Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Video Converence Kementerian Dalam Negeri, Sekda Dewa Indra Laporkan Langkah Pemprov Bali Cegah Covid-19

BALIILU Tayang

:

de
SEKDA BALI DEWA INDRA: Saat video converence dengan Kemendagri.

Denpasar, baliilu.com – Kementerian Dalam Negeri menggelar video conference dengan sekda dan sejumlah bupati/walikota se-Indonesia. Vidcon ini juga diikuti Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dari ruang teleconference Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Renon Denpasar Jumat (3/4-2020).

Dalam kesempatan itu, Plt. Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori yang didampingi Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dirjen Otda Kemendagri menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Koordinasi melalui video conference ini merupakan tindak lanjut arahan Mendagri terkait hasil Sidang Kabinet Terbatas terkait upaya penanganan Covid-19 di Indonesia. Kebijakan yang telah diambil pemerintah antara lain mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Sejalan dengan kebijakan itu, kata Hudori, jajaran Kemendagri juga telah melakukan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19 di daerah khususnya terkait pengalokasian anggaran. Ada sejumlah hal yang menjadi penekanan Kemendagri yaitu agar pemerintah daerah melakukan percepatan alokasi anggaran tertentu terkait penanganan Covid-19, refocusing (mengubah fokus) anggaran, jaring pengaman sosial untuk mengantisipasi dampak Covid-19 dan imbauan agar masyarakat tidak pulang kampung atau mudik untuk meminimalisir penyebaran penyakit yang menyerang sistem pernafasan ini.

Terkait dengan refocusing anggaran, Hudori menyatakan daerah dapat melakukan penjadwalan ulang kegiatan yang sebelumnya telah dialokasikan dalam APBD masing-masing. Bila alokasi dana tak terduga masih kurang untuk penanganan Covid-19, hasil refocusing itu bisa digunakan untuk menambah pos anggaran tak terduga. Jadwal ulang kegiatan, tak hanya diberikan untuk Dinas Kesehatan sebagai OPD yang bersentuhan langsung dengan penanganan Covid-19, namun juga diperuntukkan bagi OPD lain yang juga terkait dengan penanganan pandemi ini. ‘’Silahkan seluruh OPD, usulkan rencana kebutuhan belanjanya,’’ ujar Hudori.

Baca Juga  Metode Wolbachia, Inovasi Baru Pemkot Denpasar Atasi Demam Berdarah

Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah DR. Mochammad Ardian, M.Si menambahkan, Kemendagri juga menyederhanakan proses pencairan hibah dan bansos, khusus yang berkaitan dengan upaya penanganan Covid-19. Hibah biasanya terkait  kerjasama dengan instansi vertikal, sementara bansos diarahkan untuk kelompok masyarakat yang terdampak.

Ardian mencontohkan kebijakan hibah pada kasus  ketersediaan faskes yang dimiliki pemerintah daerah terbatas, kemudian ada faskes milik TNI/Polri yang bisa dimanfaatkan. Itu bisa dialokasikan dana hibah dari pemerintah daerah. Dalam situasi darurat, proses pemberian hibah tak harus mengikuti alur atau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun tetap diingatkan bahwa pemberian hibah berbasis usulan yang jelas terkait penanganan Covid-19. Usulan tersebut dianalisa secara matang dan mendalam lanjut dibuatkan SK Kepala Daerah.

Refocusing anggaran juga tidak mesti hanya dilakukan sekali. Dalam hal darurat, Pemerintah Daerah bisa kembali melakukan refocusing bila dibutuhkan, menyesuaikan dengan situasi yang berkembang di wilayah masing-masing.

Ardian meminta daerah mengoptimalkan kegiatan pengadaan APD terkait penanganan Covid-19. Bila dibutuhkan, daerah juga bisa merekrut tenaga medis potensial, tenaga relawan, investigator yang bisa diberdayakan dalam penanganan Covid-19, namun mereka tetap harus diberikan pelatihan tentang SOP penanganan Covid-19. Mereka bisa diberikan insentif sesuai dengan aturan yang berlaku. Daerah juga bisa menyewa rumah singgah yang dapat dimanfaatkan untuk tempat karantina atau kamar isolasi. Silahkan dikembangkan sesuai kebutuhan daerah.

Ketahanan pangan juga harus jadi perhatian. Perlu dipertimbangkan kebijakan pengurangan atau pembebasan pajak daerah, stimulus pada UMKM.

Sementara itu, Sekda Dewa Indra melaporkan Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan sejumlah langkah untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Jauh sebelum ada edaran agar daerah membentuk Satgas, Gubernur Bali telah membentuk Satgas Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Bali.

Baca Juga  Wawali Jaya Negara: Sebagai Kota Berbasis Budaya, Denpasar sangat Perlu Dukungan Desa Adat

‘’Selain itu, kami juga berinisiatif menambah rumah sakit rujukan dari awalnya yang ditetapkan pusat sebanyak 4 menjadi 11 RS rujukan. Bekerja sama dengan Universitas Udayana, kami telah menetapkan RS PTN Unud sebagai rumah sakit khusus penanganan Covid-19,’’ lapor Dewa Indra.

Mengikuti langkah pemerintah pusat, Satgas juga menyiapkan tempat karantina dengan alokasi anggaran dari APBD. ‘’Mungkin kami satu-satunya daerah yang punya tempat karantina. Tempat karantina ini kami peruntukkan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali yang kembali ke daerah karena pandemi Covid-19,’’ lapornya.

Terkait dengan kepulangan PMI, Gubernur Bali juga telah melakukan langkah antisipasi melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Daerah Bali. Melalui koordinasi ini, para ABK asal Bali tak boleh ada yang pulang melalui jalur mandiri namun harus melalui jalur perusahan dan Kedubes RI di negara mereka dipekerjakan. Setelah mereka tiba di Bali, Satgas Covid-19 bekerja sama dengan pihak bandara juga melakukan pemeriksaan berlapis. Mereka disediakan jalur khusus dan harus melalui sejumlah pemeriksaan seperti pengecekan suhu tubuh dan kelengkapan sertifikat kesehatan.

‘’Kami juga mengecek apakah ada yang datang dari 11 negara terjangkit, lalu melakukan rapid test. Hasil rapid test itu nantinya yang menentukan, mana yang diarahkan untuk mendapat penanganan lebih lanjut di faskes atau diperbolehkan pulang. Bila hasilnya negatif, maka mereka akan diberi kartu oleh Dinas Kesehatan. Namun meski sudah menjalani rapid test dengan hasil negatif, mereka tetap diwajibkan menjalani isolasi mandiri setiba di kediaman masing-masing selama 14 hari. Di lapangan, kami bekerja sama dengan TNI/Polri dan aparat di desa untuk melakukan pengawasan,’’ ujarnya.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Satgas Covid-19 menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Kemendagri yang memungkinkan daerah bisa menggunakan dana APBD dengan cara yang lebih mudah, khusus terkait penanganan Covid-19. Khusus untuk pengadaan barang dan jasa, kami punya Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang sangat baik dan diakui LKPP sehingga pengadaan barang dan jasa tetap dilaksanakan dengan tertib mengacu pada aturan yang berlaku. Kami Satgas menyusun kebutuhan, lalu direview oleh Inspektorat didampingi Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Baca Juga  Update Covid-19 di Kota Denpasar, Sembuh 5 Orang Pasien Positif Bertambah 11 Orang

‘’Kami juga terus mengkampanyekan agar masyarakat disiplin menerapkan jaga jarak dan ketat dalam menerapkan PHBS. Pada prinsipnya, Provinsi Bali patuh dan taat ikuti garis kebijakan pusat, kami tak melakukan penutupan wilayah,’’ ujar Dewa Indra menyudahi laporannya. (*/gs)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Lomba Mancing, Bupati Sanjaya Apresiasi Semangat Kebersamaan Krama Tempek Pengabetan

Published

on

By

Bupati Sanjaya menebar ikan saat Lomba Mancing Air Deras di Tabanan
TEBAR IKAN: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menebar ikan saat menghadiri Lomba Mancing Air Deras yang diselenggarakan oleh Banjar Adat Manusmrtti Dauh Pala – Pengabetan, Tempek Pengabetan, bertempat di Telabah Yeh Pegat, Dauh Peken, Tabanan, Minggu (8/11). (Foto: bi)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Lomba Mancing Air Deras yang diselenggarakan oleh Banjar Adat Manusmrtti Dauh Pala – Pengabetan, Tempek Pengabetan, bertempat di Telabah Yeh Pegat, Dauh Peken, Tabanan, Minggu (8/11). Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 350 peserta dari Kabupaten Tabanan maupun luar daerah tersebut berlangsung meriah.

Para peserta berkesempatan memperebutkan hadiah utama berupa uang tunai jutaan rupiah, serta berbagai hadiah hiburan lainnya. Dengan harga kupon sebesar Rp 60.000, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang rekreasi dan mempererat kebersamaan antarpemancing, tetapi juga memiliki tujuan sosial dan keagamaan, yakni sebagai upaya penggalian dana untuk mendukung pembangunan dan Pemelaspasan Gedong Suci Ratu Ayu Balai Tempek Pengabetan, sekaligus pelaksanaan Ngenteg Linggih dan Ngusaba Desa di Tempek setempat.

Bupati Sanjaya yang saat itu didampingi salah satu anggota DPRD Tabanan, Sekda dan Kepala Perangkat Daerah terkait, Perbekel dan tokoh masyarakat setempat, mengapresiasi penuh kegiatan ini. Ia berharap, semangat kebersamaan, gotong-royong, serta partisipasi masyarakat diharapkan terus terjaga dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan adat serta keagamaan di lingkungan masyarakat.

Menambah semarak kegiatan, Bupati Sanjaya juga turut ambil bagian dalam lomba mancing tersebut. Dengan penuh antusias, Sanjaya ikut memancing di Telabah Yeh Pegat dan berhasil mendapatkan seekor ikan lele. Momen tersebut semakin menambah keakraban dan suasana kebersamaan bersama masyarakat serta para peserta yang hadir. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Pertamina dan Hiswana Migas DPC Bali Bantu Sembako, Cok Ace: Bantuan Tak Ada Kesan Pilih Kasih
Lanjutkan Membaca

NEWS

WNA Amerika Serikat Ditemukan Meninggal Dunia di Rumah Kontrakan di Ketewel

Published

on

By

Polisi olah TKP penemuan WNA meninggal di rumah kontrakan Ketewel
MENINGGAL: Seorang warga negara asing (WNA) berkebangsaan Amerika Serikat ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah kontrakan di Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 21.00 WITA. (Foto: Hms Polres Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Seorang warga negara asing (WNA) berkebangsaan Amerika Serikat ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah kontrakan di Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 21.00 WITA.

Korban diketahui berinisial JMD. Saat ditemukan, korban berada dalam posisi telungkup di lantai kamar rumah kontrakan yang ditempatinya.

Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh seorang saksi yang datang ke lokasi untuk menjemput korban atas permintaan rekan korban. Sebelumnya, korban sempat dihubungi melalui telepon, namun tidak memberikan respons.

Setibanya di lokasi, saksi mendapati korban sudah dalam kondisi tidak bergerak dan diduga telah meninggal dunia. Saksi kemudian menghubungi penghuni rumah lainnya yang selanjutnya meneruskan informasi tersebut kepada Bhabinkamtibmas Desa Ketewel.

Menerima laporan tersebut, Kapolsek Sukawati Kompol I Nyoman Wiranata, S.H., bersama personel piket fungsi segera mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan identifikasi Satreskrim Polres Gianyar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dari kondisi awal di lokasi, korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar dua hingga tiga jam sebelum ditemukan.

Kapolsek Sukawati Kompol I Nyoman Wiranata, S.H. menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah melakukan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur, mulai dari mendatangi TKP, melakukan olah TKP, mengidentifikasi korban, meminta keterangan saksi-saksi hingga mengumpulkan bukti dan dokumentasi.

“Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Terkait penyebab pasti kematian, masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut sehingga kami tidak ingin berspekulasi. Kami telah melakukan penanganan sesuai prosedur dan berkoordinasi dengan pihak terkait,” jelasnya.

Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar untuk penanganan lebih lanjut.

Baca Juga  Pertamina dan Hiswana Migas DPC Bali Bantu Sembako, Cok Ace: Bantuan Tak Ada Kesan Pilih Kasih

Saat ini, peristiwa tersebut masih dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Sukawati guna memastikan penyebab kematian korban.

Polres Gianyar mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya peristiwa yang membutuhkan penanganan petugas, sehingga dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

PWI dan Bakom Sepakat Perkuat Literasi Informasi dan Industri Pers

Published

on

By

Ketua Umum PWI Akhmad Munir bertemu Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan di Jakarta
PERTEMUAN: Pertemuan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dengan Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan di Ruang Rapat PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (3/11/2026). (Foto: ist)

Jakarta, baliilu.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI melakukan pertemuan membahas peluang kerja sama untuk memperkuat ekosistem informasi nasional, meningkatkan literasi publik, serta menjaga keberlangsungan industri pers di tengah persaingan dengan platform digital global.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dengan Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan di Ruang Rapat PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Akhmad Munir mengatakan, wartawan kini memiliki peran penting sebagai tulang punggung dalam memberikan literasi informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat. Karena itu, penguatan kompetensi, etiks dan kualitas wartawan perlu menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuat siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan informasi. Kondisi tersebut menuntut wartawan untuk tetap menjaga kompetensi, etika serta memegang teguh kaidah jurnalistik.

“Di tengah situasi yang serba instan seperti sekarang, siapa pun bisa menjadi wartawan, siapa pun bisa menjadi redaktur, dan siapa pun bisa menjadi produser. Di sinilah pentingnya penguatan kompetensi dan etika wartawan,” kata Akhmad Munir.

Dia juga menekankan pentingnya koordinasi antara sumber informasi pemerintah dan wartawan. Bakom dinilai memiliki sumber data dan informasi mengenai kebijakan pemerintah yang dapat disampaikan kepada masyarakat melalui jaringan media.

Dengan koordinasi tersebut, informasi mengenai kebijakan dan implementasi program pemerintah diharapkan dapat tersampaikan berdasarkan data, fakta, dan waktu yang tepat sehingga mengurangi kesimpangsiuran informasi di ruang publik.

Selain penguatan kompetensi dan koordinasi informasi, Akhmad Munir menyoroti perlunya kehadiran negara untuk memperkuat industri pers nasional. Industri pers saat ini menghadapi tekanan dari platform digital global, persaingan bisnis lokal, serta perubahan pola konsumsi masyarakat.

Baca Juga  Pertamina dan Hiswana Migas DPC Bali Bantu Sembako, Cok Ace: Bantuan Tak Ada Kesan Pilih Kasih

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penerapan publisher rights atau hak penerbit. Perjuangan untuk memberikan perlindungan terhadap produk jurnalistik perlu dilanjutkan agar industri pers mendapatkan kesetaraan nilai ekonomi dengan platform digital.

“Padahal, yang kita inginkan adalah adanya kesetaraan dalam menentukan nilai ekonomi atas produk jurnalistik. Sementara itu, kita masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk memperjuangkan hal tersebut. Ini merupakan perjuangan panjang,” ujarnya.

Akhmad Munir menambahkan, PWI memiliki jaringan yang menjangkau berbagai daerah di Indonesia dengan jumlah anggota hampir 35 ribu wartawan. Jaringan tersebut dapat menjadi kekuatan untuk memperluas penyebaran informasi sekaligus meningkatkan literasi masyarakat hingga tingkat daerah.

“DNA PWI jangan diragukan, DNA PWI adalah organisasi wartawan yang memiliki nilai kejuangan dan perjuangan. PWI dilahirkan oleh wartawan-wartawan pejuang yang turut mengantarkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai perjuangan itu terus kita jaga dan relevansikan hingga masa mendatang,” beber dia.

Sementara itu, Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menyambut baik peluang kerja sama dengan PWI. Dia menilai kolaborasi dengan insan pers penting untuk menghadapi perubahan ekosistem komunikasi dan informasi yang semakin dipengaruhi perusahaan teknologi besar atau big tech.

Syahganda mengatakan, perkembangan media sosial dan algoritma platform digital telah mengubah pola persebaran informasi di ruang publik. Informasi yang disampaikan melalui media arus utama tidak selalu menjadi perhatian utama masyarakat karena percakapan di media sosial dapat berkembang dengan arah berbeda.

“Sekarang, tren big data tersebut sudah dikombinasikan dengan ChatGPT dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dunia menjadi semakin canggih,” bebernya.

Dia mencontohkan informasi mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebarkan secara luas. Namun, menurutnya, informasi yang kemudian ramai berkembang di media sosial dengan algoritmenya, justru yang terekspos luas berkaitan dengan kasus keracunan.

Baca Juga  Tinjau Normalisasi Saluran Irigasi dan JUT di Munggu, Bupati Giri Prasta Ajak Masyarakat Jaga Kebersihan Sungai dan Loloan

“Ini merupakan dunia baru yang harus kita pahami. Kita tidak bisa melawan kekuatan platform begitu saja,” kata Syahganda.

Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan Bakom mengambil peran serius dalam mengomunikasikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, Bakom berupaya membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital serta pihak yang menangani ruang siber.

Meski demikian, Syahganda menegaskan bahwa kerja sama dengan wartawan harus tetap mengedepankan kompetensi dan etika jurnalistik. Dia berharap wartawan tetap menjaga prinsip profesi dan melakukan konfirmasi terhadap informasi yang belum jelas.

Selain penguatan literasi informasi, Syahganda juga menyatakan perlunya perhatian bersama terhadap keberlangsungan industri media nasional, termasuk media lokal. Pemerintah, kata dia, terbuka untuk membangun kerja sama dengan perusahaan pers guna mendukung keberlangsungan industri tersebut.

“Kami siap membangun kerja sama dengan para pemangku kepentingan, dengan insan pers, baik wartawan maupun pemilik media dan perusahaan pers,” ujarnya.

Syahganda juga menyampaikan harapan agar hubungan Bakom dengan PWI dapat terus terjalin melalui komunikasi dan pertukaran masukan. Dia bahkan membuka peluang penyediaan ruang bersama bagi PWI di gedung baru Bakom yang direncanakan ditempati pada tahun depan.

“Dulu, ketika saya masih menjadi aktivis buruh, saya pernah mendapatkan ruangan di sebuah tempat. Semua organisasi saat itu juga diberikan ruangan. Jadi, kalau memungkinkan, nanti kita siapkan juga ruangan, termasuk untuk teman-teman PWI,” tandasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca