Connect with us

NEWS

Gubernur Koster Memohon Maaf, Sejak Covid Baru Pertama Bertatap Muka Virtual dengan Camat, Lurah dan Perbekel Se-Bali

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER

Denpasar, baliilu.com ­– Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan permohonan maaf karena sejak pandemi Covid-19, baru kali ini sempat melakukan tatap muka dengan para camat, lurah dan perbekel se-Bali yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan upaya penanggulangan Covid-19.

“Sejak Covid-19 muncul di Bali, baru kali ini kita bertemu, ini pun secara virtual. Itu karena di awal saya fokus pada upaya untuk membuat suatu pola tatanan kebijakan agar penanganan Covid-19 dapat dikelola dengan baik,” ujar Gubernur Koster saat menggelar tatap muka secara virtual dengan para camat, lurah dan perbekel se-Bali, di gedung Jaya Sabha Denpasar, Rabu (1/7-2020). Gubernur yang dalam kesempatan itu didampingi Kadis Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina, S.IP, M.Si.

679 peserta yang terdiri dari camat, lurah dan perbekal mengikuti tatap muka secara daring dengan Gubernur Wayan Koster dari lokasi masing-masing yang tersebar di seluruh Bali. Perbekel dan lurah di sejumlah wilayah melaksanakan video conference dengan Gubernur di kantor camat sebagai titik kumpul. 

Gubernur Koster mengungkapkan, upaya penanganan Covid-19 di Daerah Bali berjalan cukup baik dan memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat. Capaian ini tentunya tak terlepas dari peran aktif dan kerja keras para camat, kades dan lurah se-Bali. Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi yang telah dibangun di bawah koordinasi bupati/walikota dan komponen terkait yang tergabung dalam gugus tugas.

Meski demikian, Gubernur Koster mengakui bahwa saat ini masih terjadi penambahan kasus positif Covid-19 yang cukup signifikan. “Bila dicermati, ada perubahan pola dalam penambahan kasus positif Covid-19. Di awal, kasus positif didominasi oleh imported case yang dibawa oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali yang dipulangkan oleh perusahan tempat mereka bekerja di luar negeri, namun belakangan penambahan kasus didominasi oleh transmisi lokal,” terangnya.

Secara akumulatif, data per 30 Juni 2020, Bali mencatat angka positif Covid-19 sebanyak 1.493 kasus, terdiri dari 291 PMI, 53 luar daerah, 1.132 transmisi lokal dan 17 kasus WNA. Dari jumlah tersebut, sebanyak 798 orang atau 53,45 persen telah dinyatakan sembuh, 681 orang atau 45,61 persen masih dalam perawatan dan pasien meninggal sebanyak 14 orang atau 0,94 persen. Yang menjadi catatan Gubernur Wayan Koster, kasus transmisi lokal didominasi oleh Orang Tanpa Gejala (OTG) yang mencapai 840 orang.

Baca Juga  Dewa Indra: Denpasar Belum Bisa Terapkan Kebijakan PSBB

Menurutnya hal ini perlu diwaspadai dengan melakukan upaya sistematis dan progresif agar dengan cepat dapat mengetahui masyarakat yang berpotensi terjangkit. Jangan sampai, OTG menularkan kepada orang lain sehingga memicu munculnya kasus baru.

Terkait dengan penambahan data Covid-19, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Bali ini memberi perhatian pada tiga besar kabupaten/kota dengan jumlah kasus tertinggi  yaitu Denpasar 539 kasus, Kabupaten Badung 187 kasus  dan Kabupaten Klungkung 162 kasus. Dari ketiga wilayah tersebut, Kota Denpasar mendapat sorotan karena sudah semua desa/kelurahan ada kasus positif.

“Untuk Denpasar, sudah semuanya (zona, red) merah. Jadi Denpasar menjadi wilayah yang betul-betul harus mendapat perhatian,” ujarnya sembari meminta camat, perbekel dan lurah lebih serius menangani Covid-19 di bawah koordinir Walikota Denpasar. Untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Kota Denpasar, ia telah bicara dengan Walikota IB Rai Dramawijaya Mantra agar ada langkah lebih cepat dan progresif.

Untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Ibukota Provinsi Bali ini, Gubernur minta camat, perbekel dan lurah se-Denpasar bekerja keras mencegah makin meluasnya penyebaran melalui upaya pendisiplinan dan penertiban masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Penambahan kasus positif Covid-19 yang cukup signifikan menandakan program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang dirancang Pemkot Denpasar belum terlaksana secara efektif. “Jalankan PKM, bukan hanya menyetop kendaraan di jalan, tapi lebih difokuskan pada upaya menertibkan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19,” tandasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Bali menggelontorkan bantuan sebesar Rp 10 miliar untuk penanganan Covid-19 di Kota Denpasar. Bantuan tersebut saat ini tengah diproses secara administratif dan diharapkan dapat segera terealisasikan. Dana bantuan ini nantinya akan diperuntukkan dalam upaya mengoptimalkan penanganan Covid-19, termasuk dana bagi relawan desa, kelurahan dan satgas gotong-royong.

Baca Juga  Update Covid-19 (3/6) Pasien Sembuh Terus Bertambah, Dewa Indra: Makin Disiplin Lakukan Pencegahan, Transmisi Lokal Pasti Bisa Dihentikan

“Ini merupakan kebijakan khusus yang saya ambil untuk Kota Denpasar karena kasusnya sangat tinggi, tentunya menjadi tanggung jawab bersama. Tak hanya dibebankan kepada pemerintah kota,” terangnya.

Selain Kota Denpasar, penambahan kasus positif di Kabupaten Badung dan Bangli juga mendapat sorotan Gubernur Wayan Koster. Ia mengambil sampel beberapa desa dengan tingkat kasus cukup banyak dan langsung menginstruksikan agar perbekel/lurah setempat memberi perhatian khusus dalam penanganannya. Dengan langkah penanganan yang lebih progresif, ia berharap kasus Covid-19 di tiga wilayah itu akan lebih cepat terkendali. Ia menilai, langkah penanganan yang dilakukan Pemkab Badung telah cukup baik dan mampu menekan angka penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut.

Masih terkait kasus positif Covid-19 yang disebabkan transmisi lokal, jebolan ITB ini menyebut saat ini pasar tradisional menjadi klaster penyebaran yang cukup mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, ia minta desa yang mengelola pasar benar-benar memperhatikan penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, rajin mencuci tangan dan jaga jarak.

“Pasar harus jadi wilayah yang dijaga dengan ketat oleh kepala desa bersama bendesa adat, kepolisian, bhabinkamtibmas, relawan serta komponen masyarakat yang ada di situ. Semuanya harus serius, bekerja keras dengan kesabaran, banyak koordinasi. Jangan anggap sepele,” imbuhnya.

Menyitir apa yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo, Gubernur Koster mengingatkan bahwa yang dihadapi saat ini bukanlah kondisi biasa namun luar biasa (extra ordinary). Oleh sebab itu sangat dibutuhkan langkah cepat dan inovatif. Bila upaya yang dilakukan biasa-biasa saja atau tidak progresif, Covid-19 akan menjadi ancaman dan roda perekonomian akan terus terganggu. Menurutnya, Pemprov Bali menyiapkan apa yang dibutuhkan kabupaten/kota dalam penanganan Covid-19. “Dananya ada, yang terpenting kita punya spirit dan semangat yang sama,” katanya.

Skema Tatanan Hidup Bali Era Baru

Baca Juga  Satpol PP Denpasar Tertibkan Baliho dan Spanduk di Ruas Jalan Protokol di Kota Denpasar

Dalam kegiatan tatap muka dengan camat, perbekel dan lurah se-Bali, Gubernur Koster juga menyampaikan skema tatanan hidup Bali era baru yang saat ini sedang dalam proses penyempurnaan. Ia memahami, sebagai sebuah pandemi, vaksin untuk Covid-19 hingga saat ini belum ditemukan dan itu artinya virus ini akan tetap ada.

“Sudah tiga bulan lebih, kita tak bisa terus melarang orang untuk bepergian atau menutup usaha mereka yang tentunya berdampak pada perekonomian. Untuk itu, kita harus memikirkan skema agar kehidupan masyarakat berjalan dengan baik kembali,” urainya. Agar skema itu dapat berjalan sesuai rencana, ia berharap penanganan Covid-19 dapat dikelola dengan baik.

Sesuai hasil koordinasi dengan pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Bali sepakat mengawali skema tatanan hidup Bali era baru dengan upacara Pamahayu Jagat di Pura Agung Besakih bertepatan dengan Purnama Sasih Kasa, 5 Juli 2020 mendatang. Upacara ini akan diikuti doa lintas agama di tempat ibadah masing-masing secara serentak pada pukul 10.00 Wita.

Tujuan dari ritual dan doa serentak ini adalah untuk menghaturkan puji syukur kepada Tuhan atas anugrah yang diberikan sehingga penanganan Covid-19 di Daerah Bali bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memohon doa restu untuk dimulainya tatanan kehidupan Bali era baru. Selain di Besakih, ritual juga akan dilaksanakan di pura kahyangan desa se-Bali. Masuk pada skema berikutnya, pada tanggal 9 Juli, Bali akan dibuka hanya untuk sektor di luar pariwisata dan pendidikan bagi masyarakat lokal.

Sebelum diumumkan secara resmi, Gubernur Wayan Koster memandang perlu untuk menyampaikan informasi lebih awal kepada para camat, perbekel dan lurah agar mereka melakukan prakondisi serta mulai melakukan upaya atau aksi nyata dalam mendisiplinkan masyarakatnya dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Gubernur mengingatkan agar tatanan kehidupan Bali era baru jangan dimaknai sebagai kehidupan normal sebelum adanya Covid-19. Ia dengan tegas menyampaikan bahwa protokol kesehatan harus diberlakukan dengan ketat. “Tak boleh ada kerumuman, wajib menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Tak boleh ada hiburan malam, tontonan, apalagi tajen. Itu harus tetap dipedomani,” tambahnya. Kepala desa, lurah berkoordinasi dengan bendesa adat dan bhabinkamtibmas diharapkan mulai bersiap untuk menjaga wilayahnya memasuki tatanan kehidupan Bali era baru.

Jika skema ini berhasil, maka akan dilanjutkan dengan pembukaan Bali untuk wisatawan nusantara mulai 31 Juli 2020 mendatang. Dengan catatan, Bali akan selektif membuka objek wisata agar tak ada sumber penularan baru.

Dalam tatap muka, Gubernur membuka ruang dialog dengan peserta vicon. Sejumlah camat, perbekel dan lurah menyampaikan upaya yang telah mereka laksanakan dalam penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif Gubernur Koster menggelar tatap muka secara daring. (*/gs)

Advertisements
de

de
Advertisements
de

NEWS

PLN dan Kemendesa Kolaborasi Dongkrak Kesejahteraan Desa lewat Listrik

Published

on

By

eka
KOLABORASI: Kolaborasi PLN dan Kemendesa tak hanya menghadirkan listrik yang andal tetapi juga menghadirkan listrik untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Denpasar, baliilu.com – Kehadiran listrik membawa banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari menggerakkan roda perekonomian, meningkatkan kualitas pendidikan hingga kesejahteraan. Oleh karena itu PT PLN (Persero) menjalin kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa RI) dalam pemanfaatan tenaga listrik untuk peningkatan produktivitas mendukung pengembangan ekonomi dan menarik investasi.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemendesa dan PLN dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Direktur utama PLN Zulkifli Zaini di Bali, Senin (25/10). Hadir menyaksikan penandatanganan Duta Besar Kanada untuk Indonesia H.E. Cameron MacKay, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan, dalam peningkatan ekonomi masyarakat serta produktivitas produk usaha kecil dan menengah (UKM) desa, maupun  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), perlu infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai.

Pemerintah sudah mencanangkan untuk memajukan ekonomi desa melalui pengembangan produk unggulan desa, serta kelembagaan ekonomi desa. “Kami berharap, PLN berkomitmen meningkatkan dan mendukung ketersediaan listrik perdesaan terutama di daerah 3T, serta mampu bersinergi bersama dalam percepatan pelaksanaan penyediaan infrastruktur kelistrikan untuk BUMDes dan BUMDesma,” ujar Abdul pada acara Penandatanganan MoU Kemendesa dan PLN.

Abdul menegaskan, banyak potensi ada di desa, mulai dari produk pangan, kerajinan, budaya, sampai potensi wisata. Namun, selama ini terkendala masalah klasik yang hampir dimiliki seluruh desa di Indonesia. Mulai dari keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan pasca panen, kualitas produk, packaging, serta kesulitan menjangkau pasar di luar yang berkelanjutan.

Baca Juga  Ahli Epidemiologi DN Wirawan Sebut Langkah Pemkot Tangani Covid-19 Sudah Benar

“Semoga pertemuan ini, menjadi media promosi inovasi, media bertemunya petani dan produsen dari desa dengan investor, jalan bagi produk desa menemukan pasar potensial, untuk kebangkitan ekonomi desa,” tegasnya.

Direktur utama PLN Zulkifli Zaini optimis perekonomian Indonesia akan bangkit dimulai dari desa pasca tatanan hidup baru bersama Covid-19 digalakkan. Adanya pendorong ekonomi di pedesaan, seperti adanya BUMDes dan BUMDesma, sangat berperan penting dalam mendorong peningkatan pendapatan desa, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

“Kami, PLN, menyadari bahwa ketersediaan infrastruktur listrik, menjadi salah satu faktor pendorong dalam mendukung hal ini. PLN sebagai perusahaan yang diberikan amanah di bidang kelistrikan di Indonesia, memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang-Merauke dari Miangas-Pulau Rote,” tuturnya.

Sinergi program yang telah direncanakan oleh Kemendesa beserta PLN, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mengembangkan dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

Zulkifli menegaskan, PLN siap mendukung program Kemendesa dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur kelistrikan dan melistriki BUMDes dan BUMDesma, sehingga dapat memberikan terang dan memberikan kehidupan yang lebih baik dengan meningkatkannya ekonomi masyarakat.

“PLN, berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat dengan keandalan kelistrikan yang prima, serta harga yang sesuai dengan keekonomian di Indonesia,” imbuh Zulkifli.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril menilai, kehadiran PLN di desa bukan hanya sekedar untuk penerangan saja. PLN hadir untuk bisa menghadirkan listrik kepada masyarakat untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.

“Kehadiran listrik lebih dari sekedar penerangan saja. Listrik hadir di tengah masyarakat untuk kehidupan lebih baik. Kita ingin mengoptimalkan listrik untuk pengembangan usaha masyarakat. Bahkan sampai ke Electrifying Agricultue, mendukung perikanan dan tambak masyarakat dan juga membantu UMKM naik kelas. Jadi, gak cuman penerangan saja. Itu yang kami harapkan,” ujar Bob.

Baca Juga  Jelang Idul Adha, Pemkot Denpasar Siagakan Tenaga Kesehatan Hewan

Duta Besar Kanada untuk Republik Indonesia dan Timor Leste, Cameron MacKay mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan Kemendesa dan PLN. Ia menilai, ketersediaan listrik yang cukup di desa- desa menjadi hal utama untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami senang melihat perusahaan listrik milik negara berpartisipasi dalam pertemuan hari ini. Peran PLN untuk memastikan ketersediaan listrik yang cukup untuk desa-desa dan daerah-daerah terpencil, memungkinkan daerah-daerah tersebut untuk lebih produktif dalam kegiatan sehari-hari mereka sangat penting,” ujar MacKay.

Sampai dengan September 2021, jumlah desa yang sudah teraliri listrik (Rasio Desa Berlistrik) telah mencapai 83.125 dari 83.441 total desa di seluruh Indonesia atau 99,62 persen. PLN terus berupaya hingga seluruh desa di Indonesia dapat menikmati terang dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik atas hadirnya energi listrik.

Sekilas Tentang PLN

PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore. (eka/hpln)

Advertisements
de

de
Advertisements
de
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tingkatkan Higienitas Olahan Pangan Masyarakat, Diskes Denpasar Gelar Bimtek Keamanan Pangan bagi Industri Rumah Tangga

Published

on

By

eka
BIMTEK: Dinas Kesehatan Kota Denpasar menggelar Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Denpasar, Senin (25/10).

Denpasar, baliilu.com – Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) memiliki peranan penting dalam sistem keamanan pangan di Indonesia. Untuk meningkatkan pengetahuan pemilik atau penanggung jawab IRTP tentang hygine sanitasi pengolahan pangan, Dinas Kesehatan Kota Denpasar menggelar Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Denpasar, Senin (25/10).

Kadis Kesehatan Kota Denpasar dr.  Luh Putu Sri Armini mengatakan, Bimtek ini  penting dilaksanakan karena banyak penyakit dapat dihantarkan melalui konsumsi pangan yang tidak aman. Diare merupakan penyakit yang paling banyak terjadi.

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Menurutnya dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pertama, penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, dan kedua pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga.

Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

 Untuk itu pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis. Berdasarkan dengan data-data tersebut, maka pemerintah perlu memberikan perhatian prioritas terhadap pengembangan, pembinaan dan pengawasan pada IRTP tersebut, baik dalam aspek manajemen usaha, peningkatan kompetensi SDM, peningkatan kapasitas produksi, keamanan, dan mutu produk. “Hal tersebut dilakukan agar produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dapat bersaing di pasar modern,” ungkap Sri Armini.

Baca Juga  Dewa Indra: Denpasar Belum Bisa Terapkan Kebijakan PSBB

Lebih lanjut dikatakan, Kota Denpasar saat ini memiliki 219 IRTP dengan 1029 produk yang tersertifikasi. Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Denpasar terus tumbuh dan berkembang dengan berbagai inovasi produk yang merupakan kreativitas masyarakat. Untuk dapat bersaing di pasar modern tentunya dibutuhkan legalitas yang dapat menjamin bahwa penerapan hygiene sanitasi pada Industri Rumah Tangga Pangan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu pemilik/penanggung jawab harus memiliki pengetahuan tentang cara produksi pangan industri rumah tangga sehingga dapat diterapkan dengan baik di tempat usahanya untuk menjamin mutu produk sesuai dengan standar. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang hygiene sanitasi  bagi pemilik/penanggung jawab Industri Rumah Tangga Pangan maka dilakukan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan.

Menurutnya, penyelenggara Bimbingan Teknis Keamanan Pangan terhadap 70 pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan dengan ketentuan yakni penyelenggara Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Peserta adalah pemilik/penanggung jawab IRTP di Kota Denpasar.

Narasumber adalah tenaga penyuluh keamanan pangan yang kompeten/bersertifikat PKP di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar/Narasumber dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar. Waktu penyelenggaraan berlangsung dari hari ini 25 Oktober 2021  35 Peserta, 26 Oktober 35 Peserta

 Dengan kegiatan ini diharapkan  dapat memberikan manfaat kepada pemerintah, pelaku usaha IRTP, dan masyarakat terkait jaminan  keamanan dan mutu produk IRTP. (Ayu/eka)

Advertisements
de

de
Advertisements
de
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tim Yustisi Kota Denpasar Masih Temukan Pelanggar Prokes, 31 Orang Kembali Terjaring

Published

on

By

eka
PENERTIBAN: Tim Yustisi Kota Denpasar saat melakukan penertiban di Simpang Jalan Gunung Agung - Gunung Sanghyang - Jalan Tangkuban Perahu Kelurahan Padangsambian Kecamatam Denpasar Barat, Senin (25/10)..

Denpasar, baliilu.com – Pelaksanaan PPKM di Kota Denpasar telah turun menjadi level 2. Meskipun demikian saat penertiban protokol kesehatan Tim Yustisi Kota Denpasar masih menemukan pelanggaran protokol kesehatan.

Kasatpol PP Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga membenarkan, sampai saat ini masih banyak masyarakat terjaring karena melanggar protokol kesehatan. Hari ini Senin (25/10)  tim kembali menjaring 31 orang pelanggar prokes saat tim melakukan penertiban di Simpang Jalan Gunung Agung – Gunung Sanghyang – Jalan Tangkuban Perahu  Kelurahan Padangsambian Kecamatam Denpasar Barat.

Dari sekian pelanggar 10 orang diberikan pembinaan karena salah menggunakan masker dan 21orang didenda karena tidak menggunakan masker. “Seperti pelanggar sebelumnya kami juga memberikan sanksi fisik berupa push up di tempat,” ungkap Sayoga.

Dalam upaya menekan penularan Covid -19 dan mencapai zona hijau, Sayoga mengaku akan memperketat penertiban protokol kesehatan. Sembari mengingatkan masyarakat agar selalu menaati protokol kesehatan. Dengan demikian penularan Covid -19 bisa terus terkendali. (eka/hd)

Advertisements
de

de
Advertisements
de
Baca Juga  Dewa Indra: Denpasar Belum Bisa Terapkan Kebijakan PSBB
Lanjutkan Membaca