Saturday, 13 April 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Video Converence Kementerian Dalam Negeri, Sekda Dewa Indra Laporkan Langkah Pemprov Bali Cegah Covid-19

BALIILU Tayang

:

de
SEKDA BALI DEWA INDRA: Saat video converence dengan Kemendagri.

Denpasar, baliilu.com – Kementerian Dalam Negeri menggelar video conference dengan sekda dan sejumlah bupati/walikota se-Indonesia. Vidcon ini juga diikuti Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dari ruang teleconference Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Renon Denpasar Jumat (3/4-2020).

Dalam kesempatan itu, Plt. Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori yang didampingi Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dirjen Otda Kemendagri menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Koordinasi melalui video conference ini merupakan tindak lanjut arahan Mendagri terkait hasil Sidang Kabinet Terbatas terkait upaya penanganan Covid-19 di Indonesia. Kebijakan yang telah diambil pemerintah antara lain mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Sejalan dengan kebijakan itu, kata Hudori, jajaran Kemendagri juga telah melakukan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19 di daerah khususnya terkait pengalokasian anggaran. Ada sejumlah hal yang menjadi penekanan Kemendagri yaitu agar pemerintah daerah melakukan percepatan alokasi anggaran tertentu terkait penanganan Covid-19, refocusing (mengubah fokus) anggaran, jaring pengaman sosial untuk mengantisipasi dampak Covid-19 dan imbauan agar masyarakat tidak pulang kampung atau mudik untuk meminimalisir penyebaran penyakit yang menyerang sistem pernafasan ini.

Terkait dengan refocusing anggaran, Hudori menyatakan daerah dapat melakukan penjadwalan ulang kegiatan yang sebelumnya telah dialokasikan dalam APBD masing-masing. Bila alokasi dana tak terduga masih kurang untuk penanganan Covid-19, hasil refocusing itu bisa digunakan untuk menambah pos anggaran tak terduga. Jadwal ulang kegiatan, tak hanya diberikan untuk Dinas Kesehatan sebagai OPD yang bersentuhan langsung dengan penanganan Covid-19, namun juga diperuntukkan bagi OPD lain yang juga terkait dengan penanganan pandemi ini. ‘’Silahkan seluruh OPD, usulkan rencana kebutuhan belanjanya,’’ ujar Hudori.

Baca Juga  Kasus Positif masih Terjadi, GTPP Ajak Perbekel/Lurah Rancang Pemetaan Kasus Covid-19 Berbasis Dusun dan Lingkungan

Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah DR. Mochammad Ardian, M.Si menambahkan, Kemendagri juga menyederhanakan proses pencairan hibah dan bansos, khusus yang berkaitan dengan upaya penanganan Covid-19. Hibah biasanya terkait  kerjasama dengan instansi vertikal, sementara bansos diarahkan untuk kelompok masyarakat yang terdampak.

Ardian mencontohkan kebijakan hibah pada kasus  ketersediaan faskes yang dimiliki pemerintah daerah terbatas, kemudian ada faskes milik TNI/Polri yang bisa dimanfaatkan. Itu bisa dialokasikan dana hibah dari pemerintah daerah. Dalam situasi darurat, proses pemberian hibah tak harus mengikuti alur atau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun tetap diingatkan bahwa pemberian hibah berbasis usulan yang jelas terkait penanganan Covid-19. Usulan tersebut dianalisa secara matang dan mendalam lanjut dibuatkan SK Kepala Daerah.

Refocusing anggaran juga tidak mesti hanya dilakukan sekali. Dalam hal darurat, Pemerintah Daerah bisa kembali melakukan refocusing bila dibutuhkan, menyesuaikan dengan situasi yang berkembang di wilayah masing-masing.

Ardian meminta daerah mengoptimalkan kegiatan pengadaan APD terkait penanganan Covid-19. Bila dibutuhkan, daerah juga bisa merekrut tenaga medis potensial, tenaga relawan, investigator yang bisa diberdayakan dalam penanganan Covid-19, namun mereka tetap harus diberikan pelatihan tentang SOP penanganan Covid-19. Mereka bisa diberikan insentif sesuai dengan aturan yang berlaku. Daerah juga bisa menyewa rumah singgah yang dapat dimanfaatkan untuk tempat karantina atau kamar isolasi. Silahkan dikembangkan sesuai kebutuhan daerah.

Ketahanan pangan juga harus jadi perhatian. Perlu dipertimbangkan kebijakan pengurangan atau pembebasan pajak daerah, stimulus pada UMKM.

Sementara itu, Sekda Dewa Indra melaporkan Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan sejumlah langkah untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Jauh sebelum ada edaran agar daerah membentuk Satgas, Gubernur Bali telah membentuk Satgas Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Bali.

Baca Juga  Update Covid-19 (3/8) di Bali, Pasien Sembuh Tembus 3.026 Orang atau 85,75%

‘’Selain itu, kami juga berinisiatif menambah rumah sakit rujukan dari awalnya yang ditetapkan pusat sebanyak 4 menjadi 11 RS rujukan. Bekerja sama dengan Universitas Udayana, kami telah menetapkan RS PTN Unud sebagai rumah sakit khusus penanganan Covid-19,’’ lapor Dewa Indra.

Mengikuti langkah pemerintah pusat, Satgas juga menyiapkan tempat karantina dengan alokasi anggaran dari APBD. ‘’Mungkin kami satu-satunya daerah yang punya tempat karantina. Tempat karantina ini kami peruntukkan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali yang kembali ke daerah karena pandemi Covid-19,’’ lapornya.

Terkait dengan kepulangan PMI, Gubernur Bali juga telah melakukan langkah antisipasi melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Daerah Bali. Melalui koordinasi ini, para ABK asal Bali tak boleh ada yang pulang melalui jalur mandiri namun harus melalui jalur perusahan dan Kedubes RI di negara mereka dipekerjakan. Setelah mereka tiba di Bali, Satgas Covid-19 bekerja sama dengan pihak bandara juga melakukan pemeriksaan berlapis. Mereka disediakan jalur khusus dan harus melalui sejumlah pemeriksaan seperti pengecekan suhu tubuh dan kelengkapan sertifikat kesehatan.

‘’Kami juga mengecek apakah ada yang datang dari 11 negara terjangkit, lalu melakukan rapid test. Hasil rapid test itu nantinya yang menentukan, mana yang diarahkan untuk mendapat penanganan lebih lanjut di faskes atau diperbolehkan pulang. Bila hasilnya negatif, maka mereka akan diberi kartu oleh Dinas Kesehatan. Namun meski sudah menjalani rapid test dengan hasil negatif, mereka tetap diwajibkan menjalani isolasi mandiri setiba di kediaman masing-masing selama 14 hari. Di lapangan, kami bekerja sama dengan TNI/Polri dan aparat di desa untuk melakukan pengawasan,’’ ujarnya.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Satgas Covid-19 menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Kemendagri yang memungkinkan daerah bisa menggunakan dana APBD dengan cara yang lebih mudah, khusus terkait penanganan Covid-19. Khusus untuk pengadaan barang dan jasa, kami punya Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang sangat baik dan diakui LKPP sehingga pengadaan barang dan jasa tetap dilaksanakan dengan tertib mengacu pada aturan yang berlaku. Kami Satgas menyusun kebutuhan, lalu direview oleh Inspektorat didampingi Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Baca Juga  Update Covid-19 Kamis (26/3): Total 9 Orang Positif dan 114 Orang PDP

‘’Kami juga terus mengkampanyekan agar masyarakat disiplin menerapkan jaga jarak dan ketat dalam menerapkan PHBS. Pada prinsipnya, Provinsi Bali patuh dan taat ikuti garis kebijakan pusat, kami tak melakukan penutupan wilayah,’’ ujar Dewa Indra menyudahi laporannya. (*/gs)

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Ciptakan Tertib Administrasi Kependudukan, Tim Gabungan Kelurahan Penatih Gelar Pendataan Penduduk Non Permanen

Published

on

By

pendataan penduduk penatih
PENDATAAN: Tim Gabungan dari Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur saat menggelar pendataan penduduk non permanen di Lingkungan Tembau Kaja Kelurahan Penatih pada Jumat (12/4) malam. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Tim Gabungan dari Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur menggelar pendataan penduduk non permanen. Pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka menciptakan tertib administrasi kependudukan yang juga melibatkan Tim Gabungan dari Linmas, Polsek Denpasar Timur, dan Pecalang yang berlangsung di Lingkungan Tembau Kaja Kelurahan Penatih pada Jumat (12/4) malam.

Kepala Kelurahan Penatih I Wayan Murda, S.Ag mengatakan, dalam kegiatan yang menjadi titik fokus pelaksanaan sidak adalah rumah kontrakan dan kos-kosan. Tercatat sebanyak 24 orang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) tinggal di Lingkungan Tembau Kaja.

“Mereka telah terdata dan memiliki Surat Keterangan Penduduk Non Permanen, meskipun demikian kami tetap memberikan sosialisasi agar mentaati aturan yang berlaku,” ungkap Murda.

Pendataan akan dilaksanakan secara bertahap di satu lokasi, dan selanjutnya akan rutin dilakukan, dengan harapan setiap penduduk non permanen agar tertib melaporkan kepada kelian setempat, sehingga tercipta tertib administrasi serta keamanan bersama.

Dengan dilaksanakan pendataan ini, Mudra berharap kedepan di wilayah Kelurahan Penatih khususnya dan Denpasar pada umumnya semakin kondusif dan tertib administrasi kependudukan.

Sementara itu, Maria, salah satu warga yang terdata mengaku tak keberatan dengan langkah yang dilakukan instansi terkait.

Menurutnya sidak ini langkah yang tepat guna menciptakan tertib administrasi penduduk non permanen karena dapat bermanfaat juga dalam mencegah gangguan kamtibmas di lingkungan Tembau Kaja. “Diharapkan kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan,” harapnya. (gs/bi)

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Tak Ada Lagi Penolakan Tempat Karantina dan PMI, Dewa Made Indra: Terimakasih kepada Masyarakat Bali
Lanjutkan Membaca

NEWS

Walikota Jaya Negara Buka Festival Beraban 2024 “Saguna Prawerthi”

Harapkan Jadi Langkah Pelestarian Seni Budaya Kalangan Muda

Published

on

By

festival beraban 2024
HADIRI FESTIVAL: Walikota Jaya Negara saat menghadiri Festival Beraban tahun 2024 yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Nusakambangan, Banjar Beraban, Desa Dauh Puri Kauh pada Sabtu (13/4). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara secara resmi membuka Festival Beraban tahun 2024 bertema “Saguna Prawerthi”, yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Nusakambangan, Banjar Beraban, Desa Dauh Puri Kauh, Sabtu (13/4). Festival tersebut bertabur sederet acara kesenian dan Jaya Negara berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah penting dalam melestarikan seni dan budaya di kalangan anak muda Kota Denpasar.

Selain Walikota Jaya Negara, tampak hadir pada kesempatan itu, Anggota DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, pemilik Krisna Oleh Oleh, Gusti Ngurah Anom atau Ajik Krisna, Senator DPD RI Terpilih Periode 2024-2029 Arya Wedakarna, serta Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Raka Purwantara.

Dalam kesempatan itu, Jaya Negara juga menyampaikan, Pemkot Denpasar sangat mendukung ajang kreatifitas anak muda yang dikemas dalam bentuk festival berbalur kesenian seperti ini.

“Pemkot Denpasar sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kreatifitas anak-anak muda Banjar Beraban dalam menyelenggarakan Festival Beraban Tahun 2024 ini. Hal ini tentu merupakan langkah pelestarian budaya yang terus harus didukung,” ujarnya.

Ketua Panitia Festival Beraban, Yoga Diputra menjelaskan, kegiatan ini sendiri diawaki oleh Sekaa Truna (ST) Dharmaputra. Beberapa artis kondang Bali, lanjutnya, seperti Bagus Wirata, dan Lintang Band turut meramaikan puncak festival ini.

“Festival Beraban merupakan wahana untuk menyatukan pemuda dan krama banjar, serta memberikan dampak positif bagi para pemuda Banjar Beraban, serta pemuda Kota Denpasar secara umum,” ujarnya.

Puncak Festival Beraban sendiri menurut Yoga akan berlangsung pada 13 dan 14 April 2024. Beragam kegiatan dan perlombaan juga diselenggarakan serangkaian acara ini.  Antara lain lomba ogoh-ogoh, pertandingan tenis meja, lomba gayor mini, kontes layangan, dan Lomba Baleganjur Bebarongan.

Baca Juga  Update Covid-19 Kamis (26/3): Total 9 Orang Positif dan 114 Orang PDP

Khusus pada pelaksanaan Lomba Ogoh-Ogoh Mini, kata Yoga, seluruh peserta akan bersaing untuk memperebutkan piala bergilir Walikota Denpasar sebagai upaya untuk meningkatkan semangat peserta dalam berlomba.

“Kami berharap semangat penyelenggaraan festival ini nantinya akan dapat menular pada rekan rekan ST banjar lainnya. Sehingga, upaya pelestarian seni budaya dan kreatifitas anak-anak muda tetap terjaga,” tutupnya. (gs/bi)

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Libur Lebaran, Polda Bali Amankan Kawasan Pantai Kuta

Published

on

By

polda bali
PENGAMANAN: Personel Pamwisata (Tourism Police) Polda Bali saat melaksanakan pengamanan di kawasan obyek wisata Pantai Kuta. (Foto: Hms Polda Bali)

Badung, baliilu.com – Dalam rangka upaya pengamanan obyek vital khususnya destinasi pariwisata saat libur lebaran, personel Polda Bali yang terlibat dalam Ops Ketupat Agung-2024 melaksanakan pengamanan pada kawasan obyek wisata Pantai Kuta.

Keberadaan personel Pamwisata (Tourism Police) di Pantai Kuta sejalan dengan program Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri tentang penguatan fungsi polisi pariwisata guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk wisatawan domestik maupun internasional yang berlibur di Pulau Dewata.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, S.I.K., M.H. menjelaskan, ada 10 personel yang ditugaskan tiap harinya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan di Pantai Kuta.

“Kegiatan ini merupakan upaya Polda Bali dan jajaran untuk menjamin dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat khususnya wisatawan yang liburan di Pulau Dewata saat libur hari raya lebaran 1445 H,” kata Kabid Humas pada Jumat (12/4/2024).

“Personel Polisi Pamwisata ini juga mempunyai tugas untuk penegakan hukum, hanya saja mereka dibekali kemampuan bahasa asing,” sambungnya. (gs/bi)

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Kasus Positif masih Terjadi, GTPP Ajak Perbekel/Lurah Rancang Pemetaan Kasus Covid-19 Berbasis Dusun dan Lingkungan
Lanjutkan Membaca