Denpasar, baliilu.com – Sebagai bentuk komitmen Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas inflasi di tengah gejolak geopolitik, pada 21 April 2026 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan BALINOMICS, di The Meru Sanur.

Kegiatan tersebut dibuka dengan penyampaian welcoming remarks oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja serta keynote speech oleh Sekretaris Daerah, Dewa Made Indra dan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, akademisi, konjen negara sahabat, perbankan, dan pelaku usaha. Sejumlah narasumber baik tingkat daerah dan nasional hadir dalam BALINOMICS yakni, Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (Indra Gunawan Sutarto); Dekan FEB Universitas Udayana (Prof. Wiwin Setyari); Ekonom Senior Samuel Sekuritas (Fithra Faisal Hastiadi); dan Redaktur Pelaksana Media Investor Daily (Nasori).

Pada kesempatan tersebut, Erwin Soeriadimadja menyampaikan apresiasi atas pencapaian pertumbuhan ekonomi di Bali kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, dan stakeholders di Bali sehingga pada tahun 2025 ekonomi Bali mampu tumbuh 5,82% (yoy), di atas nasional dan merupakan pertumbuhan tertinggi selama 7 (tujuh) tahun terakhir yang turut didukung dengan inflasi yang terkendali. Namun demikian, perlu dicermati eskalasi konflik Timur Tengah yang terjadi pada awal tahun 2026.

Lebih lanjut, konflik tersebut diprakirakan berdampak terutama pada sektor pariwisata sebagai backbone pertumbuhan ekonomi Bali, antara lain melalui terganggunya konektivitas penerbangan internasional, khususnya dari kawasan Eropa, serta kenaikan harga tiket pesawat. Berdasarkan asesmen terkini, kondisi ini diprakirakan menimbulkan loss ekonomi Bali pada tahun 2026 sebesar 0,05%. Terdapat Four Strategic Pilars untuk menjaga ekonomi Bali tetap berdaya tahan yakni: (i) Menjaga kinerja backbone ekonomi Bali yakni Sektor Pariwisata, (ii) mendorong kinerja new hero ekonomi Bali untuk menciptakan multiplier yakni investasi, (iii) memperkuat sektor pertanian untuk diversifikasi sumber pertumbuhan, (iv) mendorong UMKM dan digitalisasi sebagai penyangga dan katalisator ekonomi.

Dewa Made Indra, juga mengapresiasi dedikasi Bank Indonesia dalam menjaga perekonomian Bali tumbuh berkelanjutan di tengah gejolak global. Dalam sesi diskusi para narasum

Dalam sesi diskusi para narasumber menyoroti eskalasi konflik di Timur Tengah. Fithra Faisal menyampaikan bahwa untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada triwulan I 2026 tetap membutuhkan dorongan supply side seperti stimulus fiskal di tengah tantangan melambatnya permintaan masyarakat akibat gejolak geopolitik Timur Tengah. Strategi front-loaded fiscal menjadi salah satu langkah percepatan perputaran modalitas dari sisi supply.

Hal ini terkonfirmasi oleh Supendi (Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali) yang menyampaikan bahwa pada triwulan I 2026 transaksi belanja APBN di Bali tumbuh positif, utamanya pada belanja modal.

Indra Gunawan Sutarto memandang bahwa digitalisasi menjadi game changer katalisator pertumbuhan ekonomi. Fenomena transformasi digital diprakirakan semakin akseleratif menyusul pergeseran preferensi transaksi masyarakat kearah digital yang ditopang oleh meningkatnya partisipasi ekonomi Gen Y, Z, dan Alpha, serta prospek ekonomi yang terus membaik. Pada sektor pariwisata transaksi melalui kanal digital QRIS cross border perlu dioptimalkan, sebagai kemudahan dan kenyamanan bertransaksi wisatawan.

Selain digitalisasi, diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi di Bali perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali. Prof. Wiwin Setyari mengungkapkan bahwa 50% kontribusi pariwisata nasional bersumber dari Bali. Kondisi ini menunjukkan besarnya peran Bali dalam menopang sektor pariwisata nasional, namun sekaligus menegaskan tingginya ketergantungan perekonomian daerah terhadap pariwisata. Berkaca pada masa pandemi, struktur ekonomi Bali yang sangat terkonsentrasi pada pariwisata terbukti rentan terhadap shock, meskipun proses pemulihannya relatif cepat. Oleh karena itu, meskipun Bali hingga saat ini tetap menjadi destinasi unggulan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, Pemerintah Provinsi Bali perlu terus mendorong transformasi ekonomi agar diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi dapat tercapai, berdaya tahan serta mampu berperan optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Ke depan, gejolak geopolitik yang berpotensi mengganggu kinerja sektor pariwisata juga dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Bali secara keseluruhan. Respons Pemerintah dan persepsi publik atas resiliensi pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak geopolitik tidak terlepas dari peran media. Dalam prospektif media, headline eskalasi konflik Timur Tengah menjadi sinyal respons publik.

Nasori menyampaikan bahwa untuk menjaga persepsi kondisi perekonomian di Bali tetap kondusif, diperlukan keseimbangan penyampaian fakta yang juga menjadi poin penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang relevan, mudah dipahami, dan tentunya menjaga konteks dan akurasi. Dalam sesi diskusi, secara keseluruhan, pandangan narasumber mengarah pada pentingnya penguatan sisi supply, digitalisasi, dan diversifikasi ekonomi untuk menjaga resiliensi Bali.

Selanjutnya, kegiatan diakhiri dengan kick off Program Pendidikan Kebanksentralan tahun 2026 dengan 5 (lima) Perguruan Tinggi di Bali. Program Pendidikan Kebanksentralan ini terdiri atas tiga pilar utama yaitu; Pembelajaran, Penelitian, dan Pemberdayaan, selaras dengan area Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi, kapasitas akademik, serta pengembangan SDM unggul yang berkontribusi pada efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan tercapainya visi Bank Indonesia. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Dugaan tukar guling lahan mangrove di Bali kembali memanas dan menjadi sorotan publik. Ternyata, hasil penelusuran diketahui dugaan tukar guling lahan mangrove berakar sejak era kepemimpinan Ida Bagus Oka, pada tahun 1990-an.

Menyikapi hal tersebut, Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Serangan, Denpasar, Kamis, 23 April 2026.

Menariknya, sidak tersebut memicu ketegangan antara Pansus TRAP DPRD Bali dan pihak pengembang, PT Bali Turtle Island Development (BTID).

Adu argumen terjadi saat Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha, mempertanyakan kejelasan lahan pengganti dalam skema tukar guling yang dinilai belum terbukti secara konkret di lapangan.

Pansus TRAP menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dengan kondisi faktual di lokasi. Dalam peninjauan sebelumnya di Karangasem, Pansus TRAP DPRD Bali mengaku tidak menemukan bukti sertifikat atas lahan pengganti yang disebut mencakup sekitar 58,14 hektar perairan dan 4 hektare mangrove.

Situasi semakin memanas, ketika pihak BTID tidak dapat menunjukkan dokumen sertifikasi yang diminta secara langsung. Hal ini memunculkan keraguan serius terkait legalitas dan transparansi proses tukar guling yang disebut telah berlangsung sejak dekade 1990-an.

Meski demikian, BTID membantah adanya pelanggaran dalam proses tersebut. Perusahaan menyatakan seluruh tahapan telah dilakukan sesuai prosedur dan melibatkan instansi pemerintah terkait, termasuk kementerian teknis. Mereka juga menyebut lokasi lahan pengganti berada di wilayah yang sulit diakses sehingga tidak mudah diverifikasi dalam waktu singkat.

Perbedaan klaim antara BTID dan temuan lapangan menunjukkan belum sinkronnya data yang tersedia.

Pansus TRAP menegaskan akan terus mendalami persoalan ini guna memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan aset dan tata ruang daerah. Sidak ini menjadi bagian dari investigasi yang lebih luas terkait dugaan kejanggalan tukar guling lahan mangrove di kawasan strategis Bali.

Ketegangan di lapangan mencerminkan kompleksitas persoalan sekaligus menunjukkan komitmen DPRD Bali dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas kebijakan yang berdampak pada lingkungan serta kepentingan publik. (*/bi)

Denpasar, baliilu.com – Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara aktivitas PT Bali Turtle Island Development (BTID) di kawasan KEK Kura Kura Bali, Serangan, Denpasar, Kamis, 23 April 2026.

Keputusan penghentian ini diambil, setelah Pansus TRAP DPRD Bali menemukan dugaan ketidaksesuaian antara dokumen administrasi perusahaan dengan kondisi faktual di lapangan, terutama terkait proses tukar guling lahan mangrove yang selama ini menuai sorotan publik.

Sekretaris Pansus TRAP, I Dewa Nyoman Rai menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan hasil evaluasi dari serangkaian inspeksi lapangan, termasuk peninjauan ke wilayah Karangasem dan Jembrana.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan indikasi bahwa sejumlah kewajiban administrasi belum dipenuhi secara menyeluruh oleh pihak perusahaan.

Penutupan sementara difokuskan pada beberapa titik strategis, seperti pembangunan marina dan kawasan yang dikenal sebagai area “mangkok”. Kedua lokasi ini dinilai memiliki persoalan serius, baik dari sisi legalitas maupun kelengkapan dokumen.

“Kami memutuskan penutupan sementara terhadap kegiatan yang diduga memiliki pelanggaran atau kekurangan administrasi. Termasuk tukar guling lahan yang setelah dicek di lapangan tidak ditemukan sesuai harapan,” kata Dewa Rai.

Langkah Pansus TRAP tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali dengan menghentikan aktivitas di lokasi. Pengawasan ketat juga akan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada kegiatan yang berlangsung selama masa penghentian.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha mengungkapkan bahwa temuan paling krusial adalah tidak ditemukan bukti sertifikat lahan pengganti dalam skema tukar guling yang diklaim telah dilakukan oleh perusahaan BTID.

Menurutnya, hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait keabsahan proses tersebut. “Jika sertifikat pengganti tidak ada, bagaimana bisa dikatakan sudah terjadi tukar guling? Ini yang masih kami dalami,” kata Made Supartha.

Lebih lanjut, Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan, penghentian sementara ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga tata ruang Bali tetap tertib, transparan, dan berkeadilan. Selain itu, upaya pendalaman terhadap temuan di lapangan akan terus dilakukan guna mencegah potensi pelanggaran yang dapat merugikan daerah maupun lingkungan.

Hingga kini, polemik tukar guling lahan mangrove di kawasan Kura Kura Bali masih berlangsung dan menjadi sorotan publik. Perbedaan antara klaim perusahaan BTID dan temuan fakta di lapangan menjadi perhatian serius publik serta mendorong pengawasan lebih lanjut dari pihak legislatif. (*/bi)