Jakarta, baliilu.com – Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Februari 2025, dengan nilai mencapai USD3,12 miliar. Surplus ini melanjutkan tren positif yang telah berlangsung selama 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, pada Rabu (19/3), mengungkapkan bahwa secara kumulatif dalam periode Januari – Februari 2025 neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar USD6,61 miliar. Angka ini mengalami kenaikan sebesar USD3,78 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Ekspor konsisten tumbuh, pada bulan Februari mencapai tingkat 9,16% (yoy). Sektor pertanian dan manufaktur tumbuh paling tinggi secara berurutan,” ungkap Menkeu dikutip dari laman kemenkeu.go.id.

Di sisi impor, Menkeu menegaskan bahwa tren positif tetap terjaga dengan fokus utama untuk mendukung kegiatan industri nasional. Menurutnya, pertumbuhan barang modal dan bahan baku menunjukkan adanya produksi dan investasi yang tetap kuat.

Menkeu juga menyoroti bahwa tren positif dalam perekonomian Indonesia tidak hanya tercermin dari neraca perdagangan, tetapi juga dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia. Pada Februari 2025, PMI Indonesia berhasil rebound ke zona ekspansif dan mencapai level tertinggi secara global setelah India, yakni di angka 53,6. Pertumbuhan manufaktur didorong oleh lonjakan permintaan baru, sehingga menstimulus aktivitas produksi dalam negeri.

Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa berbagai indikator positif ini mencerminkan kestabilan dan ketahanan ekonomi Indonesia yang tetap solid.

“Ini menjadi modal yang baik untuk terus mendorong pertumbuhan berkelanjutan,” pungkasnya.

Tren surplus perdagangan yang berkelanjutan ini menunjukkan daya saing ekonomi Indonesia yang terus meningkat, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong investasi dan ekspor nasional. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pada bulan Februari 2025, optimisme konsumen di Bali masih tetap positif. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia Provinsi Bali periode Februari 2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat pada level optimis (indeks > 100), meskipun termoderasi sebesar -4,9% (mtm) dari 144,9 menjadi 137,8.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja dalam keterangan persnya mengatakan bahwa melandainya IKK sejalan dengan adanya normalisasi konsumsi pasca-libur pada awal tahun baru dan libur panjang Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, dan Tahun Baru Imlek pada akhir bulan. ‘‘Secara nasional, IKK juga mengalami sedikit penurunan dari 127,2 pada bulan Januari 2025 menjadi 126,4,‘‘ ujar Erwin.

Erwin lanjut mengatakan bahwa Survei Konsumen merupakan survei bulanan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengetahui tingkat keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian ke depan.

Dikatakan, keyakinan konsumen di Bali tetap kuat dalam menghadapi tantangan global dan nasional. Tingkat inflasi yang terkendali pada 1,21% (yoy) di Februari 2025, masih dalam rentang target inflasi sebesar 2,5% ± 1%. Penurunan pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar -4,9% (mtm) menjadi 128,3 dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) di Bali sebesar -5,0% (mtm) menjadi 147,2. Hal tersebut sejalan dengan adanya konsumsi barang-barang kebutuhan tahan lama yang mengalami normalisasi pasca-libur panjang.

‘‘Meskipun demikian, Indeks Kegiatan Usaha Saat Ini tetap terjaga sejak periode sebelumnya sebesar 100,0. Hal tersebut menunjukkan, bahwa optimisme konsumen masih tetap terjaga terhadap prospek ekonomi,‘‘ katanya.

Erwin menegaskan bahwa berbagai upaya pemerintah telah diimplementasikan untuk menjaga konsumsi, antara lain yaitu kebijakan diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga dengan daya maksimum 2.200 VA dari 1 Januari s.d. 28 Februari 2025, serta diskon harga tiket pesawat pada periode Idulfitri 2025.

‘‘Tidak dapat dipungkiri, perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Idulfitri pada bulan Maret dan April 2025 berpotensi mendorong pertumbuhan tingkat konsumsi di Provinsi Bali,‘‘ tegasnya.

Bank Indonesia terus berupaya untuk menjaga stabilitas inflasi Bali untuk mendukung daya beli masyarakat. Inflasi yang terjaga akan memberikan efek positif terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan investasi, dan produktivitas ekonomi Bali. Pemberian stimulus dari pemerintah diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan, di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Erwin menyebutkan bahwa sinergi bersama Bank Indonesia, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, perkembangan harga gabungan kabupaten/kota perhitungan inflasi di Provinsi Bali pada Februari 2025 secara bulanan mengalami deflasi sebesar -0,57% (mtm), lebih dalam dari bulan sebelumnya yang juga mengalami deflasi -0,02% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali menurun menjadi 1,21% (yoy) dari 2,41% (yoy) pada Januari 2025. Secara umum, inflasi bulan Februari 2025 di Provinsi Bali cukup terkendali.

Meski demikian, terdapat beberapa komoditas bahan pangan yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi menjelang rangkaian HBKN, sehingga perlu untuk diwaspadai dan mendapat perhatian. Untuk itu, ke depan diperlukan penguatan pengendalian inflasi melalui Gerakan Pasar Murah (GPM) dan memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD). Upaya tersebut diperlukan untuk memitigasi kenaikan harga bahan pangan pada saat bulan Ramadhan dan rangkaian perayaan HBKN Nyepi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui siaran pers mengatakan bahwa secara spasial, seluruh Kota/Kabupaten IHK mengalami deflasi secara bulanan. Kabupaten Tabanan mengalami deflasi bulanan terdalam (-1,05%; mtm) atau inflasi tahunan 1,23% (yoy), diikuti Kabupaten Badung dengan deflasi sebesar -0,89% (mtm) atau inflasi tahunan 0,98% (yoy). Kemudian, Singaraja mengalami deflasi bulanan sebesar -0,81% (mtm) atau inflasi tahunan 0,27% (yoy). Terakhir, Kota Denpasar mengalami deflasi bulanan sebesar -0,13% (mtm) atau inflasi tahunan 1,70% (yoy).

Erwin menegaskan, deflasi yang terjadi di Provinsi Bali terutama disumbang oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Berdasarkan komoditasnya, deflasi bulan Februari 2025 terutama bersumber dari diskon tarif untuk pemakaian listrik bulan Januari 2025 dengan tipe pasca bayar, sehingga masih tercatat pada bulan berjalan.

Lebih lanjut, Erwin menyebut, terdapat penurunan harga komoditas hortikultura seperti bawang merah dan cabai rawit yang telah memasuki masa panen. Sementara itu, deflasi tertahan oleh kenaikan harga bensin, pepes, wortel, daging babi, iuran pembuangan sampah, dan bahan bakar rumah tangga. Kenaikan harga daging babi didorong oleh tingginya permintaan dari daerah luar Bali yang masih terjangkit virus ternak babi, dan kenaikan harga bensin didorong oleh kenaikan harga Pertamax.

Ke depan, katanya, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti peningkatan permintaan barang dan jasa pada rangkaian HBKN yang terjadi secara berurutan antara lain bulan Ramadhan, Hari Raya Nyepi, dan Idul Fitri, serta kenaikan permintaan canang sari menjelang rangkaian perayaan Nyepi.

Lebih lanjut, terdapat risiko kenaikan harga daging dan telur ayam ras di tengah tren peningkatan harga global jagung sebagai bahan baku pakan ternak sejak Juli 2024, yang disertai peningkatan permintaan pada periode HBKN. Kemudian, harga emas perhiasan dan minyak goreng juga berpotensi meningkat seiring dengan kenaikan harga emas global dan Crude Palm Oil (CPO).

Untuk memitigasi risiko inflasi ke depan, sejalan dengan hasil rapat High Level Meeting (HLM) TPID se-Provinsi Bali pada 17 Februari 2025, KPw BI Provinsi Bali mengajak seluruh TPID untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga dan mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian. ‘’Produktivitas dapat ditingkatkan melalui penguatan implementasi regulasi perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan mitigasi alih fungsi lahan, penguatan pengairan, implementasi benih unggul, serta perluasan hilirisasi,’’ ujar Erwin.

Selanjutnya, produktivitas pertanian juga perlu didorong dengan peningkatan efisiensi rantai pasok melalui penciptaan ekosistem ketahanan pangan yang melibatkan bumdes, perumda pangan, dan koperasi, serta kerja sama hulu-hilir antara petani, penggilingan, perumda pangan, dan horeka (hotel, restoran, dan kafe) yang disertai dengan penguatan implementasi regulasi optimalisasi penggunaan produk lokal oleh horeka di daerah.

KPw BI Provinsi Bali juga terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama seluruh kabupaten/kota di Bali untuk mengimplementasikan strategi 4K pengendalian inflasi, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Pengendalian harga juga memerlukan dukungan masyarakat melalui penerapan perilaku belanja bijak menjelang rangkaian HBKN, sehingga tidak terjadi kelangkaan yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan harga bahan pokok. Melalui penguatan implementasi kebijakan 4K dan partisipasi aktif masyarakat, Bank Indonesia meyakini inflasi Provinsi Bali pada tahun 2025 akan tetap terjaga dalam kisaran target inflasi nasional 2,5%±1%. (gs/bi)