Denpasar, baliilu.com – Polda Bali bersama unsur dewan pengupahan bersinergi dalam rangka menciptakan kamtibmas yang kondusif menjelang penetapan UMP Bali tahun 2025, dimana penetapan UMP Bali berbarengan dengan pilkada serentak 2024. Terlebih lagi di media sosial telah banyak beredar isu-isu dan postingan yang menginginkan kenaikan UMP 2025 sebesar 10 persen bahkan lebih.

Menjelang Penetapan UMP tahun 2025, Polda Bali berupaya menginisiasi serta mengajak Unsur Dewan Pengupahan yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja, (Apindo) Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Serikat Pekerja untuk tetap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif. Untuk menentukan kenaikan UMP, telah diatur menggunakan formula yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Mediator Hubungan Industrial Disnaker dan ESDM Provinsi Bali, Cok. Alit Sudarsana mengatakan, kepastian kenaikan upah minimum diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk α (alfa) dimana indeks alpa berada antara rentang 0,10 hingga 0,30.

Sementara itu Ketua DPD KSPSI Bali Versi Yorrys Raweyai I Ketut Dana, S.Sos.  menyerahkan semua keputusan tentang UMP Bali tahun 2025 kepada Dewan Pengupahan, sehingga tidak perlu ada yang diperdebatkan. Meskipun ada yang menginginkan kenaikan UMP setinggi-tingginya, namun semua sudah diatur dalam formula yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023.

Sekretaris DPD KSPSI Versi Jumhur Hidayat Putu Gunanta menerangkan bahwa UMP atau UMK merupakan jaring pengaman bagi pekerja fresh graduate 1 sampe 3 tahun. Untuk itu terkait penetapan UMP Bali tahun 2025 jangan sampai dijadikan bahan kampanye politik untuk kepentingan tertentu.

Sekretaris DPP Apindo Bali Ni Putu Shinta Sutami, SH mengatakan, mengingat penetapan UMP 2025 berbarengan dengan Pilkada, diharapkan seluruh elemen serikat pekerja dapat menjaga kondusifitas kamtibmas wilayah Bali. Karena, penetapan UMP tidak dilakukan secara sepihak namun melibatkan unsur dewan pengupahan yang disepakati secara bersama-sama.

Direktur Intelkam Polda Bali, yang diwakili Kasubdit III, AKBP Gede Dartiyasa, S.Sos., M.H menyampaikan bahwa kegiatan tatap muka ini diinisiasi untuk menyambung rasa antara Polda Bali, Pemerintah, pengusaha dan para pekerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja terkait dengan pembahasan UMP Bali tahun 2025 yang akan ditetapkan pada tanggal 21 November 2024. Sedangkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat ditetapkan pada tanggal 30 November 2024 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025. Semoga keputusan kenaikan UMP Tahun 2025 dapat diterima oleh semua pihak, sehingga kita dapat bersama-sama menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Bali. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat juga untuk menampung keluhan masyarakat yang dialami sehari-hari, Polresta Denpasar bersama Polsek Denpasar Selatan melaksanakan kegiatan Jumat Curhat bertempat di Mushola Baithul Muslimin Sanur di Jalan Sedap malam Gang Jepun, Desa Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Jumat (20/9/2024).

Kegiatan jumat curhat ini dilaksanakan untuk menjalin silaturahmi, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga harkamtibmas di wilayah hukum Polsek Denpasar Selatan agar tetap kondusif.

Kegiatan Jumat Curhat dipimpin Kasat Binmas Polresta Denpasar AKP Gede Hendrawan, S.H., M.H. didampingi Kanit Samapta Polsek Denpasar Selatan, Bhabinkamtibmas Desa Sanur Kaja dan dihadiri kurang lebih 30 Jemaah.

Dalam arahannya, Kasat Binmas Polresta Denpasar AKP Gede Hendrawan mengatakan bahwa Bali khususnya Denpasar menjadi daerah percontohan dalam toleransi dan harmonisasi, sehingga Kita harus berbangga dan mengajak masyarakat yang hadir untuk bersama-sama menjaga situasi tersebut.

“Tolong antisipasi penipuan lewat media serta kejahatan lainnya karena modus kejahatan semakin canggih dan berubah ubah,” ungkap AKP Gede Hendrawan.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial jangan sampai berpengaruh kepada berita-berita hoax yang ada di media sosial, kemudian sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi atau pilkada 2024, kami harapkan jangan sampai masyarakat yang berbeda pilihan menjadikan tidak bertegur sapa dan terjadi perpecahan,” tambah AKP Gede Hendrawan.

“Mari kita saling peduli dengan keamanan lingkungan kita masing-masing, guna mencegah tindakan kriminal dan apabila terjadi permasalahan di keluarga maupun lingkungannya bisa menghubungi Bhabinkamtibmas atau pelayanan Polri yaitu Call Center 110,” tutup Kasat Binmas. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Penancapan Keris Pusaka oleh Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Panglingsir Puri se-Kota Denpasar menjadi pemuncak Peringatan ke-118 Puputan Badung di Kota Denpasar. Dikemas dalam perpaduan apel dengan karya Mahabandana Puputan Badung, peringatan tahun ini berlangsung khidmat serta meriah di Kawasan Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar, Jumat (20/9).

Rangkaian peringatan diawali dengan Pembacaan Sejarah Singkat Puputan Badung yang terjadi pada Tahun 1906. Dimana, peperangan tersebut terjadi atas perlawanan sengit Rakyat Badung kepada Kolonialisme Belanda. Hal tersebut dipicu atas Hak Tawan Karang yang bertentangan dengan Belanda kala itu. Rangkaian peristiwa heroik ini dikemas dalam sebuah garapan kolosal multidisipliner sebagai upaya penghormatan dan eksistensi sejarah Perang Puputan Badung yang menghadirkan 1.500 lebih seniman dari berbagai genre seni.

Karya kolaborasi ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang peristiwa sejarah, tetapi juga meningkatkan apresiasi terhadap budaya dan seni Bali. Melalui berbagai bentuk ekspresi artistik, kolaborasi ini menciptakan pengalaman yang mendalam, memicu refleksi, dan memperkuat penghargaan terhadap perjuangan dan keberanian yang ditunjukkan oleh para pejuang Bali.

Dalam kesempatan tersebut turut diserahkan Bantuan BKK dengan nilai Rp. 59.980.302.341, dari Pemerintah Kabupaten Badung kepada Pemerintah Kota Denpasar dan Bantuan Hibah kepada 52 Kelompok Masyarakat Kota Denpasar yang diserahkan langsung Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta dan diterima Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama perwakilan kelompok masyarakat. Selain itu juga turut diserahkan Piagam Penghargaan kepada Seluruh Kolaborator Penyaji Pementasan serta Rekor Dunia Indonesia (MURI) kepada Pemerintah Kota Denpasar dan NALURI MANCA sebagai pengkarya Pementasan Kolosal Multi Genre Seni di Lokasi Asli Peristiwa Heroik oleh Seniman Terbanyak.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Panglingsir Puri Agung Denpasar, AA Ngurah Oka Ratmadi, Panglingsir Puri Agung Pemecutan, AA Ngurah Putra Dharma Nuraga, Panglingsir Puri Agung Jrokuta, AA Ngurah Jaka Pratidnya serta panglingsir puri se-Kota Denpasar. Hadir pula Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede bersama Anggota DPRD Kota Denpasar, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Pj. Sekda Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba, Forkopimda Kota Denpasar, LVRI Kota Denpasar, Pimpinan OPD serta undangan lainnya.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, Perang Puputan Badung yang kita peringati saat ini didasari oleh peristiwa heroik Rakyat Bali, terutama dari Kerajaan Badung yang bertempur sampai titik darah penghabisan atau puputan melawan penjajah Belanda. Dimana, tanggal 20 September 1906 merupakan peristiwa yang memperlihatkan kepada dunia bahwa segenap Rakyat Bali yang dipimpin oleh Raja Badung yakni I Gusti Ngurah Made Agung yang memiliki dedikasi dan idealisme tinggi berjuang dengan segenap jiwa raga dalam menjaga setiap jengkal tanah kelahiran.

“Ini merupakan semangat sebagai bangsa besar yang tidak pernah melupakan sejarah perjuangan para pendahulunya, marilah kita maknai nilai-nilai kepahlawanan para pejuang kita yang patut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat dijadikan inspirasi oleh generasi muda untuk mengisi pembangunan ini,” ujarnya.

Jaya Negara mengatakan, dalam Perang Puputan Badung itu terdapat sebuah bhisama Mati Tan Tumut Pejah yang bermakna bahwa mati di medan perang, namun perjuangan tidak pernah mati. Inilah yang menjadi sejarah Pemerintah Kota Denpasar dengan motto Pura Dhipa Bara Bhavana yang menekankan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Hal ini diaplikasikan pemerintah dalam program priroritas pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kemakmurahan masyarakat.

“Peringatan ke-118 Perang Puputan Badung, khususnya bhisama Mati Tan Tumut Pejah menjadi inspirasi dan edukasi bagi kita semua, bagaimana para panglingsir puri dan pendahulu kita dalam meraih kemerdekaan. Dimana ini menjadi spirit untuk memenuhi kewajiban dalam menjamin kesehatan masyarakat, memenuhi kebutuhan pendidikan dan lain sebagainya untuk kemakmuran masyarakat,” ujar Jaya Negara.

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta yang bertindak selaku Inpsketur Upacara dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat Badung dan Kota Denpasar agar jangan sekali melupakan sejarah (Jas Merah). Hal ini lantaran para raja-raja, pahlawan dan pejuang terdahulu mempertahankan wilayah hingga titik darah penghabisan yang kini dikenal dengan istilah puputan.

“Hendaknya spirit perjuangan para pendahulu kita dalam peristiwa Puputan Badung ini menjadi inspirasi, semangat serta tauladan dalam mengisi kemerdekaan saat ini,” ujarnya. (eka/bi)