Friday, 19 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Video Converence Kementerian Dalam Negeri, Sekda Dewa Indra Laporkan Langkah Pemprov Bali Cegah Covid-19

BALIILU Tayang

:

de
SEKDA BALI DEWA INDRA: Saat video converence dengan Kemendagri.

Denpasar, baliilu.com – Kementerian Dalam Negeri menggelar video conference dengan sekda dan sejumlah bupati/walikota se-Indonesia. Vidcon ini juga diikuti Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dari ruang teleconference Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Renon Denpasar Jumat (3/4-2020).

Dalam kesempatan itu, Plt. Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori yang didampingi Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dirjen Otda Kemendagri menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Koordinasi melalui video conference ini merupakan tindak lanjut arahan Mendagri terkait hasil Sidang Kabinet Terbatas terkait upaya penanganan Covid-19 di Indonesia. Kebijakan yang telah diambil pemerintah antara lain mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Sejalan dengan kebijakan itu, kata Hudori, jajaran Kemendagri juga telah melakukan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19 di daerah khususnya terkait pengalokasian anggaran. Ada sejumlah hal yang menjadi penekanan Kemendagri yaitu agar pemerintah daerah melakukan percepatan alokasi anggaran tertentu terkait penanganan Covid-19, refocusing (mengubah fokus) anggaran, jaring pengaman sosial untuk mengantisipasi dampak Covid-19 dan imbauan agar masyarakat tidak pulang kampung atau mudik untuk meminimalisir penyebaran penyakit yang menyerang sistem pernafasan ini.

Terkait dengan refocusing anggaran, Hudori menyatakan daerah dapat melakukan penjadwalan ulang kegiatan yang sebelumnya telah dialokasikan dalam APBD masing-masing. Bila alokasi dana tak terduga masih kurang untuk penanganan Covid-19, hasil refocusing itu bisa digunakan untuk menambah pos anggaran tak terduga. Jadwal ulang kegiatan, tak hanya diberikan untuk Dinas Kesehatan sebagai OPD yang bersentuhan langsung dengan penanganan Covid-19, namun juga diperuntukkan bagi OPD lain yang juga terkait dengan penanganan pandemi ini. ‘’Silahkan seluruh OPD, usulkan rencana kebutuhan belanjanya,’’ ujar Hudori.

Baca Juga  Stop Transmisi Lokal, Kelurahan Sanur Mantapkan Pelaksanaan PKM

Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah DR. Mochammad Ardian, M.Si menambahkan, Kemendagri juga menyederhanakan proses pencairan hibah dan bansos, khusus yang berkaitan dengan upaya penanganan Covid-19. Hibah biasanya terkait  kerjasama dengan instansi vertikal, sementara bansos diarahkan untuk kelompok masyarakat yang terdampak.

Ardian mencontohkan kebijakan hibah pada kasus  ketersediaan faskes yang dimiliki pemerintah daerah terbatas, kemudian ada faskes milik TNI/Polri yang bisa dimanfaatkan. Itu bisa dialokasikan dana hibah dari pemerintah daerah. Dalam situasi darurat, proses pemberian hibah tak harus mengikuti alur atau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun tetap diingatkan bahwa pemberian hibah berbasis usulan yang jelas terkait penanganan Covid-19. Usulan tersebut dianalisa secara matang dan mendalam lanjut dibuatkan SK Kepala Daerah.

Refocusing anggaran juga tidak mesti hanya dilakukan sekali. Dalam hal darurat, Pemerintah Daerah bisa kembali melakukan refocusing bila dibutuhkan, menyesuaikan dengan situasi yang berkembang di wilayah masing-masing.

Ardian meminta daerah mengoptimalkan kegiatan pengadaan APD terkait penanganan Covid-19. Bila dibutuhkan, daerah juga bisa merekrut tenaga medis potensial, tenaga relawan, investigator yang bisa diberdayakan dalam penanganan Covid-19, namun mereka tetap harus diberikan pelatihan tentang SOP penanganan Covid-19. Mereka bisa diberikan insentif sesuai dengan aturan yang berlaku. Daerah juga bisa menyewa rumah singgah yang dapat dimanfaatkan untuk tempat karantina atau kamar isolasi. Silahkan dikembangkan sesuai kebutuhan daerah.

Ketahanan pangan juga harus jadi perhatian. Perlu dipertimbangkan kebijakan pengurangan atau pembebasan pajak daerah, stimulus pada UMKM.

Sementara itu, Sekda Dewa Indra melaporkan Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan sejumlah langkah untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Jauh sebelum ada edaran agar daerah membentuk Satgas, Gubernur Bali telah membentuk Satgas Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Bali.

Baca Juga  181 ABK Spelendor Tiba di Bali, Dikawal Gugus Tugas Provinsi Bali Menuju Tempat Karantina

‘’Selain itu, kami juga berinisiatif menambah rumah sakit rujukan dari awalnya yang ditetapkan pusat sebanyak 4 menjadi 11 RS rujukan. Bekerja sama dengan Universitas Udayana, kami telah menetapkan RS PTN Unud sebagai rumah sakit khusus penanganan Covid-19,’’ lapor Dewa Indra.

Mengikuti langkah pemerintah pusat, Satgas juga menyiapkan tempat karantina dengan alokasi anggaran dari APBD. ‘’Mungkin kami satu-satunya daerah yang punya tempat karantina. Tempat karantina ini kami peruntukkan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali yang kembali ke daerah karena pandemi Covid-19,’’ lapornya.

Terkait dengan kepulangan PMI, Gubernur Bali juga telah melakukan langkah antisipasi melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Daerah Bali. Melalui koordinasi ini, para ABK asal Bali tak boleh ada yang pulang melalui jalur mandiri namun harus melalui jalur perusahan dan Kedubes RI di negara mereka dipekerjakan. Setelah mereka tiba di Bali, Satgas Covid-19 bekerja sama dengan pihak bandara juga melakukan pemeriksaan berlapis. Mereka disediakan jalur khusus dan harus melalui sejumlah pemeriksaan seperti pengecekan suhu tubuh dan kelengkapan sertifikat kesehatan.

‘’Kami juga mengecek apakah ada yang datang dari 11 negara terjangkit, lalu melakukan rapid test. Hasil rapid test itu nantinya yang menentukan, mana yang diarahkan untuk mendapat penanganan lebih lanjut di faskes atau diperbolehkan pulang. Bila hasilnya negatif, maka mereka akan diberi kartu oleh Dinas Kesehatan. Namun meski sudah menjalani rapid test dengan hasil negatif, mereka tetap diwajibkan menjalani isolasi mandiri setiba di kediaman masing-masing selama 14 hari. Di lapangan, kami bekerja sama dengan TNI/Polri dan aparat di desa untuk melakukan pengawasan,’’ ujarnya.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Satgas Covid-19 menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Kemendagri yang memungkinkan daerah bisa menggunakan dana APBD dengan cara yang lebih mudah, khusus terkait penanganan Covid-19. Khusus untuk pengadaan barang dan jasa, kami punya Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang sangat baik dan diakui LKPP sehingga pengadaan barang dan jasa tetap dilaksanakan dengan tertib mengacu pada aturan yang berlaku. Kami Satgas menyusun kebutuhan, lalu direview oleh Inspektorat didampingi Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Baca Juga  Dari GWK, Sekda Dewa Indra Berpesan Objek Wisata Salah Satu Tempat Berisiko Tinggi Penyebaran Covid-19

‘’Kami juga terus mengkampanyekan agar masyarakat disiplin menerapkan jaga jarak dan ketat dalam menerapkan PHBS. Pada prinsipnya, Provinsi Bali patuh dan taat ikuti garis kebijakan pusat, kami tak melakukan penutupan wilayah,’’ ujar Dewa Indra menyudahi laporannya. (*/gs)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Walikota Jaya Negara Berikan Penghargaan ASN Purnabhakti

Apresiasi Semangat, Kerja Keras dan Inovasi untuk Kota Denpasar

Published

on

By

Walikota Jaya Negara
SERAHKAN PENGHARGAAN: Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menyerahkan penghargaan kepada ASN Kota Denpasar yang akan memasuki masa purnabhakti/pensiun di Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Kamis (18/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memberikan penghargaan sebagai wujud apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkot Denpasar. Penghargaan sebagai wujud apresiasi dan ucapan terimakasih ini diserahkan serangkaian Gathering Calon Pensiunan Pemerintah Kota Denpasar di Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Kamis (18/7). Tercatat sebanyak 109 ASN menerima penghargaan ini lantaran akan memasuki masa pensiun Periode 1 Juli – 1 November 2024.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, Kepala BPD Bali Cabang Utama Denpasar, I Made Sudharma, Kepala Taspen Wilayah Denpasar, serta undangan lainnya.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, pensiun atau purnabhakti merupakan sesuatu yang pasti tiba dalam setiap pengabdian. Dimana, setiap yang mengabdi pasti akan memasuki masa purnabhakti atau pensiun, tak terkecuali ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Lebih lanjut dijelaskan, pengabdian maksimal yang telah diberikan untuk Kota Denpasar sangatlah penting untuk diapresiasi. Penghargaan ini merupakan bentuk semangat agar seluruh ASN yang akan memasuki masa pensiun dapat tetap produktif.

“Kami sangat menyadari, bahwa kontribusi bapak/ibu dalam pembangunan Kota Denpasar sangatlah besar, capaian dan keberhasilan saat ini merupakan kerja keras bapak/ibu sekalian, sehingga dapat kami sampaikan bahwa pensiun adalah soal administrasi, tapi sumbangsih pemikiran dan masukan serta saran sangat kami harapkan untuk bersama-sama membangun Kota Denpasar ini, dan tentu kami sangat mengapresiasi kerja keras, semangat serta inovasi untuk Denpasat tercinta ini,” ujarnya.

Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana menjelaskan, kegiatan Gathering Calon Pensiunan Pemerintah Kota Denpasar ini rutin dilaksanakan bagi ASN yang hendak pensiun. Hal ini dilaksanakan dengan memberikan pembekalan dari Bank BPD Bali, PT. Taspen hingga Pisikolog untuk kesiapan mental pasca purnabhakti.

Baca Juga  Baksos PGRI Denpasar, Rai Mantra: Pendidik Harapkan Jadi Agen Sosialisasi Protokol Kesehatan di Sekolah

Dikatakannya juga, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi bagi ASN yang telah mengabdi bagi Kota Denpasar. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan informasi awal tentang hak-hak yang diperoleh pasca-pensiun nanti. Dari 109 ASN yang menerima penghargaan sekaligus mengikuti kegiatan ini, secara detail jumlah tersebut terdiri atas Pejabat Eselon II sebanyak 1 orang, Pejabat Eselon III sebanyak 5 orang, Pejabat Eselon IV sebanyak 3 orang, Pejabat Fungsional sebanyak 67 orang dan Pejabat Fungsional Umum sebanyak 33 orang.

“Semoga ASN Kota Denpasar yang memasuki masa pensiun dapat terus produktif dan berkontribusi untuk kemajuan Kota Denpasar,” ujarnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wawali Arya Wibawa Hadiri Sosialisasi Regulasi Pembinaan Kesadaraan Bela Negara Kemenhan RI

Published

on

By

Wawali Arya Wibawa
HADIRI SOSIALISASI: Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa saat menghadiri pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang digelar Kementerian Pertahanan RI di Hotel Grand Mega, Kamis (18/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang digelar Kementerian Pertahanan RI di Hotel Grand Mega, Kamis (18/7).

Gelaran sosialisasi ini menggelorakan semangat untuk mewujudkan kesadaran bela negara, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus saling bersinergi, sebagai upaya negara untuk menangkal radikalisme dan membangun semangat nasionalisme pada generasi muda.

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di sela-sela kegiatan sosialisasi, menyambut baik sosialisasi regulasi pembinaan kesadaran bela negara di Kota Denpasar. Melalui sosialisasi ini, diharapkan rasa cinta kepada negara bisa dibentuk kepada seluruh warga dan diwujudkan dalam kesediaan untuk melindungi, mempertahankan dan memajukan kehidupan bersama.

“Kami menyambut gembira dilaksanakannya kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan ajang peningkatan kesadaran kita terhadap nilai-nilai dasar bela negara. Kesadaran bela negara sangat penting guna mengatasi dan mengantisipasi ancaman yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

Sementara, Direktur Bela Negara Dirjen Pothan Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI G. Eko Sunarto menegaskan, ada 3 ancaman yang harus dicegah agar negara tetap utuh bersatu dan maju, baik itu berupa ancaman militer, non-militer maupun hibrida. Ancaman hibrida itu sendiri sangat perlu diantisipasi dikarenakan bisa berpotensi menimbulkan kericuhan, perpecahan dan menghancurkan negara, seperti berita hoax, narkoba, pencurian data siber dan lainnya.

Ditargetkan setiap tahun akan lahir 43 ribu kader bela negara di Indonesia, untuk menjaga NKRI tetap utuh dan pemerintah lancar. Dibutuhkan komitmen bersama dalam pembinaan kesadaran bela negara baik di lingkungan masyarakat, pekerja, maupun pendidikan. Di samping itu, dibutuhkan peran aktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk bersinergi mewujudkan pembinaan kesadaran bela negara bagi masyarakat Indonesia.

Baca Juga  Kasus Sembuh Melonjak, Hari Ini Bertambah 35 Orang, 1 Pasien Meninggal

Hoax di media sosial merupakan salah satu bentuk ancaman dan bisa menjadi potensi kerusuhan, apabila kita tidak menanamkan rasa cinta kepada tanah air, bangga berbangsa dan bernegara, serta setia kepada Pancasila, kita tidak tahu bangsa ini akan jadi seperti apa, ” tutur Brigjen TNI G. Eko Sunarto. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sambangi Kediaman Warga, Ny. Antari Jaya Negara Serahkan PMT bagi Lansia dan Balita

Published

on

By

TP PKK Denpasar
SERAHKAN BANTUAN: Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny. Antari Jaya Negara, menyerahkan bantuan saat menyambangi beberapa kediaman warga di wilayah Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan, Kamis (18/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar bersama TP PKK Kota Denpasar kembali menyerahkan sejumlah bantuan Pemberian Makan Tambahan (PMT), kepada lansia dan juga balita. Penyerahan ini diserahkan langsung Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara, yang menyambangi beberapa kediaman warga di wilayah Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan, Kamis (18/7).

Maksud pembagian PMT ini adalah untuk pencegahan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Denpasar. Adapun paket bantuan yang diberikan kali ini berupa beberapa kebutuhan pokok seperti biskuit, telur, susu, dan juga daging ayam segar.

Hadir bersama Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara menyebut sebagai mitra pemerintah, TP PKK Kota Denpasar tidak hentinya melakukan sinergitas dan kolaborasi, untuk dapat bersama mengentaskan kasus kemiskinan ekstrem dan juga upaya persoalan stunting di Kota Denpasar.

“Berbagai program yang dilaksanakan TP PKK Kota Denpasar, salah satunya pemberian PMT ini. Selain sebagai upaya menurunkan stunting, ini juga adalah langkah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem,” ucap Ny. Antari Jaya Negara.

Lebih lanjut, Ny. Antari Jaya Negara juga berpesan kepada masyarakat Kota Denpasar, khususnya yang memiliki balita agar secara rutin mengikuti kegiatan posyandu sebagai deteksi awal kesehatan dan tumbuh kembang anak.

“Saya berpesan kepada orang tua, agar tidak bosan untuk selalu mengecek kesehatan dan tumbuh kembang anak, sejak dari dalam kandungan sampai lahir, dan bertumbuh nanti,” lanjutnya lagi.

Sementara itu, Plt. Camat Denpasar Selatan, Ketut Sri Karyawati pada kesempatan yang sama mengatakan, usaha untuk mempercepat penurunan angka stunting di wilayahnya, terus gencar dilakukan. Pelaksanaan Posyandu di banjar-banjar, merupakan salah satu upaya yang kerap dilaksanakan secara rutin.

Baca Juga  Baksos PGRI Denpasar, Rai Mantra: Pendidik Harapkan Jadi Agen Sosialisasi Protokol Kesehatan di Sekolah

“Kami bersinergi dengan para lurah dan perbekel, dan juga kader PKK, untuk secara aktif melaksanakan pelayanan Posyandu bagi warga. Hal ini yang kita harapkan akan bisa menjadi upaya percepatan penurunan stunting dapat optimal,” terangnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca