Monday, 15 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Kurang Kondusif, Sekda Dewa Indra Ajak Kabupaten/Kota Bersinergi Jaga Pintu Masuk Bali

BALIILU Tayang

:

de
SEKDA PROVINSI BALI DEWA MADE INDRA

Denpasar, baliilu.com – Untuk meminimalisir resiko penyebaran Covid-19 dari luar Bali, Pemprov Bali melalui gugus tugas telah berupaya menjaga secara ketat pintu masuk di Bali, terutama dari Pelabuhan Gilimanuk.

“Selama ini, tugas tersebut kita laksanakan dari Pemprov dan Kabupaten Jembrana saja, karena dinilai kurang kondusif, maka kami mengajak jajaran kabupaten/kota untuk ikut berpartisipasi menjaga pintu masuk Bali,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, saat memimpin rapat evaluasi screening pintu masuk Gilimanuk secara virtual melalui aplikasi zoom, di Denpasar, Senin (15/5-2020).

Ia menegaskan keinginannya untuk membuat screening secara berlapis, karena setelah dievaluasi penjagaan hanya di pintu masuk Gilimanuk saja oleh Pemprov yang bekerjasama dengan Pemkab Jembrana kurang efektif.

“Saya ingin penjagaan ini bisa berlapis-lapis. Pendatang itu tidak hanya dicek di pintuk masuk, tapi juga di Kabupaten Tabanan, Buleleng, Badung dan Denpasar juga,” jelasnya. Karena menurutnya jika penjagaan sudah berlapis seperti ini, bisa meminimalisir celah para pendatang itu lolos dari pengecekan.

Ia meyakini jika sinergi ini berjalan, maka celah para pendatang ini lolos bisa diperkecil hingga tinggal 20% saja. “Ini angka yang bicara, selama ini mungkin petugas kita cukup kewalahan juga mendata di pintu masuk. Sehingga sinergi dari kabupaten/kota sangat bermanfaat,” jelasnya.

Dewa Indra juga menegaskan, syarat mutlak para pendatang untuk memasuki Bali adalah hasil rapid test non-reaktif. Sehingga dia berharap melalui pengecekan berlapis tidak ada lagi pendatang yang lolos tanpa membawa hasil rapid test.

Dewa Indra menambahkan, pengecekan berlapis tersebut bisa dilakukan oleh kabupaten/kota di terminal masing-masing wilayahnya. Menurutnya, setidaknya jika ada beberapa yang lolos tanpa pengecekan, di terminal kedatangan di masing-masing kabupaten bisa didata kembali tentang persyaratan administrasi masuk ke Bali serta tujuan masing-masing pendatang. “Tidak hanya pendataan administrasi saja, saya ingin juga di tiap-tiap pos penjagaan bisa dilakukan rapid test, untuk meminimalisir resiko penyebaran virus,” imbuhnya.

Baca Juga  Update Covid-19 (5/9) di Bali, 10 Pasien Meninggal Dunia, Kasus Positif Bertambah 165 Orang

Ia sekali lagi menegaskan jika usaha pemerintah saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal, karena fakta di lapangan dengan skema yang disusun pasti ada perbedaan. Akan tetapi, menurutnya karena usaha ini juga maka angka penyebaran Covid-19 di Bali bisa ditekan serendah mungkin. “Memang usaha kita selama ini tidak sempurna 100%, namun itu harus dijadikan lecutan untuk kerja yang lebih keras lagi, dan meyakini kerja keras kita juga sudah bisa menekan angka positif Covid-19 di Bali,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta berkesempatan memaparkan skema pengecekan pendatang di Pelabuhan Gilimanuk. Menurutnya hingga saat ini pemerintah telah melakukan pengecekan melalui rapid test para pendatang sebanyak 34.819 tes, dengan total 78 (0,22%) di antaranya reaktif, sedangkan 34.741 (99,78%) dengan hasil non-reaktif. Ia mengakui setelah lebaran, jumlah kendaraan logistik yang masuk ke Bali mengalami kenaikan, sehingga diperlukan tambahan tenaga untuk mendata para pendatang tersebut.

Dari hasil evaluasi di lapangan selama ini, ia mengatakan semua Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) telah memiliki surat keterangan kesehatan (rapid test/swab test) dan surat keterangan perjalanan dari asal/tujuan tempat perjalanan. “Bagi mereka yang belum melengkapi persyaratan diri, telah dianjurkan untuk balik dan melengkapi persyaratan yang dimaksud,” jelasnya. Untuk PPDN KTP Bali yang reaktif, menurutnya telah ditangani oleh gugus tugas penanganan Covid-19 Prov Bali, sementara bagi PPDN KTP non-Bali telah dikembalikan ke kondisi asal.

Ia juga menambahkan, per 15 Juni 2020, counter mandiri untuk pelaksanaan rapid test di areal Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang sudah dibuka. “Jadi bagi masyarakat yang belum melakukan rapid test bisa mengikuti secara mandiri di pos-pos yang telah dibuka di dua pelabuhan tersebut,” imbuhnya. Kadis Samsi Gunarta menyatakan jika rapid test mandiri tersebut digelar oleh ASDP bekerjasama dengan Kimia Farma, sehingga masyarakat yang ingin memenuhi persyaratan rapid test tersebut bisa mengikuti dengan biaya Rp 240.000.

Baca Juga  Update Covid-19 (3/9) di Bali, 4 Pasien Meninggal Dunia, Kasus Positif Bertambah 174 Orang

Mengenai rapid test yang telah disediakan secara mandiri, Sekda Dewa Indra sangat mengapresiasi langkah tersebut, karena hal itu bisa meringankan kerja para petugas yang bertugas di lapangan. Akan tetapi, menurutnya biaya itu masih terlalu mahal, ke depan ia berharap agar bisa lebih murah lagi.

Ia juga menginstruksikan untuk terus mensosialisasikan aplikasi cekdiri.baliprov.go.id kepada masyarakat sehingga masyarakat yang masuk ke Bali bisa mengisi aplikasi tersebut dan memudahkan para petugas di lapangan dalam mendata para pendatang. (*/gs)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Seluruh Fraksi Setujui Perubahan KUA dan PPAS Kota Denpasar TA 2024

Wawali Arya Wibawa: Wujud Sinergitas Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Published

on

By

perubahan kua denpasar 2024
SIDANG PARIPURNA: Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat mengikuti Sidang Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun 2024 DPRD Kota Denpasar dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (15/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun 2024. Penetapan tersebut dilaksanakan pada Sidang Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun 2024 DPRD Kota Denpasar dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (15/7).

Hadir langsung dalam Sidang Paripurna tersebut, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariayana Wandhira, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Forkopimda Kota Denpasar, Anggota DPRD Kota Denpasar serta Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Dimana, persetujuan tersebut disampaikan langsung oleh seluruh fraksi lewat Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi.

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dalam sambutannya menjelaskan, Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun 2024 dilaksanakan guna menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Induk Kota Denpasar Tahun 2024.

Dimana, Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 berubah menjadi sebagai berikut yakni Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang sebelumnya dirancang sebesar Rp 2,43 triliun lebih setelah perubahan dirancang sebesar Rp 2,79 triliun lebih, bertambah sebesar Rp 359,59 miliar lebih.

Selanjutnya dari sisi Belanja Daerah, pada Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 dirancang sebesar Rp 3,26 triliun lebih bertambah sebesar Rp 555,18 miliar lebih yang sebelumnya dirancang sebesar Rp 2,70 triliun lebih. Berdasarkan target pendapatan dan belanja daerah tersebut, pada Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 terjadi defisit sebesar Rp 468,14 miliar lebih, bertambah sebesar Rp 195,72 miliar lebih yang akan ditutupi dari Pembiayaan Daerah yang bersumber dari SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 578,63 miliar lebih dan pengeluaran pembiayan sebesar Rp 110,48 miliar lebih.

Baca Juga  Update Covid-19 (5/9) di Bali, 10 Pasien Meninggal Dunia, Kasus Positif Bertambah 165 Orang

Wawali Arya Wibawa memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan atas kesungguhan dan kerjasamanya sehingga Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 telah disepakati untuk dapat disetujui oleh seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD TA. 2024.

“Untuk itu kebersamaan tersebut merupakan dasar dan komitmen bersama untuk secara berkesinambungan melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Hal ini guna mewuudkan sinergitas dan percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut Arya Wibawa berkeyakinan keputusan yang menjadi kesepakatan ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan-tahapan pembahasan. Kebersamaan ini perlu secara terus menerus kita tumbuh kembangkan karena disadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan di masa yang akan datang jauh lebih berat.

“Mengingat dalam pendapat akhir fraksi masih ada catatan-catatan yang disampaikan baik berupa usul atau saran maupun komentar, maka terhadap hal-hal tersebut akan dikaji serta ditindaklanjuti  sesuai dengan urgensi dan manfaatnya serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja berikutnya, ini merupakan wujud sinergi bersama dukung percepatan pembangunan,” ujar Arya Wibawa. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Polri Gelar Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024, 700 Atlet Akan Berlaga Besok

Published

on

By

judo kapolri cup
KEJUARAAN JUDO: Suasana kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024 di GBK Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024). (Foto: humas.polri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menggelar kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024 di GBK Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024). Kegiatan dalam memperingati Hari Bhayangkara ke-78 ini dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Peserta Judo Kapolri Cup 2024 tidak hanya diikuti oleh atlet dari Polri, namun juga dari TNI dan Umum. Hal itu menjadi dasar kejuaraan ini diselenggarakan yakni untuk mencetak generasi atlet yang sportif, mandiri dan professional.

Ketua Pelaksana Judo Kapolri Cup 2024, Brigjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid mengatakan, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi. Sebanyak 700 atlet Judo akan mengikuti pertandingan yang akan berlangsung pada Selasa dan Rabu besok. Adapun atlet yang akan bertanding pada kejuaraan tahun ini dari Polri sebanyak 379 atlet, TNI 34 atlet dan 287 atlet umum (usia 14-21 tahun).

“Alhamdulillah tahun ini peserta yang ikut bertanding pada tahun ini lebih banyak dua kali lipat dimana tahun lalu ada kurang lebih 340 peserta, sekarang ada 700 peserta,” kata Brigjen Yudhi di GBK Basket Hall usai pembukaan Judo Kapolri Cup 2024, dikutip dari humas.polri.go.id.

Yudhi berharap Kejuaraan Judo Kapolri Cup terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga Indonesia bisa lebih berkiprah lagi pada kejuaraan Judo nasional dan internasional.

“Tentunya banyak prestasi yang hilang di tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap dengan kejuaraan seperti ini bisa menambah semangat atlet-atlet baru, kemudian prestasinya lebih bagus,” ucapnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Update Covid-19 (3/9) di Bali, 4 Pasien Meninggal Dunia, Kasus Positif Bertambah 174 Orang
Lanjutkan Membaca

NEWS

Buka MPLS, Kadis Astika Ingatkan Sekolah Lakukan Kegiatan Bersifat Edukatif dan Kreatif

Published

on

By

mpls di buleleng
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Made Astika, S.Pd., M.M., saat membuka secara resmi MPLS Tahun Pelajaran 2024/2025 di SMP N 4 Sukasada pada Senin, (15/7). (Foto: bulelengkab.go.id)

Buleleng, baliilu.com – Pentingnya kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif harus di tekankan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Hal ini untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta mewujudkan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, ramah anak, sejuk, dan nyaman bagi peserta didik.

Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Made Astika, S.Pd., M.M., saat membuka secara resmi MPLS bagi siswa baru Tahun Pelajaran 2024/2025 jenjang TK, SD, dan SMP yang diadakan di SMP N 4 Sukasada pada Senin, (15/7).

Lebih lanjut, pihaknya berharap sekolah dapat menciptakan kegiatan yang edukatif dan kreatif serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi para peserta dalam pelaksanaan MPLS.

“Masa pengenalan lingkungan sekolah di Kabupaten Buleleng tidak hanya sekadar perkenalan, melainkan juga bagian integral dari proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional,” ujar Kadis Astika, dikutip dari bulelengkab.go.id.

Ditambahkannya, bahwa pada MPLS kali ini, sekolah harus mengimplementasikan program pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Sekolah (PPKSP) serta fokus pada Gerakan Sekolah Sehat (GSS). Program ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bebas dari masalah bullying serta kekerasan.

Tidak hanya itu, Pemerintah melalui program Merdeka Belajar dengan 26 episodenya menekankan pentingnya penyesuaian dan penyelarasan paradigma berpikir dalam pengembangan pendidikan, yang harus dimulai dari para pelaku pendidikan untuk kemudian diteruskan kepada anak-anak.

Terkait program Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, Kadis Astika menyampaikan bahwa dukungan sumber daya manusia melalui penempatan tenaga guru PAUD ke SD telah dilakukan untuk memastikan proses pembelajaran di kelas awal berjalan efektif.

Baca Juga  Koster Perjuangkan Hak Paten Arak Bali ke Kemenkumham RI sebagai Usada Tradisional Bali

“Pengelolaan pendidikan fase fondasi yang ada di PAUD mesti dilanjutkan di SD kelas awal. Menyikapi hal tersebut, pihak PAUD dan SD serta dukungan para orang tua perlu menyamakan persepsi dan gerak dalam memfasilitasi anak-anak, sehingga apa yang kita lakukan dan apa yang mereka terima sesuai dengan tahap perkembangan anak itu sendiri,” tutupnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca