WAGUB COK ACE: Terima penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (Foto:Ist)
Denpasar, Baliilu.com –
Pemerintah Provinsi Bali mendapat penghargaan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Bali mendapatkan predikat ‘Sangat Baik’
(BB).
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Deputi Menteri
Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad
Yusuf Ateh, pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah II, bertempat di Inaya Putri
Bali-Nusa Dua, Badung pada Senin (27/01).
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana
Sukawati mengatakan, kinerja pemerintahan yang baik setidaknya dicapai melalui
perencanaan yang berkualitas, pengarahan yang baik disertai keteladanan,
ketersediaan informasi secara tepat waktu, adanya keterlibatan pemangku
kepentingan, sumberdaya yang baik, pengendalian yang tepat dan pelaksanaan yang
transparan.
“Mudah-mudahan tahun 2020 ini kita bisa mendapatkan
A. Ini maknanya semua aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan outcome
atau dampak dari program sudah sesuai dengan yang direncanakan. Perencanaan
yang dilakukan sejak awal dengan target-target yang jelas dan terukur kemudian
dijabarkan dalam program-program yang bisa dievaluasi dan dampaknya terasa bagi
masyarakat,” kata Cok Ace.
Di samping
itu, Wagub Cok Ace juga mengatakan bahwa jika pada penganggaran sebelumnya
hanya didasarkan pada incremental cost atau jumlah anggaran meningkat berdasarkan
presentase tertentu dibandingkan tahun sebelumnya, maka dalam performance-based
budgeting seluruh anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya. Setiap
dana yang dikeluarkan harus dapat dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan dan
dampaknya untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Sesuai dengan hal tersebut, menurutnya Pemerintah
Provinsi Bali melalui dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan Pola
Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, pada Misi ke-22 yaitu mengembangkan Sistem
Tata Kelola Pemerintahan Daerah
yang efektif, efesien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta
meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah. Untuk
mewujudkan misi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan penataan
Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah. Dimana jumlah sebelumnya adalah 49 (empat puluh
sembilan) Organisasi Perangkat Daerah menjadi 41 (empat puluh satu) Organisasi
Perangkat Daerah.
“Penataan ini dimaksud agar Pemerintah efektif dan
efisien serta terjadi sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah dari hulu
sampai ke hilir dalam mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola
Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,” pungkasnya.
Deputi Menteri Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh mengatakan,
Kementerian PAN-RB menargetkan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota
tidak ada yang meraih nilai CC. “Saya menargetkan tidak ada provinsi,
kabupaten, kota yang meraih nilai CC. Saya targetkan tahun 2020 harus minimum
B,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, saat ini pemerintahan
yang sudah mendapatkan nilai baik dapat menjadi mentor bagi daerah lainnya
sehingga daerah lain tersebut akan mendapat nilai baik. Yusuf Ateh menilai
selama ini sudah banyak pemerintah daerah yang mendapatkan predikat WTP, namun
bila ditinjau dari segi manfaat banyak yang belum sesuai yang diharapkan.
Evaluasi akuntabilitas kinerja ini untuk memetakan tingkat implementasi
akuntabilitas kinerja sehingga pemerintah pusat dapat membantu memperbaiki
akuntabilitas pemerintah daerah.
Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2019 di Wilayah II yang meliputi Bali,
Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
mengalami peningkatan. Selain
Provinsi Bali, sejumlah Kabupaten/Kota di Bali juga memperoleh penghargaan
SAKIP, dimana Kabupaten Badung dan Denpasar memperoleh predikat “BB”, sedangkan Kabupaten
Bangli, Karangasem, Klungkung, Buleleng, Jembrana, Gianyar dan Tabanan
memperoleh predikat “B”. (*/balu1)
PRESS TOUR: Rombongan Press Tour Sekretariat DPRD Badung bersama 14 media online diterima Kasubag Humas dan Protokol Devi Vaulana Hakim, S.H. di Kantor DPRD Kota Bandung, Kamis, 21 September 2023. (Foto: ist)
Badung, baliilu.com – Sekretariat DPRD Badung bersama 14 wartawan media online yang sehari-hari ngepos di dewan menggelar Press Tour selama dua hari pada 21-22 September 2023 ke Kota Kembang Bandung, Jawa Barat.
Pada hari pertama, Kamis, 21 September 2023, rombongan Press Tour yang dipimpin Kabag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Badung Nengah Nurjana mengunjungi Sekretariat DPRD Kota Bandung yang diterima oleh Kasubag Humas dan Protokol Devi Vaulana Hakim, S.H., didampingi Staf Humas Fikri Setiawan.
Ketua Rombongan Press Tour Sekretariat DPRD Badung Nengah Nurjana memaparkan, tujuan kunjungan untuk melakukan sharing terkait dengan bidang kehumasan dan kerja sama dengan media meliputi media cetak, elektronik, maupun media online.
Ketua Rombongan Press Tour Sekretariat DPRD Badung Nengah Nurjana (dari kanan ke kiri) bersama Kasubag Humas dan Protokol Devi Vaulana Hakim, S.H., didampingi Staf Humas Fikri Setiawan. (Foto: gs)
Selain sarana bertukar informasi, lanjutnya kunjungan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman dalam rangka peliputan tentang pembangunan di Kabupaten Badung.
“Selain itu, kami juga ingin mengeratkan tali silaturahmi dengan melibatkan wartawan dari sejumlah media khususnya dari media online,” terangnya.
Saat ini, ungkapnya, jalinan kerja sama antara DPRD Badung dengan kalangan media sangat baik. Media sudah menjadi partner kerja bagi DPRD Badung, terutama untuk mempublikasikan semua kegiatan yang digelar di DPRD Badung, baik kegiatan pimpinan maupun anggota DPRD Kabupaten Badung.
“Bagaimana dengan DPRD Kota Bandung terkait kerja sama dengan media. Bagaimana teknisnya, termasuk penyediaan materi-materi publikasinya,” ucap Nengah Nurjana.
Sementara itu, Koordinator Media Nyoman Sarmawa mempertanyakan komposisi DPRD Kota Bandung, potensi Kota Bandung, termasuk pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor mana saja. Demikian juga dengan jumlah APBD-nya.
“Paling penting kami ingin tahu terkait kerja sama dengan media seperti apa. Apakah hanya kerja sama advertorial dan iklan-iklan ucapan saja atau ada kerja sama lainnya,” terangnya.
Devi Vaulana Hakim yang menerima kunjungan Press Tour Sekretariat DPRD Badung mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat DPRD Badung yang telah mengunjungi Kota Bandung. “Terima kasih sudah menjadikan Sekretariat Kota Bandung sebagai lokus kunjungan,” paparnya.
Sama dengan Badung, katanya, Kota Bandung mengandalkan sektor pariwisata sebagai andalan pendapatan daerah. Bahkan, pihaknya menyebutkan APBD sekitar Rp 7 triliun mayoritas berasal dari sektor pariwisata, terutama PHR.
Sekretariat DPRD Badung bersama 14 wartawan media online berfoto bersama usai diterima Setwan DPRD Kota Bandung, Kamis (21/9). (Foto: gs)
“Karena itu, saat pandemi Covid-19, pendapatan daerah kami terjun bebas. Itu kami rasakan sama dengan Badung,” katanya.
Mengenai komposisi DPRD Kota Bandung terdiri atas 50 kursi dan Ketua DPRD saat ini adalah H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua didampingi tiga wakil ketua masing-masing Ir. Kurnia Solihat, H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., dan Dr. H. Edwin Sanjaya, S.E., M.M., serta DPRD Kota Bandung terdiri atas tujuh Fraksi.
Terkait kerja sama media, DPRD Kota Bandung juga sudah melakukan kerja sama dengan media, baik untuk publikasi kegiatan, iklan-iklan ucapan. Pihaknya juga merekrut teman-teman praktisi dari media untuk menyediakan materi yang menjadi referensi bagi media. Selain itu, pihaknya juga segera menggelar bimtek bagi wartawan serta outbond.
“Kegiatan ini segera kami gelar untuk menjalin silaturahmi dengan kalangan wartawan dan media,” pungkasnya. (gs/bi)
PENGHARGAAN: Kepala Perpustakaan Sastra Mahottama, I Made Budiarta saat menerima penghargaan perpustakaan terbaik se – Indoenisa dan diserahkan secara langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpusnas RI, Drs. Deni Kurniadi, M.Hum pada acara PLM Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Kamis (21/9). (Foto: ist)
Denpasar, baliilu.com – Desa Tegal Harum kembali sukses menorehkan prestasi tingkat nasional. Kali ini, Desa yang sukses menjadi pemenang lomba desa tingkat nasional ini meraih Penghargaan Perpustakaan Terbaik Nasional dengan Inovasi Layanan Digital Terbaik se-Indonesia, yang digelar di Hotel Alana Yogyakarta pada Kamis (21/9).
