Monday, 15 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Jaga Pintu Masuk Bali, Satpol PP Bersinergi dengan Pecalang dan Relawan

BALIILU Tayang

:

de
DEWA NYOMAN RAI DHARMADI, Kepala Satpol PP Provinsi Bali

Ketapang, baliilu.com – Banyak kendala dihadapi aparat / petugas terkait penerapan aturan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus rapid test masuk ke Bali. Tidak sedikit muncul protes dari sopir / awak kendaraan pembawa logistik ke Bali yang tetap harus dihadapi dengan cara manusiawi.

Menyikapi hal tersebut, Satpol PP Provinsi Bali bersinergi dengan unsur pecalang dan relawan dalam melaksanakan tugas dan pemantauan penumpang yang menuju Bali di Terminal Sri Tanjung, Banyuwangi agar sesuai aturan.

“Regulasinya mengharuskan PPDN yang masuk melalui pelabuhan harus mengantongi hasil rapid test negatif jika masuk ke Bali,” ujar Kepala Satpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi ditemui di Denpasar Minggu (21/6-2020).

Maka untuk memastikannya, Gugus Tugas Provinsi Bali telah bekerjasama dengan pecalang dan relawan Covid-19 Provinsi Bali guna memastikan semua penumpang dan awak kendaraan lainnya yang akan menyeberang ke Bali telah melaksanakan rapid test dengan hasil negatif di Terminal Sri Tanjung, Ketapang Banyuwangi.

Dewa Dharmadi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pecalang dan relawan untuk memantau sekaligus memastikan aturan wajib rapid test berjalan lancar. Selama masa pemantauan tersebut, ia mengaku pihak gugus tugas memang mengalami kesulitan dalam memastikan pelaksanaan rapid test bagi PPDN yang didominasi oleh sopir angkutan logistik ke Bali.

“Memang terjadi kekroditan terutama di Terminal Sri Tanjung. Jumlah sopir dan penumpang yang harus dicek sangat banyak sementara petugas yang bertugas di sana jumlahnya terbatas,” jelasnya.

Bahkan, tambah Dharmadi, di jam-jam tertentu yaitu sekitar pukul 02.00 – 06.00 waktu setempat, puncak kekroditan terjadi. “Di sinilah kondisi yang benar-benar menguras energi. Benar-benar melelahkan secara psikologis maupun biologis,” imbuhnya.

Baca Juga  Gubernur Bali Wayan Koster dan Wagub Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha

Pada jam-jam tersebut umumnya mengharuskan para petugas beristirahat, sementara jumlah pelaku perjalanan sangat banyak. Tidak terbayangkan lelahnya. Belum lagi, lanjut Dharmadi, para petugas harus melayani keluhan para pelaku perjalanan yang merasa belum puas dengan pelayanan atau lelah mengantre.

 “Harusnya ini juga  dimengerti oleh PPDN karena jumlah petugas yang melaksanakan pengecekan rapid test terbatas, semua harus bisa bersabar,” imbau Dharmadi.

Lebih jauh, ia menyayangkan ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab di cek point Terminal Sri Tanjung, “Ada yang mengaku calo rapid test kepada mereka, sehingga menimbulkan kekisruhan baru.”

Untuk itu, pihaknya sangat bersyukur dan mengapresiasi jika memang cek point rapid test dipindah ke Gilimanuk saja. Sedangkan persyaratan rapid test untuk masuk Bali bisa dilakukan secara mandiri oleh para pelaku perjalanan di tempat asalnya.

“Hal itu dirasa akan makin efektif dan memudahkan kerja para petugas kami. Bilamana syarat rapid test mandiri akan bisa meringankan beban petugas,” ujar Dharmadi seraya menegaskan pemindahan cek point ini akan mengurangi resiko intimidasi dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab di Sri Tanjung.

Meskipun banyak kendala ditemui di lapangan selama ini, pihaknya mengaku akan terus mengawal regulasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster ini. “Persyaratan masuk Bali sudah ditetapkan, yaitu salah satunya hasil rapid test non-reaktif bagi pelaku perjalanan darat. Semua usaha itu untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Bali. Kita akan kawal terus,” tegasnya sambil tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada aparat yang bertugas.

Dewa Dharmadi berharap kerjasama dengan pecalang dan relawan bisa dilanjutkan, khususnya dalam pengawasan dan pembinaan terkait pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 yang menyasar ke pasar- pasar tradisional di Bali. (*/gs)

Baca Juga  Tak Gunakan Masker, Tim Gabungan Yustisi Denpasar Tindak Tegas Pelanggar Prokes

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Polri Gelar Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024, 700 Atlet Akan Berlaga Besok

Published

on

By

judo kapolri cup
KEJUARAAN JUDO: Suasana kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024 di GBK Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024). (Foto: humas.polri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menggelar kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024 di GBK Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024). Kegiatan dalam memperingati Hari Bhayangkara ke-78 ini dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Peserta Judo Kapolri Cup 2024 tidak hanya diikuti oleh atlet dari Polri, namun juga dari TNI dan Umum. Hal itu menjadi dasar kejuaraan ini diselenggarakan yakni untuk mencetak generasi atlet yang sportif, mandiri dan professional.

Ketua Pelaksana Judo Kapolri Cup 2024, Brigjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid mengatakan, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi. Sebanyak 700 atlet Judo akan mengikuti pertandingan yang akan berlangsung pada Selasa dan Rabu besok. Adapun atlet yang akan bertanding pada kejuaraan tahun ini dari Polri sebanyak 379 atlet, TNI 34 atlet dan 287 atlet umum (usia 14-21 tahun).

“Alhamdulillah tahun ini peserta yang ikut bertanding pada tahun ini lebih banyak dua kali lipat dimana tahun lalu ada kurang lebih 340 peserta, sekarang ada 700 peserta,” kata Brigjen Yudhi di GBK Basket Hall usai pembukaan Judo Kapolri Cup 2024, dikutip dari humas.polri.go.id.

Yudhi berharap Kejuaraan Judo Kapolri Cup terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga Indonesia bisa lebih berkiprah lagi pada kejuaraan Judo nasional dan internasional.

“Tentunya banyak prestasi yang hilang di tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap dengan kejuaraan seperti ini bisa menambah semangat atlet-atlet baru, kemudian prestasinya lebih bagus,” ucapnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Ambil Ikmah dari Pandemi Covid-19, Ny. Putri Koster: Manfaatkan Pekarangan Tanam Sayur dan Bumbu Dapur
Lanjutkan Membaca

NEWS

Buka MPLS, Kadis Astika Ingatkan Sekolah Lakukan Kegiatan Bersifat Edukatif dan Kreatif

Published

on

By

mpls di buleleng
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Made Astika, S.Pd., M.M., saat membuka secara resmi MPLS Tahun Pelajaran 2024/2025 di SMP N 4 Sukasada pada Senin, (15/7). (Foto: bulelengkab.go.id)

Buleleng, baliilu.com – Pentingnya kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif harus di tekankan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Hal ini untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta mewujudkan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, ramah anak, sejuk, dan nyaman bagi peserta didik.

Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Made Astika, S.Pd., M.M., saat membuka secara resmi MPLS bagi siswa baru Tahun Pelajaran 2024/2025 jenjang TK, SD, dan SMP yang diadakan di SMP N 4 Sukasada pada Senin, (15/7).

Lebih lanjut, pihaknya berharap sekolah dapat menciptakan kegiatan yang edukatif dan kreatif serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi para peserta dalam pelaksanaan MPLS.

“Masa pengenalan lingkungan sekolah di Kabupaten Buleleng tidak hanya sekadar perkenalan, melainkan juga bagian integral dari proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional,” ujar Kadis Astika, dikutip dari bulelengkab.go.id.

Ditambahkannya, bahwa pada MPLS kali ini, sekolah harus mengimplementasikan program pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Sekolah (PPKSP) serta fokus pada Gerakan Sekolah Sehat (GSS). Program ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bebas dari masalah bullying serta kekerasan.

Tidak hanya itu, Pemerintah melalui program Merdeka Belajar dengan 26 episodenya menekankan pentingnya penyesuaian dan penyelarasan paradigma berpikir dalam pengembangan pendidikan, yang harus dimulai dari para pelaku pendidikan untuk kemudian diteruskan kepada anak-anak.

Terkait program Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, Kadis Astika menyampaikan bahwa dukungan sumber daya manusia melalui penempatan tenaga guru PAUD ke SD telah dilakukan untuk memastikan proses pembelajaran di kelas awal berjalan efektif.

Baca Juga  Gubernur Bali Wayan Koster dan Wagub Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha

“Pengelolaan pendidikan fase fondasi yang ada di PAUD mesti dilanjutkan di SD kelas awal. Menyikapi hal tersebut, pihak PAUD dan SD serta dukungan para orang tua perlu menyamakan persepsi dan gerak dalam memfasilitasi anak-anak, sehingga apa yang kita lakukan dan apa yang mereka terima sesuai dengan tahap perkembangan anak itu sendiri,” tutupnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPRD Gianyar Beri Pandangan Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023

Published

on

By

DPRD Gianyar
Suasana Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar pada Senin (15/7). (Foto: gianyarkab.go.id)

Gianyar, baliilu.com – DPRD Kabupaten Gianyar menggelar sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Gianyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang DPRD Gianyar, Senin (15/7).

“Ada empat fraksi yang menyampaikan pandangannya, semua menyatakan setuju dan dilaksanakannya pembahasan lebih lanjut terkait Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023,” terang pimpinan sidang I Gusti Ngurah Anom Masta selaku Wakil Ketua DPRD, dikutip dari gianyarkab.go.id.

Fraksi PDI Perjuangan Luh Suciningsih menyampaikan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dimana Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke-10 secara berturut-turut Kabupaten Gianyar memperoleh WTP. “Ini harus terus dipertahankan dengan melaksanakan setiap catatan-catatan dari BPK yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Gianyar,” ujarnya.

Fraksi Golkar I Wayan Gede Sudarta menyampaikan, bahwa antara RPJPD, RPJM, RKPD dan APBD perlu dicermati sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat direalisasikan dalam setiap penyusunan RKA dan APBD setiap tahunnya. Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Gianyar. “Harapan kita tidak hanya mengejar kuantitas pertumbuhan pariwisata tetapi yang lebih penting adalah quality tourism mengingat masih banyak keluhan terkait fasilitas dasar penunjang pariwisata,” ucapnya.

Terkait sampah dia mengatakan, pemerintah semestinya memberikan ruang dan waktu untuk menguji tingkat kesadaran masyarakat agar benar-benar memahami clean and green. “Perlu edukasi, sehingga pejabat bersangkutan mengemas kepada pejabat di bawahnya sampai ke tingkat desa dan banjar sesering mungkin menginformasikan melalui rapat atau sosialisasi agar terbangun kesadaran masyarakat tentang persampahan sesuai dengan jenisnya,” terangnya.

Baca Juga  Lima Fraksi Tanggapi Raperda APBD Bali 2019 di Rapat Paripurna Ke-8, Apresiasi LKPD Bali 2019 Peroleh Opini WTP

Masalah pendidikan, karena banyak kondisi gedung sekolah yang mengalami kerusakan terutama gedung Sekolah Dasar, Fraksi Golkar mengimbau kepada Dinas Pendidikan untuk memonitoring keberadaan gedung-gedung sekolah yang memerlukan rehab gedung.

Sedangkan Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Ida Bagus Rai Artha mengatakan, pendapatan asli daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, supaya dioptimalkan Tahun Anggaran 2024. “Terhadap belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer semua bisa ditekan dari yang direncanakan, efisiensi belanja daerah sudah terlaksana, tetapi jangan sampai mengurangi hak masyarakat yaitu kesejahteraan untuk masyarakat,” terangnya.

Fraksi Indonesia Raya yang disampaikan oleh I Gusti Ngurah Agus Supriadi, mengapresiasi capaian target pendapatan daerah yang telah direalisasikan. “Namun, kami juga mendorong agar pemerintah daerah terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lainnya, terutama dari sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang menjadi tulang punggung ekonomi Gianyar. Selain itu, upaya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah harus terus ditingkatkan,” katanya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca