Sunday, 5 February 2023
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Koster Memohon Maaf, Sejak Covid Baru Pertama Bertatap Muka Virtual dengan Camat, Lurah dan Perbekel Se-Bali

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER

Denpasar, baliilu.com ­– Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan permohonan maaf karena sejak pandemi Covid-19, baru kali ini sempat melakukan tatap muka dengan para camat, lurah dan perbekel se-Bali yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan upaya penanggulangan Covid-19.

“Sejak Covid-19 muncul di Bali, baru kali ini kita bertemu, ini pun secara virtual. Itu karena di awal saya fokus pada upaya untuk membuat suatu pola tatanan kebijakan agar penanganan Covid-19 dapat dikelola dengan baik,” ujar Gubernur Koster saat menggelar tatap muka secara virtual dengan para camat, lurah dan perbekel se-Bali, di gedung Jaya Sabha Denpasar, Rabu (1/7-2020). Gubernur yang dalam kesempatan itu didampingi Kadis Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina, S.IP, M.Si.

679 peserta yang terdiri dari camat, lurah dan perbekal mengikuti tatap muka secara daring dengan Gubernur Wayan Koster dari lokasi masing-masing yang tersebar di seluruh Bali. Perbekel dan lurah di sejumlah wilayah melaksanakan video conference dengan Gubernur di kantor camat sebagai titik kumpul. 

Gubernur Koster mengungkapkan, upaya penanganan Covid-19 di Daerah Bali berjalan cukup baik dan memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat. Capaian ini tentunya tak terlepas dari peran aktif dan kerja keras para camat, kades dan lurah se-Bali. Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi yang telah dibangun di bawah koordinasi bupati/walikota dan komponen terkait yang tergabung dalam gugus tugas.

Meski demikian, Gubernur Koster mengakui bahwa saat ini masih terjadi penambahan kasus positif Covid-19 yang cukup signifikan. “Bila dicermati, ada perubahan pola dalam penambahan kasus positif Covid-19. Di awal, kasus positif didominasi oleh imported case yang dibawa oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali yang dipulangkan oleh perusahan tempat mereka bekerja di luar negeri, namun belakangan penambahan kasus didominasi oleh transmisi lokal,” terangnya.

Secara akumulatif, data per 30 Juni 2020, Bali mencatat angka positif Covid-19 sebanyak 1.493 kasus, terdiri dari 291 PMI, 53 luar daerah, 1.132 transmisi lokal dan 17 kasus WNA. Dari jumlah tersebut, sebanyak 798 orang atau 53,45 persen telah dinyatakan sembuh, 681 orang atau 45,61 persen masih dalam perawatan dan pasien meninggal sebanyak 14 orang atau 0,94 persen. Yang menjadi catatan Gubernur Wayan Koster, kasus transmisi lokal didominasi oleh Orang Tanpa Gejala (OTG) yang mencapai 840 orang.

Baca Juga  Ni Putu Putri Suastini Koster Mengucapkan Dirgahayu Indonesia

Menurutnya hal ini perlu diwaspadai dengan melakukan upaya sistematis dan progresif agar dengan cepat dapat mengetahui masyarakat yang berpotensi terjangkit. Jangan sampai, OTG menularkan kepada orang lain sehingga memicu munculnya kasus baru.

Terkait dengan penambahan data Covid-19, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Bali ini memberi perhatian pada tiga besar kabupaten/kota dengan jumlah kasus tertinggi  yaitu Denpasar 539 kasus, Kabupaten Badung 187 kasus  dan Kabupaten Klungkung 162 kasus. Dari ketiga wilayah tersebut, Kota Denpasar mendapat sorotan karena sudah semua desa/kelurahan ada kasus positif.

“Untuk Denpasar, sudah semuanya (zona, red) merah. Jadi Denpasar menjadi wilayah yang betul-betul harus mendapat perhatian,” ujarnya sembari meminta camat, perbekel dan lurah lebih serius menangani Covid-19 di bawah koordinir Walikota Denpasar. Untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Kota Denpasar, ia telah bicara dengan Walikota IB Rai Dramawijaya Mantra agar ada langkah lebih cepat dan progresif.

Untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Ibukota Provinsi Bali ini, Gubernur minta camat, perbekel dan lurah se-Denpasar bekerja keras mencegah makin meluasnya penyebaran melalui upaya pendisiplinan dan penertiban masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Penambahan kasus positif Covid-19 yang cukup signifikan menandakan program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang dirancang Pemkot Denpasar belum terlaksana secara efektif. “Jalankan PKM, bukan hanya menyetop kendaraan di jalan, tapi lebih difokuskan pada upaya menertibkan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19,” tandasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Bali menggelontorkan bantuan sebesar Rp 10 miliar untuk penanganan Covid-19 di Kota Denpasar. Bantuan tersebut saat ini tengah diproses secara administratif dan diharapkan dapat segera terealisasikan. Dana bantuan ini nantinya akan diperuntukkan dalam upaya mengoptimalkan penanganan Covid-19, termasuk dana bagi relawan desa, kelurahan dan satgas gotong-royong.

Baca Juga  Dari Rapat Evaluasi Covid-19, Rai Mantra Minta Anggota GTPP Fokus Menangani Covid-19

“Ini merupakan kebijakan khusus yang saya ambil untuk Kota Denpasar karena kasusnya sangat tinggi, tentunya menjadi tanggung jawab bersama. Tak hanya dibebankan kepada pemerintah kota,” terangnya.

Selain Kota Denpasar, penambahan kasus positif di Kabupaten Badung dan Bangli juga mendapat sorotan Gubernur Wayan Koster. Ia mengambil sampel beberapa desa dengan tingkat kasus cukup banyak dan langsung menginstruksikan agar perbekel/lurah setempat memberi perhatian khusus dalam penanganannya. Dengan langkah penanganan yang lebih progresif, ia berharap kasus Covid-19 di tiga wilayah itu akan lebih cepat terkendali. Ia menilai, langkah penanganan yang dilakukan Pemkab Badung telah cukup baik dan mampu menekan angka penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut.

Masih terkait kasus positif Covid-19 yang disebabkan transmisi lokal, jebolan ITB ini menyebut saat ini pasar tradisional menjadi klaster penyebaran yang cukup mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, ia minta desa yang mengelola pasar benar-benar memperhatikan penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, rajin mencuci tangan dan jaga jarak.

“Pasar harus jadi wilayah yang dijaga dengan ketat oleh kepala desa bersama bendesa adat, kepolisian, bhabinkamtibmas, relawan serta komponen masyarakat yang ada di situ. Semuanya harus serius, bekerja keras dengan kesabaran, banyak koordinasi. Jangan anggap sepele,” imbuhnya.

Menyitir apa yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo, Gubernur Koster mengingatkan bahwa yang dihadapi saat ini bukanlah kondisi biasa namun luar biasa (extra ordinary). Oleh sebab itu sangat dibutuhkan langkah cepat dan inovatif. Bila upaya yang dilakukan biasa-biasa saja atau tidak progresif, Covid-19 akan menjadi ancaman dan roda perekonomian akan terus terganggu. Menurutnya, Pemprov Bali menyiapkan apa yang dibutuhkan kabupaten/kota dalam penanganan Covid-19. “Dananya ada, yang terpenting kita punya spirit dan semangat yang sama,” katanya.

Skema Tatanan Hidup Bali Era Baru

Dalam kegiatan tatap muka dengan camat, perbekel dan lurah se-Bali, Gubernur Koster juga menyampaikan skema tatanan hidup Bali era baru yang saat ini sedang dalam proses penyempurnaan. Ia memahami, sebagai sebuah pandemi, vaksin untuk Covid-19 hingga saat ini belum ditemukan dan itu artinya virus ini akan tetap ada.

Baca Juga  Live IG @toyadevasya, Agung Bagus Pratiksa Linggih: Dari ISOLA Wine Berdayakan Petani Binaan

“Sudah tiga bulan lebih, kita tak bisa terus melarang orang untuk bepergian atau menutup usaha mereka yang tentunya berdampak pada perekonomian. Untuk itu, kita harus memikirkan skema agar kehidupan masyarakat berjalan dengan baik kembali,” urainya. Agar skema itu dapat berjalan sesuai rencana, ia berharap penanganan Covid-19 dapat dikelola dengan baik.

Sesuai hasil koordinasi dengan pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Bali sepakat mengawali skema tatanan hidup Bali era baru dengan upacara Pamahayu Jagat di Pura Agung Besakih bertepatan dengan Purnama Sasih Kasa, 5 Juli 2020 mendatang. Upacara ini akan diikuti doa lintas agama di tempat ibadah masing-masing secara serentak pada pukul 10.00 Wita.

Tujuan dari ritual dan doa serentak ini adalah untuk menghaturkan puji syukur kepada Tuhan atas anugrah yang diberikan sehingga penanganan Covid-19 di Daerah Bali bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memohon doa restu untuk dimulainya tatanan kehidupan Bali era baru. Selain di Besakih, ritual juga akan dilaksanakan di pura kahyangan desa se-Bali. Masuk pada skema berikutnya, pada tanggal 9 Juli, Bali akan dibuka hanya untuk sektor di luar pariwisata dan pendidikan bagi masyarakat lokal.

Sebelum diumumkan secara resmi, Gubernur Wayan Koster memandang perlu untuk menyampaikan informasi lebih awal kepada para camat, perbekel dan lurah agar mereka melakukan prakondisi serta mulai melakukan upaya atau aksi nyata dalam mendisiplinkan masyarakatnya dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Gubernur mengingatkan agar tatanan kehidupan Bali era baru jangan dimaknai sebagai kehidupan normal sebelum adanya Covid-19. Ia dengan tegas menyampaikan bahwa protokol kesehatan harus diberlakukan dengan ketat. “Tak boleh ada kerumuman, wajib menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Tak boleh ada hiburan malam, tontonan, apalagi tajen. Itu harus tetap dipedomani,” tambahnya. Kepala desa, lurah berkoordinasi dengan bendesa adat dan bhabinkamtibmas diharapkan mulai bersiap untuk menjaga wilayahnya memasuki tatanan kehidupan Bali era baru.

Jika skema ini berhasil, maka akan dilanjutkan dengan pembukaan Bali untuk wisatawan nusantara mulai 31 Juli 2020 mendatang. Dengan catatan, Bali akan selektif membuka objek wisata agar tak ada sumber penularan baru.

Dalam tatap muka, Gubernur membuka ruang dialog dengan peserta vicon. Sejumlah camat, perbekel dan lurah menyampaikan upaya yang telah mereka laksanakan dalam penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif Gubernur Koster menggelar tatap muka secara daring. (*/gs)

Advertisements
iklan natal dprd badung
Advertisements
dprd bali
Advertisements
dprd badung
Advertisements
walikota galungan kuningan
Advertisements
galungan pemprov
Advertisements
ucapan DPC PDI P Badung
Advertisements
imlek dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Walikota Jaya Negara Dampingi Kunker Mendag Zulkifli Hasan di Pasar Kreneng

Pantau Stabilitas Harga Bahan Pokok Dukung Pengendalian Inflasi Berkelanjutan

Published

on

By

Operasi Pasar
Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan di Pasar Kreneng, Denpasar, Sabtu (4/2) pagi. (Foto : ist)

Denpasar, baliilu.com – Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan melaksanakan kunjungan kerja di Pasar Kreneng, Denpasar, Sabtu (4/2) pagi. Kunjungan ini dilaksanakan untuk meninjau serta memastikan stabilitas harga bahan pokok penyebab inflasi. Kedatangan Mendag, Zulkifli Hasan disambut Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Direktur Utama Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar IB Kompyang Wiranata, Kadisperindag Nyoman Sri Utari serta OPD terkait lainya.

Sejak tiba, rombongan langsung meninjau pedagang pasar. Di tengah hiruk pikuk suasana pasar, tak jarang, Mendag Zulkifli Hasan berdialog langsung kepada pedagang terkait harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Kreneng. Sembari mengecek, pihaknya turut berbelanja beragam komoditi yang dijual di Pasar Kreneng.

Dalam kesempatan tersebut Mendag Zulkifli Hasan mengatakan, kunjungan kerja di pasar rakyat merupakan agenda rutin dalam rangka memantau perkembangan harga bahan pokok. Di mana, berdasarkan pemantauan di Pasar Kreneng Kota Denpasar ini diketahui harga bahan pokok tergolong stabil.

“Tadi kami berbelanja, dan juga langsung memantau, jadi di Pasar Kreneng ini tergolong stabil, untuk stok saya kira aman, sekarang kita akan atur terkait minyak goreng  agar bisa stoknya  ditambah untuk pasar rakyat,” ujarnya sembari mengingatkan semua pihak agar tidak mempermainkan harga bahan pokok lantaran diawasi oleh Satgas Pangan.

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengucapkan terimakasih atas kunjungan Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan di Pasar Kreneng Kota Denpasar. Di mana, kunjungan ini dilaksanakan guna meninjau dan memastikan stabilitas harga bahan pokok yang menjadi indikator inflasi.

Terkait inflasi, Jaya Negara menjelaskan, dalam rangka percepatan pengendalian inflasi daerah, Pemkot Denpasar bersama TPID Kota Denpasar akan menggencarkan beragam langkah strategis. Yakni melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan akan menggelar Bazar Pangan, Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan, Gerakan Menanam (April – Mei 2023), Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan (Mei – Juni 2023) dan Bantuan Pakan Ikan (Juli – Agustus 2023).

Baca Juga  Dari Rapat Evaluasi Covid-19, Rai Mantra Minta Anggota GTPP Fokus Menangani Covid-19

Selanjutnya Jaya Negara menambahkan, melalui Dinas Pertanian akan melaksanakan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian, sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan melaksanakan operasi pasar/ pasar murah, pemantauan harga di 5 pasar yaitu  Pasar Ketapean, Pasar Badung, Pasar Kreneng, Pasar Agung , dan Pasar Nyanggelan (setiap hari). Serta kegiatan rutin monev informasi harga bahan makanan pokok dan strategis lainnya di pasar tradisional setiap Senin dan Kamis.

“Saat ini kita sudah memiliki Sewaka Jaya Mart, dengan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dengan memberikan subsidi bagi pedagang, sehingga masyarakat tetap membeli dengan harga yang terjangkau, selain juga turut menggelar operasi pasar, subsidi bagi pedagang pasar, bazar pangan, serta kerjasama lintas daerah untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi stok pangan,” ujarnya.

“Sinergitas antar OPD akan terus digencarkan, termasuk Perumda Pasar Sewakadarma yang akan menggencarkan  operasi pasar, pasar murah, pasar rakyat, dan menjalin kerjasama bisnis dengan penyedia barang kebutuhan pokok, semoga upaya pengendalian inflasi bisa kita wujudkan bersama,” imbuhnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan natal dprd badung
Advertisements
dprd bali
Advertisements
dprd badung
Advertisements
walikota galungan kuningan
Advertisements
galungan pemprov
Advertisements
ucapan DPC PDI P Badung
Advertisements
imlek dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Terbaik Se-Indonesia, Komisi I DPR RI Panja Kebocoran Data Minta Masukan Pemprov Bali Soal Keamanan Data

Published

on

By

pemprov bali
Kunjungan Kerja Panja Kebocoran Data Komisi I DPR RI ditutup tukar menukar cinderamata, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (3/2/2023) pagi. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali I Wayan Serinah menyampaikan Pemprov Bali selalu konsisten mengikuti perkembangan teknologi informasi, terutama dalam menghadirkan layanan publik yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berkualitas bagi masyarakat.

“Ini merupakan prioritas dan sejalan dengan visi pembangunan kami, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru,” kata Serinah saat membacakan sambutan Gubernur Bali Wayan Koster dalam acara Kunjungan Kerja Panja Kebocoran Data Komisi I DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (3/2/2023) pagi.

Serinah menerangkan, dalam rangka mempermudah akses dan layanan informasi kepada masyarakat pihaknya telah mendorong penggunaan teknologi informasi yakni melalui pemasangan Wi-fi gratis Bali Smart Island di 1.834 titik di Bali. Bahkan di tahun 2023, fasilitas yang menyasar tempat umum, balai desa/balai banjar hingga tempat wisata tersebut akan ditambah sebanyak 469 titik serta diberikan penambahan kecepatan akses hingga 30 Mbps.

“Hal ini guna memberikan rasa keadilan, sebuah usaha untuk berikan akses informasi tanpa halangan ketiadaan internet kepada masyarakat Bali, agar akses kepada info publik dan informasi lain bisa diperoleh dengan cepat,” tandasnya.

Di sisi lain, Serinah juga menekankan pesatnya perkembangan teknologi juga menghadirkan sisi negatif seperti hujatan, hoax hingga praktek penipuan atau kriminalitas berbasis siber yang tentu harus direspons bijak semua pihak. “Kami sadar tidak ada yang bisa menjamin 100 persen keamanannya, namun kami juga terus memberikan usaha-usaha literasi kepada masyarakat agar masyarakat Bali mampu menjadi netizen yang cerdas dengan UU ITE sebagai acuan dasarnya. Saya apresiasi pula kunjungan ini yang merupakan bukti keseriusan DPR dalam peningkatan keamanan data masyarakat,” imbuh Serinah. 

Baca Juga  Sekda Bali Perintahkan Kalaksa BPBD Siapkan 10 Hotel Karantina untuk OTG dan Gejala Ringan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang juga pimpinan rombongan Utut Adianto menjelaskan maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Panja Kebocoran Data Komisi I DPR RI ke Pulau Dewata adalah melihat dan mendapatkan masukan di lapangan mengenai faktor dan kasus kebocoran data. Terlebih setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

“UU ini cukup panjang prosesnya dan kita ingin lihat praktik di lapangan seperti apa, karena kita pembuat sistem atau Undang-Undangnya bukan pemakainya,” kata Utut.

“Kita buat sistem yang bisa melindungi setiap warga negara, keterbukaan adalah keniscayaan namun sekarang bagaimana kita melindungi data-data pribadi kita,” imbuhnya lagi.

Utut mengakui sebelum disahkannya UU tersebut, Indonesia termasuk negara yang banyak mengemuka kasus kebocoran datanya. Bahkan hingga ke tingkat instansi pemerintah seperti Kementerian yang tidak luput dari kebobolan data. “Jadi kami perlu mendengar langkah (Pemprov, red) Bali untuk menangkis hal tersebut. Kami ingin dapat saran dan kalau boleh dibilang derajat rapat ini sama dengan rapat-rapat di Senayan karena derajat Pemprov Bali sama dengan mitra kami di DPR RI. Pemprov Bali sangat responsif dan Bali termasuk sangat baik di Indonesia soal ini,” tukas Utut.

pemprov
Panja Kebocoran Data Komisi I DPR RI bersama Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemprov Bali dan Kadiskominfo Bali foto bersama usai kunjungan kerja di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (3/2/2023) pagi. (Foto: ist)

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana, menjabarkan langkah strategis keamanan data di Pemprov Bali yang dilakukan berupa Confidentiality atau data hanya bagi yang berhak dan bukan akses siapa saja. Lalu Integrity, yakni isi data tidak rusak dan tidak kurang atau terbaca jelas serta Availability yakni data bisa diakses kapan pun bagi yang membutuhkan plus dipastikan keaslian dan kenirsangkalan data/dokumen tersebut.

Baca Juga  Pemkot Denpasar Gelar Sosialisasi dan Edukasi Pelaksanaan Disiplin Prokes di Desa Peguyangan Kangin

“Selain itu, kami juga memasang antivirus terpusat di Diskominfos sehingga bisa mendeteksi komputer mana yang terserang. Sistem ini ke depan akan kami aplikasikan ke semua OPD,” jelasnya.

Lalu Pramana juga menjelaskan upaya sosialisasi terus dilaksanakan dengan literasi-literasi ke sekolah, anak-anak muda hingga kalangan ibu-ibu PKK. “Juga melalui sosialisasi cyber awareness lewat video, komik dan sebagainya serta penguatan – penguatan agen perubahan,” tandasnya.

Pramana juga menekankan pihaknya terus bersinergi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI dan menjalankan landasan berupa Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Bali. Hasilnya, Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan penilaian dengan indeks tertinggi (3,68) se-Indonesia dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021. Capaian itu sebagai upaya melaksanakan akselerasi transformasi digital, khususnya di sektor pemerintahan digital. (gs/bi)

Advertisements
iklan natal dprd badung
Advertisements
dprd bali
Advertisements
dprd badung
Advertisements
walikota galungan kuningan
Advertisements
galungan pemprov
Advertisements
ucapan DPC PDI P Badung
Advertisements
imlek dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tingkatkan Capaian IKU, Prodi Ilmu Sejarah FIB Unud Gelar Workshop RPS dan Kurikulum

Published

on

By

iku
Foto bersama Koordinator Program Studi, Dosen, dan Mahasiswa dalam rangkaian kegiatan Workshop RPS dan Kurikulum Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya “Metode Pembelajaran Studi Kasus dan Project Base untuk Mendukung Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka” (Foto: nhw)

Denpasar, baliilu.com – Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana menyelenggarakan Workshop RPS dan Kurikulum dengan tema “Metode Pembelajaran Studi Kasus dan Project Base untuk mendukung Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka”. Acara diadakan secara hybrid selama dua hari, yaitu pada 30—31 Januari 2023 bertempat di Ruang Soekarno, Gedung Poerbatjaraka, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.

Panitia mengundang Prof. Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd., Guru Besar Universtas Pendidikan Ganesha sebagai pemateri, dan Prof. Dr. Made Sri Satyawati, S.S., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.

iku
Pemberian materi oleh Prof. Dr. Ni Nyoman Parwati, M. Pd., selaku pemateri dalam memberikan pemahaman mengenai CBL dan PBL kepada dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. (Foto: nhw)

Workshop RPS dan Kurikulum ini dihadiri oleh dosen dan mahasiswa. Acara ini diselenggarakan untuk merumuskan kembali capaian pembelajaran lulusan prodi yang ingin dicapai agar menjadi efisien dan sesuai dengan apa yang ditentukan sebagai acuan.

Prof. Dr. Ni Nyoman Parwati, M. Pd., memaparkan bahwa Case-Based Learning (CBL) atau pembelajaran berbasis kasus (PBK) merupakan sebuah model instruksional yang melibatkan pembelajaran faktual dan investigasi isu up to date di kehidupan sehari-hari. CBL adalah sebuah rancangan model instruksional yang merupakan sebuah varian dari pembelajaran berbasis projek (Project Based Learning).

Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam menyusun perencanaan belajar ini, antara lain silabus, RPS, Kontrak Kuliah, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Metode Pembelajaran.  Dalam silabus setidaknya memuat mengenai identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran (CP), dan garis besar rencana pembelajaran (GBRP).

Pada rencana tugas mahasiswa fungsi tugas dalam pembelajaran adalah meningkatkan penguasaan materi perkuliahan, melatih berpikir kritis dan kreatif, membuat mahasiswa aktif belajar, dan mendorong mahasiswa untuk mencari dan mengelola sendiri informasi. 

iku
Koordinator Program Studi Ilmu Sejarah, Anak Agung Inten Asmariati, S.S., M.Si. (Foto: ist)

Koordinator Program Studi Ilmu Sejarah Anak Agung Inten Asmariati, S.S., M.Si. dalam sambutannya mengharapkan dengan terselenggaranya workshop RPS ini akan dapat meningkatkan capaian IKU dan membantu bapak dan ibu dosen dalam menentukan tingkat capaian pembelajaran dalam perkuliahan yang ingin dituju. Mahasiswa tidak hanya mampu menjelaskan dan memahami materi namun juga mampu untuk membuat, mengkonstruksi atau mendesain dalam high order thinking skill (HOTS). Sumber: www.unud.ac.id (gs/bi)

Baca Juga  Sukses Gelar Pra-Musda, HAMI Bersatu Bali Siap "Rebound"

Advertisements
iklan natal dprd badung
Advertisements
dprd bali
Advertisements
dprd badung
Advertisements
walikota galungan kuningan
Advertisements
galungan pemprov
Advertisements
ucapan DPC PDI P Badung
Advertisements
imlek dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca