SERAHKAN BADAN HUKUM KOPERASI: Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan badan hukum koperasi kepada tiga koperasi dan penghargaan koperasi berkinerja dengan baik kepada 15 koperasi se-Bali.
Denpasar, baliilu.com
– Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan
sejak dilantik menjadi Gubernur Bali 5 September 2018, telah berkomitmen untuk
secara serius membangun ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.
“Koperasi itu adalah satu dimensi yang menjadi perhatian
serius saya dalam kaitan dengan perekonomian di Bali yang berbasis pada ekonomi
kerakyatan,’’ ujar Gubernur Koster saat menghadiri peringatan Hari Koperasi
ke-73 dan UMKM Nasional ke-5 Tahun 2020 di Provinsi Bali bertajuk ‘Tatanan
Kehidupan Era Baru Kebangkitan Koperasi sebagai Rumah Besar Pemberdayaan UMKM’
yang diselenggarakan di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar,
Selasa (14/7-2020).
Gubernur Koster menyatakan, pembangunan infrastruktur yang
dilakukan selama hampir dua tahun terakhir menunjukkan komitmennya untuk
membangkitkan akses UMKM dalam menjalankan roda perekonomian di Bali. Gubernur
juga telah menunjukkan keberpihakannya terhadap UMKM, salah satunya dengan
menggratiskan stan UMKM di ajang Pesta Kesenian Bali.
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER
Menurut Gubernur, koperasi dan UMKM di Bali harus dibangun dari hulu sampai ke hilir. “Dan pelakunya musti orang-orang lokal Bali,” tandasnya. Oleh karena itu, ia menambahkan koperasi dan UMKM ini harus berbasis pada potensi lokal Bali, baik itu pangan, sandang dan papan. Koperasi dan UMKM di Bali disebutnya harus memanfaatkan branding Bali yang sudah terkenal untuk memasarkan hasil produksinya, misalnya jeruk bali, salak bali, manggis bali, duren bali, biu bali, sapi bali, babi bali, anjing bali, beras bali, arak bali, anggur bali.
Dikatakan, apa yang dilakukan koperasi supaya melakukan
usaha dari hulu sampai ke hilir, dia yang bertani, dia juga yang berproses dalam
koperasi mengolah hasil produknya dan dia juga yang berdagang. Ini namanya
koperasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan dari rakyat buat
orang lain. Jadi betul-betul riil dari hulu sampai ke hilir.
“Maka saya minta Pak Kadis Koperasi ini buatlah koperasi
yang anggotanya itu adalah pelaku-pelaku ini,” ujarnya. Ia meminta agar Dinas
Koperasi UMKM menghimpun para petani ke dalam lembaga koperasi sehingga bisa
menjalankan usaha dari hulu sampai ke hilir sehingga bisa mensejahterakan
masyarakat.
Apa yang harus difasilitasi, kata Gubernur pertama masalah permodalan,
ada KUR, kalau di Jakarta bunganya 6
persen tetapi kalau perlu BPD jangan 6 persen tetapi 5 persen maksimum. Tahun
2021 juga keluar Pergub Penguatan Modal Masyarakat dimana bunganya di bawah 5
persen dan itu bisa dimanfaatkan.
Kedua adalah pendampingan untuk pengolahan dan pengembangan produksi.
Di Bali punya sumbernya di Politeknik Unud. Lanjut disain kemasan dan pasarnya.
‘’Pergub 99 (Tahun 2018, red) saya berlakukan dan saya langsung kampanye supaya
hotel dan restoran di Bali wajib menggunakan produk hasil kerajinan koperasi dan
UMKM kita. Lamun sing keto jeg kar
uyutang,’’ ujar Gubernur Koster.
Lanjut, ‘’Nanti saya akan operasi di hotel-hotel apa ada
ruang UMKM belum. Itu cara saya. Supaya dia betul-betul punya komitmen
kepedulian terhadap rakyat Bali dengan perekonomian Bali.’’
Gubernur mengaku kini sedang berupaya agar Bali ini menjadi
super hub untuk pariwisata dan produk ekspor impor. Terutama sekali ekspor
sehingga nantinya produk Bali punya akses pasar ke luar negeri. ‘’Itu yang saya
lakukan maka saya mulai sekarang menumbuhkan ekonomi lokal Bali ini satu-satu,
busana Bali, akan dibangun industri olahan jeruk, manggis, anggur kemudian
kakau, kita akan bangun industrinya sebagai hilirisasi daripada pangan
pertanian,’’ ujarnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur berharap Peringatan Hari
Koperasi tidak sekedar bersifat seremonial, namun melakukan hal yang bermanfaat
nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
Sebelumnya, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah
(Dekopinwil) Provinsi Bali Ketut Tiwi Effendi mengatakan, dampak pandemi
Covid-19 sangat dirasakan oleh koperasi. Kendatipun demikian, pihaknya
mengapresiasi pelaksanaan HUT Koperasi ke-73 dan hari UKM Nasional ke-5 Tahun
2020 ini.
Beberapa kegiatan telah dilakukan serangkaian Hari Koperasi
seperti webinar pemberdayaan koperasi, webinar dengan LPDB tentang bagaimana
koperasi mengakses permodalan, webinar bisnis UMKM, penilaian koperasi terbaik,
dan gerakan bagi sembako untuk hindari PHK.
Tiwi mengapresiasi peran Gubernur dan Pemprov Bali dalam
menjaga stabilitas perekonomian koperasi dan UMKM saat pandemi. “Pemprov banyak
memberikan dorongan berupa stimulus kepada sektor informal. Jadi seluruh dana
yang dikucurkan untuk kesejahteraan masyarakat Bali hampir Rp 94,4 miliar,”
kata Tiwi.
Pada kesempatan ini Gubernur Koster melakukan penyerahan
badan hukum koperasi kepada tiga koperasi dan penghargaan koperasi berkinerja
dengan baik kepada 15 koperasi se-Bali. (gs)
BJIF: Bank Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam Pusat Investasi Kerthi Bali Sadhana (PIKBS) berkomitmen mendorong resiliensi dan peningkatan kualitas investasi guna mencapai Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui penyelenggaraan Bali Jagadhita Investment Forum 2026. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Kinerja investasi Bali terus menguat di tengah ketidakpastian global. Investasi Bali tumbuh 6,78% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,47% (yoy), dengan kontribusi mencapai 28% terhadap perekonomian daerah. Sepanjang 2025, realisasi investasi PMA dan PMDN tercatat sebesar Rp 42,82 triliun serta menyerap lebih dari 68 ribu tenaga kerja, menegaskan peran investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Bali.
Di balik capaian tersebut, Bali masih menghadapi tantangan pemerataan dan kualitas investasi. Sebanyak 88% realisasi investasi masih terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan, sementara 97% investasi didominasi sektor tersier. Kondisi ini mendorong perlunya penguatan investasi yang lebih inklusif, merata, dan terdiversifikasi antarwilayah maupun sektor ekonomi.
Bank Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam Pusat Investasi Kerthi Bali Sadhana (PIKBS) berkomitmen mendorong resiliensi dan peningkatan kualitas investasi guna mencapai Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui penyelenggaraan Bali Jagadhita Investment Forum 2026.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani menyampaikan bahwa Bali Jagadhita Investment Forum 2026 merupakan forum promosi investasi proyek potensial yang ready to offer (IPRO) dari Bali-Nusra yang mencakup berbagai sektor yaitu infrastruktur, hilirisasi, pariwisata, perdagangan, dan sektor unggulan lainnya. Menurut Achris, pendekatan kawasan Bali-Nusra dilakukan untuk memperkuat konektivitas ekonomi regional dan menciptakan peluang investasi yang saling melengkapi antarwilayah.
Rangkaian kegiatan Bali Jagadhita Investment Forum 2026 terdiri dari showcasing proyek unggulan se-Bali, serta Nusa Tenggara sebagai kawasan yang terintegrasi, one on one business meeting antara project owner dan calon investor, serta site visit ke KEK Kesehatan pertama di Indonesia, yaitu KEK Sanur Bali.
Di hadapan para investor global saat membuka Bali Jagadhita Investment Forum 2026, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Ketut Sukra Negara menyebutkan bahwa Bali memiliki berbagai proyek unggulan yang sangat terbuka bagi investor. Investasi di Bali didukung sejumlah insentif oleh Pemerintah dan Bali memiliki keunggulan sebagi destinasi yang telah dikenal secara global. Sukra turut mengajak investor domestik dan global yang hadir untuk berinvestasi di Bali. Sukra juga berharap terselenggaranya Bali Jagadhita Investment Forum 2026 dapat menjadi katalis investasi berkualitas di Bali.
Berbagai proyek investasi unggulan yang dipromosikan pada showcasing dan presentasi Bali Jagadhita Investment Forum, merupakan hasil kurasi Bali Investment Challenge 2026. Pendalaman lebih lanjut terkait proyek dilakukan melalui sesi one on one business meeting antara project owner dan calon investor, dimana sesi one on one meeting diikuti lebih dari 35 calon investor dari berbagai negara, termasuk hadir pula Duta Besar Bulgaria, Duta Besar Kerajaan Bahrain, Duta Besar Kesultanan Oman, Duta Besar Republik Armenia, Duta Besar Republik Islam Pakistan, Duta Besar Rumania, serta perwakilan konsulat dan atase perdagangan dari berbagai negara sahabat.
Program ini merupakan wujud kolaborasi PIKBS dalam menghasilkan 22 proyek investasi potensial dari Bali, NTB, dan NTT. Beberapa proyek tersebut diantaranya KEK Kesehatan Sanur, proyek penerangan jalan, dan proyek pengadaan electric vehicle yang kemudian disusun dalam Katalog Investasi, dan selanjutnya diserahkan oleh PIKBS kepada perwakilan duta besar dan perwakilan delegasi yang hadir. Melalui publikasi Katalog Investasi ini diharapkan mampu mempermudah perluasan informasi dan promosi proyek investasi strategis kepada investor potensial yang selanjutnya diharapkan dapat mendukung peningkatan realisasi investasi.
Bank Indonesia memprakirakan outlook perekonomian Bali 2026 tetap solid di tengah gejolak geopolitik global, yakni pada kisaran 5,4-5,9% (yoy). Dengan outlook ekonomi yang tetap kuat, terjaganya inflasi, tetap solidnya optimisme pelaku usaha, dukungan insentif oleh pemerintah, serta daya saing daerah Bali yang sangat baik tentunya semakin membuka peluang untuk peningkatan investasi di Bali.
Melalui Bali Jagadhita Investment Forum 2026, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen memperluas akses investor terhadap proyek-proyek strategis daerah, mendorong pemerataan investasi antarwilayah, serta memperkuat transformasi ekonomi Bali menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. (gs/bi)
Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 2 Juni 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada Mei 2026 mengalami inflasi sebesar 0,42% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan April sebesar 0,01% (mtm), dan lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional bulan Mei sebesar 0,28% (mtm). Inflasi bulanan meningkat terutama didorong oleh kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi, serta tekanan harga komoditas global yang turut memengaruhi dinamika pergerakan inflasi secara bulanan.
Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan meningkat dari 2,08% (yoy) pada April 2026 menjadi 2,99% (yoy). Meskipun inflasi meningkat, level inflasi masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Secara spasial, 4 (empat) Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Mei 2026 yakni Kabupaten Tabanan dengan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,54% (mtm) atau 2,78% (yoy).
Selanjutnya, Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,50% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,19% (yoy), diikuti Singaraja dengan inflasi bulanan sebesar 0,37% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,17% (yoy), dan selanjutnya Kabupaten Badung yang juga mengalami inflasi bulanan sebesar 0,25% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,64% (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulis mengatakan bahwa berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Mei 2026 bersumber dari kenaikan harga beras, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, cabai merah, dan angkutan udara. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga canang sari, tomat, bawang merah, jeruk, dan bawang putih. Inflasi yang terjaga mendukung daya beli masyarakat di tengah konflik geopolitik global. Bank Indonesia Provinsi Bali mengapresiasi dan mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%.
Ke depan, sebut Achris Sarwani, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain tingginya permintaan barang dan jasa pada periode HBKN Galungan-Kuningan serta periode high season wisatawan nusantara (libur sekolah), ketidakpastian cuaca pada peralihan musim hujan ke kemarau disertai potensi El Nino berupa gangguan cuaca dan risiko kekeringan pada beberapa sentra produksi pangan yang mempengaruhi produksi pertanian, serta berlanjutnya ketidakpastian global berpotensi pada kenaikan lanjutan harga bensin dan bahan bakar rumah tangga. Per 1 Juni 2026, terdapat kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali senantiasa bersinergi dan berinovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K. Adapun strategi tersebut diantaranya intensifikasi operasi pasar murah dan pemantauan harga secara berkala, termasuk monitoring dan sidak pasokan LPG bersubsidi, fasilitasi distribusi pangan serta optimalisasi kerjasama antar daerah oleh Perumda pangan, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah kepada masyarakat di kab/kota. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, inflasi tahun 2026 diprakirakan terjaga dalam sasaran 2,5%±1%. (gs/bi)
Denpasar, baliilu.com – Optimisme penjualan eceran di Provinsi Bali pada bulan April 2026 masih tumbuh secara tahunan. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali sebesar 125,6 atau secara tahunan tumbuh 6,5% (yoy), dan masih berada di level optimis (>100). IPR Bali secara bulanan turut meningkat sebesar 1,0% (mtm) didukung dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, diantaranya seperti kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) di Kabupaten Gianyar dan Klungkung. Agenda tersebut meliputi pameran-pameran yang mendorong konsumsi pada sub sektor Barang Budaya dan Rekreasi (mainan anak-anak, kertas, karton, alat tulis, alat olahraga, dan alat musik). Belanja masyarakat masih relatif kuat yang didorong libur panjang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Jumat Agung yang diprakirakan meningkatkan penjualan eceran, khususnya pada kelompok kebutuhan rekreasi, gaya hidup, elektronik, serta produk rumah tangga.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan bahwa survei Penjualan Eceran (SPE) Bali merupakan survei bulanan terhadap 100 penjual eceran/pengecer di Kota Denpasar dan sekitarnya yang bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai arah pergerakan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi.
Berdasarkan komponennya, dari 7 komponen pembentuknya, pertumbuhan bulanan tertinggi ada pada kategori Suku Cadang dan Aksesori dengan peningkatan sebesar 3,9% (mtm); Barang Budaya dan Rekreasi dengan peningkatan sebesar 3,3% (mtm); Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan peningkatan sebesar 2,6% (mtm); Makanan, Minuman dan Tembakau dengan peningkatan sebesar 1,4% (mtm); Sandang dengan peningkatan sebesar 0,3% (mtm); Barang Lainnya (farmasi, kosmetik, elpiji rumah tangga, dan barang kimia untuk rumah tangga) dengan peningkatan sebesar 0,2% (mtm); serta Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya dengan peningkatan sebesar 0,1% (mtm). Tingkat konsumsi April 2026 masih tumbuh terkendali berdasarkan inflasi tahunan pada bulan April 2026 sebesar 2,08% (yoy) dan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi Indonesia sebesar 2,5±1%. Dari sisi pembiayaan, aktivitas perdagangan juga masih didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha (LU) Perdagangan berdasarkan data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) yang hingga Maret 2026 tercatatat tumbuh positif sebesar 1,09% (yoy).
Meskipun demikian, prospek positif penjualan ritel di Bali diprakirakan melandai berdasarkan Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP). IEP menggambarkan keyakinan pelaku usaha terhadap kinerja penjualan dalam jangka pendek hingga menengah. Para responden memprakirakan penjualan dalam 3 bulan yang tercermin dari IEP Juni 2026 sebesar 170,0, lebih rendah dari IEP Mei 2026 sebesar 174,0. Prakiraan penjualan dalam 6 bulan ke depan, tepatnya pada September 2026 sebesar 184, lebih rendah dibandingkan IEP Agustus 2026 sebesar 194. Kedua IEP berada di zona optimis (IEP > 100). Demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga kebijakan di bulan April 2026.
Lebih lanjut, Pemerintah melanjutkan kebijakan subsidi BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk mendukung pertumbuhan perekonomian. Lebih lanjut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali terus bersinergi dan berupaya mengimplementasikan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) agar inflasi terkendali dalam rentang sasaran, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan agar perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan. (gs/bi)