Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Kadis Mardiana: Hadapi Tatanan Kehidupan Era Baru, Pelaku Koperasi dan UMKM Manfaatkan Platform Media Sosial

BALIILU Tayang

:

de
PEMBICARA: Dua pembicara webinar dalam rangka Hari Koperasi ke-73 yakni Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Bali drh. I Wayan Mardiana, MM dan Ketua KPRK Dr. AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, SH, MM, MH.

Denpasar, baliilu.com – Memperingati Hari Koperasi ke-73 dan Hari UMKM Nasional ke-5 Tingkat Provinsi Bali Tahun 2020, Pemprov Bali berkolaborasi dengan Koperasi Perempuan Ramah Keluarga (KPRK) Pang Pade Payu menggelar seminar nasional daring (webinar) yang mengusung tema ‘Tatanan Kehidupan Era Baru Koperasi dan UMKM Menuju Digitalisasi’. Webinar yang dilaksanakan Kamis (16/7-2020) diikuti oleh penggerak koperasi dan UMKM kabupaten/kota se-Bali.

Webinar menghadirkan sejumlah pembicara antara lain Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali drh. I Wayan Mardiana, MM, Ketua KPRK Dr. AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, SH, MM, MH, Kadek Adnyana selaku pengelola platform e-marketplace Pasar Bali.id dan Ni Luh Putu Gunarti, Se dari Net.Kop.Rk.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Bali drh. I Wayan Mardiana, MM menyampaikan kondisi eksisting koperasi dan UMKM di Provinsi Bali. Hingga saat ini, Bali memiliki 5.016 koperasi yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Sementara jumlah UMKM tercatat sebanyak 327.310 dengan persentase pertumbuhan 4 persen di tahun 2019. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Bali yang saat ini tercatat sebanyak 4.230.051, rasio kewirausahaan di Bali terbilang masih kecil yaitu hanya sebesar 7,71 persen.

Di tengah pandemi Covid-19, koperasi di Bali menghadapi tiga persoalan serius. Persoalan pertama berkaitan dengan likuiditas, saat nasabah koperasi menarik simpanan/tabungan di koperasi dalam jumlah besar maka koperasi akan kesulitan likuiditas. Persoalan kedua, anggota koperasi kesulitan mengangsur pinjaman sehingga menganggu pendapatan koperasi. “Masalah ketiga adalah, kesulitan membayar pinjaman kepada pihak perbankan,” ujarnya.

Tak hanya koperasi, UMKM juga menghadapi situasi sulit. Persoalan yang dihadapi UMKM antara lain terkendalanya pasokan bahan baku karena sejumlah daerah menerapkan PSBB, menurunnya permintaan karena para pelanggan mengurangi pesanan dan kesulitan memperoleh pinjaman modal.

Baca Juga  Wakil Walikota Arya Wibawa Buka Lomba Mancing Air Deras ST Eka Sentana Banjar Sebelanga

Menyikapi kendala yang dihadapi penggerak koperasi dan pelaku UMKM, Pemprov Bali telah mengambil langkah dalam bentuk penyaluran stimulus bidang ekonomi. Koperasi binaan kabupaten/kota memperoleh dana stimulus sebesar Rp 10 juta dan koperasi binaan provinsi dibantu Rp 30 juta. Tak hanya itu, Pemprov juga memberi perhatian terhadap pelaku UMKM, IKM (Industri Kecil dan Menengah) dan sektor informal.

Meski banyak kendala yang dihadapi di tengah pandemi Covid-19, penggerak koperasi dan pelaku UMKM diharapkan membangun optimisme dengan melakukan adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru dalam membangun pasar. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenali perubahan perilaku dan konsumen dan bertransformasi secara proaktif. Mardiana menyebut, pandemi Covid-19 telah secara signifikan mengubah pola interaksi antara penjual dengan pelanggan. Sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru, konsumen akan menghindari pertemuan fisik. Belanja secara daring pun diprediksi akan tetap menjadi pilihan setelah pandemi ini berakhir.

Hasil survei menyebut, 30% responden mengaku telah meningkatkan aktivitas belanja daring dan 40% mengatakan mereka akan terus melakukan pembelian secara daring bahkan setelah pandemi berakhir. Menyikapi hal ini, UMKM harus mampu memetakan pola perubahan perilaku konsumen di era ini, termasuk keinginan, harapan dan kebutuhan konsumen dalam menjalani tatanan era baru.

Menghadapi pandemi global dan tatanan era baru, para pelaku bisnis juga harus mencari cara untuk tetap terhubung dengan para nasabah/pelanggan. Caranya antara lain dengan memanfaatkan platform media sosial, tidak hanya untuk menawarkan produk atau layanan terbaru, namun juga menciptakan jaringan pelanggan setia.

Sependapat dengan Kadis Koperasi dan UMKM, Ketua KPRK Tini Rusmini Gorda menyampaikan transformasi mutlak dilakukan oleh penggerak koperasi dan pelaku UMKM. Selain mempermudah, pemanfaatan teknologi di bidang informasi juga mengamankan pelaku usaha dan konsumen dari paparan Covid-19. Kadek Adnyana selaku pengelola Pasar Bali.id dan Ni Luh Putu Gunarti, Se dari Net.Kop.Rk dalam paparan memperkenalkan platform e-marketplace yang mereka kelola. Kadek Adnyana ingin Bali memiliki platform e-marketplace lokal karena selama ini yang berkembang kebanyakan dari luar daerah. (*/gs)

Baca Juga  1.493 Desa Adat Miliki Pararem Gering Agung, Gubernur Tambah Rp 50 Juta Dana Operasional Satgas Gotong-Royong Desa Adat

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan

EKONOMI & BISNIS

APBN Semester I 2026 Tetap Kuat, Menkeu: Fundamental Fiskal Indonesia Diakui Dua Lembaga Pemeringkat

Published

on

By

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan kinerja APBN Semester I 2026 pada Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juli 2026 Judul Gambar Menkeu Purbaya Paparkan Kinerja APBN Semester I 2026
KONFERENSI PERS: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan kinerja APBN hingga Semester I Tahun 2026 tetap menunjukkan hasil yang kuat dan mampu menjaga kesehatan fiskal pada Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juli 2026, Selasa (21/7). (Foto: Hms Kemenkeu)

Jakarta, baliilu.com – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Semester I Tahun 2026 tetap menunjukkan hasil yang kuat dan mampu menjaga kesehatan fiskal pada Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juli 2026, Selasa (21/7). Kinerja APBN yang solid tersebut juga memperoleh pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional, yaitu Standard & Poor’s (S&P) dan Lianhe Credit Rating.

Dalam paparannya, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp 1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp 1.656,0 triliun atau meningkat 17,8 persen (yoy), mencerminkan APBN yang tetap ekspansif sekaligus produktif dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

“Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan pembiayaan yang dikelola secara terukur, defisit APBN tetap terkendali sebesar Rp 196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB, disertai surplus keseimbangan primer sebesar Rp 85,1 triliun,” jelas Menkeu.

Menurut Menkeu, capaian tersebut menunjukkan bahwa APBN tidak hanya sehat secara fiskal, tetapi juga tetap menjalankan fungsinya sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta mendukung pembangunan nasional.

“Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan,” imbuhnya.

Kinerja APBN yang kuat tersebut turut menjadi salah satu faktor yang mendasari keputusan Standard & Poor’s (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.

“APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan. Ini juga alasan mengapa S&P mempertahankan peringkat kita di BBB dengan outlook stabil,” ujarnya.

Baca Juga  Ni Putu Putri Suastini Koster Mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional

Selain S&P, Indonesia juga memperoleh pengakuan dari Lianhe Credit Rating, lembaga pemeringkat terkemuka di Tiongkok, yang memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil bagi rencana penerbitan Panda Bond oleh Pemerintah Indonesia.

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa peringkat tertinggi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperluas basis investor dan mengakses pasar keuangan Tiongkok yang memiliki kapasitas pendanaan sangat besar.

“Kita keluar report-nya memberikan rating AAA stable. Jadi AAA itu yang paling tinggi. Di China peringkat utang kita itu yang mentok atas. Ini penting sekali untuk kita karena China merupakan pasar yang besar untuk surat utang,” jelas Menkeu dikutip dari laman kemenkeu.go.id.

Menurut Menkeu Purbaya, Lianhe Creding Rating memberikan peringkat tersebut dengan didukung oleh indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat, fundamental ekonomi yang solid, ketahanan terhadap guncangan eksternal, tingkat utang luar negeri yang relatif rendah, kapasitas pembayaran yang kuat, cadangan devisa yang memadai, serta rasio utang pemerintah yang tetap pruden. Menkeu menegaskan bahwa indikator-indikator tersebut mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sehat dan dikelola secara hati-hati.

“Utang luar negeri kita relatif rendah, kapasitas pembayarannya cukup, devisanya juga cukup. Rasio utang pemerintah juga tetap pruden,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Keyakinan Konsumen Bali Tetap Kuat

Published

on

By

Infografis survei Indeks Keyakinan Konsumen Bali dari Bank Indonesia Provinsi Bali
Infografis survei konsumen di Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pada Juni 2026, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali tetap berada di level optimis sebesar 121,5 (nilai indeks > 100). Meskipun menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 121,9, IKK Bali masih lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat sebesar 117,8. Optimisme konsumen pada Juni 2026 didorong oleh peningkatan IKK pada masyarakat dengan kelompok pengeluaran Rp 7-8 juta sebesar 17% (mtm), Rp 1-2 juta sebesar 14% (mtm), Rp 3-4 juta sebesar 9% (mtm), dan Rp 4-5 juta sebesar 5% (mtm).

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa optimisme terutama meningkat pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan menengah atas yang terdorong oleh tetap kuatnya aktivitas ekonomi Bali. Selain itu, optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor formal (122,8) dan sektor informal (120,4).

Perlambatan IKK dibandingkan bulan sebelumnya terutama dipengaruhi oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turut mengalami penurunan menjadi 123,7 atau turun 2,1% (mtm) dibandingkan IEK Mei 2026. “Penurunan terutama terjadi pada komponen prakiraan penghasilan (121,0) dan kegiatan usaha (123,5),“ ujarnya.

Sementara itu, kata Achris Sarwani, ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja 6 bulan mendatang masih menunjukkan peningkatan sebesar 0,4% (mtm) atau menjadi 126,5. Di sisi lain, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami peningkatan dari 117,5 pada Mei 2026 menjadi 119,3 pada Juni 2026 atau tumbuh sebesar 1,6% (mtm). Peningkatan IKE bersumber dari ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (129,5), serta penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (125,5), komponen kegiatan usaha saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu relatif stabil pada level 100,0. Sedangkan, penurunan pada komponen konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (103,0).

Baca Juga  Cegah Penyebaran Covid-19 di Pasar Rakyat, Satgas Pemecutan Kelod Awasi Aktivitas Pasar Abiantimbul

Penurunan IKK pada periode Juni 2026, terutama didorong oleh penurunan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Hal ini mencerminkan masyarakat masih berhati-hati terhadap prospek ekonomi dalam enam bulan mendatang di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk kekhawatiran terhadap dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap harga komoditas dan aktivitas perekonomian.

Achris Sarwani menegaskan bahwa Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi yang erat dengan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Tidak hanya itu, Bank Indonesia Provinsi Bali terus berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penguatan pengendalian inflasi, antara lain melalui pelaksanaan operasi pasar, pemantauan harga komoditas strategis, serta penguatan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia juga menetapkan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Sinergi bauran kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi tetap rendah dan stabil sehingga menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Survei Penjualan Eceran Bali Juni 2026: Optimisme Penjualan Eceran Tetap Kuat Didorong Momentum Hari Raya

Published

on

By

Infografis Indeks Penjualan Riil Provinsi Bali dari Bank Indonesia Bali
Infografis indek penjualan riil Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pada Mei 2026, Indeks Penjualan Riil (IPR) Provinsi Bali tetap kuat sebesar 125,7 dan masih berada di level optimis (>100). Kinerja tersebut meningkat sebesar 0,3% (mtm), terutama didorong oleh pertumbuhan penjualan pada kategori barang lainnya 4,1% (mtm), sandang 3,7% (mtm), serta barang budaya dan rekreasi sebesar 1,9% (mtm). Peningkatan tersebut sejalan dengan menguatnya aktivitas mobilitas masyarakat pada periode Mei 2026 didorong oleh peningkatan aktivitas pariwisata, momentum libur panjang HBKN, serta meningkatnya konsumsi rumah tangga yang menopang permintaan di berbagai sektor ritel. Kinerja penjualan eceran pada Juni 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR Juni 2026 diprakirakan sebesar 126,3, atau meningkat 0,4% (mtm), ditopang oleh prakiraan peningkatan penjualan pada kategori barang budaya dan rekreasi, kategori makanan, minuman, dan tembakau serta kategori barang lainnya.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani melalui keterangan tertulisnya bahwa perkembangan tersebut sejalan dengan tetap kuatnya permintaan masyarakat di tengah periode Hari Raya Galungan dan Kuningan pada Juni 2026. Sementara itu, ekspektasi harga umum tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu Agustus 2026 dan November 2026 diprakirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Agustus 2026 dan November 2026 masing-masing sebesar 188 dan 200.

Sejalan dengan hal tersebut, lanjut Achris Sarwani, inflasi Bali pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,27% (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi Indonesia sebesar 2,5±1%. Optimisme penjualan ritel ke depan juga tercermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP). IEP tiga bulan mendatang yaitu Agustus 2026 sebesar 190,0, meningkat dari IEP Juli 2026 sebesar 172,0. Sementara itu, IEP enam bulan mendatang, yaitu November 2026 tercatat sebesar 190,0, masih sama dibandingkan IEP Oktober 2026 sebesar 190,0. Kedua IEP berada di zona optimis (IEP > 100) yang menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek penjualan ritel Bali tetap terjaga.

Baca Juga  Pasien Sembuh dan Kasus Positif masih Fluktuatif di Denpasar, yang Sembuh Meningkat 26 Orang

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani menegaskan bahwa keyakinan pelaku usaha tersebut juga didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha (LU) Perdagangan berdasarkan data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) yang hingga Mei 2026 tercatatat tumbuh sebesar 1,95% (yoy). Demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga (pro stability) sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth). Ke depan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali akan terus memperkuat implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) guna mencapai inflasi yang stabil dan terkendali dalam rentang sasaran, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca