EKONOMI & BISNIS
Gubernur Koster: Stimulus OJK dan BI Sangat Membantu Masyarakat Hadapi Dampak Covid-19
Denpasar, baliilu.com – Terkait dikeluarkannya stimulus kebijakan countercyclical dampak Covid-19 dalam Peraturan OJK RI No. 11/POJK.03/2020 dan Bank Indonesia yang juga menurunkan suku bunga pinjaman dari 475 menjadi 450, Gubernur Bali Wayan Koster mewakili Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan juga Bank Indonesia yang telah mengeluarkan kebijakan untuk menolong dan meringankan beban pelaku usaha kecil, mikro, menengah, koperasi serta masyarakat secara umum di Bali dalam rangka mempertahankan perekonomian di Bali sebagai dampak corona virus disease (Covid-19).
‘’Mudah-mudahan kejadian ini cepat berlalu, bisa kita lewati dengan baik nanti pada saat perayaan hari suci Nyepi tanggal 25 Maret yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik. Badai pasti berlalu,’’ ujar Gubernur Koster optimis saat konferensi pers bersama Kepala OJK Regional VIII Bali Nusra Eliyanus Pongsoda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Ketua DPC PHRI Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya di gedung Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (19/3-2020).
Gubernur Koster menegaskan betapa pentingnya kebijakan ini untuk menahan dampak negatif yang bisa memperparah keadaan akibat dari Covid-19 terhadap dunia pariwisata dan perekonomian Bali secara keseluruhan. ‘’Karena itu kebijakan ini menurut saya sangat penting dan perlu diketahui oleh masyarakat dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara baik. Saya memohon sekali lagi pada perbankan agar berjalan dengan baik dan masyarakat juga bisa mengaksesnya dengan baik dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan,’’ harap Gubernur Koster.
Gubernur Koster juga berharap agar dunia perbankan di Bali dan juga bank-bank umum lainnya agar melaksanakan kebijakan OJK dan juga kebijakan dari Bank Indonesia yang sangat membantu di dalam menghadapi situasi akibat dari dampak Covid-19. ‘’Para pegawai hotel yang mungkin tidak dapat bayaran penuh atau kebetulan ada pinjaman-pinjaman di bank bisa bernegosiasi dengan bank untuk misalnya memperpanjang masa cicilannya, menurunkan suku bunganya, dan juga kemudahan-kemudahan lainnya,’’ kata Koster.
Begitu juga bagi debitur atau nasabah umum lainnya termasuk pengusaha kecil, menengah dan koperasi, lanjut Gubernur Koster, bisa melakukan restrukturisasi misalnya cicilan pokoknya bisa diperpanjang, dikurangi, ditangguhkan, kemudian suku bunganya bisa diturunkan, tempo pembayarannya bisa diperpanjang. Tapi tentu dengan sikap yang positif, sehingga apa yang diberikan kebijakan ini bisa dijalankan dengan baik untuk memulihkan perekonomian di Provinsi Bali.
Gubernur Koster juga menegaskan kebijakan ini juga sangat membantu kreditur sekaligus debitur, khususnya pegawai hotel, travel dan semua pihak terkait untuk bisa melakukan negosiasi penurunan suku bunga dan kemudahan lainnya. Dalam kondisi yang serba tidak menentu ini, pihak travel, pengusaha hotel, property dan swasta dapat melakukan restrukturisasi untuk memperbaiki manajeman bahkan menyusun pelayanan yang lebih baik ke depannya. ‘’Industri pariwisata yang mengalami penurunan hingga 20% dapat digunakan secara bijak oleh pelaku usaha untuk membenahi kondisi internal di perusahaannya masing-masing,’’ harap Gubernur.
Sementara itu, Kepala OJK Regional VIII Bali Nusra, Eliyanus Pongsoda mengatakan di tengah kerisauan masyarakat luas saat semakin berkembangnya penyebaran corona virus disease (Covid-19) di Indonesia khususnya di Bali, pihak Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan OJK RI No. 11/POJK.03/2020 yang berlaku sampai 31 Maret 2021.
‘’Oleh karena itu, perbankan atau koperasi sejak peraturan OJK dikeluarkan hari ini (19/3-red) diharapkan mengambil kebijakan khusus atau langkah-langkah relaksasi bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran kreditnya pada pihak bank,’’ ujar Eliyanus Pongsoda.
Eliyanus melanjutkan dalam peraturan OJK diatur dua pokok yakni pengaturan relaksasi kualitas aset dan pengaturan relaksasi restrukturisasi. ‘’Nanti tentu teman-teman dari industri perbankan akan membuat suatu mekanisme, bagaimana implementasi pelaksanaan di masing-masing perbankan dan nanti akan kita monitor dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan,’’ ujarnya.
Lanjut dikatakan, pengaturan relaksasi kualitas aset berlaku untuk kredit yang maksimum 10 miliar, yang restrukturisasi berlaku untuk kredit yang di atas 10 miliar. ‘’Kepada para debitur perbankan nanti teknisnya akan didiskusikan dengan teman-teman perbankan dan debitur. Tentu dalam melakukan relaksasi teman-teman perbankan agar tetap memperhatikan asas prinsip-prinsip kehati-hatian,’’ ungkap Eliyanus.
Kebijakan ini, imbuh Eliyanus berlaku untuk debitur yang terdampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan dan / atau menyediakan dana lain yang baru untuk debitur.
Sementara itu, Kepala BI Kantor Perwakilan Bali, Trisno Nugroho menandaskan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat Bali yang saat ini mengalami penurunan drastis akibat anjloknya tingkat kunjungan wisatawan dan turunnya jumlah hunian kamar hotel, maka pihak Bank Indonesia memberi keringanan bagi debitur terkait suku bunga pinjaman yang diturunkan dari 475 menjadi 450.
Selain itu kredit atau pembayaran non tunai (QRIS) tetap diberlakukan dengan maksud mempermudah transaksi bagi masyarakat luas. Jumlah uang kartal yang tersedia di pasaran hingga saat ini masih memadai. ‘’Untuk melindungi masyarakat dari segala aspek dan ruang, maka uang yang masuk ke Bank Indonesia saat ini juga akan dikarantina oleh Bank Indonesia,’’ ujar Trisno Nugroho
Ketua DPC PHRI Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya menambahkan akibat beberapa negara melarang warganya untuk berwisata ke Indonesia berdampak pada tingkat hunian hotel saat ini rata-rata di Bali sudah turun sampai 20% . Dari 146.000 hotel yang ada di Bali, 70% di Kabupaten Badung. ‘’Maka dari itulah dengan kebijakan ini mudah-mudahan bisa menghindari beban yang sangat berat bagi pengusaha hotel, termasuk karyawannya. Kita sangat mengharapkan agar segera bank-bank melakukan kebijakan OJK sesuai arahan pak Gubernur Bali. Sekali lagi terimakasih pak Gubernur, OJK dan Bank Indonesia,’’ ujar Suryawijaya. (GS)
