Denpasar, baliilu.com – Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan melaksanakan kunjungan kerja di Pasar Kreneng, Denpasar, Sabtu (4/2) pagi. Kunjungan ini dilaksanakan untuk meninjau serta memastikan stabilitas harga bahan pokok penyebab inflasi. Kedatangan Mendag, Zulkifli Hasan disambut Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Direktur Utama Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar IB Kompyang Wiranata, Kadisperindag Nyoman Sri Utari serta OPD terkait lainya.

Sejak tiba, rombongan langsung meninjau pedagang pasar. Di tengah hiruk pikuk suasana pasar, tak jarang, Mendag Zulkifli Hasan berdialog langsung kepada pedagang terkait harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Kreneng. Sembari mengecek, pihaknya turut berbelanja beragam komoditi yang dijual di Pasar Kreneng.

Dalam kesempatan tersebut Mendag Zulkifli Hasan mengatakan, kunjungan kerja di pasar rakyat merupakan agenda rutin dalam rangka memantau perkembangan harga bahan pokok. Di mana, berdasarkan pemantauan di Pasar Kreneng Kota Denpasar ini diketahui harga bahan pokok tergolong stabil.

“Tadi kami berbelanja, dan juga langsung memantau, jadi di Pasar Kreneng ini tergolong stabil, untuk stok saya kira aman, sekarang kita akan atur terkait minyak goreng  agar bisa stoknya  ditambah untuk pasar rakyat,” ujarnya sembari mengingatkan semua pihak agar tidak mempermainkan harga bahan pokok lantaran diawasi oleh Satgas Pangan.

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengucapkan terimakasih atas kunjungan Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan di Pasar Kreneng Kota Denpasar. Di mana, kunjungan ini dilaksanakan guna meninjau dan memastikan stabilitas harga bahan pokok yang menjadi indikator inflasi.

Terkait inflasi, Jaya Negara menjelaskan, dalam rangka percepatan pengendalian inflasi daerah, Pemkot Denpasar bersama TPID Kota Denpasar akan menggencarkan beragam langkah strategis. Yakni melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan akan menggelar Bazar Pangan, Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan, Gerakan Menanam (April – Mei 2023), Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan (Mei – Juni 2023) dan Bantuan Pakan Ikan (Juli – Agustus 2023).

Selanjutnya Jaya Negara menambahkan, melalui Dinas Pertanian akan melaksanakan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian, sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan melaksanakan operasi pasar/ pasar murah, pemantauan harga di 5 pasar yaitu  Pasar Ketapean, Pasar Badung, Pasar Kreneng, Pasar Agung , dan Pasar Nyanggelan (setiap hari). Serta kegiatan rutin monev informasi harga bahan makanan pokok dan strategis lainnya di pasar tradisional setiap Senin dan Kamis.

“Saat ini kita sudah memiliki Sewaka Jaya Mart, dengan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dengan memberikan subsidi bagi pedagang, sehingga masyarakat tetap membeli dengan harga yang terjangkau, selain juga turut menggelar operasi pasar, subsidi bagi pedagang pasar, bazar pangan, serta kerjasama lintas daerah untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi stok pangan,” ujarnya.

“Sinergitas antar OPD akan terus digencarkan, termasuk Perumda Pasar Sewakadarma yang akan menggencarkan  operasi pasar, pasar murah, pasar rakyat, dan menjalin kerjasama bisnis dengan penyedia barang kebutuhan pokok, semoga upaya pengendalian inflasi bisa kita wujudkan bersama,” imbuhnya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali I Wayan Serinah menyampaikan Pemprov Bali selalu konsisten mengikuti perkembangan teknologi informasi, terutama dalam menghadirkan layanan publik yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berkualitas bagi masyarakat.

“Ini merupakan prioritas dan sejalan dengan visi pembangunan kami, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru,” kata Serinah saat membacakan sambutan Gubernur Bali Wayan Koster dalam acara Kunjungan Kerja Panja Kebocoran Data Komisi I DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (3/2/2023) pagi.

Serinah menerangkan, dalam rangka mempermudah akses dan layanan informasi kepada masyarakat pihaknya telah mendorong penggunaan teknologi informasi yakni melalui pemasangan Wi-fi gratis Bali Smart Island di 1.834 titik di Bali. Bahkan di tahun 2023, fasilitas yang menyasar tempat umum, balai desa/balai banjar hingga tempat wisata tersebut akan ditambah sebanyak 469 titik serta diberikan penambahan kecepatan akses hingga 30 Mbps.

“Hal ini guna memberikan rasa keadilan, sebuah usaha untuk berikan akses informasi tanpa halangan ketiadaan internet kepada masyarakat Bali, agar akses kepada info publik dan informasi lain bisa diperoleh dengan cepat,” tandasnya.

Di sisi lain, Serinah juga menekankan pesatnya perkembangan teknologi juga menghadirkan sisi negatif seperti hujatan, hoax hingga praktek penipuan atau kriminalitas berbasis siber yang tentu harus direspons bijak semua pihak. “Kami sadar tidak ada yang bisa menjamin 100 persen keamanannya, namun kami juga terus memberikan usaha-usaha literasi kepada masyarakat agar masyarakat Bali mampu menjadi netizen yang cerdas dengan UU ITE sebagai acuan dasarnya. Saya apresiasi pula kunjungan ini yang merupakan bukti keseriusan DPR dalam peningkatan keamanan data masyarakat,” imbuh Serinah. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang juga pimpinan rombongan Utut Adianto menjelaskan maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Panja Kebocoran Data Komisi I DPR RI ke Pulau Dewata adalah melihat dan mendapatkan masukan di lapangan mengenai faktor dan kasus kebocoran data. Terlebih setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

“UU ini cukup panjang prosesnya dan kita ingin lihat praktik di lapangan seperti apa, karena kita pembuat sistem atau Undang-Undangnya bukan pemakainya,” kata Utut.

“Kita buat sistem yang bisa melindungi setiap warga negara, keterbukaan adalah keniscayaan namun sekarang bagaimana kita melindungi data-data pribadi kita,” imbuhnya lagi.

Utut mengakui sebelum disahkannya UU tersebut, Indonesia termasuk negara yang banyak mengemuka kasus kebocoran datanya. Bahkan hingga ke tingkat instansi pemerintah seperti Kementerian yang tidak luput dari kebobolan data. “Jadi kami perlu mendengar langkah (Pemprov, red) Bali untuk menangkis hal tersebut. Kami ingin dapat saran dan kalau boleh dibilang derajat rapat ini sama dengan rapat-rapat di Senayan karena derajat Pemprov Bali sama dengan mitra kami di DPR RI. Pemprov Bali sangat responsif dan Bali termasuk sangat baik di Indonesia soal ini,” tukas Utut.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana, menjabarkan langkah strategis keamanan data di Pemprov Bali yang dilakukan berupa Confidentiality atau data hanya bagi yang berhak dan bukan akses siapa saja. Lalu Integrity, yakni isi data tidak rusak dan tidak kurang atau terbaca jelas serta Availability yakni data bisa diakses kapan pun bagi yang membutuhkan plus dipastikan keaslian dan kenirsangkalan data/dokumen tersebut.

“Selain itu, kami juga memasang antivirus terpusat di Diskominfos sehingga bisa mendeteksi komputer mana yang terserang. Sistem ini ke depan akan kami aplikasikan ke semua OPD,” jelasnya.

Lalu Pramana juga menjelaskan upaya sosialisasi terus dilaksanakan dengan literasi-literasi ke sekolah, anak-anak muda hingga kalangan ibu-ibu PKK. “Juga melalui sosialisasi cyber awareness lewat video, komik dan sebagainya serta penguatan – penguatan agen perubahan,” tandasnya.

Pramana juga menekankan pihaknya terus bersinergi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI dan menjalankan landasan berupa Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Bali. Hasilnya, Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan penilaian dengan indeks tertinggi (3,68) se-Indonesia dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021. Capaian itu sebagai upaya melaksanakan akselerasi transformasi digital, khususnya di sektor pemerintahan digital. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana menyelenggarakan Workshop RPS dan Kurikulum dengan tema “Metode Pembelajaran Studi Kasus dan Project Base untuk mendukung Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka”. Acara diadakan secara hybrid selama dua hari, yaitu pada 30—31 Januari 2023 bertempat di Ruang Soekarno, Gedung Poerbatjaraka, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.

Panitia mengundang Prof. Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd., Guru Besar Universtas Pendidikan Ganesha sebagai pemateri, dan Prof. Dr. Made Sri Satyawati, S.S., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.

Workshop RPS dan Kurikulum ini dihadiri oleh dosen dan mahasiswa. Acara ini diselenggarakan untuk merumuskan kembali capaian pembelajaran lulusan prodi yang ingin dicapai agar menjadi efisien dan sesuai dengan apa yang ditentukan sebagai acuan.

Prof. Dr. Ni Nyoman Parwati, M. Pd., memaparkan bahwa Case-Based Learning (CBL) atau pembelajaran berbasis kasus (PBK) merupakan sebuah model instruksional yang melibatkan pembelajaran faktual dan investigasi isu up to date di kehidupan sehari-hari. CBL adalah sebuah rancangan model instruksional yang merupakan sebuah varian dari pembelajaran berbasis projek (Project Based Learning).

Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam menyusun perencanaan belajar ini, antara lain silabus, RPS, Kontrak Kuliah, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Metode Pembelajaran.  Dalam silabus setidaknya memuat mengenai identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran (CP), dan garis besar rencana pembelajaran (GBRP).

Pada rencana tugas mahasiswa fungsi tugas dalam pembelajaran adalah meningkatkan penguasaan materi perkuliahan, melatih berpikir kritis dan kreatif, membuat mahasiswa aktif belajar, dan mendorong mahasiswa untuk mencari dan mengelola sendiri informasi. 

Koordinator Program Studi Ilmu Sejarah Anak Agung Inten Asmariati, S.S., M.Si. dalam sambutannya mengharapkan dengan terselenggaranya workshop RPS ini akan dapat meningkatkan capaian IKU dan membantu bapak dan ibu dosen dalam menentukan tingkat capaian pembelajaran dalam perkuliahan yang ingin dituju. Mahasiswa tidak hanya mampu menjelaskan dan memahami materi namun juga mampu untuk membuat, mengkonstruksi atau mendesain dalam high order thinking skill (HOTS). Sumber: www.unud.ac.id (gs/bi)