Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Ketua TP PKK Bali Kawal Perkembangan Kesehatan Masyarakat

Ny. Putri Koster Libatkan Media Permudah Penyebaran Informasi hingga Masyarakat yang Paling Terpencil Tempat Tinggalnya

Loading

BALIILU Tayang

:

ny. putri koster
Ny. Putri Koster saat menjadi narasumber dalam Dialog Bahtera, Kamis (13/10). (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali yang memiliki tanggung jawab mengawal perkembangan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup melalui upaya-upaya strategis, Ny. Putri Suastini Koster terus melakukan sosialisasi melalui media elektronik dan juga media cetak. Sosialisasi dengan melibatkan media ini dilakukan untuk mempermudah penyebaran informasi hingga masyarakat yang paling terpencil posisi tempat tinggalnya.

“Tim Penggerak PKK sebagai mesin penggerak kegiatan aksi sosial dan sosialisasi, akan melibatkan seluruh kader mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kelurahan, kecamatan, desa hingga tingkat banjar. Kegiatan ini aktif dilakukan kader di tingkat paling bawah, dan kemudian wajib mencatat dan melaporkan hasil perkembangan warganya, terutama terkait kondisi kesehatan, ketersediaan pangan dan kebutuhan konsumsi dan gizi bagi tubuh mereka, terutama bagi bayi, balita, ibu hamil, ibu habis melahirkan dan lansia. Ketepatan konsumsi pangan bagi tubuh itu sangat penting karena akan mempengaruhi daya tangkap cara berpikir dan mengelola otak, perkembangan fisik tubuh dan organnya (pencegahan stunting). Sehingga kerja sama antarsemua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” tegas Ny. Putri Koster saat menjadi narasumber pada acara Dialog Bahtera (Bahagia dan Sejahtera) dengan tema “Cegah Stunting Melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat”, Kamis (13/10).

Selain itu, kerja sama antara pemerintah, kader PKK dan masyarakat menjadi kunci bagi terwujudnya kesejahteraan. “Hidup sehat itu tidak bisa hanya bermodalkan teori semata, namun harus adanya niat dan peran serta masyarakat itu sendiri untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena dengan menanamkan perilaku atau pola hidup yang bersih maka tubuh juga akan mencerna makanan yang sehat, cara berpikir yang kreatif dan positif serta daya tahan tubuh yang juga akan memiliki imun dan berkembang menjadi kuat sehingga angka stunting dapat kita minimalkan,” imbuh Ny. Putri Koster yang dikenal memiliki banyak gagasan dalam  menjaga keseimbangan bahan pangan warga melalui penerapan pola HATINYA PKK bagi setiap warga, sekaligus mampu menjaga keseimbangan perputaran perekonomian rakyat, terlebih dia tahun terakhir dunia dan Bali salah satunya menjadi daerah terimbas pandemi Covid-19.

Baca Juga  Ny. Putri Koster Mengucapkan Rahajeng Hari Suci Nyepi Tahun Baru Caka 1945
ny. putri koster
Ny. Putri Koster foto bersama usai menjadi narasumber dalam Dialog Bahtera, Kamis (13/10). (Foto: Ist)

Ny. Putri Koster menambahkan, “Bali termasuk memiliki angka stunting yang kecil jika dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Namun kita tidak boleh teledor atau lalai agar angka stunting tidak beranjak dari angka saat ini (9,28%) menjadi naik lagi. Pencegahan stunting dapat kita awali dengan memberi edukasi (pengetahuan) terhadap remaja perempuan yang nantinya akan mengandung, sehingga edukasi dini ini akan menjadikan bekal  untuk memulai perilaku hidup bersih dan sehat khususnya yang dimulai dari diri sendiri, kemudian ditularkan kepada anggota keluarga lainnya dan seterusnya dibiasakan untuk dilakukan pada lingkungan umum.”

Hal kecil yang berdampak besar bisa dilakukan oleh siapa saja untuk menghindari stunting adalah menghindari kekurangan energi kronis (KEK) dan mencegah anemia akut pada remaja. Untuk itu penting bagi anak-anak khususnya remaja gadis untuk mengkonsumsi tablet penambah darah. Terlebih ketika seorang ibu hamil yang sedang memberikan penghidupan baru dalam kandungannya akan mampu melahirkan bayi yang sehat, cerdas dan kuat.

Kerja sama atau sinergitas yang berkesinambungan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat tentu saja akan berdampak pada peningkatan taraf hidup dan ekonomi, karena dengan badan dan tubuh yang sehat kita akan memiliki otak yang sehat untuk berkarya, mengeluarkan ide serta gagasan. Namun perlu diingat, bahwa taraf perekonomian yang tinggi tidak cukup untuk menciptakan keluarga bebas stunting, namun yang terpenting adalah menumbuhkan kesadaran bagi semua pihak dalam menjaga kebersihan lingkungan sehingga kesehatan tubuh dan mental akan menumbuhkan semangat hidup yang semakin hari semakin bertambah.

“Gagal tumbuh kembang atau stunting akan mempengaruhi pertumbuhan fisik seseorang dan perkembangan cara berpikir otaknya. Sehingga TP PKK selalu menggandeng instansi terkait dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, sehingga masing-masing pihak akan terlihat langsung untuk memberikan informasi bagi masyarakat salah satunya adalah ahli gizi yang selalu siap untuk mengedukasi siapa saja yang datang ke fasilitas kesehatan terdekat,” ungkapnya.

Baca Juga  Ny. Putri Koster Terima Audiensi Panitia Indonesia Internasional Marathon

Sementara itu, Ketua Pengda Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Bali, I Made Kerta Duana menyampaikan bahwa yang mempengaruhi stunting atau gangguan tumbuh kembang dengan bayi pada periode 1000 hari pertama kehidupannya adalah kurangnya energi kronis (KEK) dan infeksi berulang pada tubuhnya, baik itu karena kekurangan pemenuhan gizi dan kurangnya perhatian orangtua terhadap kestabilan tumbuh kembang antara berat badan dengan usia.

Selain memperhatikan pemenuhan gizi untuk mencegah anak agar tidak mengalami gangguan kesehatan, penting juga untuk memperhatikan keberadaan anggota keluarga di tengah lingkungan yang sehat, karena ini adalah cara dan perencanaan langkah untuk menciptakan kehidupan yang sehat dan berkualitas.

Hal ini bisa dimulai dari keluarga kemudian akan menyebar ke lingkungan sekitar dan kemudian lingkungan yang lebih luas. Karena perilaku hidup bersih dan sehat dapat mulai diwujudkan dengan kondisi lingkungan bersih, menumbuhkan perilaku (tahu, mau dan mampu turut menjaga lingkungan yang bersih) dan sering mengunjungi layanan kesehatan apabila terhadap gejala kurang baik yang dirasakan oleh tubuh.

Perbaikan lingkungan yang bersih dan menciptakan masyarakat yang sehat dapat meringankan terjadinya stunting dalam masyarakat, karena apabila dilihat secara genetik stunting dapat dicegah melalui pengetahuan dan mengubah perilaku hidup yang bersih dan sehat, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap perkembangan kesehatan fisik dan mental.

PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat adalah kunci untuk mendukung lingkungan yang berkualitas (bebas dari gangguan pernapasan, bebas dari kotor dan menyebabkan jentik nyamuk). Namun hal ini tidak boleh berhenti di diri sendiri melainkan harus ditularkan kepada seluruh elemen masyarakat.

Orangtua wajib membekali diri dan memiliki kecakapan dalam melahirkan, mendidik dan memantau tumbuh kembang bayi yang sesuai dengan usia. Karena pencegahan kurang gizi dan penyakit infeksi dapat dilakukan sejak dini, dengan cara menyeimbangkan gerakan fisik, pemilihan makanan yang tepat dengan kebutuhan tubuh dan kelengkapan gizi (tidak harus mahal dan tidak harus impor namun memiliki gizi yang diperlukan oleh tubuh kita untuk berkembang dengan baik).

Baca Juga  Manggala Utama PAKIS Bali Getol Sosialisasikan Kepedulian Terhadap Lingkungan, Adat, Tradisi dan Budaya

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rumah tangga akan sangat berkontribusi kepada pertumbuhan generasi yang sehat. Yakni dengan beberapa indikator pendukung untuk menyiapkan jamban yang bersih, tidak merokok dalam rumah agar tidak meracuni anggota keluarga lainnya (perlu ada ruang khusus untuk merokok sekalipun itu di rumah), pemenuhan gizi, penyediaan sanitasi yang bersih, ketersediaan air bersih, mencuci tangan pakai sabun, dan gerakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi

Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan

Loading

Published

on

By

Ketua DPRD Badung Serahkan Dokumen PU Fraksi kepada Bupati
SERAHKAN DOKUMEN: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyerahkan dokumen PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Kamis, 5 November 2026, menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua dan segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam rapat tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa agenda utama rapat paripurna ini adalah mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi yang ada di DPRD Badung—yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan—terhadap empat Raperda, yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam keterangannya usai rapat, Anom Gumanti menyoroti sejumlah catatan penting dari dewan, salah satunya terkait penuntasan krisis air bersih di wilayah Badung Selatan. Dewan mendorong Perumda Air Minum Tirta Mangutama tidak hanya bergantung pada sumber air konvensional, tetapi juga mulai mengkaji penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih (Sea Water Reverse Osmosis / SWRO).

“Ketika melaksanakan penyelesaian kebutuhan air di Badung ini, dewan mendorong agar direksi melaksanakan atau mungkin melakukan teknologi SWRO, artinya bagaimana mengolah air laut untuk bisa menjadi air bersih,” ujar Anom Gumanti.

Baca Juga  Ny. Putri Koster Mengucapkan Rahajeng Hari Suci Nyepi Tahun Baru Caka 1945

Ia menambahkan, sebelumnya pasokan air di Kuta Selatan hanya mengandalkan Dam Estuari. Dengan adanya tambahan penyertaan modal yang baru, pihak perumda kini berencana mengambil air di wilayah Tukad Mati guna menambah suplai ke wilayah selatan, di samping harapan agar teknologi SWRO dapat segera direalisasikan.

Selain masalah air bersih, rapat paripurna juga menyoroti persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas, khususnya di kawasan Kuta Selatan seperti Desa Pecatu. Dewan menerima usulan dari sejumlah fraksi agar jalan-jalan utama yang ada diperlebar atau dijadikan jalur operatif alternatif agar mobilitas pariwisata tidak terganggu.

Di sektor ketenagakerjaan dan keuangan, dewan mencatat adanya usulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait tren peningkatan pendapatan daerah, Anom Gumanti menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta perencanaan anggaran yang realistis.

“Intinya bahwa anggaran ini agar bisa tepat guna, tepat sasaran, dan kemudian lagi bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Anom Gumanti memastikan pihak legislatif akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal yang telah disetujui. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan kinerja pengelolaan sumber daya manusia dan program kerja benar-benar berada di jalur yang tepat (on the track) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama

Published

on

By

Fraksi PDI Perjuangan Serahkan Pandangan Umum di DPRD Badung
SERAHKAN DOKUMEN PU FRAKSI: Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom menyerahkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kepada Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyatakan dapat menerima empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kendati demikian, persetujuan tersebut disertai berbagai catatan, koreksi, serta rekomendasi rinci yang akan dibahas lebih mendalam melalui rapat alat kelengkapan dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Raperda strategis. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua serta segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom., memaparkan tanggapan fraksinya terhadap keempat Raperda yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Terkait penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 150 miliar hingga tahun anggaran 2029—dengan alokasi Rp 37 miliar pada APBD 2027—Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya landasan hukum yang kuat guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan berharap penambahan modal ini dapat menyelesaikan masalah menahun di wilayah Bali Selatan.

Baca Juga  Ny. Putri Koster: Narkoba Bentuk Lain dari Penjajahan yang Merusak Generasi Penerus Bangsa

“Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, kami berharap Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama mampu mengatasi krisis air di daerah Bukit, seperti Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi direksi untuk mengeluhkan kekurangan modal guna menuntaskan krisis air tersebut,” tegas Rai Wirata.

Sementara itu, untuk Raperda penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara, fraksi menyetujui pemenuhan kewajiban Pemkab Badung pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 10 miliar dari total rencana penyertaan modal Rp 150 miliar hingga 2030.

Terkait Raperda Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, fraksi menilai substansi aturan tersebut sudah tidak relevan dan berpotensi tumpang tindih. Pengaturan teknis kependudukan skala kabupaten dinilai cukup diatur melalui peraturan kepala daerah.

Rincian APBD Kabupaten Badung Tahun 2027

Dalam pandangannya terhadap Raperda APBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan daerah dalam menunjang pelayanan publik. Komposisi keuangan daerah dirancang dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah: dirancang sebesar Rp 11.634.722.053.183,00, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 10.904.723.845.178,00, Pendapatan Transfer: Rp 729.998.208.005,00.

Belanja Daerah: Dirancang Rp 13.379.086.523.923,00, yang terdiri atas: Belanja Operasi: Rp 7.009.193.884.288,00, Belanja Modal: Rp 4.310.626.626.071,00, Belanja Tidak Terduga: Rp 145.421.455.883,00, dan Belanja Transfer: Rp 1.913.844.557.681,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 534.528.799.452,00 dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp 2.614.248.087.124,00 (termasuk pinjaman daerah Rp 2.079.719.287.672,00).

Pengeluaran Pembiayaan: Mencakup penyertaan modal pada Perumda Tirta Mangutama (Rp 37 miliar) dan PT Jamkrida Bali Mandara (Rp 10 miliar), serta pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp 822.883.616.384,00.

Baca Juga  Kelola Sampah Organik, Ibu Putri Koster Dorong Tempat Ibadah Bangun Teba Modern

Usulan Infrastruktur, Penataan Kawasan, dan Evaluasi Kebencanaan

Selain memberikan persetujuan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, di antaranya:

Penuntasan pavingisasi gang, pelebaran serta pengaspalan Jalan Cemongkak menuju Buana Sari, pembuatan akses menurun ke Pantai Labuan Sait, dan pengaspalan Jalan Merpati di Desa Pecatu, Kuta Selatan.

Penataan Pantai Cemagi secara tuntas untuk kepentingan keagamaan, serta kelanjutan program trotoarisasi dari Mengening ke Munggu dan pembangunan jalan alternatif dari Banjar Seseh ke SD 2 Cemagi guna mengurai kemacetan.

Pembebasan lahan di sebelah utara Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala untuk dijadikan ruang terbuka hijau, sarana olahraga, rekreasi keluarga, serta wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal.

Di sektor penanggulangan bencana, Fraksi menyampaikan duka mendalam atas tragedi tanah longsor di kawasan glamping eco park Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didorong untuk segera melakukan penanganan darurat serta mengevaluasi potensi kerawanan bencana alam guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.

Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung beserta jajaran eksekutif atas kerja keras dalam mengatasi kemacetan melalui pembukaan akses jalan baru di Kuta Selatan serta koordinasi intensif yang membuat pembahasan penyertaan modal dapat berjalan lebih cepat dari target. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wagub Giri Prasta Tinjau Bedah Rumah di Jembrana, Tekankan Kualitas Bangunan demi Kenyamanan Warga

Bersumber dari Perubahan APBD 2026, Bantuan Rp 75 Juta Diharapkan Hadirkan Hunian Layak bagi Keluarga Kurang Mampu

Loading

Published

on

By

Wagub Giri Prasta Tinjau Program Bedah Rumah di Jembrana
TINJAU BEDAH RUMAH: Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11).

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah rumah keluarga I Gede Yogi Agus Cahaya di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi hunian penerima manfaat sekaligus memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Wagub Giri Prasta Tinjau Program Bedah Rumah di Jembrana

Program bedah rumah tersebut bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dengan nilai bantuan sebesar Rp 75 juta.

Bantuan diperuntukkan bagi pembangunan rumah satu lantai seluas 30 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur, teras, dan kamar mandi. Pembangunan rumah diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat.

Saat meninjau kediaman I Gede Yogi Agus Cahaya, Wagub Giri Prasta mendapati kondisi rumah yang tergolong tidak layak huni. Salah satu kamar tidur juga difungsikan sebagai dapur, sementara atap genteng mengalami kebocoran dan lantai teras masih berupa tanah.

Kondisi sanitasi rumah tersebut juga belum memadai. Kamar mandi mengalami kerusakan berat dan tidak memiliki atap. Selain itu, rumah keluarga tersebut belum terhubung dengan jaringan air bersih PDAM sehingga masih mengandalkan sumur tradisional untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Melihat kondisi tersebut, Wagub Giri Prasta meminta agar pelaksanaan program bedah rumah benar-benar memperhatikan kualitas bangunan, mulai dari konstruksi hingga kelengkapan fasilitas dasar.

Ia menekankan bahwa pembangunan rumah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga harus memastikan hunian yang dihasilkan layak ditempati serta mampu memberikan rasa aman, sehat, dan nyaman bagi penghuninya.

Baca Juga  Manggala Utama PAKIS Bali Getol Sosialisasikan Kepedulian Terhadap Lingkungan, Adat, Tradisi dan Budaya

I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini, istri I Gede Yogi Agus Cahaya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan bedah rumah yang diterima keluarganya. Ia mewakili suaminya yang saat kunjungan berlangsung masih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Matur suksma, Bapak Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, atas bantuan bedah rumahnya. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami,” ungkapnya saat berdialog dengan Wagub Giri Prasta dan Bupati Jembrana.

Dalam kesehariannya, I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini bekerja membuat perlengkapan upakara berupa tamas, sedangkan suaminya bekerja serabutan. Keduanya berupaya memenuhi kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan ekonomi dan kondisi tempat tinggal yang belum layak.

Selain meninjau kondisi rumah, Wagub Giri Prasta juga memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 500.000 kepada Putu Bagus Andi Yoga Sulung, anak pasangan I Gede Yogi Agus Cahaya dan I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian sekaligus motivasi agar Putu Bagus, yang saat ini duduk di kelas II SD Negeri Banyubiru, terus rajin belajar dan bersemangat menempuh pendidikan.

Melalui program bedah rumah ini, Pemerintah Provinsi Bali berupaya membantu masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca