Denpasar, baliilu.com
– Di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini belum mereda, Ketua Dekranasda
Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster terus berupaya memotivasi agar perajin
di Bali tidak mati suri.
Bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Bali, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Bali melakukan berbagai
upaya motivasi, mulai dari pendampingan agar perajin tidak putus asa dan
kehilangan semangat, pembinaan dalam menciptakan motivasi baru sekaligus ikut
berlomba mengambil-alih peluang yang ada, terutama penyediaan masker saat
pandemi yang memang sedang dibutuhkan semua orang.
Ny. Putri Koster mengungkapkan hal itu saat didaulat sebagai
narasumber, mengangkat tema “Memberdayakan Perajin di Masa Pandemi
Covid-19”, di salah satu stasiun TV di Denpasar, Kamis (4/6-2020).
Sinergitas yang dibangun, dimana tugas Dekranasda kepada
pelaku UMKM saat pandemi ini dipadukan dengan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Bali, terus mengawal perajin Bali mulai dari sebelum
industri dikerjakan, setelah produk jadi hingga pada pemasaran yang disalurkan
kemana saja.
Dengan memastikan pengantaran produk, hasil produk kesenian
dan hasil perajin seniman akan dipamerkan melalui fashion show dengan melibatkan para pemilik karya dan modelnya. Dengan
maksud, memperkenalkan produk kesenian dan inovasi terbaru yang nantinya akan
disampaikan kepada konsumen.
Agar lebih leluasa memperkenalkan produk lokal, ungkap Ny. Putri
Koster, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Bali yang tahun lalu sempat masuk ke
dalam lima (5) besar Pembina Teladan Dekranas Award 2019 memilih aktif
melaksanakan pameran produk kerajinan di daerah Bali dan mengundang buyer untuk
datang langsung dan mengenal serta melihat langsung produksi lokal dari perajin
yang ada.
Dekranasda Provinsi Bali, kata Ny. Putri Koster memiliki
banyak jenis produksi mulai dari aksesoris, lukisan, hingga kerajinan home made, dengan konsep mengalir dari
kita untuk kita, maka pada waktu ke depan Bali diharapkan menggunakan pruduksi
daerahnya sendiri. Selain itu di saat
pandemi ini diharapkan menjadi momentum lebih mengenal warisan budaya leluhur.
Ketua Dekranasda Bali ini memiliki keinginan gebrakan untuk
kembali mengamankan dan melestarikan produk lokal kita, khususnya dengan
mengutamakan bahan yang bagus dengan hasil yang berkualitas tinggi. Sehingga,
mampu mengangkat harga di tengah persaingan global. Keinginan ini menjadi hal
utama yang akan dilakukan Ny. Putri Suastini Koster selaku Ketua Dekranasda
Bali.
“Jika berbicara kualitas maka perajin ditekankan untuk
mengingat penggunaan bahan dan sasaran pemasaran ke depan, sehingga kualitas
mampu menentukan harga jual,” ungkap Ny. Putri Koster.
Tidak jauh berbeda, Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Bali I Wayan Jarta menambahkan di tengah pandemi Covid-19
yang mematikan hampir seluruh sektor perekonomian, pihaknya bekerjasama dengan
Dewan Kerajinan Nasional Darah Bali berupaya me-manage bangkitnya perajin bukan hanya dari satu sektor saja, tetapi
dari empat lini baik itu pariwisata, koperasi, pertanian dan juga IKM. Sehingga
pembangunan industri di Bali ini terus melaju dan berkembang yang tidak lupa
harus disesuaikan dengan pelestarian budaya dengan menghasilkan produk yang
berkualitas.
Selain itu kebutuhan pasar juga harus menjadi hal penting
untuk diketahui sebelum memproduksi barang kerajinan dengan maksud dapat
disesuaikan dengan produksi perajin. Hal ini ditujukan agar pendampingan yang
maksimal dapat berjalan beriringan, karena saat ini di Bali hanya memiliki
industri kecil (home industri) sehingga untuk selanjutnya keikutsertaan dinas
dalam memfasilitasi pemasaran di lapangan sangat penting.
Peran Disperindag salah satunya memfasilitasi pemenuhan bahan baku produksi selain pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pembinaan dan pendampingan, dengan tujuan dapat menghasilkan produksi yang menembus ekspor luar negeri dengan ijin dan hak paten. Dari segi permodalan juga dibantu untuk membuat pembukuan yang baik dengan membuat pengelolaan keuangan yang transparan dan kredibel.
Untuk saat ini anggaran Dekranasda digunakan pemenuhan
kebutuhan pokok bagi warga yang kurang mampu termasuk pemenuhan masker dengan
cara memberdayakan perajin yang ada di Bali, namun tetap memperhatikan protokol
kesehatan (jenis kain, ketebalan masker dan kelayakan guna bagi warga).
Ketua Dekranasda ingin menampilkan agar masyarakat Bali
mengutamakan penggunaan produk lokal, dengan cara melakukan pemenuhan kebutuhan
konsumen lokal asal produksi daerah. “Contohnya penggunaan kain songket
oleh warga di wilayah tertentu, dengan bahan benang hasil pemintalan lokal
mengutamakan kualitas dan warna yang cerah sehingga warga dan daerah tersebut
memiliki identitas tersendiri dan lain dari daerah yang lainnya,” imbuh
Ny. Putri Koster.
Untuk saat ini sedang digalakkan pengerjaan masker, hand
sanitizer dan alat pelindung diri (APD) dengan maksud ke depan pemenuhan
kebutuhan di bali dapat dilakukan dengan maksimal.
Di akhir acara Ny. Putri Suastini Koster menambahkan bagi
yang berada di ranah interpreneur maka setiap orang harus berdikari dan
berinovasi, dalam kondisi apa pun jika kita punya kemauan maka akan mampu
menjadi seseorang yang kreatif dengan menciptakan karya baru yang berguna bagi
orang banyak, contohnya masker yang dimodifikasi dengan berbagai model dan
warna, sehingga menjadi fashionable
dan menunjang harga, mengingat ke depan masker akan menjadi kebutuhan wajib
pakai saat di luar rumah.
“Kita bangkitkan optimisme sehingga mampu berkarya dan
berdiri sendiri, karena melalui kemauan yang keras baik saat pandemi ataupun
pasca-pandemi akan dapat mewujudkan skema yang pemerintah sedang rancang, namun
masyarakat diharapkan tetap aman dan produktif,” tutupnya. (*/gs)
Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, perkembangan harga Provinsi Bali pada September 2024 secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang juga mengalami inflasi sebesar 0,10% (mtm).
Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali meningkat dari 2,32% (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi 2,67% (yoy), didorong peningkatan permintaan pada Hari Raya Galungan. Capaian inflasi Provinsi Bali tersebut berada di atas Nasional yang mengalami deflasi bulanan -0,12% (mtm) dan inflasi tahunan 1,84% (yoy). Oleh karenanya, langkah-langkah pengendalian inflasi perlu terus diperkuat melalui kolaborasi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat Provinsi Bali maupun kota/kabupaten.
Secara spasial, peningkatan inflasi bulanan terjadi di Kota Singaraja dan Kab. Badung, sementara Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan mencatat penurunan inflasi bulanan. Kota Singaraja mengalami inflasi sebesar 0,25% (mtm) atau 1,78% (yoy). Sementara itu, Kabupaten Badung mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm) atau 2,53% (yoy). Lebih lanjut, Kota Denpasar mengalami inflasi sebesar 0,06% (mtm) atau 2,99% (yoy). Adapun Kabupaten Tabanan mengalami inflasi sebesar 0,26% (mtm) atau 2,98% (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 2 Oktober 2024 mengungkapkan bahwa kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang utama inflasi bulanan September 2024. Berdasarkan komoditasnya, inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga canang sari, daging babi, pisang, bawang merah, dan sigaret kretek mesin (SKM). Kenaikan harga canang sari, daging babi, dan pisang didorong meningkatnya permintaan untuk Hari Raya Galungan. Sementara, kenaikan bawang merah sejalan dengan menurunnya panen di Bali maupun NTB. Lebih lanjut, kenaikan harga SKM dilakukan oleh produsen secara bertahap setiap bulan pasca-kenaikan cukai rokok di awal tahun 2024.
Pada Oktober 2024, sebut Erwin Soeriadimadja, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti potensi kenaikan harga menjelang Hari Raya Kuningan, berlanjutnya kenaikan harga daging babi akibat masih tingginya permintaan dari luar Bali, berlanjutnya tren kenaikan harga emas dunia, dan potensi berlanjutnya kenaikan harga bawang merah seiring dengan berakhirnya masa panen raya.
‘‘Meski demikian, beberapa faktor diprakirakan dapat mendukung terkendalinya inflasi, yakni penurunan harga cabai seiring dengan berlanjutnya masa panen, penurunan kembali harga BBM non-subsidi, dimulainya panen gadu komoditas padi, dan beroperasinya (Rice Milling Unit) RMU Modern di Badung pasca-diresmikan pada Agustus 2024,‘‘ ujar Erwin Soeriadimadja.
Untuk merespons potensi risiko inflasi ke depan, KPw BI Provinsi Bali terus mengajak seluruh Kabupaten/Kota di Bali untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi secara konsisten, serta memperkuat inovasi dan sinergitas. Konsistensi seluruh TPID di Bali dalam pengendalian inflasi diwujudkan melalui kebijakan 4K, antara lain operasi pasar murah dan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (Genta Paten) di lahan milik Pemerintah Provinsi.
Langkah lain yang dilakukan termasuk penguatan pemantauan ketersediaan stok, perluasan distribusi cadangan pangan pemerintah melalui mitra distributor, toko pangan kita, dan pengecer, optimalisasi bantuan transportasi untuk mendorong kelancaran distribusi pangan, peningkatan sarana dan prasarana produksi pangan, serta penyebarluasan informasi pelaksanaan operasi pasar murah kepada masyarakat diiringi imbauan belanja bijak. ‘‘Melalui langkah-langkah tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi Provinsi Bali pada tahun 2024 akan tetap terjaga dalam kisaran target inflasi nasional 2,5%±1%,‘‘ pungkas Erwin Soeriadimadja. (gs/bi)
Suasana pelayanan pembayaran pajak di Kantor Bapenda Kota Denpasar. (Foto: Hms Dps)
Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah terus mengoptimaliasasi penerimaan pajak daerah. Hingga Triwulan III Tahun 2024 atau Bulan September, Penerimaan Pajak Daerah Kota Denpasar mencapai Rp. 1.021.016.818.431,22. Jumlah tersebut setara dengan 92,82 Persen dari target yang telah ditetapkan yakni Rp. 1,1 triliun. Capaian tersebut tak lepas dari beragam inovasi dan terbosan berkelanjutan yang digencarkan Bapenda Kota Denpasar.
Kepala Bapenda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya didampingi Sekretaris Bapenda, I Dewa Gede Rai saat dijumpai di Denpasar pada Senin (23/9) menjelaskan, saat ini realisasi penerimaan pajak daerah pada Triwulan III Tahun 2024 telah mencapai Rp. 1.021.016.818.431,22 atau 92,82 persen. Dimana, pada APBD Perubahan Tahun 2024, penerimaan pajak daerah telah ditingkatkan dengan target sebesar Rp. 1,1 triliun.
Dimana, jumlah penerimaan pada Triwulan III tersebut terdiri atas Pajak Hotel sebesar Rp. 182.195.504.186,30. Pajak Restoran sebesar Rp. 252.416.078.517,00. Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp. 33.303.637.851,42. Pajak Reklame sebesar Rp. 2.543.193.903,50. Pajak PBJT Tenaga Listrik sebesar Rp. 168.924.246.892,00. Pajak Air Tanah sebesar Rp. 6.927.063.782,00. Pajak PBB-P2 sebesar Rp. 108.578.434.297,00. Pajak BPHTB sebesar Rp. 260.871.130.908,00. dan Pajak Jasa Parkir sebesar Rp. 5.257528.094,00.
Lebih lanjut pihaknya mengaku optimis mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini dilaksanakan dengan beragam inovasi dan terobosan. Beberapa terbosan yang dilaksanakan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah yakni melalui Inovasi Pajak Digital (Pagi) Denpasar, Inovasi Unggulan Renon Digital Area (Reditia). Untuk wilayah Sanur juga telah diluncurkan inovasi Melodi (melayani obyek digital) Sanur.
Selanjutnya, pengembangan klasterisasi pelayanan pajak daerah ini akan menyasar kawasan ekonomi di jalan Teuku Umar Timur, Teuku Barat dan jalan Gatot Subroto. Selain ini kata Eddy Mulya untuk optimalisasi pajak daerah juga ditetapkan dengan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak dan penghapusan sanksi denda administrasi, jemput bola pelayanan pembayaran pajak daerah ke desa/kelurahan untuk PBB-P2 serta Pendataan Potensi Objek Pajak Baru dengan melibatkan kepada desa lurah.
“Tentunya dengan beragam inovasi ini kami optimis penerimaan dari sektor pajak daerah di Kota Denpasar terus meningkat, dan kami mengajak serta mengimbau kepada wajib pajak agar membayar pajak tepat waktu guna mendukung pembangunan dalam mewujudkan kemajuan di Kota Denpasar, dengan tag line ‘Fiskal Kuat, Denpasar Maju’,” ujarnya. (eka/bi)
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja. (Foto: gs)
Denpasar, baliilu.com – Survei Konsumen Bank Indonesia pada Agustus 2024 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Bali meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Provinsi Bali di bulan Agustus 2024 yang tercatat sebesar 139,8, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 138,6 dan tetap terjaga pada area optimis (indeks > 100).
Optimisme konsumen yang meningkat ini sejalan dengan tingkat inflasi yang terkendali dan peningkatan kunjungan wisatawan pada peak season pariwisata di Bali. Sementara itu, sejalan dengan IKK Bali, IKK nasional tercatat sebesar 124,4, meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 123,4.
Survei Konsumen merupakan survei bulanan Bank Indonesia untuk mengetahui tingkat keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian ke depan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa meningkatnya Keyakinan Konsumen di Bali pada Agustus 2024 ditopang oleh capaian Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Meningkatnya IKE dipengaruhi oleh seluruh komponen pembentuknya, terutama pada Indeks Penghasilan Saat Ini dibandingkan 6 bulan lalu yang tumbuh 4,1% dari 133,5 menjadi 139,0 dan Indeks Konsumsi Barang Kebutuhan Tahan Lama Saat Ini dibandingkan 6 bulan lalu tumbuh 3,02% dari 116,0 menjadi sebesar 119,5.
Di sisi lain, keyakinan konsumen tertahan IEK yang melambat dari 146,3 menjadi 145,5 atau turun -0,6% (mtm). Hal ini disebabkan oleh komponen pembentuk IEK yakni Indeks Ekspektasi Penghasilan 6 bulan mendatang yang tercatat menurun -3,1% (mtm) menjadi sebesar 142,5. Di sisi lain, penurunan IEK tertahan oleh kenaikan Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja 6 bulan mendatang yang tumbuh 1,1% (mtm) menjadi sebesar 143,0 dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha 6 bulan mendatang yang tumbuh 0,3% (mtm) menjadi sebesar 151,0. Meskipun demikian, capaian tersebut secara umum masih berada pada zona optimis. Ekspektasi konsumen yang tetap terjaga di masa mendatang mempengaruhi perkembangan konsumsi rumah tangga ke depan, perkembangan investasi, meningkatnya produktivitas dan daya saing serta membuka peluang mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang tetap kuat. Hal ini tetap perlu diiringi dengan sejumlah langkah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Untuk itu, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Bali melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali senantiasa berkoordinasi erat guna mengawal stabilitas pasokan dan harga komoditas guna menjaga tingkat inflasi Provinsi Bali tetap pada rentang kisaran target 2,5%±1%. (gs/bi)