Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan Program Quick Win Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Hari Ulang Tahun, bertempat di ruang kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng, Kamis (23/1).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng, Ni Made Rousmini dalam arahannya menyampaikan, program PKG merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Pusat dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Program ini dirancang sebagai wujud implementasi visi dan misi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“PKG merupakan program yang cakupannya sangat besar karena menyasar seluruh penduduk Indonesia. Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat, serta perlu persiapan yang matang untuk memastikan keberhasilannya,” ucapnya.

PKG rencananya akan diluncurkan secara bertahap, pada Februari 2025 untuk PKG bagi masyarakat yang berulang tahun dan bulan Juli 2025 untuk PKG Sekolah yang mencakup berbagai jenis skrining kesehatan. Kegiatan PKG ini dilaksanakan diantaranya : saat kunjungan ke puskesmas, masyarakat yang berulang tahun, serta saat mulai masuk sekolah atau pemeriksaan berkala di sekolah.

“Sasaran program ini dibagi berdasarkan kelompok usia, yakni bayi untuk mendeteksi penyakit bawaan lahir, anak usia sekolah dan remaja untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang sering muncul pada usia tersebut, serta dewasa dan lansia untuk mendeteksi dini kanker dan memantau kesehatan secara umum,” tegas Rousmini.

Dalam distribusi sasaran PKG, dilakukan dengan sasaran yaitu peserta JKN di puskesmas serta ditambah jumlah penduduk peserta JKN yang aktif dan jumlah penduduk bukan peserta JKN serta penduduk luar wilayah yang berdomisili di Kabupaten.

Dalam rakor ini juga dihadiri beberapa instansi terkait diantaranya Bappeda, Dinas Kesehatan, Kominfosanti, Disdukcapil, PMD dan Disdikpora. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Menghadapi ancaman peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di awal tahun 2025, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buleleng terus mengintensifkan langkah-langkah pencegahan, terutama melalui program penguatan Juru Pemantau Jentik (Jumantik). Langkah ini diharapkan dapat menekan perkembangan nyamuk Aedes Aegypti, penyebab utama penyakit DBD yang kembali menunjukkan peningkatan kasus.

Nyoman Budiastawan, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng saat dikonfirmasi, Jumat (17/1) mengungkapkan bahwa berdasarkan data epidemiologi, puncak kasus DBD tahun 2024 terjadi pada bulan April sebanyak 348 kasus. Namun, sejak November 2024, jumlah kasus kembali meningkat, dengan 111 kasus pada November, 171 kasus pada Desember, dan mencapai 120 kasus pada Januari 2025. “Angka ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk mencegah terjadinya lebih besar, khususnya saat musim penghujan,” katanya.

Untuk menanggulangi penyebaran DBD, Dinas Kesehatan mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui program “Satu Rumah Satu Jumantik”. Program ini mengajak setiap rumah tangga menunjuk satu anggota, idealnya ibu rumah tangga, sebagai pemantau jentik di lingkungan masing-masing. “Ibu rumah tangga sangat strategis karena mereka sering membersihkan rumah dan paling mengetahui kondisi lingkungan sekitar,” jelas Nyoman Budiastawan.

Selain itu, beberapa langkah lain juga telah diambil pemerintah, diantaranya edukasi 3M Plus, surat edaran ke desa untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara menyeluruh dan fogging terarah yakni pengasapan dilakukan secara teleskopik berdasarkan hasil survei lapangan untuk memastikan efektivitas pengendalian nyamuk.

Dinkes Buleleng juga menggandeng Puskesmas sebagai ujung tombak edukasi dan sosialisasi kesehatan, termasuk mengoptimalkan peran Posyandu di tingkat desa. “Melalui sinergi ini, kami berharap masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pencegahan dan ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan,” tambahnya.

Meski peningkatan kasus saat ini masih terkendali, Dinkes berharap kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) semakin meningkat. “Astungkara, dengan berakhirnya musim penghujan, angka kasus DBD dapat ditekan. Namun, kewaspadaan tetap harus dijaga agar tidak terjadi ledakan kasus baru,” tutup Nyoman Budiastawa.

Sementara itu, Gede Wahyu, pengelola program DBD Dinas Kesehatan Buleleng, menjelaskan teknis penanganan kasus pendarahan demam diawali dengan laporan kasus dari rumah sakit yang mengkonfirmasi adanya demam tinggi. Kasus ini kemudian diteruskan ke puskesmas untuk penyelidikan epidemiologi guna memastikan keberadaan jentik nyamuk dan potensi penyebaran penyakit.

Dari hasil penyelidikan, jika ditemukan jentik nyamuk dan adanya tiga orang dengan gejala panas dalam satu minggu terakhir, wilayah tersebut dipastikan memiliki risiko tinggi penyebaran DBD. Fokus penanganannya dilakukan dengan mengimbau masyarakat melaksanakan PSN.

“Fogging adalah langkah terakhir jika kondisi sudah tidak terkendali. Namun fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, sementara jentik yang tidak diberantas dapat menetaskan kembali dan melahirkan ratusan nyamuk baru dalam satu minggu,” jelas Wahyu.

Ia juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam PSN, terutama di beberapa desa yang saat ini masih memiliki kasus yang cukup tinggi meskipun telah dilakukan upaya massal. Semua pihak, mulai dari karang taruna hingga ibu rumah tangga, diharapkan aktif dalam kegiatan PSN.

Gebrakan seperti aksi massal di masjid, sekolah, dan desa-desa lainnya dinilai efektif dalam menekan penyebaran kasus. Namun, Dinas Kesehatan masih melacak sumber penyebaran utama, termasuk kebun bambu yang menjadi tempat penampungan udara di musim hujan. “Melalui kolaborasi masyarakat dan pemerintah, diharapkan kasus DBD di Buleleng dapat terus dikendalikan,” harapnya. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Direktur RSUD Buleleng, dr. Arya Nugraha, menyoroti pentingnya literasi masyarakat mengenai konsep gawat darurat dalam pelayanan kesehatan. Kesalahpahaman terkait kondisi darurat yang sering terjadi di masyarakat menyebabkan pasien mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD) tanpa memenuhi kriteria JKN, sehingga klaim BPJS mereka kerap ditolak. Hal ini, menurutnya, dapat memicu ketidakpuasan pasien dan menimbulkan konflik.

“Pemahaman masyarakat tentang prosedur JKN masih harus ditingkatkan. Edukasi masif dan berkelanjutan sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui kapan harus ke IGD atau fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Jika edukasi berjalan efektif, kunjungan ke IGD akan lebih sesuai, dan konflik dapat diminimalkan,” ungkap dr. Arya saat menjadi narasumber Podcast Bincang Komunikasi bersama Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Singaraja, I Putu Erika Apriana Putra, Rabu (15/1) di Gedung Buleleng Command Center Dinas Kominfosanti Buleleng.

dr. Arya mengapresiasi peran BPJS dalam mendukung edukasi masyarakat, salah satunya melalui evaluasi berkala pola kunjungan pasien. “Turunnya angka kunjungan pasien yang salah persepsi bisa menjadi indikator keberhasilan edukasi kita,” tambahnya.

Dijelaskan, dalam kolaborasi tripartit JKN—RSUD sebagai penyedia layanan, BPJS sebagai penjamin, dan masyarakat sebagai pengguna—RSUD Buleleng memastikan pelayanan yang setara bagi seluruh pasien, baik peserta BPJS maupun non-BPJS. Pelayanan ini didukung oleh transparansi, teknologi antrean online, dan sistem pengawasan ketat dari BPJS untuk mencegah diskriminasi.

“Semua proses berjalan sesuai aturan dengan standar yang diawasi BPJS. RSUD Buleleng juga memastikan bahwa SDM, sarana, dan prasarana kami memenuhi standar yang ditetapkan demi keselamatan pasien,” ujar dr. Arya dikutip dari laman bulelengkab.go.id.

Selain itu, dr. Arya menekankan pentingnya pemanfaatan obat generik untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan. “Obat generik memiliki efikasi yang sama dengan obat bermerek dan telah terjamin oleh BPOM. Ini penting untuk mendukung keberlanjutan JKN,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Singaraja, I Putu Erika Apriana Putra mengatakan bahwa sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, BPJS berkomitmen penuh dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Program ini bertujuan memastikan seluruh masyarakat Indonesia terjamin aksesnya terhadap layanan kesehatan, baik untuk pengobatan (kuratif) maupun pencegahan (promotif dan preventif),” jelasnya.

Menurutnya, BPJS terus berbenah untuk meningkatkan mutu layanan. Salah satu langkah penting adalah penambahan fasilitas kesehatan di Kabupaten Buleleng, yang kini memiliki 11 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan. Selain itu, pengelolaan antrian manual mulai digantikan oleh sistem antrian online, termasuk fitur pengenalan wajah (face recognition) melalui aplikasi Mobile JKN, sehingga peserta dapat mengakses layanan dengan lebih cepat dan efisien.

“Sebagai pelopor sistem jaminan kesehatan yang komprehensif, BPJS juga memastikan standar obat yang digunakan mengikuti formularium nasional yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Hal ini bertujuan memberikan kualitas obat terbaik tanpa membedakan merek, baik generik maupun paten,” terangnya.

Selain fokus pada layanan kesehatan, BPJS Kesehatan juga menjamin tidak ada diskriminasi terhadap pasien, baik peserta JKN maupun non-JKN, sehingga semua mendapatkan perlakuan yang adil di fasilitas kesehatan. Dalam layanan kegawatdaruratan, BPJS bekerja sama dengan rumah sakit memastikan pasien kritis ditangani dengan prioritas sesuai sistem triase.

BPJS Kesehatan tidak hanya menjadi solusi finansial, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. “Dengan langkah-langkah inovatif dan pendekatan yang berpusat pada pasien, BPJS Kesehatan terus memperkuat perannya dalam mendukung kesehatan nasional,” tutupnya. (gs/bi)