Friday, 19 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Ny. Putri Koster Meminta PKK Jadi Motor Penggerak Implementasi Peraturan Gubernur

BALIILU Tayang

:

de
NY. PUTRI KOSTER: Ingatkan para ibu akan bahaya narkoba serta HIV/AIDS yang mengintai setiap saat. (Foto:Ist)

Klungkung, baliilu.com – Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster meminta PKK bisa menjadi motor penggerak implementasi sejumlah peraturan gubernur (pergub) yang telah diterbitkan pemerintah. Salah satunya yaitu Pergub Nomor  47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Di mana keberadaan PKK berperan strategis dalam upaya mensosialisasikan ke tengah masyarakat agar penyelesaian sampah langsung pada sumbernya.

‘’Sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga agar sudah dikelola di rumah tangga dan sampah di tingkat desa juga sudah terkelola dan terselesaikan di tingkat desa,’’ ucap Putri Koster saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada sosialisasi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Wujudkan Bali Era Baru di Wantilan Balai Budaya, Klungkung, Jumat (13/3-2020)

Ny. Putri Koster menyampaikan 10  program pokok PKK sangat sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang meliputi tiga unsur utama alam, budaya dan manusia. Untuk itu ketika PKK itu bergerak dengan program kerjanya tersebut berarti PKK turut mensukseskan terwujudnya visi untuk mewujudkan Bali Era Baru.

Di samping itu, terkait implementasi sejumlah pergub di masyarakat, Ketua TP PKK juga mengingatkan para ibu akan bahaya narkoba serta HIV/AIDS yang mengintai setiap saat. Narkoba dan HIV/AIDS bisa menghancurkan generasi penerus bangsa kita. Untuk itu peran orang tua sangatlah penting dalam melakukan pengawasan terhadap  anaknya sehingga tidak terjerumus dalam bahaya narkoba maupun HIV/AIDS.

Gubernur Bali dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra  menandaskan Pemprov Bali dalam mengimplementasikan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali telah menuangkan ke dalam 22 misi yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bali sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana ke dalam 5 bidang prioritas. 

Baca Juga  Rai Mantra Buka Rapat PRPP Desa Adat Sanur, Ajak Seluruh Komponen Bahu-membahu Cegah Covid-19

Di antaranya prioritas dalam bidang sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan serta adat, agama dan pariwisata. Kelima bidang prioritas tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. 

Untuk melaksanakan visi tersebut, sebagai upaya menata pembangunan Bali secara fundamental dan konfrehensif, diperlukan kerangka hukum yang memadai berupa peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub). Di antaranya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Di samping itu ditetapkan pula Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali serta aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali.  Peraturan daerah tersebut memberikan makna bahwa pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali harus mampu mengembalikan kedudukan dan fungsi desa adat sebagai pusat kebudayaan dan pusat pembinaan mentalitas keagamaan agar desa adat dapat memerankan fungsi secara baik sebagai pemilik kebudayaan Bali yang telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap pembangunan sosial ekonomi tidak saja kepada masyarakat Bali, tetapi juga Indonesia dan bahkan masyarakat dunia.

Di samping itu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 ini memberikan pengakuan bahwa desa adat sebagai subyek hukum. Di mana desa adat memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti halnya subyek hukum lainnya dan dapat bertindak sendiri baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam menguatkan kedudukan dan fungsi desa adat, Pemerintah Provinsi Bali juga telah melaksanakan program dan kegiatan yang berpihak kepada desa adat. Di antaranya memberikan  Dana Desa  Adat melalui  APBD Semesta Berencana sebesar Rp 447,9 milyar kepada 1.493 desa adat secara langsung ke rekening desa adat masing-masing. Selain itu membangun Kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, APBD Kabupaten/Kota serta dana Corporate Social Responsility (CSR) dari BUMN/BUMD dan perusahan swasta di Bali.

Baca Juga  Rai Mantra: Kasus Positif Covid-19 di Denpasar Didominasi Usia 18-45 Tahun

Turut hadir pada acara tersebut Ketua TP PKK Kabupaten Klungkung Ny. Ayu Suwirta, Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Klungkung, para pelajar serta undangan lainnya. (*/balu1)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Walikota Jaya Negara Berikan Penghargaan ASN Purnabhakti

Apresiasi Semangat, Kerja Keras dan Inovasi untuk Kota Denpasar

Published

on

By

Walikota Jaya Negara
SERAHKAN PENGHARGAAN: Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menyerahkan penghargaan kepada ASN Kota Denpasar yang akan memasuki masa purnabhakti/pensiun di Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Kamis (18/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memberikan penghargaan sebagai wujud apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkot Denpasar. Penghargaan sebagai wujud apresiasi dan ucapan terimakasih ini diserahkan serangkaian Gathering Calon Pensiunan Pemerintah Kota Denpasar di Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Kamis (18/7). Tercatat sebanyak 109 ASN menerima penghargaan ini lantaran akan memasuki masa pensiun Periode 1 Juli – 1 November 2024.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, Kepala BPD Bali Cabang Utama Denpasar, I Made Sudharma, Kepala Taspen Wilayah Denpasar, serta undangan lainnya.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, pensiun atau purnabhakti merupakan sesuatu yang pasti tiba dalam setiap pengabdian. Dimana, setiap yang mengabdi pasti akan memasuki masa purnabhakti atau pensiun, tak terkecuali ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Lebih lanjut dijelaskan, pengabdian maksimal yang telah diberikan untuk Kota Denpasar sangatlah penting untuk diapresiasi. Penghargaan ini merupakan bentuk semangat agar seluruh ASN yang akan memasuki masa pensiun dapat tetap produktif.

“Kami sangat menyadari, bahwa kontribusi bapak/ibu dalam pembangunan Kota Denpasar sangatlah besar, capaian dan keberhasilan saat ini merupakan kerja keras bapak/ibu sekalian, sehingga dapat kami sampaikan bahwa pensiun adalah soal administrasi, tapi sumbangsih pemikiran dan masukan serta saran sangat kami harapkan untuk bersama-sama membangun Kota Denpasar ini, dan tentu kami sangat mengapresiasi kerja keras, semangat serta inovasi untuk Denpasat tercinta ini,” ujarnya.

Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana menjelaskan, kegiatan Gathering Calon Pensiunan Pemerintah Kota Denpasar ini rutin dilaksanakan bagi ASN yang hendak pensiun. Hal ini dilaksanakan dengan memberikan pembekalan dari Bank BPD Bali, PT. Taspen hingga Pisikolog untuk kesiapan mental pasca purnabhakti.

Baca Juga  Peringati Hari Kesehatan Dunia, CIMSA FK Gelar ‘’Embrace Health for Happiness 2023’’ 

Dikatakannya juga, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi bagi ASN yang telah mengabdi bagi Kota Denpasar. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan informasi awal tentang hak-hak yang diperoleh pasca-pensiun nanti. Dari 109 ASN yang menerima penghargaan sekaligus mengikuti kegiatan ini, secara detail jumlah tersebut terdiri atas Pejabat Eselon II sebanyak 1 orang, Pejabat Eselon III sebanyak 5 orang, Pejabat Eselon IV sebanyak 3 orang, Pejabat Fungsional sebanyak 67 orang dan Pejabat Fungsional Umum sebanyak 33 orang.

“Semoga ASN Kota Denpasar yang memasuki masa pensiun dapat terus produktif dan berkontribusi untuk kemajuan Kota Denpasar,” ujarnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wawali Arya Wibawa Hadiri Sosialisasi Regulasi Pembinaan Kesadaraan Bela Negara Kemenhan RI

Published

on

By

Wawali Arya Wibawa
HADIRI SOSIALISASI: Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa saat menghadiri pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang digelar Kementerian Pertahanan RI di Hotel Grand Mega, Kamis (18/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang digelar Kementerian Pertahanan RI di Hotel Grand Mega, Kamis (18/7).

Gelaran sosialisasi ini menggelorakan semangat untuk mewujudkan kesadaran bela negara, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus saling bersinergi, sebagai upaya negara untuk menangkal radikalisme dan membangun semangat nasionalisme pada generasi muda.

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di sela-sela kegiatan sosialisasi, menyambut baik sosialisasi regulasi pembinaan kesadaran bela negara di Kota Denpasar. Melalui sosialisasi ini, diharapkan rasa cinta kepada negara bisa dibentuk kepada seluruh warga dan diwujudkan dalam kesediaan untuk melindungi, mempertahankan dan memajukan kehidupan bersama.

“Kami menyambut gembira dilaksanakannya kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan ajang peningkatan kesadaran kita terhadap nilai-nilai dasar bela negara. Kesadaran bela negara sangat penting guna mengatasi dan mengantisipasi ancaman yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

Sementara, Direktur Bela Negara Dirjen Pothan Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI G. Eko Sunarto menegaskan, ada 3 ancaman yang harus dicegah agar negara tetap utuh bersatu dan maju, baik itu berupa ancaman militer, non-militer maupun hibrida. Ancaman hibrida itu sendiri sangat perlu diantisipasi dikarenakan bisa berpotensi menimbulkan kericuhan, perpecahan dan menghancurkan negara, seperti berita hoax, narkoba, pencurian data siber dan lainnya.

Ditargetkan setiap tahun akan lahir 43 ribu kader bela negara di Indonesia, untuk menjaga NKRI tetap utuh dan pemerintah lancar. Dibutuhkan komitmen bersama dalam pembinaan kesadaran bela negara baik di lingkungan masyarakat, pekerja, maupun pendidikan. Di samping itu, dibutuhkan peran aktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk bersinergi mewujudkan pembinaan kesadaran bela negara bagi masyarakat Indonesia.

Baca Juga  Rai Mantra: Kasus Positif Covid-19 di Denpasar Didominasi Usia 18-45 Tahun

Hoax di media sosial merupakan salah satu bentuk ancaman dan bisa menjadi potensi kerusuhan, apabila kita tidak menanamkan rasa cinta kepada tanah air, bangga berbangsa dan bernegara, serta setia kepada Pancasila, kita tidak tahu bangsa ini akan jadi seperti apa, ” tutur Brigjen TNI G. Eko Sunarto. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sambangi Kediaman Warga, Ny. Antari Jaya Negara Serahkan PMT bagi Lansia dan Balita

Published

on

By

TP PKK Denpasar
SERAHKAN BANTUAN: Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny. Antari Jaya Negara, menyerahkan bantuan saat menyambangi beberapa kediaman warga di wilayah Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan, Kamis (18/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar bersama TP PKK Kota Denpasar kembali menyerahkan sejumlah bantuan Pemberian Makan Tambahan (PMT), kepada lansia dan juga balita. Penyerahan ini diserahkan langsung Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara, yang menyambangi beberapa kediaman warga di wilayah Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan, Kamis (18/7).

Maksud pembagian PMT ini adalah untuk pencegahan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Denpasar. Adapun paket bantuan yang diberikan kali ini berupa beberapa kebutuhan pokok seperti biskuit, telur, susu, dan juga daging ayam segar.

Hadir bersama Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara menyebut sebagai mitra pemerintah, TP PKK Kota Denpasar tidak hentinya melakukan sinergitas dan kolaborasi, untuk dapat bersama mengentaskan kasus kemiskinan ekstrem dan juga upaya persoalan stunting di Kota Denpasar.

“Berbagai program yang dilaksanakan TP PKK Kota Denpasar, salah satunya pemberian PMT ini. Selain sebagai upaya menurunkan stunting, ini juga adalah langkah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem,” ucap Ny. Antari Jaya Negara.

Lebih lanjut, Ny. Antari Jaya Negara juga berpesan kepada masyarakat Kota Denpasar, khususnya yang memiliki balita agar secara rutin mengikuti kegiatan posyandu sebagai deteksi awal kesehatan dan tumbuh kembang anak.

“Saya berpesan kepada orang tua, agar tidak bosan untuk selalu mengecek kesehatan dan tumbuh kembang anak, sejak dari dalam kandungan sampai lahir, dan bertumbuh nanti,” lanjutnya lagi.

Sementara itu, Plt. Camat Denpasar Selatan, Ketut Sri Karyawati pada kesempatan yang sama mengatakan, usaha untuk mempercepat penurunan angka stunting di wilayahnya, terus gencar dilakukan. Pelaksanaan Posyandu di banjar-banjar, merupakan salah satu upaya yang kerap dilaksanakan secara rutin.

Baca Juga  Cegah Meluasnya Transmisi Lokal, Disperindag Bali Pantau Pasar Tradisional

“Kami bersinergi dengan para lurah dan perbekel, dan juga kader PKK, untuk secara aktif melaksanakan pelayanan Posyandu bagi warga. Hal ini yang kita harapkan akan bisa menjadi upaya percepatan penurunan stunting dapat optimal,” terangnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca