Wednesday, 22 May 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Gubernur Koster: Stimulus OJK dan BI Sangat Membantu Masyarakat Hadapi Dampak Covid-19

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR KOSTER: Berterima kasih atas dikeluarkannya stimulus kebijakan countercyclical dampak Covid-19 dalam Peraturan OJK RI No. 11/POJK.03/2020 dan Bank Indonesia yang juga menurunkan suku bunga pinjaman.

Denpasar, baliilu.com – Terkait dikeluarkannya stimulus kebijakan countercyclical dampak Covid-19 dalam Peraturan OJK RI No. 11/POJK.03/2020 dan Bank Indonesia yang juga menurunkan suku bunga pinjaman dari 475 menjadi 450, Gubernur Bali Wayan Koster mewakili Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan juga Bank Indonesia yang telah mengeluarkan kebijakan untuk menolong dan meringankan beban pelaku usaha kecil, mikro, menengah, koperasi serta masyarakat secara umum di Bali dalam rangka mempertahankan perekonomian di Bali sebagai dampak corona virus disease (Covid-19).

‘’Mudah-mudahan kejadian ini cepat berlalu, bisa kita lewati dengan baik nanti pada saat perayaan hari suci Nyepi tanggal 25 Maret yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik. Badai pasti berlalu,’’ ujar Gubernur Koster optimis saat konferensi pers bersama Kepala OJK Regional VIII Bali Nusra Eliyanus Pongsoda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Ketua DPC PHRI Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya di gedung Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (19/3-2020).

Gubernur Koster menegaskan betapa pentingnya kebijakan ini untuk menahan dampak negatif yang bisa memperparah keadaan akibat dari Covid-19 terhadap dunia pariwisata dan perekonomian Bali secara keseluruhan. ‘’Karena itu kebijakan ini menurut saya sangat penting dan perlu diketahui oleh masyarakat dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara baik. Saya memohon sekali lagi pada perbankan agar berjalan dengan baik dan masyarakat juga bisa mengaksesnya dengan baik dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan,’’ harap Gubernur Koster.

Gubernur Koster juga berharap agar dunia perbankan di Bali dan juga bank-bank umum lainnya agar melaksanakan kebijakan OJK dan juga kebijakan dari Bank Indonesia yang sangat membantu di dalam menghadapi situasi akibat dari dampak Covid-19. ‘’Para pegawai hotel yang mungkin tidak dapat bayaran penuh atau kebetulan ada pinjaman-pinjaman di bank bisa bernegosiasi dengan bank untuk misalnya memperpanjang masa cicilannya, menurunkan suku bunganya, dan juga kemudahan-kemudahan lainnya,’’ kata Koster.

Baca Juga  Tim Gugas Covid-19 Bali Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan Tertib dan Konsisten di Pasar Ketapian Denpasar

Begitu juga bagi debitur atau nasabah umum lainnya termasuk pengusaha kecil, menengah dan koperasi, lanjut Gubernur Koster, bisa melakukan restrukturisasi misalnya cicilan pokoknya bisa diperpanjang, dikurangi, ditangguhkan, kemudian suku bunganya bisa diturunkan, tempo pembayarannya bisa diperpanjang. Tapi tentu dengan sikap yang positif, sehingga apa yang diberikan kebijakan ini bisa dijalankan dengan baik untuk memulihkan perekonomian di Provinsi Bali.

Gubernur Koster juga menegaskan kebijakan ini juga sangat membantu kreditur sekaligus debitur, khususnya pegawai hotel, travel dan semua pihak terkait untuk bisa melakukan negosiasi penurunan suku bunga dan kemudahan lainnya. Dalam kondisi yang serba tidak menentu ini, pihak travel, pengusaha hotel, property dan swasta dapat melakukan restrukturisasi untuk memperbaiki manajeman bahkan menyusun pelayanan yang lebih baik ke depannya. ‘’Industri pariwisata yang mengalami penurunan hingga 20% dapat digunakan secara bijak oleh pelaku usaha untuk membenahi kondisi internal di perusahaannya masing-masing,’’ harap Gubernur.

de
BADAI PASTI BERLALU: Gubernur Koster, Kepala OJK Region Bali Nusra, Kepala Perwakilan BI Bali, Ketua PHRI Badung saat jumpa pres di Jaya Sabha.

Sementara itu, Kepala OJK Regional VIII Bali Nusra, Eliyanus Pongsoda mengatakan di tengah kerisauan masyarakat luas saat semakin berkembangnya penyebaran corona virus disease (Covid-19) di Indonesia khususnya di Bali, pihak Otoritas Jasa Keuangan  Republik Indonesia telah mengeluarkan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan OJK RI No. 11/POJK.03/2020 yang berlaku sampai 31 Maret 2021.

‘’Oleh karena itu, perbankan atau koperasi sejak peraturan OJK dikeluarkan hari ini (19/3-red) diharapkan mengambil kebijakan khusus atau langkah-langkah relaksasi bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran kreditnya pada pihak bank,’’ ujar Eliyanus Pongsoda.

Eliyanus melanjutkan dalam peraturan OJK diatur dua pokok yakni pengaturan relaksasi kualitas aset dan pengaturan relaksasi restrukturisasi. ‘’Nanti tentu teman-teman dari industri perbankan akan membuat suatu mekanisme, bagaimana implementasi pelaksanaan di masing-masing perbankan dan nanti akan kita monitor dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan,’’ ujarnya.

Baca Juga  127 Warga Abasan Dites Rapid, Rai Mantra: Tes Masif untuk Percepat Penanganan Covid-19

Lanjut dikatakan, pengaturan relaksasi kualitas aset berlaku untuk kredit yang maksimum 10 miliar, yang restrukturisasi berlaku untuk kredit yang di atas 10 miliar. ‘’Kepada para debitur perbankan nanti teknisnya akan didiskusikan dengan teman-teman perbankan dan debitur. Tentu dalam melakukan relaksasi teman-teman perbankan agar tetap memperhatikan asas prinsip-prinsip kehati-hatian,’’ ungkap Eliyanus.

Kebijakan ini, imbuh Eliyanus berlaku untuk debitur yang terdampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.  Bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan dan / atau menyediakan dana lain yang baru untuk debitur.

Sementara itu, Kepala BI Kantor Perwakilan Bali, Trisno Nugroho menandaskan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat Bali yang saat ini mengalami penurunan drastis akibat anjloknya tingkat kunjungan wisatawan dan turunnya jumlah hunian kamar hotel, maka pihak Bank Indonesia memberi keringanan bagi debitur terkait suku bunga pinjaman yang diturunkan dari 475 menjadi 450.

Selain itu kredit atau pembayaran non tunai (QRIS) tetap diberlakukan dengan maksud mempermudah transaksi bagi masyarakat luas. Jumlah uang kartal yang tersedia di pasaran hingga saat ini masih memadai. ‘’Untuk melindungi masyarakat dari segala aspek dan ruang, maka uang yang masuk ke Bank Indonesia saat ini juga akan dikarantina oleh Bank Indonesia,’’ ujar Trisno Nugroho

Ketua DPC PHRI Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya menambahkan akibat beberapa negara melarang warganya untuk berwisata ke Indonesia berdampak pada tingkat hunian hotel saat ini rata-rata di Bali sudah turun sampai 20% . Dari 146.000 hotel yang ada di Bali, 70% di Kabupaten Badung. ‘’Maka dari itulah dengan kebijakan ini mudah-mudahan bisa menghindari beban yang sangat berat bagi pengusaha hotel, termasuk karyawannya. Kita sangat mengharapkan agar segera bank-bank melakukan kebijakan OJK sesuai arahan pak Gubernur Bali. Sekali lagi terimakasih pak Gubernur, OJK dan Bank Indonesia,’’ ujar Suryawijaya. (GS)

Baca Juga  Wawali Jaya Negara Serahkan Bantuan Kursi Roda di Kelurahan Penatih

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

Survei April 2024, Penjualan Eceran Bali Diprakirakan Terus Tumbuh

Published

on

By

penjualan eceran bali
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Kinerja penjualan eceran di Provinsi Bali pada April 2024 diprakirakan melanjutkan peningkatan dari bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali pada April 2024 yang diprakirakan sebesar 110,7 atau meningkat 9,6% (yoy) dibandingkan bulan April 2023.  Hal ini mencerminkan kinerja penjualan eceran di Provinsi Bali masih tetap terjaga atau berada di level optimis (>100).

Peningkatan IPR ini didorong oleh kegiatan konsumsi masyarakat pada periode Bulan Ramadhan hingga Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. IPR Bali terus dalam tren peningkatan selama 14 (empat belas) bulan terakhir. Survei Penjualan Eceran (SPE) Bali merupakan survei bulanan terhadap 100 pengecer di Kota Denpasar dan sekitarnya yang bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai arahan pergerakan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan meningkatnya penjualan eceran tersebut didorong oleh pertumbuhan Sub Kelompok Sandang yang meningkat sebesar 4,7% (mtm), Kelompok Barang Lainnya sebesar 3,4% (mtm) dan Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi sebesar 3,1% (mtm). Hal ini sejalan dengan peningkatan kegiatan masyarakat pada saat periode HKBN Idul Fitri dan kuatnya daya beli karena adanya tambahan tunjangan hari raya (THR) bagi para pekerja dan banyaknya program potongan harga menjelang Lebaran.

Sementara itu, terdapat kelompok barang yang terkontraksi menahan penguatan penjualan eceran yakni pada Kelompok Barang Peralatan Informasi dan Komunikasi sebesar -3,5% (mtm) dan kelompok barang Suku Cadang dan Aksesori sebesar -1,4% (mtm). Dari sisi harga, tekanan inflasi pada Juni 2024 diprakirakan menurun, tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) 3 bulan mendatang tercatat sebesar 198,0 lebih rendah dari IEH bulan sebelumnya sebesar 200,0.

Baca Juga  Wagub Cok Ace: Meski Covid-19 Masuk Kurva Datar, Transmisi Lokal tetap Diwaspadai

Dalam menjaga kinerja penjualan eceran dan tingkat konsumsi masyarakat, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali senantiasa berkoordinasi erat dalam menjaga stabilitas harga komoditas agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan ekonomi Bali tetap tumbuh kuat. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Survei Konsumen April 2024: Optimisme Meningkat, Perekonomian Menguat

Published

on

By

survei konsumen bali
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Bali semakin membaik. Survei Konsumen Bank Indonesia pada April 2024 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Bali meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Provinsi Bali di bulan April 2024 yang tercatat sebesar 144,5 meningkat dibandingkan periode Maret 2024 yang tercatat 142,0 dan tetap terjaga pada area optimis (indeks > 100).

Optimisme konsumen yang meningkat disebabkan oleh adanya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri pada April 2024. Peningkatan IKK Bali pada April 2024 sejalan dengan kondisi IKK nasional yang tercatat meningkat sebesar 127,7 dibandingkan periode bulan sebelumnya sebesar 123,8. Survei Konsumen merupakan survei bulanan Bank Indonesia untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian ke depan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menyampaikan bahwa meningkatnya terjaganya optimisme keyakinan konsumen di Bali pada April 2024 ditopang oleh peningkatan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Meningkatnya IKE dipengaruhi oleh peningkatan salah satu komponen pembentuknya yaitu Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dari sebelumnya 145,0 menjadi 151,0. Sementara itu peningkatan IEK dipengaruhi oleh peningkatan seluruh komponen pembentuknya, terutama pada Ekspektasi Kegiatan Usaha dari sebelumnya 147,0 menjadi 154,5, dan Ekspektasi Lapangan Kerja dari sebelumnya 144,50 menjadi 151,0.

Selain itu, Ekspektasi Penghasilan juga meningkat dari sebelumnya 146,5 menjadi 148,5. Ekspektasi konsumen yang meningkat di masa mendatang mempengaruhi perkembangan konsumsi rumah tangga ke depan dan membuka peluang mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih kuat. ‘’Hal ini tetap perlu diiringi dengan sejumlah langkah untuk untuk menjaga daya beli Masyarakat,’’ ujar Erwin.

Baca Juga  Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan di Pemprov Bali Penuh Khidmat dan Ikuti Prokes

Untuk itu Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Bali melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali berkoordinasi erat guna menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas guna menjaga tingkat inflasi Provinsi Bali tetap pada rentang kisaran target. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Belanja Negara Berkualitas, Tingkatkan Ketahanan Fiskal

Published

on

By

belanja apbn
KONFERENSI PERS: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat konferensi APBN Kita edisi April 2024 hari ini, Jumat (26/4) di kantor Kementerian Keuangan, di Jakarta.  (Foto: kemenkeu.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Belanja negara yang berkualitas merupakan bentuk kehadiran negara melalui dukungan APBN untuk penguatan ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan fiskal.

Dalam hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2024, pemerintah pusat telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 427,6 triliun atau 17,3 persen dari target APBN. Angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan sebesar 23,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya, kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas penyelenggaraan Pemilu.

“(Selain itu) Kemudian juga ada beberapa bantuan sembako pangan. Dan kalau kita lihat realisasi subsidi juga cukup besar mempengaruhi dari sisi belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) kita,” ungkapnya pada konferensi APBN Kita edisi April 2024 hari ini, Jumat (26/4) di kantor Kementerian Keuangan, di Jakarta.

Selanjutnya, Menkeu menjelaskan bahwa hingga akhir Maret 2024, belanja K/L telah mencapai 20,4 persen dari pagu yang telah ditetapkan yaitu Rp 222,2 triliun. Dimana terjadi peningkatan signifikan pada komponen belanja pegawai sebesar 42,8 persen dibanding periode yang sama dari tahun sebelumya. Utamanya dikarenakan kenaikan gaji pegawai dan pensiunan, serta pemberian penuh 100 persen tukin pada THR.

Selain belanja pegawai, Menkeu juga menyebut terdapat kenaikan pada belanja barang hingga mencapai Rp 80,6 triliun atau 38,9 persen, disebabkan belanja operasional terkait Pemilu. Sementara, belanja modal dan bantuan sosial juga dikatakan Menkeu menunjukan kenaikan yang cukup impresif dibandingkan tahun sebelumnya.

“Untuk belanja bansos yang mencapai Rp 43,3 triliun, ada kenaikan dari tahun lalu yang base-nya rendah yaitu Rp 35,9 triliun,” sambung Menkeu.

Sementara, selain belanja K/L juga terdapat belanja non K/L yang realisasinya sudah mencapai Rp 205,4 triliun atau setara 14,9 persen dari pagu. Menkeu menyebut, pemberian subsidi dan kenaikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi belanja tersebut.

Baca Juga  Tim Gugas Covid-19 Bali Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan Tertib dan Konsisten di Pasar Ketapian Denpasar

“Debitur KUR jumlah orangnya meningkat 937,4 (ribu) dan itu cukup baik karena memang kita berharap akan lebih banyak dan lebih merata, jadi naiknya 88,6 persen,” ucapnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca