Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Kadiskes Suarjaya: Pemprov Bali Keluarkan Anggaran Miliaran per Hari untuk Penanganan Covid-19 Menyeluruh

BALIILU Tayang

:

de
KETUT SUARJAYA, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Denpasar, baliilu.com – Terkait dengan pemberitaan di salah satu media online terbitan Bali dengan judul “Koster : Biaya Rapid Test Rp 135 Ribu, Kalau 1.000 Orang, Rp 1,3 Miliar” yang tayang pada Sabtu (20/6-2020), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya angkat bicara memberikan penjelasan.

Menurut Suarjaya, jumlah Rp 1,3 miliar yang disampaikan Gubernur merupakan jumlah komulatif dari biaya rapid test yang dilakukan baik di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Pelabuhan Gilimanuk maupun Pelabuhan Padangbai serta pelaksanaan rapid test di beberapa wilayah akibat terjadinya transmisi lokal. Selain itu, biaya tersebut juga termasuk pelaksanaan swab test dengan metode PCR yang dilaksanakan setiap 2 (dua) hari sekali bagi pasien Covid-19 yang sedang dirawat di berbagai rumah sakit rujukan dan tempat karantina yang disiapkan Pemerintah Provinsi Bali.

“Jadi Pemprov Bali mengeluarkan anggaran miliaran rupiah setiap harinya bukan hanya untuk biaya rapid test di Pelabuhan Gilimanuk saja, akan tetapi penanganan Covid-19 secara menyeluruh,” ungkap Suarjaya, Sabtu (20/6) malam seraya menegaskan memang di Pelabuhan Gilimanuk frekuensinya sangat tinggi, paling sedikit 1.000 orang per harinya bahkan bisa sampai 2.000 orang harus di-rapid test, khususnya untuk awak kendaraan logistik yang menuju Bali.

Belum lagi, lanjut Suarjaya, petugas secara rutin melaksanakan tes di tempat atau desa yang menjadi kluster baru penyebaran Covid-19. “Ambil contoh di Desa Abuan, Bangli atau Bondalem, Buleleng, kita laksanakan rapid test massal, bahkan berlanjut swab berbasis PCR,” jelasnya.

Ditambahkannya, saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Bali menghabiskan rapid test berkisar 3.000-4.000 ribu tes sehari, baik di pelabuhan, tracing kontak, dan keperluan surveilans lainnya. Adapun besaran biaya rapid test di faskes swasta saat ini berkisar 400-500 ribu untuk sekali rapid test.

Menurut pria kelahiran Pengastulan Buleleng ini, Pemerintah Provinsi Bali selama ini telah menanggung sepenuhnya biaya pelaksanaan rapid test yang dilakukan di pintu masuk Bali Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padangbai secara gratis bagi awak kendaraan logistik.

Baca Juga  Yudisium FH Unud Periode April 2023 Diikuti 64 Yudisiawan

Sehingga ditambahkan Suarjaya, berdasarkan Surat Edaran Nomor : 257/GugasCovid19/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Penghentian Rapid Test Gratis di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padangbai, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali tidak akan lagi memberikan pelayanan rapid test gratis untuk awak kendaraan logistik di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padangbai yang dimulai pada Kamis, 18 Juni 2020 mulai pukul 08.00 Wita.

“Sudah seharusnya awak kendaraan logistik wajib membawa surat keterangan rapid test secara mandiri, semua biaya harusnya ditanggung oleh perusahaannya,” ujar Suarjaya.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran No.440/8890/Yankes.Diskes/2020 tanggal 18 Juni 2020, untuk pemeriksaan rapid test dan swab-PCR pelaku perjalanan dan keperluan sendiri (mandiri) dapat dipungut biaya sesuai ketentuan tarif di masing-masing fasilitas kesehatan.

Ketentuan tarif rapid test yang diberlakukan di masing-masing fasilitas kesehatan agar menyesuaikan dengan unit cost dengan mengupayakan biaya tidak melebihi Rp 400.000 sedangkan untuk biaya pemeriksaan swab-PCR agar disesuaikan dengan unit cost dan diupayakan tidak melebihi Rp 1.800.000.

Lebih jauh Suarjaya menjelaskan rincian rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk melaksanakan rapid test dan swab per harinya. Dikatakannya, antara lain terdiri dari rapid test di Pelabuhan Gilimanuk Rp 200-250 juta, di Pelabuhan Padangbai Rp 50-an juta, rapid test & swab pasien di karantina / rumah sakit dan tempat lainnya mencapai 1 miliar sehari. Secara hitung-hitungan matematisnya memang menghabiskan anggaran berkisar Rp 1,3 miliar per harinya. Itu belum dihitung biaya operasional SDM yang harus bekerja sampai 24 jam setiap harinya.

“Besaran biaya ini yang dimaksud Gubernur saat menjawab pertanyaan doorstop dengan awak media seusai mengikuti rapat koordinasi GTPP Covid-19 Provinsi Bali di Jaya Sabha Jumat (19 Juni 2020 – red) kemarin,” ungkap Suarjaya sambil menegaskan tidak benar hitung-hitungan sebagaimana dikutip media seolah biaya rapid test Rp 135 ribu, kalau 1.000 orang angkanya jadi Rp 1,3 miliar. (*)

Baca Juga  Ratusan Sopir Logistik Mogok di Sritanjung Banyuwangi, Dewa Indra: Biaya Mahal Rapid Test bukan Kewenangan Gugas Covid-19 Bali

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Pengusaha Kadin Apresiasi Pemerintah Gelontorkan Rp 1.000 Triliun untuk Pembangunan

Published

on

By

Ketua Umum Gapensi Andi Rukman N. Karumpa menyampaikan laporan saat pertemuan Presiden Prabowo dengan pengusaha Kadin di Istana Negara.
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman N. Karumpa menyampaikan laporannya saat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pusat dan daerah di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Sektor jasa konstruksi menjadi salah satu bidang yang merasakan manfaat dari berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman N. Karumpa, saat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pusat dan daerah di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026.

Andi Rukman, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Jasa Konstruksi Indonesia, menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat pembangunan nasional dengan menggelontorkan Rp 1.000 triliun untuk pembangunan. Menurutnya, berbagai program prioritas pemerintah telah memberikan optimisme sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha jasa konstruksi di seluruh Indonesia.

“Bapak telah mampu menavigasikan negara yang sungguh sangat baik khusus di bidang konstruksi. Bapak telah menggelontorkan seribu triliun lebih untuk dana infrastruktur. Merah putih, dapur, cetak sawah, kampung nelayan, sekolah rakyat, irigasi, dan luar biasa,” ujar Andi Rukman.

Selain besarnya alokasi dana untuk pembangunan, Andi Rukman juga mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 yang dinilainya menjadi terobosan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor jasa konstruksi. Menurutnya, regulasi tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek pemerintah melalui mekanisme penunjukan langsung untuk pekerjaan dengan nilai hingga Rp 400 juta.

“Bapak Presiden telah membuatkan kami Perpres 46 di mana belum ada Presiden sebelumnya membuat perpres ini, yakni penunjukkan langsung kepada UMKM 0 sampai 400 juta Bapak Presiden,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Andi Rukman menilai program revitalisasi fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dijalankan pemerintah turut memberikan dampak positif. Ia menyebut ribuan sekolah dan puskesmas telah menjadi sasaran revitalisasi, sehingga meningkatkan kualitas layanan publik.

Baca Juga  Mengintip Peserta Karantina di Bapelkesmas Biaung, Dibikin Bahagia dengan Akses Kebebasan yang Terukur

“Pekerjaan proyek revitalisasi pendidikan dan Kesehatan. Ribuan sekolah telah diperbaiki, puskesmas,” pungkas Andi Rukman.

Apresiasi tersebut mencerminkan dukungan dunia usaha terhadap arah pembangunan yang dijalankan pemerintah. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha diharapkan semakin mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat daya saing nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Tegaskan Swasembada Pangan Perkuat Ketahanan Bangsa Hadapi Ketidakpastian Global

Published

on

By

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat soal swasembada pangan pada pertemuan dengan pengusaha Kadin di Istana Negara.
TAKLIMAT: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimatnya pada pertemuan dengan pengusaha Kadin pusat dan daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan sebagai fondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurut Presiden, capaian tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi situasi geopolitik saat ini.

“Paling dasar, Anda sudah tahu kalau saya bicara udah berapa puluh tahun pasti saya bicara masalah pangan, masalah perut. Karena ini pelajaran ribuan tahun sejarah. Alhamdulillah kita sudah capai dalam waktu yang singkat ketahanan pangan, swasembada pangan,” jelas Presiden dalam taklimatnya pada pertemuan dengan pengusaha Kadin pusat dan daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026.

Kepala Negara menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia. Presiden pun optimistis bahwa dengan tercapainya swasembada pangan, Indonesia mampu bertahan dalam menghadapi dinamika dan ketidakpastian global.

“Ini yang membuat kita percaya diri, confident. Apapun terjadi, kita yakin, kita bisa jamin makan untuk bangsa Indonesia,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti berbagai konflik yang terjadi di dunia, mulai dari perang di Ukraina hingga ketegangan di kawasan ASEAN. Presiden menilai sejumlah konflik yang terjadi tersebut memberikan dampak terhadap Indonesia, di antaranya mempengaruhi stabilitas harga pangan hingga energi.

“Mingkin perang Ukraina lebih lama dari perang dunia kedua juga. Jutaan sudah korban dan kita baru mengerti bahwa perang di satu bagian dari bumi kita punya pengaruh ke mana-mana, kepada harga pangan, harga BBM, dan sebagainya,” pungkasnya.

Ketercapaian swasembada pangan tersebut menjadi fondasi penting bagi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dunia sekaligus komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas bangsa dan menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. (gs/bi)

Baca Juga  IWO Bali Gandeng ACT dan Pelaku Usaha Donasikan 2.000 Masker dan Oli Motor untuk Jurnalis

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kombes Pol. Eko Budhi Purwono Raih Hoegeng Awards 2026 Kategori Polisi Berdedikasi Lewat Program Green Policing

Published

on

By

Dirbinmas Polda Riau Kombes Pol. Eko Budhi Purwono meraih Hoegeng Awards 2026 kategori Polisi Berdedikasi.
Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Riau Kombes Pol. Eko Budhi Purwono meraih Hoegeng Awards 2026 kategori Polisi Berdedikasi. (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Riau Kombes Pol. Eko Budhi Purwono meraih Hoegeng Awards 2026 kategori Polisi Berdedikasi. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasinya dalam mengimplementasikan program Green Policing, sebuah pendekatan yang mengintegrasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Penghargaan diserahkan pada malam puncak Hoegeng Awards 2026 yang berlangsung di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Jumat (31/7). Acara tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Chairman CT Corp Chairul Tanjung, jajaran pejabat negara, serta tokoh masyarakat.

Kombes Eko Budhi dikenal sebagai pelaksana utama program Green Policing yang digagas Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan. Melalui program tersebut, ia mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan.

Berbagai kegiatan edukasi, pendampingan masyarakat, hingga penguatan partisipasi publik menjadi bagian dari implementasi Green Policing. Pendekatan tersebut dinilai mampu membangun kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.

Hoegeng Awards merupakan bentuk apresiasi terhadap anggota Polri yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjalankan tugas serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kombes Pol. Eko Budhi Purwono menyampaikan bahwa keberhasilan Green Policing merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

Green Policing lahir dari semangat kebersamaan. Tujuan kami bukan hanya menghijaukan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar menjadi bagian dari solusi dalam menjaga alam dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” ujar Kombes Pol. Eko Budhi Purwono.

Baca Juga  Terkait Hasil Rapid Test, Gubernur Koster Minta Desa Abuan Bangli Diisolasi Ketat

Hoegeng Awards menjadi ajang penghargaan bagi anggota Polri yang dinilai memiliki integritas, dedikasi, inovasi, dan kepedulian tinggi dalam menjalankan tugas. Penghargaan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polri untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca