Tuesday, 5 March 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

PARIWISATA

Ketua BPPD Bangli DR. I Ketut Mardjana: Majukan Kepariwisataan Bangli Harus Bergandengan Tangan

BALIILU Tayang

:

de
DR. I KETUT MARDJANA: Dilantik sebagai ketua BPPD Bangli oleh Bupati Bangli

Bangli, baliilu.com – Ketua BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Bangli DR. I Ketut Mardjana mengatakan bahwa untuk memajukan Bangli khususnya di bidang kepariwisataan, BPPD tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus selalu bergandengan tangan antara regulator pariwisata, pelaku pariwisata, lembaga pariwisata, asosiasi pariwisata dll.

‘’Di Bangli ada Badan Pengelola Geopark Batur, Dinas Pariwisata, Pokdarwis, Desa Wisata, pegiat-pegiat pariwisata ini harus menjadi satu kesatuan yang didukung oleh pemerintah daerah. Kalau pemerintah tidak memberikan dukungan penuh maka tidak akan bisa berjalan sesuai yang diharapkan.  Karena itu harus bergandengan tangan saling dukung-mendukung baik antara pelaku pariwisata, regulator pariwisata, lembaga pariwisata, asosiasi pariwisata untuk mensukseskan pariwisata itu,’’ ujar DR. I Ketut Mardjana usai dilantik sebagai Ketua BPPD Bangli oleh Bupati Bangli Made Gianyar,SH, M Hum., Selasa (11/2/2020) di Bunutin Bangli.

Adapun kepengurusan BPPD Bangli selengkapnya yakni sebagai Ketua DR. I Ketut Mardjana didampingi I Wayan Sukarma, I Gusti Ayu Kade Purnamawati, SE, Made Herry Erika Sedana, I Putu Puspayana, A Md.Kom., S Pd., M Pd., I Gede Novara Krishna, ST, Tessar Wijaya, S Kom., I Made Sarjana, SP, M Sc. dan Drs. Nyoman Muliawan, MA

Mardjana menegaskan ada dua kekuatan penting dalam memajukan Bangli khususnya di bidang kepariwisataan. Pertama adalah kekuatan pengelolaan objek wisata, yang termasuk kemampuan SDM, pengelolaan objek wisata dan pembinaan kelembagaan yang mengelola pariwisata, seperti pokdarwis dan desa wisata. Kekuatan yang kedua adalah kemampuan untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan potensi, objek dan destinasi wisata Bangli yang saat ini jumlahnya cukup banyak. Ada 43 objek wisata di Bangli.

Dikatakan Mardjana, dalam rangka menjalankan kelompok kekuatan pertama ini telah dibentuk Badan Pengelola Pariwisata Geopark Batur. Namun badan ini hanya bertanggung jawab untuk menangani masalah pariwisata di kawasan Geopark Batur saja. Menurutnya, memperhatikan daerah Bangli lainnya yang juga mempunyai potensi wisata yang tidak kalah menarik dengan Geopark Batur seperti di daerah Tembuku yang banyak tumbuh objek destinasi baru, di Penglipuran, di daerah barat, yang total terdapat 43 objek wisata di Bangli, maka kiranya jangkauan kerja dan tanggung jawab Badan Pengelola Pariwisata ini diperluas untuk pengembangan pariwisata Bangli secara keseluruhan, yang tentu namanya disesuaikan menjadi Badan Pengelola Pariwisata Bangli. Dengan satu badan yang mengurusi bagaimana masalah produksi,  pembinaan SDM, pembinaan objek wisata, pengelolanya, maka kerja BPPB akan lebih efektif.

Baca Juga  Hadiri Lokasabha X MGPSSR Denpasar, Giri Prasta Ajak Semeton Pasek Jaga Persatuan

Kekuatan yang kedua yakni terkait kemampuan untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan potensi, objek dan destinasi wisata Bangli, menurut mantan Dirut PT Pos Indonesia ini, dengan sosialisasi yang luas maka segala potensi, objek dan destinasi wisata Bangli akan diketahui oleh dunia. Oleh karena itu dengan terbentuknya BPPD Bangli, dengan tugas dan tanggung jawab untuk mempromosikan Pariwisata Daerah Bangli akan menjadi sangat relevan dan signifikan.

de
KETUT MARDJANA: Kita harus bergandengan tangan majukan kepariwisataan Bangli

Mardjana berharap kedua kekuatan yang berbentuk Badan ini hendaknya selalu berjalan hand-to-hand dan saling menopang di bawah kendali, arahan dan dukungan penuh Pemkab Bangli. BPPD Bangli dan Badan Pengelola Pariwisata Bangli bersama Pemerintah Kabupaten Bangli, khususnya Dinas Pariwisata Bangli diharapkan dapat berkolaborasi secara baik dengan pegiat pariwisata, hotel dan restoran, pemandu wisata, desa wisata dan pokdarwis sehingga menciptakan suatu langkah bersama dalam membangun dan membangkitkan pariwisata di wilayah Kabupaten Bangli.
“Tanpa dukungan Pemkab Bangli, keberadaan BPPD Bangli tidak berarti apa-apa,” jelas jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Monash Melbourne, Australia ini.

Ditambahkan DR. Mardjana, keberadaan objek wisata yang dimiliki selayaknya dikelola secara baik dan tepat agar mampu menarik lebih banyak wisatawan baik mancanegara maupun domestik. “Daya tarik wisata yang dikelola dengan baik merupakan titik awal untuk mampu mendatangkan wisatawan lebih banyak, yang mana pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Bangli,” ujar GM Toya Devasya Natural Hot Spring ini.

Daya tarik wisata yang dibangun dengan baik tambahnya, tidak akan efektif dan memberikan hasil maksimal bila tidak diperkenalkan secara luas ke masyarakat mancanegara maupun domestik. Untuk itu harus dibarengi dengan upaya sosialisasi secara luas, baik secara off-line atau konvensional maupun secara digital dalam bentuk promosi dan pemasaran yang masif dan terstruktur.

Baca Juga  Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru, Sekda Rai Iswara Pantau Kesiapan Sejumlah Instansi Vertikal di Denpasar

Peran promosi dan pemasaran yang terstruktur sangat dibutuhkan untuk memperkenalkan destinasi wisata yang dipunyai Bangli. Dalam konteks ini, dan dalam era industri 4.0 yakni suatu era dimana penggabungan antara teknologi otomasi dan teknologi cyber berjalan begitu cepatnya, maka digital marketing sudah menjadi keharusan. Sekiranya BPPD yang baru terbentuk ini mempunyai cukup dana maka program digital marketing akan menjadi program pertama dan utama dalam mempromosikan Bangli. “Kita harus mampu memperkenalkan produk dan destinasi wisata Bangli kepada dunia. Dan Digital Marketing akan mampu menembus dunia tanpa harus memperhatikan sekat teritorial negara,” jelas sosok pekerja keras yang tidak suka duduk di belakang meja ini. (*/balu1)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWISATA

Sekda Dewa Indra Sambut Kedatangan Wisatawan Kapal Pesiar I Setelah Pemberlakuan Tourist Levy

Published

on

By

Sekda dewa indra
SAMBUT: Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyambut kedatangan MV Azamara Journey, yang bersandar pukul 13.45 Wita, di Dermaga Cruise Benoa, Sabtu (24/2). (Foto: Hms Pemprov)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyambut kedatangan MV Azamara Journey, yang bersandar pukul 13.45 Wita, di Dermaga Cruise Benoa, Sabtu (24/2).

Kedatangan kapal pesiar pertama setelah diterapkannya tourist Levy, dengan panjang 181 meter ini, membawa 375 penumpang dan 390 awak kapal.

Penyambutan oleh Sekda Dewa Indra, yang didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok. Bagus Pemayun, Ketua PHRI Badung I Gusti Agung Rai Suryawijaya, Sub Regional Head Pelindo Bali Nusra Fariz Hariyoso, GM Pelindo III Regional Bali Nusra dan Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma, ditandai dengan pengalungan bunga selamat datang dan penyerahan cenderamata.

Pada kesempatan ini, Sekda Dewa Indra menegaskan agar pungutan wisatawan diterapkan tanpa harus mengganggu kelancaran dan kenyamanan wisatawan.

“Untuk wisatawan yang berlabuh dan bersandar di pelabuhan Benoa, sengaja tidak disiapkan counter. Namun kami bekerja sama dengan ship agent untuk pungutan wisatanya, sehingga tidak mengganggu kenyamanan wisatawan,” tegasnya.

Ia menambahkan dengan waktu yang sedikit, bantuan ship agent lebih memudahkan dalam melakukan pungutan wisatawan.

“Wisatawan kapal pesiar ini tidak memiliki waktu yang banyak, turun saat tiba dan kembali ke kapal pada sore harinya. Sehingga dengan bantuan ship agent untuk melakukan identifikasi turis yang turun, dan kemudian dilakukan pungutan, tentu hal ini akan memudahkan berjalannya layanan pungutan wisatawan bagi wisatawan yang datang dan berlibur ke Bali,” imbuh Sekda Dewa Indra. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Pasca Bencana, Rai Mantra Tinjau Lokasi Tanah Longsor di Ubung Kaja
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Intip Progress Pengembangan The Sanur, KEK Kesehatan Pertama Berstandar Internasional di Indonesia

Published

on

By

progres pengembangan kek sanur
Kawasan The Sanur. (Foto: PT Hotel Indonesia Natour)

Denpasar, baliilu.com – KEK Sanur atau The Sanur merupakan kawasan ekonomi khusus (KEK) kesehatan pertama di Indonesia sebagai alur perjalanan end to end yang mengintegrasikan layanan kesehatan dan pariwisata.

The Sanur hadir dengan berbagai fasilitas yang terintegrasi berstandar internasional mulai dari layanan kesehatan, akomodasi hotel, dan fasilitas pendukung lainnya.

Pembangunan The Sanur diharapkan dapat menjadi diversifikasi ekonomi bagi pariwisata Indonesia. KEK Sanur merupakan inisiatif strategis untuk mengoptimalisasi potensi area Grand Inna Bali Beach seluas 41,6 Ha untuk menjadi World Class Medical & Wellness Centre.

Adianta Apriadi, Plt. VP Corporate Secretary PT. Hotel Indonesia Natour mengatakan, fasilitas terintegrasi yang disediakan kawasan ini meliputi sarana akomodasi hotel bintang 5, ethnomedicinal botanic garden, convention centre bertaraf internasional yang mampu menampung hingga 5.000 pax, area komersial, sentra UMKM, serta berbagai fasilitas lain.

The Sanur yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN untuk melakukan terobosan dan transformasi wilayah Sanur, Bali, sebagai landmark dalam peningkatan perekonomian Indonesia.

PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, PT. Hotel Indonesia Natour (HIN) telah ditetapkan sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Sanur oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus No. 6 Tahun 2022.

Kawasan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas terintegrasi berstandar internasional, diantaranya fasilitas akomodasi hotel bintang 5 yaitu Bali Beach Hotel dan The Meru Sanur.

Bali Beach Hotel dan The Meru Sanur yang terdapat di KEK Sanur ini memberikan nafas baru bagi Grand Inna Bali Beach yang telah berdiri sejak tahun 1962 yang menjadi tonggak sejarah bagi destinasi wisata berkelanjutan bertaraf internasional yang dapat mendorong kebangkitan ekosistem pariwisata dan perekonomian.

Baca Juga  Tinjau Lokasi Tes CPNS, Sekda Dewa Indra Tak Ingin Ada Kecurangan

Bali Beach Hotel merupakan hotel tertinggi di Bali dengan ketinggian 10 lantai ini memiliki 273 kamar dengan pemandangan laut lepas di setiap kamarnya. Hotel ini juga memiliki fasilitas kolam renang olympic size dengan view pantai Sanur sepanjang 1,5 km.

Tidak hanya itu, hotel milik BUMN ini juga dilengkapi dengan fasilitas convention terintegrasi bernama Bali Beach Convention yang telah diresmikan oleh Menteri BUMN pada 29 Januari 2024, untuk menjawab kebutuhan berbagai acara dan kegiatan tingkat dunia.

Pengembangan convention ini mengembalikan visi awal Sanur sebagai pusat destinasi pariwisata Meeting, Incentives, Conference and Exhibitions (MICE) yang juga menjadi salah satu convention center terbesar di Bali dengan kapasitas 5.000 pax yang memiliki pemandangan yang indah dengan menghadap langsung ke area pantai.

Fasilitas akomodasi bintang 5 lainnya yang ditawarkan The Sanur adalah The Meru Sanur sebagai hotel bintang 5 dengan 184 kamar bertipe suite dengan arsitektur unik berlanskap tropis dan luxury yang memiliki dua bangunan terintegrasi. Saat ini progress revitalisasi hotel tersebut lebih dari 90%.

The Sanur diharapkan menjadi akselerator peningkatan perekonomian Indonesia, salah satunya melalui fasilitas Sentra UMKM Sanur yang menjadi rumah bagi para pengusaha lokal Bali yang terdiri dari 49 kios UMKM dan 1 balai nelayan dimana dalam hal pengelolaannya, HIN bersama Pemerintah Kota Denpasar melalui BUPDA akan berkolaborasi mengelola Sentra UMKM tersebut.

Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para UMKM lokal untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas produk kepada wisatawan dan masyarakat sekitar sehingga mendorong pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah Sanur. Progress pembangunan Sentra UMKM Sanur saat ini telah mencapai 99,041%.

Baca Juga  Update Covid-19 (24/7), Persentase Pasien Sembuh Tembus 75,93% di Bali

Sebagai pelengkap operator kawasan, The Sanur juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung antara lain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mampu mengolah 1500 m3/hari, powerhouse yang mampu menampung hingga 20MVA, tangki air tanah berkapasitas 4.000 m3, dan 5 tempat penyimpanan sampah sementara termasuk limbah B3 Medis, dan command center yang dilengkapi teknologi canggih sehingga dapat digunakan sebagai pusat kendali operasional The Sanur.

Saat ini, progress pembangunan infrastruktur dasar kawasan meliputi landskap kawasan, area utilitas, main gate, main road dengan progress telah mencapai 100%.

“Melalui KEK Sanur, diharapkan Indonesia mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui pariwisata dan kesehatan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kami optimis The Sanur dapat menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara dalam memperkuat potensi pariwisata kesehatan di Indonesia,” ungkap Adianta Apriadi, plt VP Corporate Secretary PT Hotel Indonesia Natour. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Pj. Gubernur Bali Mahendra Jaya Luncurkan Program Pungutan Wisatawan Asing

Published

on

By

launching
LUNCURKAN PWA: Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya meluncurkan program Pungutan Wisatawan Asing (PWA) untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Senin (12/2/2024) di Hotel Puri Santrian Sanur. (Foto: Hms Pemprov)

Denpasar, baliilu.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya meluncurkan program Pungutan Wisatawan Asing (PWA) untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Senin (12/2/2024). Peluncuran program PWA yang digelar di Hotel Puri Santrian Sanur, ditandai aksi mengarahkan telapak tangan ke layar LED oleh Pj. Gubernur Bali yang diikuti Kadisparda Bali Tjokorda Bagus Pemayun, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Bali yang juga sekaligus selaku Ketua PHRI Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Dirut PT. BPD Bali Nyoman Sudharma dan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja.

Acara peluncuran ini secara resmi menandai pemberlakuan PWA yang mulai diterapkan pada Rabu (14/2/2024) pada pukul 00.00 Wita. Terhitung mulai tanggal tersebut, wisatawan asing yang masuk ke Pulau Dewata dikenakan pungutan sebesar Rp. 150.000. Guna memperlancar proses pemungutan, wisatawan asing diimbau melakukan pembayaran sebelum keberangkatan ke Bali secara cashless dengan mengakses sistem Love Bali atau aplikasi lainnya yang terintegrasi.

Mahendra Jaya dalam sambutannya mengatakan bahwa peluncuran program PWA menjadi momentum strategis untuk menguatkan pondasi pariwisata Bali yang berbasis budaya. Ditambahkan olehnya, sejauh ini program untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali telah diupayakan oleh Pemprov Bali. “Tapi kami sadari programnya masih terbatas karena terkendala kemampuan fiskal pada APBD Provinsi,” katanya.

Padahal menurutnya masih banyak program yang perlu dilakukan seperti melindungi dan merestorasi warisan lontar dan berbagai situs budaya, adat-istiadat dan kesenian. Kemudian untuk menjaga lingkungan alam Bali, dibutuhkan upaya yang lebih serius dalam mengatasi persoalan sampah, penghijauan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah serta masih banyak hal lain yang perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan.

Baca Juga  Update Covid-19 (24/7), Persentase Pasien Sembuh Tembus 75,93% di Bali

Lebih jauh Mahendra Jaya berharap, program PWA mampu mendongkrak kemampuan fiskal Pemprov Bali agar dapat berbuat lebih banyak lagi dalam rangka perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, termasuk membenahi daya tarik wisata, infrastruktur, jalan serta meningkatkan promosi pariwisata.

Pada bagian lain, ia juga mempermaklumkan mengenai waktu pelaksanaan launching PWA yang terkesan terlambat karena dilakukan mendekati waktu pemberlakuannya. Menurut dia, hal ini dikarenakan sikap kehati-hatian dan berbagai persiapan yang harus dimatangkan agar dalam penerapannya tidak sampai mengganggu kenyamanan wisatawan asing. “Setelah dilakukan simulasi, kami menyadari akan timbul ketidaknyamanan pada wisatawan yang datang ke Bali. Karena setelah menempuh penerbangan panjang, ketika masuk Bali mereka harus mengantre untuk membayar VoA, proses imigrasi, bea cukai, dan ditambah lagi antrian membayar PWA,” urainya. Oleh karena itu, pihaknya kemudian merevisi Pergub agar pembayaran PWA tidak mesti dilakukan di pintu masuk Bali, namun bisa dilakukan sebelum keberangkatan dan pada end point (hotel dan destinasi wisata).

Masih dalam sambutannya, Mahendra Jaya juga menginformasikan dasar hukum penerapan PWA yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali khususnya pada Pasal 8 ayat (3) dan (4) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing.

Sejalan dengan pemberlakuan PMA, Pemprov Bali juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan. Khusus untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan, Pemprov Bali telah melantik anggota Satpol PP Khusus Pariwisata. Satpol PP khusus pariwisata bertugas membantu memberikan informasi dan pertolongan bagi wisatawan serta membantu pemetaan potensi kerawanan untuk kemudian bersama stakeholder terkait mencari akar masalah lanjut merumuskan solusinya.

Baca Juga  Koster Sediakan Arak Bali Panggung Terhormat di Dunia Pariwisata

Mengakhiri sambutannya, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang ditunjukkan berbagai pihak sehingga program PWA ini bisa diluncurkan sebelum mulai diterapkan pada 14 Februari 2024. Ia optimis, program ini dapat berjalan dengan baik karena dari hasil pantauannya, wisatawan asing yang hendak berwisata ke Bali menunjukkan antusiasme untuk melakukan pembayaran.

Sementara itu, Ketua GIPI Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengapresiasi sikap konsisten yang ditunjukkan Pj. Gubernur Mahendra Jaya dalam melibatkan komponen pariwisata dalam program PWA. “Hari ini kita berkumpul di sini untuk menghadiri sebuah momen yang sangat penting. Ini merupakan babak baru dalam pembangunan sektor pariwisata yang sustainable,” ungkapnya.

Selain dapat berjalan dengan lancar dan sukses, ia juga berharap dana yang terkumpul dari program PWA ini dikelola secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, wisatawan asing yang berkunjung ke Bali bisa memetik manfaat dari dana yang mereka sumbangkan. (gs/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
galungan dprd bali
Advertisements
pln ucapan
Advertisements
stikom
Advertisements
pemprov bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca