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah Pemetaan Konflik untuk menciptakan keamanan di lingkungan multikultural.

Tarian Gaya Pesona Dewi Sita oleh Dinas Kebudayaan sebagai inventarisasi cagar budaya sebagai potensi wisata edukatif. Pilar Dewi Sita dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai literasi dan digitalisasi keuangan untuk transparansi pengelolaan desa. Dewi Sita Berseri oleh Dinas Pariwisata sebagai penguatan regulasi, branding, dan infrastruktur pariwisata. Rindu Dewi Sita oleh Dinas Kominfos yakni Interoperabilitas data untuk memantau perkembangan pariwisata melalui aplikasi DPS.

Sebagai capaian dan komitmen, Desa Wisata Serangan yang sebelumnya meraih predikat Terbaik III Desa Wisata Rintisan Tingkat Nasional (2023) kini diarahkan menjadi model desa wisata mandiri dan maju. Dengan dukungan dari seluruh pihak, program ini diharapkan membawa transformasi besar untuk menjadikan Desa Serangan sebagai ikon pariwisata berkelanjutan di Bali. “Harmoni antara manusia, budaya, dan alam adalah inti dari Dewi Sita,” tutup Riyastiti. (eka/bi)

Klungkung, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali terus menggenjot penerimaan daerah melalui Pungutan Wisatawan Asing (PWA) senilai Rp 150.000 per wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali. Sejak diberlakukan pada 14 Februari 2024, kebijakan ini telah menyumbang pendapatan hingga Rp 287 miliar.

Dinas Pariwisata Bali mencatat bahwa angka tersebut berasal dari 40% wisman atau sekitar 4,7 juta wisatawan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Artinya, masih ada 60% wisman yang belum membayar pungutan.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok. Bagus Pemayun, memimpin langsung kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di Daya Tarik Wisata (DTW) Kertagosa, Klungkung, pada Rabu (20/11). Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), ASITA, Satpol PP, Badan Kesbangpol, PT Bank BPD, Tim Pungutan Wisatawan Asing, serta Badan Pengelola Kertagosa.

Monev dilakukan di DTW Kertagosa sebagai salah satu destinasi unggulan di Klungkung, sekaligus lokasi strategis untuk sosialisasi kebijakan PWA kepada wisatawan.

Tjok. Bagus Pemayun menjelaskan, masih tingginya angka wisatawan yang belum membayar PWA disebabkan oleh sistem yang belum sepenuhnya optimal. “Sebanyak 90% wisman membayar sebelum keberangkatan, tetapi di bandara tidak ada pemeriksaan terkait PWA. Hal ini membuat banyak wisatawan lolos dari sistem kami,” jelasnya.

Untuk meningkatkan kepatuhan wisman, Pemprov Bali menyosialisasikan pembayaran PWA melalui aplikasi Love Bali dengan sistem cardless berbasis web, yang diverifikasi menggunakan alat checker. Pemprov juga menggencarkan kerja sama dengan agen perjalanan dan bandara untuk memperluas informasi kepada wisman.

Melalui monev ini, Pemprov Bali berharap kebijakan PWA menjadi lebih efektif, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. (gs/bi)