Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pemprov Bali Raih Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019

BALIILU Tayang

:

de
WAGUB COK ACE: Terima penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (Foto:Ist)

Denpasar, Baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali mendapat penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Bali mendapatkan predikat ‘Sangat Baik’ (BB). 

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Deputi Menteri Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh, pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah II, bertempat di Inaya Putri Bali-Nusa Dua, Badung pada Senin (27/01).

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan, kinerja pemerintahan yang baik setidaknya dicapai melalui perencanaan yang berkualitas, pengarahan yang baik disertai keteladanan, ketersediaan informasi secara tepat waktu, adanya keterlibatan pemangku kepentingan, sumberdaya yang baik, pengendalian yang tepat dan pelaksanaan yang transparan. 

“Mudah-mudahan tahun 2020 ini kita bisa mendapatkan A. Ini maknanya semua aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan outcome atau dampak dari program sudah sesuai dengan yang direncanakan. Perencanaan yang dilakukan sejak awal dengan target-target yang jelas dan terukur kemudian dijabarkan dalam program-program yang bisa dievaluasi dan dampaknya terasa bagi masyarakat,” kata Cok Ace.

Di samping itu, Wagub Cok Ace juga mengatakan bahwa jika pada penganggaran sebelumnya hanya didasarkan pada incremental cost atau jumlah anggaran meningkat berdasarkan presentase tertentu dibandingkan tahun sebelumnya, maka dalam performance-based budgeting seluruh anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya. Setiap dana yang dikeluarkan harus dapat dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan dan dampaknya untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan hal tersebut, menurutnya Pemerintah Provinsi Bali melalui dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, pada Misi ke-22 yaitu mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efesien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah. Untuk mewujudkan misi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan penataan Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dimana jumlah sebelumnya adalah 49 (empat puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah menjadi 41 (empat puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah.  

Baca Juga  Jaya Negara Buka Lokasabha X MGPSSR Kota Denpasar, Harapkan Paiketan Ini bisa Pererat Persatuan Warga Pasek

“Penataan ini dimaksud agar Pemerintah efektif dan efisien serta terjadi sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah dari hulu sampai ke hilir dalam mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,” pungkasnya.

Deputi Menteri Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, Kementerian PAN-RB menargetkan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tidak ada yang meraih nilai CC. “Saya menargetkan tidak ada provinsi, kabupaten, kota yang meraih nilai CC. Saya targetkan tahun 2020 harus minimum B,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, saat ini pemerintahan yang sudah mendapatkan nilai baik dapat menjadi mentor bagi daerah lainnya sehingga daerah lain tersebut akan mendapat nilai baik. Yusuf Ateh menilai selama ini sudah banyak pemerintah daerah yang mendapatkan predikat WTP, namun bila ditinjau dari segi manfaat banyak yang belum sesuai yang diharapkan. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini untuk memetakan tingkat implementasi akuntabilitas kinerja sehingga pemerintah pusat dapat membantu memperbaiki akuntabilitas pemerintah daerah.

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2019 di Wilayah II  yang meliputi Bali, Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan. Selain Provinsi Bali, sejumlah Kabupaten/Kota di Bali juga memperoleh penghargaan SAKIP, dimana Kabupaten Badung dan Denpasar memperoleh predikat “BB”, sedangkan Kabupaten Bangli, Karangasem, Klungkung, Buleleng, Jembrana, Gianyar dan Tabanan memperoleh predikat “B”. (*/balu1)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Melalui Simakrama Galungan dan Kuningan, Pangdam IX/Udayana Tegaskan Komitmen Menjaga Warisan Budaya

Published

on

By

simakrama pangdam udayana
SIMAKRAMA: Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto saat melaksanakan kegiatan Simakrama bersama seluruh prajurit dan PNS Makodam IX/Udayana yang beragama Hindu serangkaian hari raya Galungan dan Kuningan di Wantilan Pura Agung Udayana, Makodam IX/Udayana, Jalan Udayana Nomor 1 Denpasar, pada Jumat, 19 Juni 2026. (Foto: Pendam/IX)

Denpasar, baliilu.com – Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan menyambut rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto melaksanakan kegiatan Simakrama bersama seluruh prajurit dan PNS Makodam IX/Udayana yang beragama Hindu. Kegiatan berlangsung khidmat di Wantilan Pura Agung Udayana, Makodam IX/Udayana, Jalan Udayana Nomor 1 Denpasar. Pada Jumat, 19 Juni 2026.

Kegiatan Simakrama diawali dengan persembahyangan bersama sebagai ungkapan rasa syukur dan penyucian diri setelah menjalani rangkaian hari suci Galungan dan Kuningan. Suasana religius dan penuh kekeluargaan begitu terasa dengan hadirnya ratusan prajurit, PNS, serta keluarga besar Makodam IX/Udayana.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Pejabat Utama Kodam IX/Udayana, di antaranya Kasdam IX/Udayana, Irdam IX/Udayana, Kapoksahli Pangdam IX/Udayana, para Asisten, LO TNI AL, LO TNI AU, serta para Komandan dan Kabalakdam IX/Udayana.

Dalam sambutannya, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh keluarga besar Kodam IX/Udayana yang merayakan.

“Bersamaan dengan momentum suci ini, baik selaku Pangdam maupun secara pribadi, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh keluarga besar Makodam IX/Udayana yang merayakannya. Semoga kemenangan Dharma melawan Adharma senantiasa menjadi tuntunan dalam setiap langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara,” ujar Pangdam.

Pangdam menyampaikan, Simakrama juga menjadi momentum untuk mengembalikan kesucian diri serta memperkuat ikatan kekeluargaan di antara seluruh prajurit dan PNS Kodam IX/Udayana. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam perayaan Galungan dan Kuningan hendaknya dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Pangdam juga mengajak seluruh keluarga besar Kodam IX/Udayana untuk terus menjaga dan melestarikan kekayaan budaya Bali yang sarat dengan nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Melalui kegiatan seperti Simakrama, semangat toleransi, kepedulian, serta saling menghormati antarumat beragama diharapkan semakin kuat.

Baca Juga  DR. I Ketut Mardjana: Mahalnya Biaya PCR Test Jadi Kendala Masuknya Pelancong ke Bali

“Dengan menanamkan rasa saling mengasihi dan menghargai setiap perbedaan, kita akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis serta bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah yang kita cintai,” tegasnya.

Kegiatan Simakrama dimeriahkan dengan penampilan Tari-tarian tradisional Bali seperti Tari Puspanjali, Tari Cendrawasih dan Tari Joged Bumbung yang merupakan salah satu kesenian tradisional Bali yang menggambarkan kegembiraan, rasa syukur, serta interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan Simakrama Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan wujud nyata komitmen Kodam IX/Udayana dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, khususnya budaya Bali yang sarat akan makna kebersamaan, keharmonisan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Pelestarian budaya dan kearifan lokal merupakan bagian dari kekuatan sosial yang harus terus dijaga. Melalui kegiatan seperti Simakrama, kita ingin menunjukkan bahwa prajurit TNI hadir tidak hanya sebagai penjaga kedaulatan negara, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang menghormati nilai-nilai budaya dan memperkokoh persatuan dalam keberagaman,” ungkap Kapendam. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Ikuti Presentasi Validasi IPKD, Jaya Negara Pastikan Pengelolaan Keuangan Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat

Published

on

By

jaya negara
IKUTI PRESENTASI: Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat mengikuti kegiatan Presentasi Validasi Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang dilaksanakan secara daring dari Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (18/6). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengikuti kegiatan Presentasi Validasi Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri secara daring dari Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (18/6). Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memastikan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pelaksanaan Validasi IPKD tersebut turut menghadirkan Validator yakni Akademisi Universitas 11 Maret, Surakarta, Sutaryo dan Pimpinan Redaksi Kompas TV, Alexander Wibisono. Tampak mendampingi Walikota Jaya Negara dalam kesempatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ida Bagus Alit Adhi Merta, Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, Kepala BPKAD Kota Denpasar, Ni Putu Kusumawati, Kadis Kominfos Kota Denpasar, Gde Wirakusuma Wahyudi serta OPD terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara menegaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfokus pada aspek administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi, namun juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program-program pembangunan yang tepat sasaran.

“Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan sehingga setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut dijelaskan, berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Denpasar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penguatan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pelaksanaan anggaran yang efektif dan sesuai ketentuan, penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, hingga optimalisasi publikasi informasi keuangan daerah melalui platform digital.

Baca Juga  DR. I Ketut Mardjana: Mahalnya Biaya PCR Test Jadi Kendala Masuknya Pelancong ke Bali

Jaya Negara mengatakan, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan akses informasi yang semakin mudah, masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan sekaligus ikut mengawasi pelaksanaan program yang didanai melalui APBD.

“Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, kami terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Dalam presentasi tersebut juga dipaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif di Kota Denpasar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar pada tahun 2025 tercatat mencapai 85,63. Sementara itu, tingkat kemiskinan berada pada angka 2,16 persen, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,11 persen, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 1,41 persen.

Menurut Jaya Negara, capaian tersebut tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik, sehingga mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan secara optimal dan berkelanjutan.

“Capaian yang diraih saat ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah. Transparansi bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, kita dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar,” tegasnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Denpasar juga terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai wujud konsistensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ke depan, Jaya Negara menegaskan bahwa Pemkot Denpasar akan terus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan inovatif.

“Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kota Denpasar optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Denpasar Maju,” ujarnya. (eka/bi)

Baca Juga  Jaya Negara Buka Lokasabha X MGPSSR Kota Denpasar, Harapkan Paiketan Ini bisa Pererat Persatuan Warga Pasek

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Adi Arnawa Saksikan Pementasan Calonarang Duta Badung di PKB 2026

Published

on

By

Calonarang
HADIRI PEMENTASAN CALONARANG: Bupati Wayan Adi Arnawa, bersama Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, menghadiri langsung Pementasan Parade Calonarang Duta Kabupaten Badung dalam Pesta Kesenian Bali XLVIII Tahun 2026 di Kalangan Ayodya, Taman Budaya, Denpasar, Selasa (16/6/). (Foto: Hms Badung)

Denpasar, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Ny. Rasniathi Adi Arnawa, menghadiri langsung Pementasan Parade Calonarang Duta Kabupaten Badung dalam Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Kalangan Ayodya, Taman Budaya (Art Center), Denpasar, pada Selasa (16/6/).

Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung I Gede Sukadana beserta jajaran terkait, para seniman, tokoh masyarakat, serta ratusan pecinta seni Calonarang.

Bupati Adi Arnawa menyatakan bahwa kehadirannya merupakan bentuk dukungan penuh pemerintah daerah kepada para duta seni Badung yang berlaga di PKB 2026, mulai dari masa persiapan hingga pentas. “Meskipun hari ini bertepatan dengan Hari Raya Penampahan Galungan, kami tetap hadir untuk memberikan semangat agar Duta Kabupaten Badung bisa tampil maksimal sesuai kemampuan terbaik mereka,” ujar Adi Arnawa di sela-sela acara.

Ia berharap PKB tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kemeriahan tahunan, tetapi juga berfungsi sebagai ruang edukasi sekaligus pelestarian seni budaya Bali. Menurutnya, sektor pariwisata Badung dan Bali pada umumnya hidup dari basis budaya yang kuat, di mana seni menjadi pilar utamanya.

“Kita patut bersyukur PKB menjadi wadah bagi para seniman untuk terus berkarya sehingga khazanah seni kita tidak akan pernah putus. Sebagai bentuk perhatian nyata, selain dukungan moral, kami juga memberikan bantuan finansial tambahan di luar anggaran resmi dari Dinas Kebudayaan,” tambahnya.

Pada malam tersebut, Duta Kabupaten Badung menampilkan Reksadana (Pergelaran) Calonarang dari Sanggar Seni Majelangu, Banjar Padang, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara. Pergelaran kali ini mengangkat lakon “Geseng Waringin”. Kisah yang berlatar di Kerajaan Dirah ini menceritakan tentang pernikahan Mpu Bahula dengan putri Ni Calonarang, Ratna Manggali. Di balik pernikahan tersebut, terdapat siasat besar dari Mpu Baradah yang mengutus Mpu Bahula untuk mengambil lontar sakti Nicarya Lingga milik Ni Calonarang guna dipelajari demi menegakkan kedamaian. (gs/bi)

Baca Juga  Hari Kerja Pertama Pjs. Bupati Badung, Pimpin Rakor Penanganan Covid-19

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca