Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Video Converence Kementerian Dalam Negeri, Sekda Dewa Indra Laporkan Langkah Pemprov Bali Cegah Covid-19

BALIILU Tayang

:

de
SEKDA BALI DEWA INDRA: Saat video converence dengan Kemendagri.

Denpasar, baliilu.com – Kementerian Dalam Negeri menggelar video conference dengan sekda dan sejumlah bupati/walikota se-Indonesia. Vidcon ini juga diikuti Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dari ruang teleconference Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Renon Denpasar Jumat (3/4-2020).

Dalam kesempatan itu, Plt. Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori yang didampingi Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dirjen Otda Kemendagri menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Koordinasi melalui video conference ini merupakan tindak lanjut arahan Mendagri terkait hasil Sidang Kabinet Terbatas terkait upaya penanganan Covid-19 di Indonesia. Kebijakan yang telah diambil pemerintah antara lain mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Sejalan dengan kebijakan itu, kata Hudori, jajaran Kemendagri juga telah melakukan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19 di daerah khususnya terkait pengalokasian anggaran. Ada sejumlah hal yang menjadi penekanan Kemendagri yaitu agar pemerintah daerah melakukan percepatan alokasi anggaran tertentu terkait penanganan Covid-19, refocusing (mengubah fokus) anggaran, jaring pengaman sosial untuk mengantisipasi dampak Covid-19 dan imbauan agar masyarakat tidak pulang kampung atau mudik untuk meminimalisir penyebaran penyakit yang menyerang sistem pernafasan ini.

Terkait dengan refocusing anggaran, Hudori menyatakan daerah dapat melakukan penjadwalan ulang kegiatan yang sebelumnya telah dialokasikan dalam APBD masing-masing. Bila alokasi dana tak terduga masih kurang untuk penanganan Covid-19, hasil refocusing itu bisa digunakan untuk menambah pos anggaran tak terduga. Jadwal ulang kegiatan, tak hanya diberikan untuk Dinas Kesehatan sebagai OPD yang bersentuhan langsung dengan penanganan Covid-19, namun juga diperuntukkan bagi OPD lain yang juga terkait dengan penanganan pandemi ini. ‘’Silahkan seluruh OPD, usulkan rencana kebutuhan belanjanya,’’ ujar Hudori.

Baca Juga  Gubernur Koster Berlakukan Perda 9/2020 tentang RUED, Wujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih

Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah DR. Mochammad Ardian, M.Si menambahkan, Kemendagri juga menyederhanakan proses pencairan hibah dan bansos, khusus yang berkaitan dengan upaya penanganan Covid-19. Hibah biasanya terkait  kerjasama dengan instansi vertikal, sementara bansos diarahkan untuk kelompok masyarakat yang terdampak.

Ardian mencontohkan kebijakan hibah pada kasus  ketersediaan faskes yang dimiliki pemerintah daerah terbatas, kemudian ada faskes milik TNI/Polri yang bisa dimanfaatkan. Itu bisa dialokasikan dana hibah dari pemerintah daerah. Dalam situasi darurat, proses pemberian hibah tak harus mengikuti alur atau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun tetap diingatkan bahwa pemberian hibah berbasis usulan yang jelas terkait penanganan Covid-19. Usulan tersebut dianalisa secara matang dan mendalam lanjut dibuatkan SK Kepala Daerah.

Refocusing anggaran juga tidak mesti hanya dilakukan sekali. Dalam hal darurat, Pemerintah Daerah bisa kembali melakukan refocusing bila dibutuhkan, menyesuaikan dengan situasi yang berkembang di wilayah masing-masing.

Ardian meminta daerah mengoptimalkan kegiatan pengadaan APD terkait penanganan Covid-19. Bila dibutuhkan, daerah juga bisa merekrut tenaga medis potensial, tenaga relawan, investigator yang bisa diberdayakan dalam penanganan Covid-19, namun mereka tetap harus diberikan pelatihan tentang SOP penanganan Covid-19. Mereka bisa diberikan insentif sesuai dengan aturan yang berlaku. Daerah juga bisa menyewa rumah singgah yang dapat dimanfaatkan untuk tempat karantina atau kamar isolasi. Silahkan dikembangkan sesuai kebutuhan daerah.

Ketahanan pangan juga harus jadi perhatian. Perlu dipertimbangkan kebijakan pengurangan atau pembebasan pajak daerah, stimulus pada UMKM.

Sementara itu, Sekda Dewa Indra melaporkan Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan sejumlah langkah untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Jauh sebelum ada edaran agar daerah membentuk Satgas, Gubernur Bali telah membentuk Satgas Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Bali.

Baca Juga  Mengintip Peserta Karantina di Bapelkesmas Biaung, Dibikin Bahagia dengan Akses Kebebasan yang Terukur

‘’Selain itu, kami juga berinisiatif menambah rumah sakit rujukan dari awalnya yang ditetapkan pusat sebanyak 4 menjadi 11 RS rujukan. Bekerja sama dengan Universitas Udayana, kami telah menetapkan RS PTN Unud sebagai rumah sakit khusus penanganan Covid-19,’’ lapor Dewa Indra.

Mengikuti langkah pemerintah pusat, Satgas juga menyiapkan tempat karantina dengan alokasi anggaran dari APBD. ‘’Mungkin kami satu-satunya daerah yang punya tempat karantina. Tempat karantina ini kami peruntukkan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali yang kembali ke daerah karena pandemi Covid-19,’’ lapornya.

Terkait dengan kepulangan PMI, Gubernur Bali juga telah melakukan langkah antisipasi melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Daerah Bali. Melalui koordinasi ini, para ABK asal Bali tak boleh ada yang pulang melalui jalur mandiri namun harus melalui jalur perusahan dan Kedubes RI di negara mereka dipekerjakan. Setelah mereka tiba di Bali, Satgas Covid-19 bekerja sama dengan pihak bandara juga melakukan pemeriksaan berlapis. Mereka disediakan jalur khusus dan harus melalui sejumlah pemeriksaan seperti pengecekan suhu tubuh dan kelengkapan sertifikat kesehatan.

‘’Kami juga mengecek apakah ada yang datang dari 11 negara terjangkit, lalu melakukan rapid test. Hasil rapid test itu nantinya yang menentukan, mana yang diarahkan untuk mendapat penanganan lebih lanjut di faskes atau diperbolehkan pulang. Bila hasilnya negatif, maka mereka akan diberi kartu oleh Dinas Kesehatan. Namun meski sudah menjalani rapid test dengan hasil negatif, mereka tetap diwajibkan menjalani isolasi mandiri setiba di kediaman masing-masing selama 14 hari. Di lapangan, kami bekerja sama dengan TNI/Polri dan aparat di desa untuk melakukan pengawasan,’’ ujarnya.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Satgas Covid-19 menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Kemendagri yang memungkinkan daerah bisa menggunakan dana APBD dengan cara yang lebih mudah, khusus terkait penanganan Covid-19. Khusus untuk pengadaan barang dan jasa, kami punya Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang sangat baik dan diakui LKPP sehingga pengadaan barang dan jasa tetap dilaksanakan dengan tertib mengacu pada aturan yang berlaku. Kami Satgas menyusun kebutuhan, lalu direview oleh Inspektorat didampingi Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Baca Juga  Tumbuhkan Generasi Penerus yang Berkualitas, Bank Indonesia Berikan Beasiswa kepada Mahasiswa dan Pelajar

‘’Kami juga terus mengkampanyekan agar masyarakat disiplin menerapkan jaga jarak dan ketat dalam menerapkan PHBS. Pada prinsipnya, Provinsi Bali patuh dan taat ikuti garis kebijakan pusat, kami tak melakukan penutupan wilayah,’’ ujar Dewa Indra menyudahi laporannya. (*/gs)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Denpasar Education Festival Perkuat Pendidikan Karakter Melalui Implementasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah di Bali

Published

on

By

DEF 2026
DEF: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersinergi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar menyelenggarakan Denpasar Education Festival (DEF) Tahun 2026 yang berlangsung mulai tanggal 6 Mei 2026 dengan puncaknya pada 7 Mei 2026. (Foto: Hms Tbn)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersinergi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar menyelenggarakan Denpasar Education Festival (DEF) Tahun 2026. Rangkaian kegiatan DEF ini berlangsung mulai tanggal 6 Mei 2026 dengan puncaknya pada 7 Mei 2026 yang merupakan bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional. Pada kegiatan DEF ini juga dikolaborasikan dengan penguatan implementasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah di lingkungan pendidikan secara terstruktur, inovatif, dan berkelanjutan.

Rangkaian pembukaan DEF 2026 pada tanggal 6 Mei 2026 diawali dengan pencatatan Rekor MURI “Yoga Asana dengan Formasi CBP” yang diikuti oleh 238 sekolah dengan total 12.053 siswa se-Kota Denpasar. Pelaksanaan yoga dilakukan secara serentak di masing-masing sekolah dan dipusatkan di Lapangan Taman Kota Lumintang. Kegiatan tersebut menjadi simbol integrasi antara pendidikan karakter, kesehatan mental, budaya lokal Bali, serta penguatan nilai Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah kepada generasi muda di Kota Denpasar.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag., menyerahkan Surat Edaran Nomor 400.3/9113/Disdikpora tentang Implementasi Program Sekolah Rintisan CBP Rupiah di Kota Denpasar kepada Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Indra Gunawan Sutarto. Penyerahan surat edaran menjadi tonggak sejarah implementasi Program CBP Rupiah pertama di Indonesia dalam kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah di Kota Denpasar. Sekolah Rintisan CBP Rupiah akan memperkuat materi intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah secara berkelanjutan dalam seluruh ekosistem pendidikan.

Puncak acara DEF 2026 diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2026 dan dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed.; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani; Walikota Denpasar, Gusti Ngurah Jayanegara; dan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa; beserta seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Denpasar. Kehadiran Menteri Mendikdasmen beserta Kepala Daerah, serta jajaran forkopimda Kota Denpasar menunjukkan tingginya komitmen bersama dalam mendukung transformasi pendidikan dan penguatan literasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah di Kota Denpasar pada khususnya dan di Provinsi Bali pada umumnya.

Baca Juga  Masa Pandemi Covid-19, Kelurahan Sesetan Gencar Laksanakan Pendataan Penduduk Non-Permanen

Pada sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menyampaikan bahwa Bank Indonesia terus mendorong kampanye CBP Rupiah kepada masyarakat luas, termasuk di tingkat pendidikan dasar dan menengah, melalui sinergi bersama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Menurutnya, CBP Rupiah tidak hanya berbicara mengenai uang, tetapi juga merupakan gerakan membangun karakter bangsa dan literasi ekonomi generasi muda.

Achris Sarwani juga menyampaikan bahwa terdapat dua capaian penting DEF 2026 yang layak dicatat dalam Rekor Dunia MURI. Pertama, “Sekolah Rintisan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah Pertama di Indonesia” yang melibatkan 17 sekolah di Kota Denpasar, terdiri dari 8 SD, 8 SMP, dan 1 sekolah internasional jenjang SD sebagai role model implementasi CBP Rupiah secara menyeluruh melalui intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Kedua, “Gebyar Yoga Asana dengan Formasi CBP” yang melibatkan 238 sekolah dan 12.053 pelajar serta mahasiswa sebagai inovasi kampanye nasional CBP Rupiah yang mengintegrasikan budaya lokal Bali, kesehatan mental, dan penguatan karakter generasi muda.

Lebih lanjut, Achris Sarwani menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI melalui Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar) atas dukungan pengembangan bahan ajar CBP Rupiah tingkat SD dan SMP sejak tahun 2024 di Kota Denpasar. Penyusunan bahan ajar tersebut dilakukan bersama tenaga pendidik di Kota Denpasar dan diperkuat dengan translasi huruf braille bagi siswa berkebutuhan khusus sebagai wujud dukungan pendidikan yang inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mencintai Rupiah sebagai wujud kecintaan kepada negara, bangga terhadap Rupiah sebagai bentuk menjaga kedaulatan bangsa, dan memahami fungsi Rupiah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Achris Sarwani.

Baca Juga  Mengintip Peserta Karantina di Bapelkesmas Biaung, Dibikin Bahagia dengan Akses Kebebasan yang Terukur

Selanjutnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., menyampaikan bahwa penyelenggaraan DEF 2026 sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pendidikan karakter dan kepedulian lingkungan. Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemerintah Kota Denpasar dalam menghadirkan festival pendidikan yang inovatif dan berdampak luas bagi masyarakat.

“Saya merasa sangat berbahagia dan menyampaikan apresiasi kepada selruh pihak yang terlibat atas penyelenggaraan Denpasar Education Festival Tahun 2026. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi ruang untuk membangun karakter, kreativitas, kepedulian lingkungan, dan kesadaran kebangsaan secara bersamaan,” ujar Abdul Mu’ti.

Selain pencatatan Rekor MURI, DEF 2026 juga menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan edukasi yang mendorong inovasi dan kreativitas, antara lain CBP Championship yang meliputi BI STAR (Bank Indonesia Smart Tournament Academy Rupiah), lomba menggambar bertema CBP Rupiah, lomba mendongeng, serta Festival Karya CBP Rupiah yang menampilkan hasil karya siswa dari Sekolah Rintisan CBP Rupiah. Melalui kegiatan tersebut, akan meningkatkan kemampuan inovasi, kepemimpinan, serta kemampuan berpikir kritis para siswa dalam menerjemahkan nilai-nilai CBP Rupiah secara aplikatif dan kontekstual di dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, Denpasar Education Festival Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan tahunan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, namun juga menjadi milestone strategis dalam membangun ekosistem pendidikan yang inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat positioning Bali sebagai centre of excellence implementasi Program Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah di Indonesia. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Ny. Rai Wahyuni Sanjaya Dampingi TP Pembina Posyandu Prov. Bali Lakukan Aksi Nyata dari Desa untuk Masyarakat

Published

on

By

rai wahyuni sanjaya
AKSI SOSIAL: Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya saat mengawal langsung pelaksanaan Aksi Sosial “Membina dan Berbagi” ke-9 tahun 2026 Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali yang digelar secara roadshow di dua desa di Kabupaten Tabanan, Senin (11/5). (Foto: Hms Tbn)  

Tabanan, baliilu.com – Energi kolaborasi kembali digaungkan dari pelosok desa. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, mengawal langsung pelaksanaan Aksi Sosial “Membina dan Berbagi” ke-9 tahun 2026 Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali yang digelar secara roadshow di dua desa di Kabupaten Tabanan, Senin (11/5).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tim Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali beserta jajaran, Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali dan Perangkat Daerah terkait, Kepala Perangkat Daerah terkait 6 SPM Kabupaten Tabanan, jajaran TP Posyandu Kabupaten Tabanan, Camat Selemadeg Timur dan Selemadeg beserta jajaran, hingga para Perbekel, pengurus TP Posyandu Desa, dan kader di Desa Mambang dan Serampingan.

Aksi sosial ini dipusatkan di dua lokasi, yakni di Balai Serbaguna Desa Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur, dan di Balai Serbaguna Desa Serampingan, Kecamatan Selemadeg. Di Desa Mambang terdapat 11 posyandu dengan 66 kader penerima bantuan, sementara di Desa Serampingan terdapat 6 posyandu dengan 72 kader yang turut menerima perhatian serupa.

Mewakili Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekadar berbagi bantuan, namun juga memperkuat pembinaan kader di lapangan. “Bingkisan yang diberikan merupakan bentuk perhatian dari Bapak Gubernur dan Ibu Ketua TP Posyandu Provinsi Bali. Setiap kader menerima 30 kilogram beras, tiga krat telur, dan dua kotak susu, dengan total mencapai 1,98 ton beras, 5.140 butir telur, dan 132 kotak susu,” jelasnya.

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan bahwa program “Membina dan Berbagi” dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh kabupaten di Bali. “Dalam satu tahun, kegiatan ini ditargetkan berlangsung sebanyak 18 kali, dengan masing-masing kunjungan menyasar dua desa. Selain bantuan, pembinaan juga menjadi fokus utama, termasuk melalui program bina posyandu yang dilakukan dalam dua angkatan, yakni untuk tim pembina dan kader,” imbuh Dwi Dewata.

Baca Juga  Mengintip Peserta Karantina di Bapelkesmas Biaung, Dibikin Bahagia dengan Akses Kebebasan yang Terukur

Tim Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali, Anom Agustina, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya transformasi posyandu sebagai pusat layanan dasar terintegrasi. “Transformasi ini bertujuan menjadikan posyandu sebagai pusat layanan yang tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi mencakup enam bidang pelayanan dasar demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada peran kelembagaan dan kader. “Kader memiliki dua peran utama, baik saat posyandu buka maupun tidak. Saat buka, fokus pada pelayanan enam bidang, sementara di luar itu kader tetap berperan aktif dalam pemantauan dan edukasi masyarakat,” tegas Agustina.

Sementara itu, Bunda Rai dalam sambutannya tampil penuh semangat, menegaskan pentingnya kesiapan kader dalam menghadapi tugas baru posyandu yang semakin luas. “Kita harus semangat dalam melaksanakan tugas baru yang luar biasa ini, karena pada akhirnya kita ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, perhatian dari pemerintah Provinsi menjadi suntikan motivasi besar bagi para kader. “Kader posyandu adalah garda terdepan dalam menyukseskan program, terutama dalam implementasi posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dukungan seperti ini tentu menjadi penyemangat bagi mereka dalam menjalankan tugas mulia,” imbuh Bunda Rai.

Bunda Rai juga menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi yang terjalin dengan Pemprov Bali. Lebih jauh, ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program serupa di tingkat Kabupaten. “Kami di Kabupaten juga mengemas aksi sosial ini dengan pendekatan yang selaras, karena kita satu kesatuan. Maka, program Provinsi kami lanjutkan di daerah, termasuk melalui kegiatan yang sudah berjalan di enam kecamatan dan akan terus berlanjut hingga seluruh wilayah terjangkau,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Bunda Rai menekankan, kegiatan tidak hanya berfokus pada bantuan, tetapi juga edukasi berkelanjutan. “Semua saling berkaitan, begitu juga dengan di PKK, kami terus melakukan sosialisasi, terutama terkait pengelolaan sampah dan transformasi posyandu enam SPM. Ini penting agar masyarakat memahami bahwa posyandu kini tidak hanya menimbang bayi, tetapi juga menjadi wadah aspirasi, layanan, dan solusi bagi masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga  Update Covid-19 Senin (30/3) di Bali: Positif 10 dan Berhasil Sembuh 1 Orang

Di sisi lain, program Posyandu Kabupaten Tabanan telah diselaraskan dengan kebijakan provinsi, mulai dari sosialisasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas kelembagaan di semua tingkatan, hingga pelaksanaan enam bidang pelayanan dasar yang terintegrasi dengan perangkat daerah terkait. Melalui sinergi yang kuat antara Provinsi dan Kabupaten, serta peran aktif kader di lapangan. “Pemahaman masyarakat harus dibangun terus-menerus, sehingga mereka benar-benar merasakan manfaat Posyandu sebagai pusat layanan terintegrasi,” imbuh Bunda Rai. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bali Tingkatkan Kewaspadaan Hantavirus, Dinkes Pastikan Belum Ada Kasus

Published

on

By

hantavirus Bali
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus maupun suspek hantavirus di wilayah Bali. Meski demikian, pengawasan dan langkah preventif terus diperkuat menyusul laporan temuan kasus hantavirus di beberapa wilayah Indonesia.

Dalam pers rilis resmi di Denpasar, Selasa (12/5), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes menegaskan pentingnya meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Penguatan surveilans dilakukan di berbagai pintu masuk, seperti bandara, pelabuhan, hingga area kerja yang dinilai memiliki risiko tinggi.

“Hingga saat ini belum ada kasus maupun suspek hantavirus yang terdeteksi di Bali,” kata dr. Anom.

Hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui hewan pengerat, terutama tikus. Penularan ke manusia dapat terjadi melalui paparan kotoran, urine, atau air liur tikus yang terinfeksi, termasuk debu yang terkontaminasi. Penyakit ini tidak menular antar manusia seperti COVID-19.

Gejala awal hantavirus disebut menyerupai flu berat, seperti demam, pusing, dan nyeri otot. Dalam kondisi tertentu, infeksi dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan serius.

Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan rumah dan lingkungan guna mencegah berkembangnya populasi tikus. Warga juga diminta berhati-hati saat membersihkan rumah atau gudang yang lama tidak digunakan, dengan menggunakan masker dan sarung tangan serta menghindari menyapu kotoran tikus dalam kondisi kering agar debu tidak beterbangan.

Selain itu, masyarakat yang mengalami demam tinggi disertai nyeri otot setelah kontak dengan lingkungan yang banyak tikus diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.

Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga memperkuat koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota dan fasilitas kesehatan di seluruh Bali untuk memantau pasien dengan gejala flu berat yang memiliki riwayat kontak dengan tikus atau lingkungan tidak bersih.

Baca Juga  Masa Pandemi Covid-19, Kelurahan Sesetan Gencar Laksanakan Pendataan Penduduk Non-Permanen

Langkah lain yang dilakukan meliputi pengetatan skrining terhadap pekerja migran maupun kru kapal pesiar yang kembali ke Bali, serta edukasi kepada masyarakat terkait penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes, menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI guna memantau perkembangan situasi secara real-time. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca