Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali mencatat sebanyak 298 organisasi kemasyarakatan (ormas) telah resmi terdaftar di wilayah Bali dengan mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Sejumlah Ormas tersebut bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, kepemudaan, kebudayaan, lingkungan dan Kebangsaan.

Dalam keterangannya, Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Gubernur sebagai Kepala Daerah, yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas, dengan pertimbangan kondisi di wilayah Provinsi Bali.

“Pemerintah bukan sekadar administratif dalam menerbitkan SKT. Kami berhak menilai, mengevaluasi, dan bila perlu, tidak menerbitkan SKT terhadap ormas yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang, serta norma-norma yang berlaku di Bali apalagi jika ormas tersebut meresahkan masyarakat, seperti melakukan tindak kekerasan terlebih jika sampai menyangkut nyawa seseorang maka kami berhak tidak menerima ormas tersebut,” ujar Gubernur Koster saat menggelar Konferensi Pers bersama Ketua DPRD Provinsi Bali, Pangdam IX/Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Komandan Korem 163/Wira Satya, dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Bali terkait menyikapi ramainya pemberitaan tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), di Depan Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar pada Senin (12/5).

Dalam konferensi pers tersebut, Gubernur Koster menekankan bahwa penerbitan SKT bukan hak mutlak ormas, melainkan bentuk izin dan pengakuan negara terhadap keberadaan dan aktivitas ormas yang dinilai layak dan tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial maupun ancaman terhadap ketertiban umum.

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Bali sudah ditangani oleh lembaga negara yaitu Kepolisian dan TNI. Selain itu, Bali telah memiliki Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT) dan Bantuan Keamanan Desa Adat (BANKAMDA), terdiri dari unsur Pacalang, Linmas, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa, yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

SIPANDU BERADAT juga sudah diluncurkan secara resmi oleh Bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo. Dengan dua institusi tersebut, yaitu oleh negara dan lembaga berbasis Adat, penanganan keamanan dan ketertiban di Wilayah (Wewidangan) Desa Adat se-Bali sudah terbukti sangat memadai, bahkan mampu menangani keamanan kegiatan kegiatan berskala internasional di Bali, yang diselenggarakan sejak dahulu sampai saat ini, bahkan sampai ke-depan sepanjang zaman.

Untuk itu, Gubernur Koster menegaskan bahwa Bali tidak membutuhkan kehadiran Ormas yang berkedok menjaga keamanan, ketertiban, dan sosial dengan tindakan premanisme, tindak kekerasan, dan intimidasi masyarakat, sehingga menimbulkan ketegangan di tengah-tengah masyarakat Bali yang sudah sangat kondusif. Kehadiran Ormas seperti ini justru akan merusak citra pariwisata Bali, yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang paling aman dan nyaman dikunjungi.

“Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bali sangat terbuka dan toleran terhadap keberadaan warga pendatang, namun semua warga yang tinggal/menetap di Bali berkewajiban berperilaku baik, bekerja sesuai profesinya dengan baik, produktif, serta berkontribusi untuk membangun Bali, menghormati nilai-nilai budaya Bali, dan mentaati kebijakan Pemerintah Provinsi Bali, seperti kata orang bijak di mana bumi dipijak, di sana langit di junjung,” ucapnya kepada awak media.

Untuk itu, Gubernur Bali bersama Ketua DPRD Provinsi Bali, Pangdam IX/Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Komandan Korem 163/Wira Satya, dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Bali sepakat mengambil sikap untuk menindak dengan tegas Ormas yang melakukan tindakan premanisme dan kriminalitas, serta meresahkan masyarakat. Tindakan tegas tersebut sangat diperlukan
dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang tertata,tertib, aman, nyaman, damai, sejahtera, dan bahagia, serta mewujudkan kepariwisataan Bali yang berbasis berbudaya, berkualitas, dan bermartabat.

“Saya mengajak seluruh komponen masyarakat di Bali untuk guyub, kompak, bersatu padu, bahu-membahu, bersama-sama, dan bergotong-royong membangun Bali niskala-sakala dengan menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban, serta kenyamanan setiap orang di Bali berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali: gilik-saguluk, para-sparo, salunglung-sabayantaka, sarpana ya (se-ia sekata, seiring sejalan, bekerjasama dengan sama-sama bekerja),” pungkasnya.

Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya menegaskan akan menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Bali. Perkumpulan-perkumpulan (ormas,red) yang berpotensi mengangggu ketentraman di Bali akan ditindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku.

“Sesuai tugas pokok kami sebagai aparat hukum yang menjaga ketertiban dan keamanan, apabila terjadi gesekan -gesekan, dan terjadi pelanggaran pidana akan kita proses tegas sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Hadir dalam deklarasi bersama ini, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budiyakto, Kajati Bali Ketut Sumedana, Danrem 163 Wira Satya I Dewa Hadi Saputra, Perwakilan BIN Provinsi Bali. (*/gs)

Bedugul, Bali, baliilu.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) PT Pegadaian yang ke-124, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar menggelar kegiatan Fun Riding pada Minggu, 11 Mei 2025. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 150 peserta yang terdiri dari jajaran manajemen, pengurus serikat pekerja, dan karyawan PT Pegadaian dari seluruh wilayah Bali.

Rute Fun Riding dimulai dari Kuta, melintasi Denpasar dan Mengwi, dan berakhir di Wisma PLN, Bedugul – tempat utama pelaksanaan rangkaian acara. Mengusung tema “Menjalin Solidaritas dan Sinergi antara Manajemen dan Serikat Pekerja Guna Mencapai Kinerja Perusahaan yang Optimal dan Sejalan dengan Peningkatan Kesejahteraan Karyawan”, kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan kekeluargaan antarkaryawan serta sebagai sarana penyegaran dan meningkatkan semangat kerja.

Acara ini turut dihadiri oleh Pemimpin Wilayah Kanwil VII Denpasar, Bapak Arif Rinaldi Sunardi, para Deputi Operasional dan Bisnis, jajaran Pengurus DPD dan DPC Serikat Pekerja, serta seluruh karyawan dari berbagai unit di Pulau Bali.

Dalam sambutannya, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar, Arif Rinaldi Sunardi, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.

“Momen HUT ke-124 ini menjadi pengingat bahwa perjalanan panjang Pegadaian tidak lepas dari kontribusi seluruh insan Pegadaian. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk memperkuat kolaborasi, mempererat kebersamaan, dan membangun semangat kerja yang positif antara manajemen dan karyawan,” ujar Rinaldi Sunardi.

Sementara itu, mewakili Pengurus DPD Serikat Pekerja, Sekretaris Jenderal DPD Serikat Pekerja PT Pegadaian Denpasar, Dewa Wirya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Serikat Pekerja untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap solidaritas dan komunikasi antara serikat pekerja dan manajemen terus terjalin dengan baik. Ini merupakan wujud nyata sinergi kita dalam mendukung pencapaian target perusahaan sekaligus memperjuangkan kesejahteraan karyawan,” ucap Dewa Wirya.

Setelah perjalanan fun riding, kegiatan dilanjutkan dengan acara syukuran HUT yang ditandai dengan pemotongan tumpeng, penyerahan bantuan sosial, serta ramah tamah. Suasana keakraban semakin terasa dengan hiburan musik dan pembagian doorprize menarik yang menambah semangat seluruh peserta.
Dengan semangat HUT ke-124 PT Pegadaian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat rasa persaudaraan dan membangun semangat baru dalam bekerja guna mewujudkan Pegadaian yang semakin modern dan humanis. (eka/bi)

Magelang. Jateng, baliilu.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin langsung Upacara Prasetia Alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan ke-33 Tahun Pendidikan 2022-2025 yang berlangsung khidmat di Balairung Pancasila, Kompleks SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (10/5/2025).

Sebanyak 315 patriot muda resmi dikukuhkan sebagai alumni, menandai akhir dari perjalanan pendidikan berbasis karakter dan kepemimpinan di Lembah Tidar selama tiga tahun.

Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan apresiasi atas keberhasilan para siswa menyelesaikan pendidikan dengan penuh disiplin, semangat juang, dan kerja keras.

Panglima menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan bekal utama dalam menghadapi tantangan ke depan, baik dalam konteks pengabdian kepada bangsa maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih dari sekadar seremoni kelulusan, momen Prasetya Alumni menjadi simbol kuatnya semangat kebersamaan antar alumni yang terbentuk selama masa pendidikan.

“Alumni bukan sekadar gelar, tetapi lebih dari itu, adalah sebuah ikatan yang akan terus terjalin di masa mendatang. Adik-adik akan bertemu kembali dengan profesi yang berbeda, namun, satu tujuannya itu mewujudkan Indonesia yang maju,” ujar Panglima TNI.

Memasuki era global yang penuh dinamika, Panglima TNI juga mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi perubahan. Ia mendorong para alumni untuk terus belajar dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menjaga integritas sebagai representasi almamater. “Fokuslah belajar untuk menghadapi tantangan dan ancaman di masa kini dan masa depan. Untuk itu, jaga nama baik almamater kemanapun adik-adik melangkah,” pesannya.

Panglima TNI menegaskan bahwa pendidikan selama tiga tahun bukanlah akhir dari proses pembelajaran, melainkan gerbang awal menuju pengabdian nyata bagi bangsa. SMA Taruna Nusantara terus membuktikan eksistensinya sebagai kawah candradimuka yang konsisten melahirkan generasi unggul, tangguh, dan berkarakter sebagai calon pemimpin masa depan. (gs/bi)