Saturday, 7 December 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

ITB STIKOM Bali Satu-satunya PTS Bidang IT di Bali – Nusra Dapat Insentif Capaian IKU

BALIILU Tayang

:

STIKOM Bali
Para tokoh di balik sukses ITB STIKOM Bali. Dari kiri: Ny. Dr. N.L Swasti Wijaya Bandem, Rektor Dr. Dadang Hermawan, Pembina Yayasan Prof. Dr. I Made Bandem, MA., Ketua Yayasan Drs. Ida Bagus Dharmadiaksa, M.Si., Ak., dan Sekretaris Yayasan Lilis Yuningsih, S.H., MM.Kom. (Foto: dok)

Denpasar, baliilu.com – Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) STIKOM Bali menjadi satu-satunya PTS Bidang IT di Bali dan Nusa Tenggara yang mendapat dana insentif dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi karena berhasil mencapai 8 Indikator Kinerja Utama (IKU). Atas prestasi itu, ITB STIKOM Bali berhak mendapatkan dana insentif sebesar Rp 300 juta.

“Tapi intinya, insentif ini bukan tujuan kami, kami hanya bekerja sesuai aturan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberi manfaat kepada masyarakat luas. Kalaupun ada insentif, ya kami anggap sebagai bonus, bahwa apa yang kami laksanakan selama ini mendapat pengakuan dari pemerintah,” kata Rektor ITB STIKOM Bali, Dadang Hermawan, merendah, Sabtu (2/11/2024).

Dr. Dadang Hermawan yang sedang menghadiri acara penyerahan dana insentif tersebut di Jakarta, per telepon selularnya menjelaskan, prestasi yang diraih ini adalah bukti kepercayaan masyarakat kepada ITB STIKOM Bali dan kerja keras seluruh civitas akademika yang terjalin baik selama ini. Dadang Hermawan menyebut, kriteria utama dari IKU adalah lulusan perguruan tinggi haruslah mendapat pekerjaan yang layak.

“Alumni kami tidak ada yang menganggur, mereka pasti kerja sesuai bidang ilmunya atau membuka lapangan kerja sendiri. Kalaupun mereka baru diwisuda, mereka hanya butuh masa tunggu 3 bulan untuk memasuki dunia kerja,” kata Dadang Hermawan.

Selain dibekali ilmu dan pengetahuan teknologi informasi terkini, lulusan ITB STIKOM Bali juga dibekali dengan kemampuan soft skill sehingga mereka mempunyai nilai jual dan mudah beradaptasi di masyarakat.

Lebih jauh Dadang Hermawan memaparkan, IKU Perguruan Tinggi adalah implementasi dari Merdeka Belajar yang digulirkan oleh Mendikbudristek sebelumnya, Nadien Makarim, sebagai performansi perguruan tinggi untuk menentukan klasifikasi perguruan tinggi serta dukungan sumberdaya dan anggaran yang akan difasilitasi oleh pemerintah.
“IKU juga menjadi sistem pengukuran kinerja guna mengevaluasi performa perguruan tinggi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perguruan tinggi, serta memastikan bahwa tujuan pendidikan nasional tercapai,” kata Dadang Hermawan.

Baca Juga  1.534 Maba Geruduk ITB STIKOM Bali

Adapun ke-8 IKU tersebut adalah lulusan mendapat pekerjaan yang layak, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat, program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan terakhir adalah program studi berstandar internasional.

Kalau ditelisik lebih mendalam, apa yang ada dalam IKU adalah cerminan dari visi ITB STIKOM sejak berdiri pada 10 Agustus 2002 dan sudah dijalankan selama ini dengan baik, yakni menjadi perguruan tinggi unggulan dan berkualitas Internasional di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

“Untuk mencapai visi itu tertuang dalam misi kami. Diantaranya, melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan berkualitas; berperan secara aktif dalam pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar, regional dan nasional terkait dengan pengembangan dan aplikasi bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; menjalin kerja sama dengan berbagai kalangan baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas ITB STIKOM Bali,” pungkas Dadang Hermawan.

Pembina Yayasan Widya Dharma Shanti, yang menaungi ITB STIKOM Bali, Prof. Dr. I Made Bandem, MA dihubungi terpisah, mengatakan sangat bangga dan mengapresiasi atas capaian ini.

“Kami di yayasan tentu sangat bangga dan mengapresiasi kinerja yang diraih ITB STIKOM Bali selama ini. Dan capaian terakhir ini menjadi lebih istimewa karena 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi itu sudah yang menjadi komitmen kami ketika mendirikan ITB STIKOM Bali, yang secara operasional sepenuhnya kami percayakan kepada pak rektor (Dadang Hermawan-red). Karena beliau memang bertangan dingin, kami di belakang layar memberi arahan dan dukungan,” kata Prof. Made Bandem.

Baca Juga  Program Magister Komputer Prodi S2 Sistem Informasi ITB STIKOM Bali Gelar Seminar ‘’Guest Lecture Series at The Post Graduate Program’’ Bersama Dr. rer. nat. Florian Gondesen

Menurutnya, keunggulan ITB STIKOM Bali karena menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang mengolaborasikan kecanggihan teknologi informasi dengan seni dan budaya, sehingga sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam mendukung pelestarian seni dan budaya.

“Banyak sekali aplikasi ciptaan mahasiswa dan dosen kami tentang seni budaya. Karena ilmu IT memang bisa masuk ke semua sektor kehidupan manusia, termasuk seni dan budaya. Dan yang membanggakan lagi, tidak ada alumni kami yang menganggur, mereka pasti kerja sesuai bidangnya,” tutup Prof. Made Bandem, yang juga mantan Rektor ISI Denpasar dan ISI Yogyakarta ini. (eka/bi)

dprd bali
Advertisements
hut mangupura
Advertisements
galungan
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
iklan

NEWS

Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Ekonomi Nasional Bahas Sejumlah Isu Strategis Ekonomi

Published

on

By

Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto menerima Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 5 Desember 2024. (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 5 Desember 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis ekonomi, mulai dari daya beli masyarakat hingga langkah konkret untuk memperkuat daya saing investasi dan meningkatkan efisiensi belanja negara.

Muhammad Chatib Basri, Anggota Dewan Ekonomi Nasional, menyoroti isu daya beli masyarakat kelas menengah yang menjadi perhatian utama. Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya keseimbangan kebijakan terkait upah minimum provinsi (UMP).

“Karena ini berkaitan juga dengan daya beli di satu sisi tetapi juga competitiveness dari industri di sisi lain,” ungkapnya, dikutip dari laman presidenri.go.id.

Sementara itu, Mari Elka Pangestu yang merupakan Wakil Ketua DEN menjelaskan bahwa diskusi juga mencakup langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah. Mari juga menekankan pentingnya menarik investasi berkualitas yang dapat memperkuat sektor manufaktur nasional.

“Kita ingin menarik jenis investasi yang juga akan membawa istilahnya supply chain-nya ya jadi pendalaman dari sektor manufaktur dan masalah struktural di dalam sektor manufaktur itu juga yang perlu kita atasi,” ucap Mari.

Lebih lanjut, Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua DEN, turut menambahkan bahwa ada sejumlah langkah konkret yang segera dilaksanakan, termasuk peluncuran e-katalog versi 6 yang direncanakan bulan depan. Menurut Luhut, katalog tersebut akan mencakup 95 persen belanja APBN yang diharapkan dapat mengurangi inefisiensi yang telah mencapai angka signifikan.

Luhut pun optimis bahwa melalui digitalisasi pemerintahan, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen secara bertahap dalam lima tahun ke depan dapat tercapai.

“Jadi kombinasi-kombinasi tadi dengan digitalisasi semua data yang ada di pemerintahan dan kementerian dan institusi pemerintahan itu akan segera dilakukan, kemudian ujungnya nanti kepada government technology,” tutur Luhut.

Baca Juga  Roadshow Kampus Bali Digifest di ITB STIKOM Bali

Pertemuan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui sinergi antara pemerintah dan Dewan Ekonomi Nasional. Kombinasi langkah strategis dan konkret diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. (gs/bi)

dprd bali
Advertisements
hut mangupura
Advertisements
galungan
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Terima Delegasi Japan-Indonesia Association di Istana Merdeka

Published

on

By

Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 5 Desember 2024. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 5 Desember 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai inisiatif kerja sama, termasuk investasi, irigasi, pengelolaan lahan, hingga proyek energi strategis.

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa diskusi berjalan produktif. Bahkan, Presiden Prabowo mengapresiasi kontribusi jangka panjang perusahaan Jepang di Indonesia.

“Bapak Presiden pertama-tama tentunya mengapresiasi perusahaan-perusahaan besar Jepang yang sudah cukup lama, cukup panjang di Indonesia. Mereka tadi juga meng-update beberapa investasi yang sedang dan rencana yang akan mereka lakukan,” ujar Rosan kepada awak media di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari laman presidenri.go.id.

Rosan juga menjelaskan bahwa salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut adalah kelanjutan proyek Blok Masela, yang telah direncanakan sejak tahun 2000. JAPINDA menyampaikan harapan agar proyek tersebut dapat mulai berjalan tahun depan dan diharapkan selesai beberapa tahun ke depan.

“Karena itu juga akan menjadi dampak yang sangat besar buat Indonesia,” ungkapnya.

Presiden Prabowo juga mendorong keterlibatan perusahaan Jepang dalam proyek Great Giant Sea Wall, sebuah inisiatif besar untuk melindungi Jakarta dari banjir dengan panjang hingga 600 kilometer. “Itu juga diharapkan partisipasi dari perusahaan-perusahaan Jepang ini karena mereka juga perusahaan construction-nya juga kita harapkan bisa berpartisipasi,” ucap Rosan.

Selain sektor ekonomi, diskusi juga mencakup pendidikan dan kesehatan. Presiden Prabowo mengusulkan pendirian sekolah dan universitas Jepang di Indonesia sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia.

“Bapak Presiden juga tadi mengundang untuk dibukanya sekolah-sekolah Jepang, universitas Jepang di Indonesia karena kita juga sudah membuka ada beberapa universitas yang kita ketahui bersama akan membuka kampusnya tahun depan di Indonesia baik itu dari Amerika dan juga dari Inggris. Sehingga diharapkan juga dari Jepang bisa ikut berpartisipasi dan responsnya juga positif,” tutur Rosan.

Baca Juga  ITB STIKOM Bali Buka Penerimaan Mahasiswa Baru TA 2024/2025

Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (gs/bi)

dprd bali
Advertisements
hut mangupura
Advertisements
galungan
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Terima Perwakilan DPR RI Bahas Rencana Kenaikan Tarif PPN 12 Persen

Published

on

By

Presiden Prabowo
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyampaikan keterangannya kepada awak media di Ruang Sidang Kabinet, Kantor Kepresidenan Jakarta, pada Jumat, 6 Desember 2024. (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto, menerima kunjungan sejumlah perwakilan pimpinan DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 5 Desember 2024. Pertemuan tersebut membahas sejumlah aspirasi masyarakat terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang akan diberlakukan pada Januari 2025 sesuai dengan amanat undang-undang.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan hasil diskusi dengan Presiden di mana PPN 12 persen akan diterapkan secara selektif. Ia menegaskan bahwa barang-barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, serta pelayanan umum akan tetap bebas dari PPN, sesuai kebijakan yang berlaku saat ini.

“PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025 tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah,” ujar Misbakhun dalam keterangannya kepada awak media di Ruang Sidang Kabinet, Kantor Kepresidenan Jakarta, dikutip dari laman presidenri.go.id.

Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan bahwa pemerintah juga berencana untuk menerapkan struktur PPN yang tidak seragam. Meski demikian, kebijakan tersebut saat ini masih dilakukan pengkajian mendalam.

“Ini nanti akan masih dipelajari. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan tetap tidak dikenakan PPN,” ungkap Misbakhun.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo turut merespons masukan dari DPR terkait kemungkinan penurunan tarif PPN pada kebutuhan pokok. Sufmi Dasco menyebut bahwa Presiden Prabowo akan mempertimbangkan dan mengkaji usulan tersebut.

Baca Juga  Pendaftaran Mahasiswa Baru ITB STIKOM Bali Gelombang 3B Telah Dibuka

“Mungkin dalam satu jam ini, Pak Presiden akan meminta Menteri Keuangan dan beberapa menteri untuk rapat dalam mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan,” ucap Sufmi Dasco.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menekankan pentingnya proses dialog antara pemerintah dan DPR. Menurutnya, budaya baru tersebut menunjukkan respons yang cepat terhadap masukan dan aspirasi dari masyarakat.

“Hari ini sebuah proses yang menurut kami ini budaya yang baru yang dibuat oleh Presiden bersama dengan teman-teman dari DPR bahwa apapun masukan dari masyarakat terutama masukan dari DPR untuk secepatnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus direspons dengan cepat,” tutur Mensesneg Prasetyo Hadi. (gs/bi)

dprd bali
Advertisements
hut mangupura
Advertisements
galungan
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca