Sunday, 25 February 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Gubernur Koster Komit Bangkitkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal

BALIILU Tayang

:

de
SERAHKAN BADAN HUKUM KOPERASI: Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan badan hukum koperasi kepada tiga koperasi dan penghargaan koperasi berkinerja dengan baik kepada 15 koperasi se-Bali.

Denpasar, baliilu.com  – Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan sejak dilantik menjadi Gubernur Bali 5 September 2018, telah berkomitmen untuk secara serius membangun ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.

“Koperasi itu adalah satu dimensi yang menjadi perhatian serius saya dalam kaitan dengan perekonomian di Bali yang berbasis pada ekonomi kerakyatan,’’ ujar Gubernur Koster saat menghadiri peringatan Hari Koperasi ke-73 dan UMKM Nasional ke-5 Tahun 2020 di Provinsi Bali bertajuk ‘Tatanan Kehidupan Era Baru Kebangkitan Koperasi sebagai Rumah Besar Pemberdayaan UMKM’ yang diselenggarakan di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (14/7-2020).

Gubernur Koster menyatakan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama hampir dua tahun terakhir menunjukkan komitmennya untuk membangkitkan akses UMKM dalam menjalankan roda perekonomian di Bali. Gubernur juga telah menunjukkan keberpihakannya terhadap UMKM, salah satunya dengan menggratiskan stan UMKM di ajang Pesta Kesenian Bali.

de
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER

Menurut Gubernur, koperasi dan UMKM di Bali harus dibangun dari hulu sampai ke hilir. “Dan pelakunya musti orang-orang lokal Bali,” tandasnya. Oleh karena itu, ia menambahkan koperasi dan UMKM ini harus berbasis pada potensi lokal Bali, baik itu pangan, sandang dan papan. Koperasi dan UMKM di Bali disebutnya harus memanfaatkan branding Bali yang sudah terkenal untuk memasarkan hasil produksinya, misalnya jeruk bali, salak bali, manggis bali, duren bali, biu bali, sapi bali, babi bali, anjing bali, beras bali, arak bali, anggur bali.

Dikatakan, apa yang dilakukan koperasi supaya melakukan usaha dari hulu sampai ke hilir, dia yang bertani, dia juga yang berproses dalam koperasi mengolah hasil produknya dan dia juga yang berdagang. Ini namanya koperasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan dari rakyat buat orang lain. Jadi betul-betul riil dari hulu sampai ke hilir.

Baca Juga  Angkat Tema “Celepuk Vs Kupu-Kupu”, 377 Layangan Ramaikan Lomba secara Virtual di Denpasar

“Maka saya minta Pak Kadis Koperasi ini buatlah koperasi yang anggotanya itu adalah pelaku-pelaku ini,” ujarnya. Ia meminta agar Dinas Koperasi UMKM menghimpun para petani ke dalam lembaga koperasi sehingga bisa menjalankan usaha dari hulu sampai ke hilir sehingga bisa mensejahterakan masyarakat.

Apa yang harus difasilitasi, kata Gubernur pertama masalah permodalan, ada KUR, kalau di Jakarta bunganya  6 persen tetapi kalau perlu BPD jangan 6 persen tetapi 5 persen maksimum. Tahun 2021 juga keluar Pergub Penguatan Modal Masyarakat dimana bunganya di bawah 5 persen dan itu bisa dimanfaatkan.

Kedua adalah pendampingan untuk pengolahan dan pengembangan produksi. Di Bali punya sumbernya di Politeknik Unud. Lanjut disain kemasan dan pasarnya. ‘’Pergub 99 (Tahun 2018, red) saya berlakukan dan saya langsung kampanye supaya hotel dan restoran di Bali wajib menggunakan produk hasil kerajinan koperasi dan UMKM kita. Lamun sing keto jeg kar uyutang,’’ ujar Gubernur Koster.

Lanjut, ‘’Nanti saya akan operasi di hotel-hotel apa ada ruang UMKM belum. Itu cara saya. Supaya dia betul-betul punya komitmen kepedulian terhadap rakyat Bali dengan perekonomian Bali.’’

Gubernur mengaku kini sedang berupaya agar Bali ini menjadi super hub untuk pariwisata dan produk ekspor impor. Terutama sekali ekspor sehingga nantinya produk Bali punya akses pasar ke luar negeri. ‘’Itu yang saya lakukan maka saya mulai sekarang menumbuhkan ekonomi lokal Bali ini satu-satu, busana Bali, akan dibangun industri olahan jeruk, manggis, anggur kemudian kakau, kita akan bangun industrinya sebagai hilirisasi daripada pangan pertanian,’’ ujarnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur berharap Peringatan Hari Koperasi tidak sekedar bersifat seremonial, namun melakukan hal yang bermanfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Baca Juga  Indonesia-Iran Sharing Pengalaman Praktik Implementasi Kota Layak Anak

Sebelumnya, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali Ketut Tiwi Effendi mengatakan, dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh koperasi. Kendatipun demikian, pihaknya mengapresiasi pelaksanaan HUT Koperasi ke-73 dan hari UKM Nasional ke-5 Tahun 2020 ini.

Beberapa kegiatan telah dilakukan serangkaian Hari Koperasi seperti webinar pemberdayaan koperasi, webinar dengan LPDB tentang bagaimana koperasi mengakses permodalan, webinar bisnis UMKM, penilaian koperasi terbaik, dan gerakan bagi sembako untuk hindari PHK.

Tiwi mengapresiasi peran Gubernur dan Pemprov Bali dalam menjaga stabilitas perekonomian koperasi dan UMKM saat pandemi. “Pemprov banyak memberikan dorongan berupa stimulus kepada sektor informal. Jadi seluruh dana yang dikucurkan untuk kesejahteraan masyarakat Bali hampir Rp 94,4 miliar,” kata Tiwi.

Pada kesempatan ini Gubernur Koster melakukan penyerahan badan hukum koperasi kepada tiga koperasi dan penghargaan koperasi berkinerja dengan baik kepada 15 koperasi se-Bali. (gs)

galungan
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan

EKONOMI & BISNIS

Ekonomi Bali Tumbuh 5,86%, Sektor Potensial dan Digitalisasi Perlu Terus Diperkuat

Published

on

By

seminar
SARASEHAN: Bank Indonesia Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024 menyelenggarakan kegiatan bertajuk Sarasehan Perekonomian Bali bertempat di Grha Tirta Gangga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Bank Indonesia Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024 menyelenggarakan kegiatan bertajuk Sarasehan Perekonomian Bali bertempat di Grha Tirta Gangga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra; dan Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Fitria Irmi Triswati.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari memaparkan bahwa di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja ekonomi nasional dan Bali tetap tumbuh tinggi dengan tingkat inflasi yang tetap terjaga sesuai target sasaran 3%±1%. Pada triwulan IV 2023, perekonomian Bali tumbuh menguat dan tercatat sebesar 5,86% (yoy) atau 5,71% (yoy) untuk keseluruhan tahun 2023, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,36% (yoy). Lebih lanjut, level pertumbuhan ekonomi Bali juga lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,04% (yoy) dan Bali menempati peringkat 6 (enam) dari 34 provinsi di Indonesia.

‘’Untuk mengakselerasi perekonomian Bali, sektor potensial lain di luar pariwisata perlu didorong, salah satunya sektor pertanian. Sektor pertanian menyumbang sekitar 15% terhadap PDRB Bali, dan mampu menyerap hingga 20% tenaga kerja, serta berperan penting dalam pengendalian inflasi. Subsektor perikanan yang termasuk dalam sektor pertanian juga memiliki pangsa terbesar dan potensi ekspornya cukup tinggi,’’ ujar Utari. Namun, pertumbuhan kredit subsektor ini justru terkontraksi karena dinilai berisiko tinggi, yang tercermin dari tingginya Non Performance Loan (NPL) dan Loan at Risk (LAR).

Diversifikasi sumber pertumbuhan di luar pariwisata penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan antara kawasan utara dan selatan Bali. Saat ini, daerah berbasis pariwisata memiliki pendapatan per kapita per bulan, pengeluaran per bulan, dan intermediasi kredit yang lebih tinggi dibandingkan daerah nonpariwisata.

Baca Juga  Denut Miliki ‘’Paksi Mas Denut’’, Berikan Fasilitasi Masyarakat Akses Pelayanan Online

Utari lanjut mengatakan bahwa kestabilan harga juga perlu dijaga karena pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat harus dibarengi dengan inflasi yang terkendali. Pengendalian inflasi tidak hanya untuk kestabilan harga jangka pendek namun juga jangka panjang dengan membentuk ekosistem rantai distribusi hulu-hilir yang melibatkan Perumda pangan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor potensial memerlukan dukungan kemudahan akses pembiayaan dan dukungan investasi baik melalui perbankan maupun FDI. ‘’Oleh karena itu. perlu sinergi seluruh pihak untuk mempromosikan sektor potensial di Provinsi Bali,‘‘ ujar Utari.

Senada dengan Utari, I Wayan Wiasthana Ika Putra selaku Kepala Bappeda Provinsi Bali menjelaskan pentingnya inklusivitas bagi masyarakat Bali. Hingga saat ini, isu kesenjangan antarwilayah di Bali bagian selatan dan Bali bagian utara masih menjadi sorotan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun transformasi sektor pariwisata dan diversifikasi ekonomi melalui enam strategi utama, yaitu: 1) Bali Sehat dan Pintar; 2) Bali Produktif; 3) Bali Smart Island; 4) Bali Hijau; 5) Bali Terintegrasi; serta 6) Bali Kondusif dan Berintegritas. Sinergi antarpemangku kepentingan melalui PIKBS dapat menjadi sarana untuk mewujudkan transformasi tersebut dengan menggali potensi investasi yang terdapat pada masing-masing kabupaten dan kota di Bali.

Sementara, Fitria Irmi Triswati selaku Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran menuturkan bahwa digitalisasi pembayaran merupakan kunci untuk mengakselerasi perekonomian Bali yang inklusif. Fitria mengelaborasi fakta bahwa transaksi pembayaran digital di tahun 2023 mampu mencapai Rp 60,3 triliun atau setara dengan 3 kali Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, persentase pertumbuhan pembayaran digital sejak tahun 2019 hingga 2023 mencapai 123,1%. Sedangkan salah satu fasilitas pembayaran digital yaitu QRIS juga sudah mampu mengakomodasi transaksi antarnegara. Ekosistem digital yang sudah berkembang pesat di Indonesia diyakini mampu mendorong pengembangan sektor-sektor potensial di Bali, baik transaksi domestik maupun ekspor. Transaksi QRIS di Bali tumbuh signifikan sejalan dengan perluasan akseptasi pembayaran digital.

Baca Juga  Indonesia-Iran Sharing Pengalaman Praktik Implementasi Kota Layak Anak

Pada Desember 2023, volume transaksi QRIS Provinsi Bali mencapai 43,33 juta transaksi dengan total pengguna QRIS tercatat mencapai 993.415 pengguna atau tumbuh 60,91% (yoy). Jumlah merchant QRIS juga terus tumbuh hingga mencapai 789.004 merchant dimana 96,11% diantaranya adalah UMKM. Transaksi QRIS Antarnegara di Provinsi Bali juga meningkat sejalan dengan peningkatan total transaksi QRIS Antarnegara nasional. Pada Desember 2023, transaksi inbound QRIS Antarnegara terutama berasal dari wisatawan Malaysia, diikuti wisatawan Singapura dan Thailand. Provinsi Bali merupakan provinsi keenam terbesar transaksi QRIS Antarnegara secara nasional.

Triswati menegaskan, pertumbuhan ekonomi dan digitalisasi harus berjalan beriringan. Upaya yang sedang dilakukan saat ini adalah menyiapkan pondasi ekonomi keuangan digital yang kokoh untuk masa depan Indonesia, dengan didukung pertumbuhan ekonomi yang perlu terus diakselerasi. Lebih lanjut, kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan yang telah terjalin dengan baik dapat terus dijaga guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. (gs/bi)

galungan
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

BI dan Pemprov Bali Luncurkan Website PIKBS Guna Memacu Investasi, Perdagangan dan Pariwisata

Published

on

By

luncurkan
LAUNCHING: Bank Indonesia Provinsi Bali berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024, menyelenggarakan ''Launching'' Website Pusat Investasi Kerthi Bali Sadhana (PIKBS) di Kantor Perwakilan BI Bali Denpasar. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Bank Indonesia Provinsi Bali berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024, menyelenggarakan Launching Website Pusat Investasi Kerthi Bali Sadhana (PIKBS) di Kantor Perwakilan BI Bali Denpasar.

Acara ini dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja; serta perwakilan Kementerian terkait, Konsulat Jenderal, Forkopimda, Walikota, Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal, Perbankan, Akademisi dan Asosiasi, pelaku usaha serta UMKM yang hadir secara luring maupun daring.

Deputi Gubernur, Filianingsih Hendarta, dalam keynote speech-nya menuturkan bahwa PIKBS diharapkan mampu menjadi sarana untuk meningkatkan keterbukaan informasi, sehingga terbentuk persepsi positif investor terhadap sektor-sektor unggulan baru di Bali. PIKBS juga dapat menyinergikan peran Pemerintah Daerah, kementerian dan lembaga, terutama dalam mendorong promosi UMKM berorientasi ekspor, pariwisata berkualitas dan proyek investasi di sektor-sektor prioritas.

Dalam kesempatan tersebut, Filianingsih juga menyampaikan apresiasi kepada Pj. Gubernur Bali beserta jajaran atas kerja sama dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran di Bali. ‘’Bali memiliki peluang besar untuk dapat mengakselerasi peningkatan implementasi QR lintas batas melalui strategi pelaksanakan kegiatan promosi yang terintegrasi dalam linkage hubungan investor global, nasional dan regional,’’ ujar Filianingsih menambahkan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah, mengatakan bahwa PIKBS merupakan bentuk inovasi dalam menyediakan informasi untuk mendorong investasi di Provinsi Bali. PIKBS diharapkan dapat menjadi motor penggerak dan mengambil peran strategis dalam penguatan program promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata Provinsi Bali.

Pada kesempatan terpisah saat sosialisasi Website PIKBS, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyampaikan bahwa PIKBS dapat mengakselerasi daya saing dan pertumbuhan ekonomi Bali antara lain dengan membangun persepsi positif stakeholders eksternal.

Baca Juga  Angkat Tema “Celepuk Vs Kupu-Kupu”, 377 Layangan Ramaikan Lomba secara Virtual di Denpasar

Selanjutnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja mengatakan bahwa PIKBS bertujuan untuk menjaga persepsi positif ekonomi Bali dalam mendorong investasi, perdagangan, dan kunjungan wisatawan berkualitas (quality tourism). Ke depan, Erwin mengharapkan kerja sama dan dukungan Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemeritah Kota/Kabupaten untuk dapat menyiapkan proyek Pemerintah Daerah yang clean and clear, UMKM unggulan dan siap ekspor, serta desa wisata unggulan untuk selanjutnya dipromosikan dan dipertemukan (business matching) dengan investor maupun buyer potensial. ‘’Kehadiran PIKBS merupakan hasil sinergi dan kolaborasi pihak terkait di Bali yang diformalkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali yang ditandatangani pada 6 Juni 2023,’’ ujar Erwin.

PIKBS diketuai oleh Kepala Bappeda dan wakil ketua oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, serta sekretaris oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian. Adapun Dewan Pembina PIKBS terdiri dari Gubernur Bali, Bupati/Walikota se-Bali, dan Kepala Bank Indonesia Bali.

Selanjutnya, PIKBS memiliki 3 kelompok kerja, yaitu: Kelompok Kerja Bidang Investasi, Kelompok Kerja Bidang Perdagangan, dan Kelompok Kerja Bidang Pariwisata dengan koordinator di masing-masing Kelompok Kerja, yaitu DPMPTSP Provinsi Bali, Disperindag Provinsi Bali, dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Menindaklanjuti terbentuknya PIKBS tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali bersama dengan Kelompok Kerja PIKBS telah melakukan sosialisasi PIKBS kepada Perangkat Daerah di level provinsi maupun kabupaten/kota di Bali, serta pertemuan reguler triwulanan untuk penyusunan Presentation Book. Presentation Book merupakan produk utama PIKBS yang menyajikan informasi lengkap mengenai Bali yang antara lain mencakup profil dan perkembangan ekonomi, rencana pengembangan ke depan, panduan investasi (peraturan, prosedur, insentif, realisasi), aset dan proyek potensial, destinasi wisata berkualitas, serta produk UMKM unggulan dan siap ekspor.

Baca Juga  Jadi Narasumber Webinar Nasional, Gubernur Koster Tegaskan Bali terus Bersiap Terima Wisatawan Domestik

Di samping itu, Bank Indonesia Provinsi Bali dan PIKBS juga telah berpartisipasi dalam event promosi dan business matching di Indonesia Investment Forum (IIF) Dubai dan IIF Tokyo 2023 yang diikuti oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur. Ke depan, proyek investasi Pemerintah Daerah yang clean and clear lainnya diharapkan dapat diikutsertakan dalam program promosi investasi berikutnya.

Erwin menyampaikan bahwa salah satu quick wins PIKBS adalah pelaksanaan Bali Jagadhita tahun 2024 yang merupakan program promosi terintegrasi perdagangan, pariwisata, dan investasi Bali yang tahun ini juga akan diikuti oleh Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Event ini telah diagendakan dalam Calender of Event Pariwisata Provinsi Bali 2024, sehingga kolaborasi dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota/Kabupaten memegang peranan penting dalam kesuksesan program kerja unggulan PIKBS, termasuk menyiapkan proyek Pemerintah Daerah yang clean and clear, produk UMKM unggulan dan siap ekspor, serta desa wisata unggulan.

Selain itu, terdapat program kerja lain, seperti optimalisasi pemanfaatan website PIKBS, publikasi rutin Presentation Book secara triwulanan, partisipasi dalam kegiatan promosi maupun business matching, dan Capacity Building Kelompok Kerja PIKBS. Website PIKBS diharapkan menjadi sarana promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi yang mudah diakses oleh buyer, wisatawan, dan investor potensial. Hal ini tentunya memerlukan dukungan seluruh pihak untuk bersama-sama bersinergi dalam mengakselerasi daya saing dan pertumbuhan ekonomi Bali.

‘’Bank Indonesia Provinsi Bali terus berkomitmen dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Bali untuk menarik investasi berkualitas, mendorong sektor ekonomi potensial dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata berkualitas,’’ pungkasnya. (gs/bi)

galungan
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Dorong Percepatan Implementasi Produksi Electric Vehicle yang Kompetitif

Published

on

By

percepatan kendaraan listrik di indonesia
Gedung Kemenkeu RI di Jakarta. (Foto: Hms Kemenkeu)

Jakarta, baliilu.com – Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia yang banyak digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, mendukung momentum pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, Pemerintah turut mendukung percepatan implementasi KBLBB di Indonesia melalui beberapa kebijakan, seperti insentif bea masuk atas impor KBLBB Roda 4 sebesar 0%, serta insentif PPnBM untuk KBLBB Roda 4 dalam rangka percepatan investasi industri KBLBB Roda 4 di Indonesia. Selain itu, Indonesia telah menjajaki potensi hydrogen fuel cell sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan solusi energi yang berkelanjutan dan bersih.

Sebagai salah satu kontributor terbesar pada pertumbuhan ekonomi, industri otomotif juga terus mencatatkan kinerja yang memuaskan. Kontribusi ekspor produk otomotif nasional terhadap total ekspor produk manufaktur tahun 2023 tumbuh cukup signifikan sebesar 5,96%, jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 5,14%.

Berdasarkan data Gaikindo, pada bulan Desember 2023 penjualan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih tercatat sebanyak 85.284 unit. Secara komulatif, penjualan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih di tahun 2023 sebesar 1.005.802 unit. Sementara, untuk penjualan domestik mobil listrik tercatat sebesar 17.147 unit dan ekspor mobil listrik tercatat sebesar 1.504 unit. Indonesia sendiri sudah memproduksi mobil listrik sebanyak 15.358 unit dan mobil hybrid sebanyak 27.710 unit di tahun 2023.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran CEO dan Pimpinan serta Direksi dari PT Chery Sales Indonesia atas peluncuran produk electric vehicle (EV) OMODA E5 di Indonesia (5/1). (gs/bi)

galungan
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Baca Juga  Trisno Nugroho: QRIS, Solusi Pembayaran yang Relatif Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Transparan
Lanjutkan Membaca