BANTUAN STIMULUS: Gubernur Koster serahkan bantuan stimulus dalam bentuk Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk pelaku usaha koperasi di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (2/6-2020).
Denpasar, baliilu.com
– Koperasi sebagai salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan memiliki
ketahanan yang tinggi di dalam menghadapi berbagai tantangan situasional, serta
peranan fungsi sosial dari koperasi yang telah berjalan dengan baik di Bali.
Hal ini terbukti nyata tatkala koperasi mampu mempertahankan
usahanya di tengah dampak dari pandemi Covid-19. Bahkan beberapa koperasi telah
mampu memberikan bantuan kepada para anggota dan masyarakat untuk meringankan
beban ekonomi masyarakat.
Peran pemerintah pun dibutuhkan untuk mendukung
keberlangsungan koperasi di Bali di tengah perlambatan ekonomi seperti saat
ini. Pemprov Bali pun merancang
kebijakan membantu keberlangsungan usaha koperasi di masa pandemi.
Hal ini terbukti melalui realisasi bantuan stimulus dalam
bentuk Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk
pelaku usaha koperasi yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Bali Wayan
Koster di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (2/6-2020)
Denpasar.
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER
“Secara khusus untuk koperasi saya minta agar diberikan bantuan stimulus terlebih dahulu, karena program dari Pemerintah Pusat belum ada yang menyentuh koperasi secara menyeluruh. Bali yang pertama memberikan bantuan untuk mendukung kegiatan koperasi di tengah dampak wabah Covid-19 ini, daerah lain belum ada. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara manfaatkan bantuan stimulus ini secara cermat sehingga benar-benar memberikan manfaat yang optimal kepada koperasi,” kata Gubernur Koster.
Gubernur Koster menyebutkan terdapat 4 ribu lebih koperasi
di Bali akan menikmati bantuan tersebut. Hanya saja belum tentu semuanya akan
menerima bantuan itu. Sebab disyaratkan yang boleh menerima bantuan adalah
koperasi yang status operasional masih aktif, eksis dan terpenting memenuhi syarat yang ditentukan.
“Yang akan menerima semua jenis koperasi, yang terdaftar, by name, by address. Nanti diverifikasi
dulu apakah masih aktif, ada pengurusnya, kegiatannya jalan, kantornya ada,
sesuai alamat. Kalau yang tidak aktif ya jangan. Kalau semuanya memenuhi
syarat, itu ada sekitar empat ribu koperasi,” rincinya.
Besaran nilai bantuan yang akan diterima variatif tergantung
jenis koperasinya. “Untuk koperasi binaan kabupaten/kota mendapat bantuan Rp 10
juta, dan untuk binaan Pemprov sebesar Rp 30 juta. Jangan dilihat dari
nilainya, mungkin terasa kecil, tapi setidaknya ada untuk meringankan biaya
operasional. Karena seperti diketahui, pemerintah pun kena imbas pandemi ini
yang membuat PAD menurun. Bedik ade,
bedik kanggoang dum, tapi pang ajak
mekejang pade maan duman,” seloroh Gubernur Koster dengan logat Buleleng-nya
yang kental.
Di hadapan para penggiat koperasi, Koster juga menyampaikan
rencananya untuk mencanangkan ekspor produk-produk lokal Bali, baik produk
pertanian maupun kerajinan, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga
tidak semata-mata bertumpu pada sektor pariwisata.
“Produk-produk kita utamanya hasil pertanian sangat digemari
negara-negara lain seperti manggis yang diminati Tiongkok, begitu pula hasil
kerajinan perak, emas, patung dan sebagainya. Saat ini pun sebenarnya masih
jalan tapi kendala transportasi udara yang dibatasi, hanya mengandalkan jalur
laut membutuhkan waktu yang lama dan mahal. Kita memang sudah harus mulai
memikirkan dan melakukan upaya-upaya agar tidak hanya tergantung sektor
pariwisata, memajukan sektor lain untuk memperkuat sektor pariwisata. Kita akan
mulai petakan negara-negara yang berpotensi menjadi pasar untuk produk-produk
kita, tetapi sebelumnya kita mulai di tingkat lokal dengan mewajibkan para
pelaku usaha sektor pariwisata untuk memanfaatkan produk-produk lokal petani
dan pengrajin kita,” pungkas Koster.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali
Wayan Mardiana dalam laporannya menambahkan sasaran penerima bantuan yang akan
diberikan adalah koperasi binaan provinsi dan kabupaten/kota se-Bali. Untuk
tahap pertama jumlah koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebanyak 758
koperasi, dengan rincian binaan provinsi
sebanyak 93 koperasi dan binaan kabupaten/kota sebanyak 665 koperasi dan sisanya
menunggu proses kelengkapan administrasi. Terkait pemanfaatan stimulus tersebut
oleh masing-masing koperasi penerima, menurutnya juga sudah diatur berdasarkan
Petunjuk Teknis Penggunaan.
Di sisi lain, Ketua KSU Nawa Eka Cita Denpasar I Nyoman
Sudarsa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas upaya yang dilaksanakan
Pemprov Bali dalam mendukung keberlangsungan usaha koperasi di Bali.
”Dalam situasi pandemi ini, usaha koperasi sangat
membutuhkan bantuan likuiditas. Karena benar-benar terasa dampaknya, penurunan
hampir 50 persen, bahkan lebih. Dengan adanya stimulus ini tentu akan sangat
membantu penanganan biaya operasional kami semisal untuk pembayaran gaji,
listrik, air, bunga-bunga pinjaman yang juga kami miliki,” ujarnya seraya
menyatakan akan mendukung upaya Pemprov Bali dalam memajukan IKM dan UMKM Bali
yang juga bisa dilakukan melalui koperasi. (*/gs)
PEMBERIAN PENGHARGAAN: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat acara pemberian penghargaan kepada atlet SEA Games 2025 di The Tribrata Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026). (Foto: Hms Polri)
Jakarta, baliilu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut sebanyak 101 atlet peraih medali SEA Games 2025 menyatakan minat bergabung sebagai anggota Polri. Ia menegaskan institusinya siap memberikan kesempatan bagi atlet berprestasi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Kapolri usai acara pemberian penghargaan kepada atlet SEA Games 2025 di The Tribrata Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).
“Kami memberikan apresiasi kepada sekitar 101 atlet non-Polri yang memiliki cita-cita untuk bergabung menjadi anggota Polri,” ujar Kapolri.
Kapolri menjelaskan, atlet berprestasi dapat direkrut melalui jalur pencarian bakat atau talent scouting. Menurutnya, Polri membuka kesempatan seluas-luasnya bagi atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di ajang internasional.
Ia menuturkan, capaian atlet Indonesia di SEA Games 2025 sangat membanggakan, dengan perolehan sekitar 100 medali emas, belum termasuk medali perak dan perunggu.
“Berdasarkan prestasi tersebut, kami membuka peluang bagi mereka untuk bergabung melalui rekrutmen proaktif atau talent scouting,” katanya.
Kapolri menambahkan, skema ini diharapkan mampu memacu semangat atlet untuk terus berprestasi dan tidak berhenti setelah ajang SEA Games. Ia juga mengapresiasi atlet Bhayangkari yang berhasil meraih medali emas.
“Masih banyak ajang internasional ke depan. Kami berharap para atlet terus berprestasi, mengibarkan Merah Putih, serta mengharumkan nama bangsa dan institusi,” pungkasnya. (gs/bi)
MALAM APRESIASI: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di acara Malam Apresiasi Sang Juara Polri untuk Indonesia di The Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026). (Foto: Hms Polri)
Jakarta, baliilu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi atau reward kepada seluruh atlet Polri yang meraih prestasi di ajang Sea Games tahun 2025. Setidaknya ada 38 personel kepolisian yang meraih medali serta mengharumkan nama Bangsa Indonesia di kancah dunia.
Ada kurang lebih 38 personel yang mendapatkam prestasi sea games 2025. Oleh karena itu hari ini, malam ini kita berikan apresiasi kepada personel Polri yang kebetulan menjadi atlet berprestasi di sea games untuk mendapatkan reward, apresiasi baik dalam bentuk kenaikan pangkat baik dalam bentuk kesempatan promosi sekolah, maupun ikuti ataupun mendapatkan promosi jabatan, kata Sigit di Malam Apresiasi Sang Juara Polri untuk Indonesia di The Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).
Selain personel kepolisian, Sigit juga memberikan reward kepada 101 atlet yang meraih prestasi luar biasa di cabang olahraganya masing-masing. Menurut Sigit, ratusan atlet tersebut memiliki keinginan besar untuk bergabung ke dalam keluarga besar Korps Bhayangkara.
Oleh karena itu, Sigit memberikan kesempatan kepada ratusan atlet tersebut untuk bergabung sebagai personel Polri. Nantinya mereka bakal diproses melalui jalur Rekrutmen Pro-aktif atau Talent Scouting. Bahkan, salah satunya ada atlet yang meraih 100 medali.
“Sehingga kami memberikan kesempatan mereka bergabung menjadi keluarga besar Polri melalui jalur rekrutmen proaktif atau talent scouting. Tentunya ini juga menjadikan kesempatan bagi mereka untuk terus berprestasi namun nanti di satu titik mereka berlatih menjadi keluarga besar Polri,” ujar Sigit.
Selain itu, Sigit menyebut, ada juga atlet yang merupakan Bhayangkari meraih prestasi atau medali emas di ajang Sea Games 2025. “Baru saja kami juga mendapatkan informasi masih banyak dari atlet yang prestasi ingin bergabung menjadi keluarga besar Polri,” ucap Sigit.
Dengan adanya kegiatan ini, Sigit berharap seluruh atlet Indonesia ke depannya terus menjaga dan meningkatkan prestasinya. Apalagi masih akan banyak event internasional yang akan berlangsung.
Sigit menegaskan, atlet Polri maupun yang tidak, harus terus berlatih secara maksimal agar bisa tetap mengharumkan nama Bangsa Indonesia di kancah dunia.
“Tentunya harapan kami seluruh atlet semakin terus menjaga prestasinya. Ke depan masih banyak event internasional tentunya kita titip kepada mereka untuk terus menjaga agar Sang Merah Putih kita kibarkan di event internasional,” tegas Sigit.
Dan kita menitipkan bagaimana mereka terus berkiprah terus menjaga membawa harum nama bangsa dan tentunya menjaga membawa harus nama institusi Polri, tambah Sigit sekaligus mengakhiri. (gs/bi)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi. (Foto: dpr.go.id)
Bekasi, Jabar, baliilu.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendorong masyarakat untuk melakukan pengurusan sertipikat tanahnya secara mandiri, dengan langsung mendatangi Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayahnya masing-masing. Hal ini agar terhindar dari praktek percaloan ataupun mediator yang justru kerap memungut biaya tinggi dalam pengurusan sertipikat tanah.
Hal ini disampaikan Dede Yusuf kepada media usai Komisi II meninjau langsung pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan ATR/BPN di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (15/1/2026).
“Hari ini saya melihat langsung bagaimana prosedur dan mekanisme pengurusan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dilayani dengan baik oleh para petugas. Bahkan saya tanya langsung ke Kepala Kantah mengenai biayanya dan dijelaskan bahwa semua layanan sudah ada tarifnya secara transparan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini mengaku sering mendengar keluhan dari masyarakat bahwa biaya pengurusan baik untuk balik nama atau pengurusan sertifikat hak milik itu harganya mahal. Contohnya ada masyarakat yang memiliki luas tanah 400 meter namun saat mengurus sertipikat tanahnya dikenakan tarif hingga puluhan juta, tentu biaya sebesar itu tidak masuk akal.
“Lalu apa yang menyebabkan biaya sebesar itu? Menurut Kepala Kantah tadi sudah menyampaikan biasanya karena masyarakat tersebut menggunakan biro jasa. Jasa itu bisa seperti PPAT, bisa juga mediator, atau calo. Bahkan kalau di daerah untuk bayar PBB saja biasanya menggunakan mediator dari aparat dusun. Dari desa yang kadang-kadang belum tentu terbayarkan. Itu sering saya temui masalah seperti itu,” terang Dede Yusuf.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini menengarai alasan masyarakat enggan mengurus mandiri sertipikat tanah dikarenakan tidak mau repot atau tidak tahu cara dan tahapannya. “Nah inilah yang mungkin perlu disosialisasikan oleh ATR BPN bahwa mengurus sendiri itu jauh lebih cepat dan murah karena ini sudah ada aturan mainnya,” pesannya
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Muh. Rizal pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa mahalnya biaya pengurusan sertipikat tanah seringkali terjadi karena ulah nakal oknum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang bahkan mencatut nama pejabat BPN.
Modusnya adalah Oknum PPAT yang menahan sertipikat yang sebenarnya sudah selesai dan meminta sejumlah uang dengan dalih untuk biaya pengurusan.
“Oleh karena itu saya juga mengimbau agar masyarakat sebaiknya meluangkan waktunya untuk mengurus sendiri sertipikat tanahnya, sehingga bisa lebih cepat dan terhindar dari praktek percaloan ataupun mediator yang meminta biaya mahal,” pungkasnya. (gs/bi)