Badung, baliilu.com
– Usai mengunjungi Tempat Pemeriksaan Fisik Ikan (TPFI) Terintegrasi Kawasan
Bandara Ngurah Rai dan melakukan konferensi pers penangkapan 3 kapal illegal fishing berbendera Vietnam di Pelabuhan
Benoa, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melanjutkan kunjungan
kerjanya ke Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kuta Selatan, Badung.
Di pantai Pandawa Edhy Prabowo melihat proses penanaman
karang hias, dan diskusi dengan pembudidaya karang Desa Adat Kutuh.
Dalam diskusi yang dihadiri pembudidaya karang dan tokoh Desa
Adat Kutuh, Ketua Asosiasi Karang Hias Nusantara Agus Joko Supriyatno serta pelaku
usaha di sektor kelautan dan perikanan, Menteri Edhy Prabowo memperkenalkan seluruh
pejabat kementeriannya yang mengikuti perjalanannya ke Bali. ‘’Saya di sini
bukan sekedar main-main, tetapi mau serius membangun Pandawa khususnya Bali,’’
ujar Menteri Edhy Prabowo saat mengawali dialog, Rabu (12/8-2020) sore.
Edhy Prabowo mengaku mendengar cerita tentang karang yang
sempat dilarang. Pada saat itu dirinya menjadi ketua komisi IV DPR RI. Namun ketika
ditunjuk menjadi menteri, ada dua hal yang ditugaskan Presiden Joko Widodo. Tugas
pertama membangun komuniksi dengan nelayan. ‘’Saya tak mau pemerintah seolah tak
pernah peduli dengan nelayan. Kalau ada masalah dengan nelayan sekecil apa pun negara
harus hadir,’’ tegas Edhy.
Kedua, lanjutnya, sektor perikanan budidaya. Di sini
budidaya merupakan potensi yang sangat besar, baik untuk meningkatkan devisa
juga menghasilkan lapangan pekerjaan dan juga menjaga lingkungan kita.
Budidaya bisa bermacam-macam dari perikanannya, rumput
lautnya termasuk kekayaan bawah lautnya seperti karang. Karang kita memiliki banyak
potensi. Ada ratusan jenis karang di Indonesia tetapi sejauh mana potensi
karang itu bermanfaat buat masyarakat kita. ‘’Baru ada sedikit manfaatnya sudah
dilarang. Atas dasar itulah saya memberanikan diri mencabut larangan itu untuk sementara
sampai kita yakinkan pasti bahwa karang ini benar-benar budidayakan dan
larangannya dicabut selama-lamanya,’’ ungkap Edhy Prabowo.
MOU: Menteri KKP dan pembudidaya karang Desa Adat Kutuh tandatangani MOU.
“Ini peluang bagus dan ini menjadi potensi tambahan hasil budidaya di kelautan kita. Regulasi sudah tidak ada masalah. Tapi yang jelas terus kita kawal jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggungjawab mengambil karang-karang di kawasan konservasi maupun di luar konservasi, apalagi pengambilannya dengan jalan destruktif, pengerusakan,” imbuhnya.
Ia menyatakan 1 buah karang kemampuan menghasilkan oksigen sama
dengan 20 kali pohon yang ditanam di daratan. Sekali karang rusak ribuan pohon rusak
di daratan. Kita akan semakin tercemar dan udara di sekitar kita akan semakin
panas. ‘’Tetapi hari ini tak terasa kita duduk di keterikan matahari karena munculnya
oksigen dari laut. Karang-karang di sini masih terawat, mudah-mudahan masih
bisa dirawat seterusnya,’’ ujar Edhy berharap.
Menurut Menteri Edhy Indonesia punya hampir 400 jenis karang
dan seluruh wilayah Indonesia ini punya karang. “Sayangnya potensi karang di
Indonesia masih belum nomor satu. Nah ini yang akan kita rebut. Potensinya sangat
besar, dari harga sudah tinggi,” tutur Menteri Edhy.
Satu karang yang umur satu tahun dan kecil harganya bisa 15
hingga 20 dollar. Bahkan harga terendahnya tidak pernah di bawah 5 dollar.
Ia menyampaikan ke depan akan melakukan terobosan dengan
teknologi tissue culture. Selama ini kebanyakan budidaya karang masih
menggunakan stek yang butuh waktu lama, dengan tissue culture lebih massif.
“Teknologi ini ada. Mudah-mudahan bisa kita lakukan. Ada
ahli yang bilang pakai tissue culture cukup dengan satu butir bisa menghasilkan
banyak. Kalau stek kan harus dipotong paling satu bongkah hanya menghasilkan 20
pasang. Tapi dengan tissue culture bisa jutaan pasang,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Pembudidaya Karang Hias
Nusantara (KPKHN) Agus Joko Supriyatno berharap Menteri Kelautan dan Perikanan
untuk mendorong kegiatan budidaya ini. Karena budidaya karang mendukung program
pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan dan juga sebagai pahlawan
devisa negara.
“Kita berkontribusi ke negara cukup besar karena kita
melakukan kegiatan budidaya sesuai aturan pemerintah dan juga bayar pajak.
Untuk itu saya berharap Pak Menteri benar-benar concern dan mendukung kegiatan
kami ini semua. KPKHN juga sanggup untuk menjadi garda terdepan dalam hal
perbaikan kerusakan karang laut di Nusantara,” tutur Joko Supriyatno.
Ia menandaskan perkembangan karang hias untuk ekspor sangat
potensial dan bagus sekali. Permintaan banyak dari Amerika, Eropa dan negara
lainnya. “Kita masih kurang (belum bisa memenuhi permintaan ekspor). Permintaan
lebih banyak dari yang kita hasilkan. Selama pandemi tidak ada pengaruh cuma
ada kendala di pengiriman melalui kargo penerbangan,” tambahnya.
Untuk ekspor karang hias sudah kita mulai sejak Januari yang
lalu dimana sebelumnya selama 2 tahun tidak diizinkan atau ekspor karang hias
ditutup.
Joko Supriyatno menuturkan karang hias yang diekspor
merupakan hasil budidaya masyarakat dan tidak mengambil karang di perairan
konservasi. “Untuk mengambil indukan karang kita atas rekomendasi LIPI. Kita
ada izin, izin penangkaran ada, izin ekspor juga ada, izin budidaya juga ada.
Jadi lengkap izin kita,” tuturnya.
Budidaya karang hias lebih banyak di Bali khususnya di Nusa
Lembongan, Buleleng, Pulau Serangan, Pantai Pandawa, dan juga di Gilimanuk Bali
Barat serta Candi Dasa. Banyuwangi, NTB, Sulawesi Tenggara juga banyak tapi
paling banyak dan potensi tinggi di Bali,” pungkas Joko. (gs)
KONFERENSI PERS: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan kinerja APBN hingga Semester I Tahun 2026 tetap menunjukkan hasil yang kuat dan mampu menjaga kesehatan fiskal pada Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juli 2026, Selasa (21/7). (Foto: Hms Kemenkeu)
Jakarta, baliilu.com – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Semester I Tahun 2026 tetap menunjukkan hasil yang kuat dan mampu menjaga kesehatan fiskal pada Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juli 2026, Selasa (21/7). Kinerja APBN yang solid tersebut juga memperoleh pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional, yaitu Standard & Poor’s (S&P) dan Lianhe Credit Rating.
Dalam paparannya, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp 1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp 1.656,0 triliun atau meningkat 17,8 persen (yoy), mencerminkan APBN yang tetap ekspansif sekaligus produktif dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
“Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan pembiayaan yang dikelola secara terukur, defisit APBN tetap terkendali sebesar Rp 196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB, disertai surplus keseimbangan primer sebesar Rp 85,1 triliun,” jelas Menkeu.
Menurut Menkeu, capaian tersebut menunjukkan bahwa APBN tidak hanya sehat secara fiskal, tetapi juga tetap menjalankan fungsinya sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta mendukung pembangunan nasional.
“Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan,” imbuhnya.
Kinerja APBN yang kuat tersebut turut menjadi salah satu faktor yang mendasari keputusan Standard & Poor’s (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.
“APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan. Ini juga alasan mengapa S&P mempertahankan peringkat kita di BBB dengan outlook stabil,” ujarnya.
Selain S&P, Indonesia juga memperoleh pengakuan dari Lianhe Credit Rating, lembaga pemeringkat terkemuka di Tiongkok, yang memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil bagi rencana penerbitan Panda Bond oleh Pemerintah Indonesia.
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa peringkat tertinggi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperluas basis investor dan mengakses pasar keuangan Tiongkok yang memiliki kapasitas pendanaan sangat besar.
“Kita keluar report-nya memberikan rating AAA stable. Jadi AAA itu yang paling tinggi. Di China peringkat utang kita itu yang mentok atas. Ini penting sekali untuk kita karena China merupakan pasar yang besar untuk surat utang,” jelas Menkeu dikutip dari laman kemenkeu.go.id.
Menurut Menkeu Purbaya, Lianhe Creding Rating memberikan peringkat tersebut dengan didukung oleh indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat, fundamental ekonomi yang solid, ketahanan terhadap guncangan eksternal, tingkat utang luar negeri yang relatif rendah, kapasitas pembayaran yang kuat, cadangan devisa yang memadai, serta rasio utang pemerintah yang tetap pruden. Menkeu menegaskan bahwa indikator-indikator tersebut mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sehat dan dikelola secara hati-hati.
“Utang luar negeri kita relatif rendah, kapasitas pembayarannya cukup, devisanya juga cukup. Rasio utang pemerintah juga tetap pruden,” pungkasnya. (gs/bi)
Infografis survei konsumen di Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Pada Juni 2026, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali tetap berada di level optimis sebesar 121,5 (nilai indeks > 100). Meskipun menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 121,9, IKK Bali masih lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat sebesar 117,8. Optimisme konsumen pada Juni 2026 didorong oleh peningkatan IKK pada masyarakat dengan kelompok pengeluaran Rp 7-8 juta sebesar 17% (mtm), Rp 1-2 juta sebesar 14% (mtm), Rp 3-4 juta sebesar 9% (mtm), dan Rp 4-5 juta sebesar 5% (mtm).
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa optimisme terutama meningkat pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan menengah atas yang terdorong oleh tetap kuatnya aktivitas ekonomi Bali. Selain itu, optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor formal (122,8) dan sektor informal (120,4).
Perlambatan IKK dibandingkan bulan sebelumnya terutama dipengaruhi oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turut mengalami penurunan menjadi 123,7 atau turun 2,1% (mtm) dibandingkan IEK Mei 2026. “Penurunan terutama terjadi pada komponen prakiraan penghasilan (121,0) dan kegiatan usaha (123,5),“ ujarnya.
Sementara itu, kata Achris Sarwani, ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja 6 bulan mendatang masih menunjukkan peningkatan sebesar 0,4% (mtm) atau menjadi 126,5. Di sisi lain, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami peningkatan dari 117,5 pada Mei 2026 menjadi 119,3 pada Juni 2026 atau tumbuh sebesar 1,6% (mtm). Peningkatan IKE bersumber dari ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (129,5), serta penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (125,5), komponen kegiatan usaha saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu relatif stabil pada level 100,0. Sedangkan, penurunan pada komponen konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (103,0).
Penurunan IKK pada periode Juni 2026, terutama didorong oleh penurunan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Hal ini mencerminkan masyarakat masih berhati-hati terhadap prospek ekonomi dalam enam bulan mendatang di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk kekhawatiran terhadap dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap harga komoditas dan aktivitas perekonomian.
Achris Sarwani menegaskan bahwa Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi yang erat dengan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Tidak hanya itu, Bank Indonesia Provinsi Bali terus berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penguatan pengendalian inflasi, antara lain melalui pelaksanaan operasi pasar, pemantauan harga komoditas strategis, serta penguatan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia juga menetapkan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Sinergi bauran kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi tetap rendah dan stabil sehingga menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. (gs/bi)
Infografis indek penjualan riil Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Pada Mei 2026, Indeks Penjualan Riil (IPR) Provinsi Bali tetap kuat sebesar 125,7 dan masih berada di level optimis (>100). Kinerja tersebut meningkat sebesar 0,3% (mtm), terutama didorong oleh pertumbuhan penjualan pada kategori barang lainnya 4,1% (mtm), sandang 3,7% (mtm), serta barang budaya dan rekreasi sebesar 1,9% (mtm). Peningkatan tersebut sejalan dengan menguatnya aktivitas mobilitas masyarakat pada periode Mei 2026 didorong oleh peningkatan aktivitas pariwisata, momentum libur panjang HBKN, serta meningkatnya konsumsi rumah tangga yang menopang permintaan di berbagai sektor ritel. Kinerja penjualan eceran pada Juni 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR Juni 2026 diprakirakan sebesar 126,3, atau meningkat 0,4% (mtm), ditopang oleh prakiraan peningkatan penjualan pada kategori barang budaya dan rekreasi, kategori makanan, minuman, dan tembakau serta kategori barang lainnya.
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani melalui keterangan tertulisnya bahwa perkembangan tersebut sejalan dengan tetap kuatnya permintaan masyarakat di tengah periode Hari Raya Galungan dan Kuningan pada Juni 2026. Sementara itu, ekspektasi harga umum tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu Agustus 2026 dan November 2026 diprakirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Agustus 2026 dan November 2026 masing-masing sebesar 188 dan 200.
Sejalan dengan hal tersebut, lanjut Achris Sarwani, inflasi Bali pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,27% (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi Indonesia sebesar 2,5±1%. Optimisme penjualan ritel ke depan juga tercermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP). IEP tiga bulan mendatang yaitu Agustus 2026 sebesar 190,0, meningkat dari IEP Juli 2026 sebesar 172,0. Sementara itu, IEP enam bulan mendatang, yaitu November 2026 tercatat sebesar 190,0, masih sama dibandingkan IEP Oktober 2026 sebesar 190,0. Kedua IEP berada di zona optimis (IEP > 100) yang menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek penjualan ritel Bali tetap terjaga.
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani menegaskan bahwa keyakinan pelaku usaha tersebut juga didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha (LU) Perdagangan berdasarkan data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) yang hingga Mei 2026 tercatatat tumbuh sebesar 1,95% (yoy). Demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga (pro stability) sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth). Ke depan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali akan terus memperkuat implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) guna mencapai inflasi yang stabil dan terkendali dalam rentang sasaran, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan. (gs/bi)