BANTUAN STIMULUS: Gubernur Koster serahkan bantuan stimulus dalam bentuk Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk pelaku usaha koperasi di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (2/6-2020).
Denpasar, baliilu.com
– Koperasi sebagai salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan memiliki
ketahanan yang tinggi di dalam menghadapi berbagai tantangan situasional, serta
peranan fungsi sosial dari koperasi yang telah berjalan dengan baik di Bali.
Hal ini terbukti nyata tatkala koperasi mampu mempertahankan
usahanya di tengah dampak dari pandemi Covid-19. Bahkan beberapa koperasi telah
mampu memberikan bantuan kepada para anggota dan masyarakat untuk meringankan
beban ekonomi masyarakat.
Peran pemerintah pun dibutuhkan untuk mendukung
keberlangsungan koperasi di Bali di tengah perlambatan ekonomi seperti saat
ini. Pemprov Bali pun merancang
kebijakan membantu keberlangsungan usaha koperasi di masa pandemi.
Hal ini terbukti melalui realisasi bantuan stimulus dalam
bentuk Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk
pelaku usaha koperasi yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Bali Wayan
Koster di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (2/6-2020)
Denpasar.
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER
“Secara khusus untuk koperasi saya minta agar diberikan bantuan stimulus terlebih dahulu, karena program dari Pemerintah Pusat belum ada yang menyentuh koperasi secara menyeluruh. Bali yang pertama memberikan bantuan untuk mendukung kegiatan koperasi di tengah dampak wabah Covid-19 ini, daerah lain belum ada. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara manfaatkan bantuan stimulus ini secara cermat sehingga benar-benar memberikan manfaat yang optimal kepada koperasi,” kata Gubernur Koster.
Gubernur Koster menyebutkan terdapat 4 ribu lebih koperasi
di Bali akan menikmati bantuan tersebut. Hanya saja belum tentu semuanya akan
menerima bantuan itu. Sebab disyaratkan yang boleh menerima bantuan adalah
koperasi yang status operasional masih aktif, eksis dan terpenting memenuhi syarat yang ditentukan.
“Yang akan menerima semua jenis koperasi, yang terdaftar, by name, by address. Nanti diverifikasi
dulu apakah masih aktif, ada pengurusnya, kegiatannya jalan, kantornya ada,
sesuai alamat. Kalau yang tidak aktif ya jangan. Kalau semuanya memenuhi
syarat, itu ada sekitar empat ribu koperasi,” rincinya.
Besaran nilai bantuan yang akan diterima variatif tergantung
jenis koperasinya. “Untuk koperasi binaan kabupaten/kota mendapat bantuan Rp 10
juta, dan untuk binaan Pemprov sebesar Rp 30 juta. Jangan dilihat dari
nilainya, mungkin terasa kecil, tapi setidaknya ada untuk meringankan biaya
operasional. Karena seperti diketahui, pemerintah pun kena imbas pandemi ini
yang membuat PAD menurun. Bedik ade,
bedik kanggoang dum, tapi pang ajak
mekejang pade maan duman,” seloroh Gubernur Koster dengan logat Buleleng-nya
yang kental.
Di hadapan para penggiat koperasi, Koster juga menyampaikan
rencananya untuk mencanangkan ekspor produk-produk lokal Bali, baik produk
pertanian maupun kerajinan, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga
tidak semata-mata bertumpu pada sektor pariwisata.
“Produk-produk kita utamanya hasil pertanian sangat digemari
negara-negara lain seperti manggis yang diminati Tiongkok, begitu pula hasil
kerajinan perak, emas, patung dan sebagainya. Saat ini pun sebenarnya masih
jalan tapi kendala transportasi udara yang dibatasi, hanya mengandalkan jalur
laut membutuhkan waktu yang lama dan mahal. Kita memang sudah harus mulai
memikirkan dan melakukan upaya-upaya agar tidak hanya tergantung sektor
pariwisata, memajukan sektor lain untuk memperkuat sektor pariwisata. Kita akan
mulai petakan negara-negara yang berpotensi menjadi pasar untuk produk-produk
kita, tetapi sebelumnya kita mulai di tingkat lokal dengan mewajibkan para
pelaku usaha sektor pariwisata untuk memanfaatkan produk-produk lokal petani
dan pengrajin kita,” pungkas Koster.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali
Wayan Mardiana dalam laporannya menambahkan sasaran penerima bantuan yang akan
diberikan adalah koperasi binaan provinsi dan kabupaten/kota se-Bali. Untuk
tahap pertama jumlah koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebanyak 758
koperasi, dengan rincian binaan provinsi
sebanyak 93 koperasi dan binaan kabupaten/kota sebanyak 665 koperasi dan sisanya
menunggu proses kelengkapan administrasi. Terkait pemanfaatan stimulus tersebut
oleh masing-masing koperasi penerima, menurutnya juga sudah diatur berdasarkan
Petunjuk Teknis Penggunaan.
Di sisi lain, Ketua KSU Nawa Eka Cita Denpasar I Nyoman
Sudarsa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas upaya yang dilaksanakan
Pemprov Bali dalam mendukung keberlangsungan usaha koperasi di Bali.
”Dalam situasi pandemi ini, usaha koperasi sangat
membutuhkan bantuan likuiditas. Karena benar-benar terasa dampaknya, penurunan
hampir 50 persen, bahkan lebih. Dengan adanya stimulus ini tentu akan sangat
membantu penanganan biaya operasional kami semisal untuk pembayaran gaji,
listrik, air, bunga-bunga pinjaman yang juga kami miliki,” ujarnya seraya
menyatakan akan mendukung upaya Pemprov Bali dalam memajukan IKM dan UMKM Bali
yang juga bisa dilakukan melalui koperasi. (*/gs)
PERINGKAT PERTAMA: Kabupaten Jembrana sukses meraih peringkat pertama (Terbaik I) dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2026. (Foto: Hms Jembrana)
Jembrana, baliilu.com – Kabupaten Jembrana sukses meraih peringkat pertama (Terbaik I) dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2026. Prestasi gemilang ini diumumkan secara resmi di sela-sela acara Rapat Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Bali.
Tahun ini, Rapat Koordinasi Bappeda mengusung tema strategis, “Sinergi dan Keselarasan Pembangunan Pusat-Daerah: Mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025-2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali“.
Keberhasilan Kabupaten Jembrana dalam menyabet penghargaan tertinggi ini didasarkan pada penilaian komprehensif terhadap konsistensi dan kualitas dokumen perencanaan daerah. Indikator utama penilaian mencakup: pertama, keselarasan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kedua, keterpaduan program antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pusat dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Piagam penghargaan Terbaik I diserahkan langsung sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menjaga ritme pembangunan yang terarah, terintegrasi, dan sejalan dengan visi pembangunan nasional serta visi daerah Bali.
Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi kuat bagi seluruh jajaran OPD di Lingkungan Pemkab Jembrana untuk terus meningkatkan performa perencanaan dan eksekusi program demi kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)
RAPAT PARIPURNA: Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (12/10) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar. (Foto: Hms Gianyar)
Gianyar, baliilu.com – Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (12/10) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD I Ketut Sudarsana tersebut, empat fraksi DPRD menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan infrastruktur, penanganan kemiskinan, dan pengurangan.
Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Gianyar dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Gianyar I Made Suteja. DPRD mengapresiasi pengajuan Ranperda APBD 2027 oleh Bupati Gianyar serta menekankan pentingnya pembahasan anggaran secara kritis, transparan, dan akuntabel agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBD bukan hanya persoalan angka, tetapi mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah, instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Suteja membacakan PU Fraksi.
Dalam rencana tersebut, pendapatan daerah direncanakan lebih dari Rp 3.751 triliun, terdiri atas PAD sebesar Rp 2.478 triliun lebih dan pendapatan transfer Rp 1.272 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp 3.690 triliun lebih.
Empat fraksi, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, dan Demokrat Bersatu, menyampaikan sejumlah catatan strategi terhadap rencana anggaran tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi perbaikan infrastruktur jalan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Fraksi ini juga mendorong agar kebijakan anggaran tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam menyediakan kebutuhan dasar, peningkatan kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan.
Fraksi Golkar menyoroti proyeksi SiLPA sebesar Rp 158,9 miliar lebih dan meminta penjelasan mengenai besaran yang bersumber dari efisiensi anggaran maupun kegiatan yang tidak terealisasi. Fraksi ini juga menyerap optimalisasi penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, serta alokasi anggaran untuk mengatasi kemiskinan, kemiskinan, dan masalah pendidikan serta kesehatan.
Selain itu, pembangunan jalan di pedesaan dinilai perlu mendapat perhatian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi sekolah rusak, serta kepastian penyelesaian pembangunan dan peningkatan jalan pada tahun 2027. Fraksi ini juga meminta evaluasi terhadap pengelolaan usaha air minum dalam kemasan (AMDK) yang dinilai belum optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Persyaratan personalia administrasi penyaluran hibah juga menjadi perhatian agar anggaran yang telah ditetapkan dapat terserap tepat waktu dan tepat sasaran.
Sementara itu, Fraksi Demokrat Bersatu meminta penjelasan mengenai prioritas pembangunan, strategi peningkatan PAD dari sektor pariwisata, retribusi dan pengelolaan aset daerah, serta komitmen pemerintah dalam menjaga efisiensi belanja dan mencegah kebocoran anggaran.
Secara umum, keempat fraksi menegaskan bahwa APBD harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, memiliki target yang terukur, serta dikelola secara transparan dan akuntabel.
Meski memberikan sejumlah catatan dan pertanyaan, keempat fraksi pada prinsipnya menerima Ranperda APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan-undangan.
Pembahasan selanjutnya diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gianyar. (gs/bi)
SOSIALISASI: Kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak serta pengenalan inovasi BESTIE Buleleng dari Dinsos P3A Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan di Gedung PLUT Singaraja, Senin (12/10). (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Buleleng terus memperkuat peran keluarga dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak serta pengenalan inovasi BESTIE Buleleng (Bersama Edukasi Sebaya, Tumbuhkan Inspirasi dan Empati) dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Buleleng dalam pertemuan rutin DWP Buleleng yang terselenggara di Gedung PLUT Singaraja, Senin (12/10).
Ketua DWP Kabupaten Buleleng, Ny. Dewi Suyasa, menyampaikan bahwa sosialisasi ini memberikan manfaat penting bagi para anggota, khususnya dalam meningkatkan pemahaman orang tua untuk melindungi anak di lingkungan keluarga.
Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, mengenali berbagai bentuk kekerasan, serta memberikan pemahaman agar anak mampu melindungi diri dari situasi yang membahayakan.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap ibu-ibu anggota DWP semakin mampu mendampingi dan mengawasi anak-anaknya, sekaligus membangun komunikasi yang baik agar anak memahami bentuk-bentuk kekerasan dan dapat mengantisipasinya,” ujarnya.
Dewi Suyasa juga berharap sosialisasi serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di masing-masing instansi, sekolah, serta unsur DWP perangkat daerah. Dengan demikian, informasi mengenai pencegahan kekerasan pada anak dan inovasi BESTIE Buleleng dapat tersebar lebih luas, tidak hanya di kalangan anggota DWP, tetapi juga masyarakat umum.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Buleleng, Putu Agustini, selaku narasumber, memaparkan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, meliputi kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Ia juga menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui edukasi sejak dini, komunikasi antara anak dan orang tua, serta keterlibatan satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
Dalam kesempatan tersebut, turut diperkenalkan inovasi BESTIE Buleleng, sebuah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dengan menginspirasi remaja untuk memiliki empati dan menjadi tutor bagi teman sebaya. Program ini dijalankan melalui tiga langkah, yakni tutor sebaya, layanan WhatsApp, serta sinergi dengan lembaga terkait.
Masyarakat yang membutuhkan informasi atau layanan terkait pencegahan kekerasan pada anak dapat menghubungi layanan WhatsApp BESTIE Buleleng di nomor 0821-312-5468.
Melalui kegiatan ini, DWP Kabupaten Buleleng diharapkan semakin berperan aktif dalam membangun keluarga yang peduli, meningkatkan kewaspadaan terhadap kekerasan, serta mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. (gs/bi)