Tuesday, 16 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Wujudkan Ekonomi Bali yang Kuat, Gubernur Koster Seimbangkan Pariwisata, Pertanian dan Industri Kerajinan Rakyat

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER

Denpasar, baliilu.com – Mewujudkan sistem perekonomian Bali yang kuat di masa depan,  Gubernur Wayan Koster berupaya menyeimbangkan struktur perekonomian Bali yang selama ini lebih condong terlalu bertumpu pada sektor pariwisata, yakni dengan mengembangkan potensi pertanian dan industri kerajinan rakyat berbasis kearifal lokal.

Supaya ketiga sektor ekonomi ini saling menunjang dan menguatkan serta berjalan beriringan antara satu dengan lainnya hingga mempunyai ketahanan sebagai pondasi perekonomian Bali, Gubernur Koster kemudian menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Bali tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Bali Tahun 2020-2040 yang akan menjadi blue print bagaimana menata pembangunan Bali secara fundamental yang komprehensif dengan mengimplementasikan visi Pembangunan Daerah Bali  Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Pada Senin (15/6-2020) siang, Raperda ini pun disetujui oleh DPRD Bali sebagai peraturan daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali ke-5 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020, dengan agenda Laporan dan Sikap/Keputusan Dewan terhadap Pembahasan Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 yang digelar secara virtual di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Gubernur Koster mengatakan mewujudkan visi tersebut dengan keseluruhan tantangan pembangunan Bali  ke depan perlu diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan pembangunan yang memberi kepastian dan keberlanjutan yang dirancang secara terpola menyeluruh terencana terarah dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola dan satu tata kelola pembangunan sektor industri di Provinsi Bali berbasis budaya branding Bali dijiwai oleh nilai-nilai filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari kearifan lokal Sad Kertih.

“Perda ini adalah arahan untuk menyeimbangkan struktur perekonomian Bali yang semula terlalu tinggi bergantung pada pariwisata agar menjadi lebih seimbang dengan tiga unsur utama yaitu pertanian, pariwisata dan industri,” jelas Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini.

Baca Juga  Gubernur Koster Serahkan Bantuan 3.500 Paket Sembako untuk Warga Denpasar Terdampak Covid-19

Gubernur melanjutkan industri yang akan dibangun sesuai dengan potensi dan sumber daya Bali yaitu industri berbasis budaya branding Bali. “Didukung dengan hasil riset dan inovasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi maupun pihak-pihak lainnya yang akan menjadi mitra dari Badan Riset dan Inovasi Pemerintah Provinsi Bali sehingga kita akan memiliki riset-riset yang betul-betul sesuai dengan potensi masing-masing wilayah di kabupaten/kota yang ada di Bali untuk dikembangkan sebagai satu industri,” ujarnya.

Gubernur Koster pula menilai selama ini, Bali justru lebih banyak berkutat di sektor hulu dari pertanian maupun industri kerajinan rakyat. Di pihak lain ia menilai belum ada yang secara serius memikirkan dan berkomitmen untuk melakukan hilirisasi dari pertanian sehingga memiliki nilai tambah dan bisa bersaing di pasar lokal, nasional maupun global yang pada unjungnya nanti akan menguntungkan petani.

Menurutnya permasalahan yang sama juga dihadapi oleh industri kerajinan rakyat yang harusnya betul-betul menjadi keunggulan Bali. “Karena orang Bali basic-nya adalah seni dan budaya, maka seni dan budaya menjadi modal dasar bagi pengembangan perekonomian kita di Bali,” kata Gubernur Koster.

Mantan anggota DPR RI tiga periode ini  menilai struktur perekonomian di Bali harus diubah agar lebih seimbang antara pariwisata, pertanian dengan industri kerajinan rakyat. “Sekarang ini sangat timpang, 50 persen lebih itu bergantung pada pariwisata dan hanya sekitar 17-an persen itu bersumber dari pertanian. Dan hanya sekitar 20 persen lebih dikit bisa ditopang oleh industri jasa dan juga jasa-jasa yang lainnya,” sebutnya.

Dengan melihat kenyataan itu dan potensi yang dimiliki, maka perlu dikembangkan secara seimbang ketiga sektor tadi agar struktur perekonomian Bali ke depannya lebih memiliki ketahanan kuat terhadap berbagai guncangan ketika misalnya sektor pariwisata sedang mengalami masalah. “Industri yang kita bangun adalah yang sesuai dengan potensi sumber daya Bali, yaitu industri yang berbasis budaya branding Bali,” jelasnya.

Baca Juga  Bupati Giri Prasta Tinjau Penataan Pantai Jerman, Komit Wujudkan Masyarakat Badung Jadi Tuan di Rumah Sendiri

Pembangunan industri budaya branding Bali, akan didukung dengan hasil riset dan inovasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Para perguruan tinggi ini akan menjadi mitra dari Pemprov Bali melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Melalui upaya ini, Gubernur Koster berharap akan memiliki berbagai riset yang betul-betul sesuai dengan potensi masing-masing wilayah di Bali. Hasil riset-riset itu akan dikembangkan sebagai industri atau hilirisasi dari sektor pertanian. Sehingga kata dia, produk pertanian akan meningkatkan nilai tambah dan menguntungkan petani di pasar lokal, regional maupun internasional atau untuk tujuan ekspor.

“Jadi industri yang akan kita bangun ini adalah, nomor satu, industri yang berkaitan dengan upaya kita untuk melakukan hilirisasi dari pertanian itu sendiri agar nilai-nilai hasil pertanian kita itu menjadi memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Selain di bidang pertanian, juga akan dikembangkan industri berbasis budaya branding Bali berdasarkan kerajinan yang menjadi keunggulan masyarakat di Bali. Oleh karena itu, ada dua sumber dari pengembangan industri di Bali.

Pertama, adalah berbasis pertanian yang ada di masing-masing kabupaten/kota dan akan menjadi industri pangan. Kemudian yang kedua, yakni industri yang berbasis kerajinan rakyat. Industri ini dibangun agar berbagai hasil kerajinan rakyat dapat memiliki nilai tambah yang berdaya saing di dalam memasuki pasar global untuk tujuan ekspor.

“Itulah sebabnya kita sangat berkepentingan dengan peraturan daerah ini, untuk membangun industri di Bali agar kita memiliki arah bagaimana membangun industri di Bali ke depan. Agar betul-betul bisa dijalankan dengan baik, secara terarah dengan memperhatikan potensi yang kita punya di Provinsi Bali ini,” kata Gubernur Koster.

Baca Juga  Wuling Kumala Berbagi Masker di Tengah Pandemi Covid-19

Menyangkut sektor pariwisata Bali yang terlihat lebih dominan ketimbang pertanian, Gubernur Koster meminta agar tidak terus dijadikan dikotomi antara pariwisata dengan pertanian. Sebab menurut dia, Bali memerlukan kedua sektor tersebut. Justru kedua sektor tersebut baik pariwisata maupun pertanian harus dijalankan secara simultan dan berimbang.

Sektor pertanian lanjut dia, sudah menjadi kekuatan utama dan melekat di alam Bali sehingga harus dijadikan sebagai sumber utama dalam pengembangan industri.  Bali tuturnya memiliki berbagai macam buah-buahan dengan branding Bali, seperti salak Bali, jeruk Bali, manggis Bali dan durian Bali.

Selain itu juga ada beras Bali, sapi Bali, babi Bali sampai anjing Bali. “Sebenarnya kita sudah memiliki merek Bali yang sudah baik,” tutupnya. (*/gs)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Ketua DPRD Badung Putu Parwata Apresiasi Pemerintah Sepakati Rancangan KUA-PPAS Badung 2025

Published

on

By

Ketua DPRD Badung
PENETAPAN RAPERDA: DPRD Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Raperda APBD Kabupaten Badung dalam KUA-PPAS Tahun 2025 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, pada Selasa, 16 Juli 2024. (Foto: Hms DPRD Badung)

Badung, baliilu.com – Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Badung dalam laporan hasil pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun 2023 serta Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS Tahun 2025.

Atas kesepakatan bersama, akhirnya DPRD Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Raperda APBD Kabupaten Badung dalam KUA-PPAS Tahun 2025 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, pada Selasa, 16 Juli 2024.

“Kita telah sepakat menetapkan itu adalah Pendapatan Daerah sebesar Rp 10 triliun 488 miliar lebih dan Belanja Daerah Rp 10 triliun 604 miliar, artinya ini ada defisit Rp 115 miliar,” kata Putu Parwata.

Dengan defisit Rp 115 miliar, lanjutnya dalam pembahasan telah ditanyakan, bahwa pihak  Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai keyakinan dari efisiensi yang akan didapatkan dan tambahan-tambahan pendapatan lainnya, sehingga dari SILPA itu akan ditutupi defisit sebesar Rp 115 miliar.

“Nah, ini apresiasi kami dari DPRD Badung. Kemudian, Laporan Pertanggungjawaban APBD Badung 2023, tentu kami juga mengapresiasi,” ungkapnya.

Hal tersebut dikarenakan telah 12 kali penilaian dari BPK RI Perwakilan Bali dinyatakan WTP artinya Wajar Tanpa Pengecualian.

“Ini adalah sangat luar biasa, sehingga atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung kami apresiasi. Semoga hal ini berkelanjutan, sehingga di 2025 nanti kebutuhan-kebutuhan mandatori daripada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, sarana prasarana, kesehatan, utilitas, transportasi, kemudian taman kota dan lain sebagainya yang memang menjadi kebutuhan Badung ini akan bisa dilaksanakan dan lebih maju,” tandasnya.

Baca Juga  Tinjau Pemanfaatan Akses Free Wifi, Bupati Giri Prasta Apresiasi "Bindu Experience"

Atas dokumen pengganggaran tersebut, lanjutnya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan (MOU) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025.

“Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Bupati Badung dan seluruh jajarannya atas segala kerja sama dan ketekunan mengikuti seluruh proses pembahasan yang telah mencerminkan semangat kebersamaan sehingga Laporan Hasil Pembahasan atas dokumen berjalan dengan lancar dan tepat waktu,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyebutkan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang APBD Badung yang telah disampaikan Pemerintah dan diikuti serta disepakati bersama pihak legislatif tersebut dinyatakan telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai amanah konstitusi.

Oleh karena itu, lanjutnya produk yang disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif ini dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat Badung.

“Intinya, saya menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsinya atas perintah dari Undang-Undang,” tegasnya.

Dengan disepakati KUA-PPAS Tahun 2025 dan 3 Raperda atas seluruh substansi yang terkandung didalamnya, terutama berkenaan dengan arah kebijakan penggunaan anggaran beserta alokasi anggaran ke program kegiatan yang dianggap strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.

“Selama proses pembahasan Rancangan KUA-PPAS tahun 2025 dan tiga Raperda oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah sangat penting tercapai kesepakatan yang saling mendukung pembangunan. Seluruh masukan yang telah disampaikan Dewan, tentu akan dijadikan pertimbangan utama dalam menyempurnakan kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta menyesuaikan Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan yang tertuang dalam dokumen KUA-PPAS Kabupaten Badung 2025 dengan mengedepankan transparansi, akuntabel, agar lebih realistis, efektif dan efisien,” tutupnya.

Selain Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung, Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Badung, Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Pimpinan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung serta para undangan lainnya. (gs/bi)

Baca Juga  Wuling Kumala Berbagi Masker di Tengah Pandemi Covid-19

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Disdikpora Buka MPLS Kabupaten Badung 2024

Published

on

By

mpls badung
BUKA MPLS: Kadisdikpora Badung I Gusti Made Dwipayana memimpin pembukaan Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Kabupaten Badung yang dipusatkan di SMPN 1 Petang. (Foto: Hms Diskominfo Badung)

Badung, baliilu.com – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung, pada Senin, 15 Juli 2024 membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Kabupaten Badung yang dipusatkan di SMPN 1 Petang. Pembukaan yang langsung dipimpin oleh Kadisdikpora Badung I Gusti Made Dwipayana mengangkat tema ‘‘Melalui MPLS Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar Sesuai Minat, Bakat dan Potensi Peserta Didik‘‘.

Dwipayana mengatakan, MPLS secara serentak di Kabupaten Badung ini sebagai momentum penting untuk mempercepat pendidikan yang merata dan berkualitas bagi setiap anak bangsa. Utamanya dalam melihat peluang, mendorong kemajuan, menumbuhkan karakter, dan memberikan kejernihan dalam menata dan menyiapkan masa depannya.

“Maka saya minta kepada semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraannya agar tetap mengacu kepada Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016,” ujarnya.

Menurutnya, platform merdeka belajar yang telah diluncurkan oleh Kemendikbudristek menjadikan semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara. Para kepala sekolah dan kepala daerah sekarang dapat memonitor kualitas pendidikannya dengan menggunakan data hasil asesmen nasional di platform rapor pendidikan. “Sehingga dapat melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan. Diharapkan kedepannya Kabupaten Badung mampu bersaing dan berprestasi baik akademik maupun non-akademik,” jelasnya.

Dwipayana juga menyampaikan, MPLS ini akan digelar selama tiga hari, yakni pada 15-18 Juli 2023. Peserta MPLS di tingkat SD 4.374 siswa dan SMP 5.779 siswa. “Melalui MPLS ini anak-anak dapat lebih berkembang, jadi mereka dapat mengenal lingkungan barunya di sekolah masing-masing. Sehingga harapannya nanti pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik,” harapnya.

Sementara Ketua Panitia MPLS Kabupaten Badung 2024, I Nyoman Agus Satwika Ariada menyampaikan, tujuan pelaksanaan MPLS adalah untuk menggali potensi diri peserta didik baru, membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah, menumbuhkan motivasi, semangat dan cara belajar efektif, mengembangkan interaksi positif antar-siswa dan warga sekolah, serta menumbuhkan perilaku positif. “Kami ucapkan selamat kepada siswa baru yang sudah diterima baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta,” ucapnya. (gs/bi)

Baca Juga  Bupati Giri Prasta Tinjau Penataan Pantai Jerman, Komit Wujudkan Masyarakat Badung Jadi Tuan di Rumah Sendiri

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sekda Adi Arnawa Pantau Pelaksanaan Pemeriksaan Katarak di Desa Baha

Published

on

By

Sekda Adi Arnawa
PANTAU PEMERIKSAAN KATARAK: Sekda Wayan Adi Arnawa saat memantau pelaksanaan pemeriksaan katarak dan operasi katarak yang diselenggarakan oleh John Fawcett Foundation yang bekerjasama dengan KKN. UGM, di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Baha, Selasa (16/7). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri sekaligus memantau langsung pelaksanaan pemeriksaan katarak dan operasi katarak yang diselenggarakan oleh John Fawcett Foundation (JFF) yang bekerjasama dengan KKN Universitas Gadjah Mada (UGM), bertempat di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Baha, Selasa (16/7). Turut hadir Ketua Pengda KAGAMA Bali, I Gusti Ngurah Agung Diatmika, Perbekel Desa Baha, Kelian Dinas se-Desa Baha, Pengurus JFF, Mahasiswa KKN UGM serta masyarakat setempat.

Seusai pemantauan, Sekda Adi Arnawa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada JFF yang merupakan salah satu lembaga sosial sudah melaksanakan kegiatan pemeriksaan katarak serta operasi katarak sekaligus membagikan kacamata gratis kepada masyarakat Kabupaten Badung khususnya masyarakat Desa Sobangan dan Baha.

“Ini merupakan langkah yang sangat luar biasa dan ke depan kerja sama ini pasti akan tetap dilanjutkan antara Pemkab Badung dengan JFF. Untuk memperhatikan kesehatan masyarakat Pemerintah tidak akan bisa sendiri pasti diperlukan kerja sama dan dukungan dari lembaga-lembaga sosial seperti JFF dan langkah ini ke depan akan terus berlanjut ke seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Badung,” ucapnya.

Sementara Ketua Pengda KAGAMA Bali, I Gusti Ngurah Agung Diatmika mewakili JFF menyampaikan, seluruh pelayanan yang diadakan JFF diberikan secara gratis tidak dipungut biaya. Setiap orang baik secara pribadi atau instansi pemerintah dan swasta dapat membawa pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari JFF dengan kategori pasien tidak mampu. JFF tidak pernah memungut bayaran baik uang maupun barang kepada keluarga, pengantar pasien dan panitia penyelenggara dalam melakukan pelayanan, apabila ada yang memungut biaya dengan mengatasnamakan JFF maka akan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (gs/bi)

Baca Juga  Bupati Giri Prasta Tinjau Penataan Pantai Jerman, Komit Wujudkan Masyarakat Badung Jadi Tuan di Rumah Sendiri

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca