Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia Provinsi Bali mengindikasikan harga property residensial di pasar primer pada triwulan II 2026 mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial (HPR) pada triwulan II 2026 yang tumbuh sebesar 1,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode triwulan I 2026 sebesar 0,87% (yoy).

Peningkatan IHPR Provinsi Bali utamanya disebabkan oleh kenaikan harga jenis properti menengah (luas bangunan antara 36 m² sampai dengan 70 m²), dan besar (luas bangunan> 70 m²) yang masing-masing meningkat sebesar 1,52 % (yoy), dan 0,82% (yoy).

Pada triwulan II 2026, pertumbuhan IHPR terutama dipicu oleh kenaikan harga bangunan yang dipengaruhi oleh peningkatan biaya faktor produksi. Sebanyak 81,3% responden menyatakan kenaikan harga bahan bangunan menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga rumah, diikuti oleh peningkatan upah tenaga kerja yang disampaikan oleh 46,9% responden. Selain itu, tekanan harga juga berasal dari peningkatan biaya perizinan, kenaikan harga BBM, serta penambahan fasilitas dan fasilitas sosial perumahan.

Di tengah tren kenaikan harga properti, para pengembang di Bali memandang sejumlah faktor masih menjadi tantangan dalam penjualan properti residensial primer. Beberapa hambatan utama tersebut meliputi tingginya suku bunga KPR, keterbatasan ketersediaan lahan, beban pajak, serta besarnya uang muka pembelian rumah.

Dari sisi pembiayaan, survei menunjukkan bahwa sumber utama pendanaan untuk pembangunan property residensial di Bali masih bersumber dari dana sendiri (develope) dengan pangsa sebesar 56,6%, dikuti oleh pinjaman bank, dana nasabah, serta pinjaman Lembaga Keuangan (LK) non bank, masing-masing sebesar 35,3%, 5,9%, dan 2,2%. Dari sisi konsumen, skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih memiliki porsi terbesar atas pembelian rumah dengan porsi sebesar 67,6% dari total pembelian rumah.

Ke depan, responden memperkirakan harga properti residensial masih akan mengalami peningkatan pada triwulan II 2026. Kenaikan harga diperkirakan terjadi baik pada harga tanah maupun harga rumah, termasuk untuk rumah yang dibeli melalui skema tunai maupun KPR. Namun demikian, ekspektasi kenaikan harga tersebut relatif terbatas, sejalan dengan kehati-hatian responden dalam melakukan penyesuaian harga di tengah kondisi penjualan yang masih menghadapi berbagai tantangan. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, perekonomian Bali pada Triwulan II 2026 tumbuh meningkat sebesar 5,78% (yoy). Di tengah gejolak geopolitik global, ekonomi Bali tumbuh meningkat, yang menunjukkan bahwa ekonomi Bali tetap kuat dan berdaya tahan. Perekonomian Provinsi Bali pada Triwulan II 2026 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,58% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh sebesar 5,29% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa capaian tersebut didorong oleh pertumbuhan hampir seluruh lapangan usaha (LU), kecuali LU Transportasi dan Pergudangan. Merujuk data BPS, LU dengan pertumbuhan tertinggi berada pada LU Pengad aan Listrik dan LU Administrasi Pemerintah yang tumbuh masing-masing sebesar 15,98% (yoy) dan 14,31% (yoy).

Lebih lanjut, LU Konstruksi tumbuh sebesar 8,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,03% (yoy), utamanya didorong proyek konstruksi pemerintah dan masih tingginya proyek swasta. LU Pertanian tumbuh sebesar 6,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,06% (yoy), didukung oleh peningkatan produksi hotrikultura tahunan (jeruk, alpukat, manggis), peternakan (daging ayam ras dan telur), perikanan, dan padi. Sementara itu, LU Akmamin tumbuh melambat imbas konflik Timur Tengah , yang berdampak pada kunjungan wisatawan mancanegara yang terkontraksi sebesar -5,17% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, ekonomi Bali yang tumbuh menguat utamanya didukung konsumsi pemerintah yang tumbuh meningkat sebesar 14,90% (yoy) yang bersumber dari realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yakni tumbuh 9,81 % (yoy) sejalan dengan meningkatnya aktivitas konstruksi.

Lebih lanjut, konsumsi rumah tangga tumbuh tetap tinggi sebesar 5,48% (yoy) didukung oleh aktivitas konsumsi serta mobilitas masyarakat pada momen Hari Raya Galungan dan Kuningan, masa libur sekolah, dan pelaksanaan event Pesta Kesenian Bali (PKB). Di sisi lain, ekspor luar negeri tumbuh 2, 23% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan melambatnya ekspor jasa (kunjungan wisatawan).

Pada Triwulan III 2026, Bank Indonesia memprakirakan perekonomian Bali tetap tumbuh tinggi seiring meningkatnya kinerja pariwisata yang memasuki pola peak season yang bersumber dari kunjungan wisatawan mancanegara, terutama Australia, serta tingginya aktivitas konstruksi proyek strategis pemerintah dan proyek swasta, didukung oleh tetap terjaganya daya beli masyarakat.

Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi Bali Triwulan III diprakirakan masih menghadapi risiko yang berpotensi menahan kinerja ekonomi, terutama berkaitan dengan ketidakpastian gejolak global dan potensi El Nino yang berdampak pada musim kemarau panjang.

Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang tangguh, inklusif, berkelanjutan, serta memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional maupun global. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 3 Agustus 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada Juli 2026 mengalami deflasi sebesar -0,51% (mtm), berbeda arah dibandingkan bulan Juni yang mengalami inflasi sebesar 0,71% (mtm). Deflasi bulanan Provinsi Bali dipengaruhi oleh memasukinya periode panen beberapa komoditas hortikultura diantaranya bawang merah dan aneka cabai di Bali maupun secara Nasional. Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan menurun dari 3,27% (yoy) pada Juni 2026 menjadi 2,42% (yoy). Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,88% serta berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%.

Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Achris Sarwani melalui siaran pers mengatakan bahwa secara spasial, 4 (empat) Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami deflasi bulanan pada Juli 2026 yakni Kabupaten Buleleng dengan deflasi bulanan terendah sebesar -0,91% (mtm) atau 1,89% (yoy). Selanjutnya, Kabupaten Badung mengalami deflasi bulanan sebesar -0,59% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,04% (yoy), diikuti Kabupaten Tabanan dengan deflasi bulanan sebesar -0,56% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,54% (yoy), dan selanjutnya Kota Denpasar dengan deflasi bulanan sebesar -0,30% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,77% (yoy). Berdasarkan komoditas, secara bulanan deflasi pada Juli 2026 bersumber dari penurunan harga cabai rawit, bawang merah, cabai merah, daging ayam ras, dan buncis. Deflasi yang lebih rendah tertahan oleh peningkatan harga bensin, beras, dan kenaikan biaya sekolah beberapa jenjang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA).

Bank Indonesia Provinsi Bali mengapresiasi dan mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%. Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain tingginya permintaan barang dan jasa pada periode high season wisatawan mancanegara (Juli – September), ketidakpastian cuaca yang disertai potensi El Nino kuat yang dapat memengaruhi produksi pertanian, serta tetap tingginya biaya angkutan barang di tingkat global yang memberikan tekanan terhadap harga barang impor.

Achris Sarwani menegaskan bahwa dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Adapun langkah-langkah implementasinya salah satunya melalui kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) Balinusra 2026, termasuk diantaranya Rakor Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Melalui berbagai langkah tersebut, inflasi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)