Denpasar, baliilu.com – Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, menunjukkan ekonomi Bali pada triwulan IV 2024 tetap tumbuh tinggi sebesar 5,19% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,43% (yoy).

Capaian ini menempatkan Bali pada peringkat kesepuluh dari 38 provinsi di Indonesia dan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, ekonomi Bali secara keseluruhan 2024 tumbuh positif pada 5,48% (yoy), lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional sebesar 5,03% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan pers mengatakan bahwa pertumbuhan Bali yang tetap kuat tersebut menjadi indikator penting akan ketahanan dan potensi ekonomi wilayah dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Dari sisi pengeluaran, peningkatan ekonomi Bali didorong oleh pertumbuhan pada investasi dan aktivitas ekspor. Investasi menguat sebesar 4.19% (yoy) sejalan dengan akselerasi penyelesaian konstruksi proyek strategis.

Sedangkan ekspor, lanjut Erwin, utamanya pada ekspor jasa, meningkat seiring peningkatan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 17.65% (yoy). Adapun Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah tumbuh kuat meski melambat. Kuatnya Konsumsi Rumah Tangga didorong oleh aktivitas Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru. Konsumsi Pemerintah dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga tetap tumbuh kuat didorong pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Erwin Soeriadimadja menegaskan bahwa dari sisi lapangan usaha (LU), terdapat tiga LU dengan pertumbuhan tertinggi yakni LU Akomodasi, Makan, dan Minum (Akmamin), LU Pengadaan Listrik dan Gas, dan LU Industri Pengolahan. LU Akmamin yang menjadi kontributor ekonomi Bali tumbuh sebesar 10,24% (yoy). Kinerja LU ini didukung oleh tingginya kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 17,65% (yoy). ‘‘Rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang juga tetap tinggi sebesar 63%, yang turut memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan sektor terkait lainnya,‘‘ ujar Erwin.

Sejalan dengan LU Akmamin, sebutnya, LU Pengadaan Listrik dan Gas juga tumbuh tinggi sebesar 9,5% (yoy) yang salah satunya tercermin dari tetap tingginya pertumbuhan konsumsi listrik sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata. Selain itu, LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 9,40% (yoy) yang juga tercermin dari meningkatnya penyaluran kredit untuk LU Industri Pengolahan.

KPw BI Bali Erwin Soeriadimadja mengungkapkan bahwa Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Bali akan tetap tumbuh kuat pada Triwulan I 2025 didukung oleh momentum HBKN Imlek, Nyepi, dan Idul Fitri. Untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

i) Penguatan Sektor Padat Karya: mendorong Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang berbasis budaya dan kearifan lokal melalui sektor pariwisata, mendorong Bali swasembada pangan melalui sektor pertanian, dan mendorong Bali sebagai sentra industri kecil menengah berbasis agro dan ekonomi kreatif melalui sektor industri. ii) Sinergi Pengendalian Inflasi Melalui Kolaborasi Strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID): menciptakan ekosistem ketahanan hulu-hilir, efisiensi distribusi komoditas pangan strategis, dan penguatan Data Neraca Pangan. iii) Sinergi Perluasan Pembiayaan Pembangunan melalui peningkatan Implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), penguatan koordinasi lintas instansi dalam rangka fasilitasi business matching kepada UMKM, serta peningkatan pembiayaan investasi di luar APBN dan APBD melalui optimalisasi Regional Investor Relations Unit. iv) Sinergi Perluasan Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui Kolaborasi Lintas Sektor Mempercepat Perluasan Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen yang meliputi perluasan akseptansi dan ekosistem digital, perluasan dan peningkatan transaksi ETPD, penguatan keamanan dan pelindungan konsumen.

‘‘Melalui kolaborasi yang berkelanjutan dengan pemerintah pusat dan daerah, serta pelaku ekonomi lokal, Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang hijau, tangguh, dan sejahtera. Bank Indonesia optimis bahwa melalui sinergi antarsektor, Bali dapat terus meningkatkan daya tarik ekonominya, baik di skala nasional maupun global,‘‘ pungkasnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, perkembangan harga gabungan kabupaten/kota perhitungan inflasi di Provinsi Bali pada Januari 2025 secara bulanan mengalami deflasi sebesar -0,02% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi 0,31% (mtm).

Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali meningkat menjadi 2,41% (yoy) dari 2,34% (yoy) pada Desember 2024, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1%. Meskipun inflasi secara umum cukup terkendali, namun bahan pangan tercatat mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian. Untuk itu, ke depan diperlukan penguatan pengendalian inflasi melalui kolaborasi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya tersebut diperlukan terutama untuk memitigasi kenaikan harga bahan pangan di tengah dinamika cuaca yang menjadi tantangan bagi produktivitas pertanian.

Secara spasial, Singaraja mengalami deflasi bulanan terdalam (-0,53%; mtm) atau inflasi tahunan 1,61% (yoy), diikuti Kota Denpasar dengan deflasi sebesar -0,27% (mtm) atau inflasi tahunan 2,49% (yoy). Adapun Kabupaten Tabanan mengalami inflasi bulanan tertinggi (0,48%; mtm) atau inflasi tahunan 3,00% (yoy), diikuti Kabupaten Badung dengan inflasi bulanan 0,47% (mtm) atau inflasi tahunan 2,47% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja mengatakan bahwa deflasi yang terjadi di Provinsi Bali terutama disumbang oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, sementara Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau masih mengalami inflasi. Berdasarkan komoditasnya, deflasi bulanan Januari 2025 terutama bersumber dari penurunan tarif listrik seiring dengan pemberian potongan tarif 50% untuk penggunaan listrik dengan daya <2.200 VA serta penurunan harga canang sari seiring dengan menurunnya kebutuhan upacara keagamaan.

Sementara itu, kata Erwin, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, kangkung, sawi hijau, dan minyak goreng. Kenaikan tersebut disebabkan oleh musim hujan yang menurunkan hasil panen dan menghambat distribusi. ‘’Ke depan, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti gangguan cuaca yang berpotensi menyebabkan penyakit ternak dan tanaman serta menghambat distribusi pangan. Kenaikan harga bensin non subsidi berpotensi mendorong kenaikan tarif angkutan darat. Harga minyak goreng dan emas perhiasan juga berpotensi meningkat seiring dengan kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) dan emas global,’’ ujar Erwin.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa kebijakan distribusi LPG 3 kg perlu diantisipasi lebih lanjut untuk memitigasi kenaikan harga di tingkat konsumen. Kemudian, permintaan canang sari diperkirakan meningkat untuk perayaan Saraswati, Banyu Pinaruh, Pagerwesi, dan Tumpak Landep yang berlangsung pada Februari 2025.

Untuk memitigasi risiko inflasi ke depan, sejalan dengan hasil rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra) pada November 2024, KPw BI Provinsi Bali mengajak seluruh TPID untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga melalui peningkatan produktivitas pertanian serta efisiensi rantai pasok. Peningkatan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan melalui penguatan implementasi regulasi perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan mitigasi alih fungsi lahan, penguatan akses petani, nelayan, dan peternak kepada input produksi, disertai pendampingan dan penguatan akses pembiayaan dengan mengoptimalkan sinergi Pemda-Perbankan-Jamkrida.

Sementara, sebutnya, efisiensi rantai pasok dapat ditingkatkan dengan mendorong penciptaan ekosistem ketahanan pangan yang melibatkan bumdes, perumda pangan, dan koperasi, serta kerja sama hulu-hilir antara petani, penggilingan, perumda pangan, dan horeka (hotel, restoran, dan kafe) yang disertai dengan penguatan implementasi regulasi optimalisasi penggunaan produk lokal oleh horeka di daerah.

KPw BI Provinsi Bali juga terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama seluruh kabupaten/kota di Bali mengimplementasikan strategi 4K pengendalian inflasi, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Melalui penguatan implementasi kebijakan 4K, Bank Indonesia meyakini inflasi Provinsi Bali pada tahun 2025 akan tetap terjaga dalam kisaran target inflasi nasional 2,5%±1%. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan IV-2024 tetap terjaga di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi dunia serta ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta pada Jumat (24/1).

“SSK untuk triwulan IV-2024 menurut kami KSSK, tetap terjaga di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi dunia, ini karena berbagai negara maju ada yang ekonominya masih kuat seperti Amerika Serikat sementara Eropa dan Tiongkok masih struggle untuk me-recover pertumbuhannya, dan juga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat,” ungkap Menkeu dikutip dari laman kemenkeu.go.id.

Dari sisi perekonomian, Menkeu menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat ditopang terutama oleh kenaikan investasi dan terjaganya konsumsi rumah tangga, serta peningkatan belanja Pemerintah. Pemilihan Kepala Daerah serentak pada November 2024 dan musim libur akhir tahun termasuk Natal dan tahun baru, menjadi faktor positif ekonomi Indonesia di triwulan IV-2024. Di sisi eksternal, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan berturut-turut untuk tahun ke-5 pada 2024, disertai indeks PMI Manufaktur Indonesia di bulan Desember 2024 kembali ke zona ekspansif. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5% yoy di tahun 2024 dan 5,2% yoy di tahun 2025.

Nilai tukar Rupiah juga tetap terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Secara keseluruhan tahun 2024, Rupiah tercatat di level Rp 16.095, melemah 4,34% yoy secara point to point, namun masih lebih baik dibandingkan dengan mata uang sejumlah negara lain seperti won Korea, peso Mexico, real Brasil, yen Jepang, dan lira Turki. Sebaliknya, nilai tukar Rupiah menguat terhadap mata uang kelompok negara maju di luar dolar AS, dan stabil terhadap mata uang kelompok negara berkembang. Perkembangan tersebut sejalan dengan kebijakan stabilisasi BI serta didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2024 juga terjaga. Bulan Desember 2024, tercatat IHK sebesar 1,57% yoy. Sementara itu, inflasi volatile food terus menurun didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, serta sinergi dari pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.

“KSSK terus berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dan terutama untuk mengantisipasi potensi risiko dan dinamika yang sekarang terus berkembang, terutama dari dinamika geopolitik dunia dan potensi rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik. Dalam hal ini KSSK akan terus memperkuat coordinated policy respon dan kewaspadaan di dalam rangka memitigasi kemungkinan risiko bagi perekonomian dan SSK,” pungkas Menkeu. (gs/bi)