Penghargaan diterima langsung Kepala Perpustakaan Sastra Mahottama, I Made Budiarta dan diserahkan secara langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Drs. Deni Kurniadi, M.Hum pada acara PLM (Peer Learning Meeting) Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Perbekel Desa Tegal Harum, I Komang Adi Widiantara saat dikonfirmasi menjelaskan, melalui Aplikasi Perpustakaan Digital Desa Tegal Harum (SIPESAT) memperoleh Juara Satu kategori Inovasi Bentuk lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Inovasi diciptakan mengingat pentingnya perpustakaan dalam menambah literasi baca, maka Perpustakaan Mahottama Desa Tegal Harum hadir untuk memfasilitasi minat tersebut.
‘‘Perpustakaan Sastra Mahottama menjadi satu-satunya perpustakaan di Provinsi Bali yang memperoleh penghargaan sebagai perpustakaan dengan Inovasi Layanan Digital Terbaik se-Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, inovasi SIPESAT hadir untuk memenuhi minat baca warga dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan perpustakaan online. Sehingga mampu mendukung optimalisasi budaya literasi bagi masyarakat.
“Untuk memenuhi minat baca warga dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan perpustakaan online SIPESAT,” tuturnya. (eka/bi)
RAPAT RUTIN: Rapat rutin Pilot Project Smart Weter Management Indonesia bersama Deputy Manager, K-Water dari Negara Korea Selatan, Yoon Jae-Hyuk di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (21/9). (Foto: ist)
Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara berkomitmen melakukan peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan saat melakukan rapat rutin Pilot Project Smart Weter ManagementIndonesia bersama Deputy Manager, K-Water dari Korea Selatan, Yoon Jae-Hyuk dan Dirut Perumda Air Minum Denpasar (Tirta Sewakadarma) di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (21/9).
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana, Dirut Perumda Tirta Sewakadarma, Ida Bagus Gde Arsana, Lee Jae-seung, Assistant Manager, K-Water dan OPD terkait.
Pada kesempatan tersebut disampaikan, Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara menyampaikan terima kasih atas dukungan untuk peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Adapun peningkatan pelayanan akan difokuskan pada pengelolaan air yang baik dan untuk menekan kebocoran yang tinggi.
“Pilot Project Smart Water Management akan dilaksanakan di wilayah Padangsambian, Denpasar Barat. Setelah pelaksanaan di kawasan Padangsambian berhasil, akan menjadi contoh bagi PDAM lainnya di Indonesia. Bagaimana cara menangani aliran air dengan baik”, ujar Jaya Negara.
Sementara itu, Yoon Jae-hyuk, Deputy Manager, K-Water menyampaikan proyek Ini akan dilaksanakan sampai tahun 2026 dengan total biaya Rp. 61 miliar. Adapun progress saat ini sudah memasuki tahap pencarian kebocoran dan pemeliharaan jaringan pipa dan pembuatan blok.
“Untuk mendukung pelaksanaan kerja maka membutuhkan dukungan dari kedua belah pihak Pemerintah untuk bekerjasama. Terutama dalam hal perizinan dan pengawasan,” ujarnya.
Dirut Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar, Ida Bagus Gde Arsana menyampaikan saat ini Non Revenue Water (NRW) atau tingkat kebocoran pipa cukup tinggi. Salah satunya di wilayah Padangsambian, Denpasar Barat. Sebab, selama ini untuk mengalirkan air bersih ke kawasan Padangsambian, PDAM Denpasar membeli air dari SPAM Penet yang dikelola oleh Pemprov Bali.
Bagus Arsana berharap, dengan adanya bantuan dari Korea ini bisa menurunkan tingkah NRW di Kota Denpasar. NRW Denpasar saat ini masih cukup tinggi yakni 36,56 kendati sudah mengalami penurunan dari awal tahun dengan NRW mencapai 38. “Saya inginnya NRW Denpasar bisa turun ke 20,” tandasnya. (eka/bi)