Badung, baliilu.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada di Ruang Rapat Gosana II Sekretariat DPRD Badung, Rabu (26/8/2026). Raker tersebut membahas pelayanan kesehatan di RSD Mangusada. Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung Nyoman Graha Wicaksana, didampingi Wakil Ketua Komisi IV I Made Suwardana dan dihadiri Anggota Komisi IV I Nyoman Sudana, Wayan Joni Pargawa dan Putu Sekarini.

Raker menghadirkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Badung, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dr. dr. Bagus Padma Puspita, Sp.PD.,MARS.,FINASIM., Direktur RSUD Mangusada dr. I Wayan Darta, M.H.Kes.. beserta Direksi RSUD Mangusada dan Dewan Pengawas RSUD Mangusada.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana menyampaikan Raker Komisi IV DPRD Badung membahas implementasi program kesehatan sekaligus pengaduan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan di RSD Mangusada.

Salah satu pengaduan yang dibahas berkaitan dengan pasien yang hendak menjalani operasi patah kaki, tetapi mengalami penundaan akibat miskomunikasi mengenai cakupan program Mantap Nak Badung.

“Bagus di tataran presentasi, implementasinya juga harus bagus,” kata Graha Wicaksana dalam mengawali pembukaan Raker Komisi IV DPRD Badung.

Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menyoroti kualitas pelayanan kesehatan di RSD Mangusada, khususnya dalam penerapan program Mantap Nak Badung.

Untuk itu, Graha Wicaksana meminta rumah sakit memastikan program kesehatan tersebut benar-benar dipahami dan diterapkan dengan baik oleh seluruh tenaga kesehatan. Menurutnya, program Mantap Nak Badung merupakan program yang dibuat Bupati Badung Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga Badung, termasuk kebutuhan yang tidak terlayani melalui BPJS Kesehatan.

“Bupati Adi Arnawa dan Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta membuat program Mantap Nak Badung, dimana program ini mengcover hal-hal yang tidak terlayani di BPJS Kesehatan. Kami mengharapkan seluruh komponen kesehatan dapat mengimplementasikan program ini dengan baik agar tidak ada mis-pemahaman, utamanya pelayanan bagi warga Badung,” kata Graha Wicaksana.

Komisi IV DPRD Badung menilai persoalan pemahaman program di tingkat tenaga kesehatan perlu segera dibenahi. Sosialisasi dinilai tidak cukup hanya dilakukan di tingkat manajemen, tetapi harus sampai kepada petugas yang berhadapan langsung dengan pasien.

Graha Wicaksana mengatakan masih terdapat tenaga kesehatan yang belum memahami secara utuh program Mantap Nak Badung. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan miskomunikasi dan berdampak terhadap pelayanan pasien.

“Ke depan tidak ada lagi Nakes tidak paham akan Program Mantap Nak Badung, terlebih ini menjadi program prioritas kerja Adi Cipta,” kata Graha Wicaksana.

Graha Wicaksana juga menegaskan bahwa pasien yang datang ke instalasi gawat darurat harus mendapatkan prioritas pelayanan. “Bilamana masyarakat masuk ke UGD, prioritaskan pelayanan,” tegasnya.

Selain persoalan implementasi Mantap Nak Badung, Komisi IV DPRD Badung juga mendorong peningkatan akses pelayanan di RSD Mangusada.

Graha Wicaksana berharap pelayanan kesehatan di RSD Mangusada dapat menjadi wajah pelayanan Pemerintah Kabupaten Badung. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai program Mantap Nak Badung kepada tenaga kesehatan dan pegawai perlu terus dilakukan.

“Kami juga dorong pembukaan layanan poli pada Sabtu dan Minggu. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu mengurai antrean pasien sekaligus memberikan pilihan waktu pelayanan yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama RSD Mangusada Kabupaten Badung, dr. I Wayan Darta, M.H.Kes., menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya miskomunikasi terkait pelayanan kesehatan yang masuk dalam program Mantap Nak Badung.

“Ke depan, kami sebagai provider pelayanan kesehatan siap akan membenahi untuk pelayanan yang lebih baik,” ujar Wayan Darta.

Terkait program Mantap Nak Badung, kata dr. Wayan Darta, perlunya ada sosialisasi lebih intens. “Jadi perlu sosialisasi lebih intens untuk menghindari miskomunikasi antara manajemen dan pelaksanaan pelayanan,” ucapnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dr. dr. Bagus Padma Puspita, Sp.PD.,MARS.,FINASIM., mengatakan manajemen pasien perlu diperbaiki. Ia menekankan agar penerapan program dilakukan dengan melihat kondisi masing-masing kasus. “Kita harus upayakan masyarakat kita mendapatkan pelayanan dengan baik, jika tidak tercover oleh BPJS Kesehatan pasti larinya ke Mantap Nak Badung,” pungkasnya. (gs/bi)

Bima, NTB, baliilu.com – Harapan masyarakat Desa Mawu untuk memiliki akses jembatan yang lebih layak kembali mendapat perhatian. Melalui Program Pegadaian Peduli, PT Pegadaian (Persero) Cabang Rasanae menyalurkan bantuan senilai Rp 275 juta untuk mendukung pembangunan Jembatan Raba Sa’u, Desa Mawu.

Pembangunan jembatan tersebut menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat setempat. Selama puluhan tahun, keberadaan Jembatan Raba Sa’u menjadi harapan warga karena akses tersebut memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas dan aktivitas sehari-hari masyarakat.

Bagi masyarakat, jembatan bukan hanya menjadi sarana penghubung, tetapi juga akses penting untuk menjalankan berbagai aktivitas, termasuk mobilitas anak-anak sekolah yang setiap hari menggunakan jalur tersebut untuk berangkat dan pulang sekolah.

Kondisi akses yang belum memadai selama ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, terutama ketika anak-anak harus melintasi jalur tersebut untuk menuntut ilmu. Dengan adanya pembangunan jembatan yang lebih layak, masyarakat berharap aktivitas anak-anak sekolah dapat berlangsung dengan lebih aman dan nyaman.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kanwil Bali Nusra, Edy Purwanto, mengatakan bahwa pembangunan Jembatan Raba Sa’u memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung akses pendidikan dan aktivitas warga.

“Kami melihat pembangunan Jembatan Raba Sa’u ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Desa Mawu. Selama puluhan tahun, jembatan ini menjadi harapan masyarakat. Terlebih, akses ini juga digunakan anak-anak sekolah dalam aktivitas mereka sehari-hari. Karena itu, melalui Program Pegadaian Peduli, kami berupaya mengambil bagian untuk mendukung terwujudnya akses yang lebih baik dan aman bagi masyarakat,” ujar Edy Purwanto, Rabu, 26 Agustus 2026.

Menurut Edy, bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya sarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.

“Kami berharap bantuan ini dapat mendukung proses pembangunan Jembatan Raba Sa’u sehingga nantinya masyarakat, termasuk anak-anak sekolah, dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Semoga jembatan ini memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Mawu,” tambahnya.

Sementara itu, Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Rasanae, Taufikurrahman, menyampaikan bahwa pembangunan jembatan tersebut telah lama dinantikan masyarakat.

“Jembatan ini sudah menjadi harapan masyarakat selama puluhan tahun. Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah aktivitas anak-anak sekolah yang menggunakan akses ini setiap hari. Kami berharap dengan adanya pembangunan jembatan ini, mereka bisa berangkat dan pulang sekolah dengan lebih aman dan nyaman,” ujar Taufikurrahman.

Ia menambahkan, keberadaan jembatan yang lebih layak juga akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas lainnya.

“Bukan hanya anak-anak sekolah, masyarakat secara umum akan merasakan manfaatnya. Aktivitas ekonomi, sosial, maupun mobilitas warga akan menjadi lebih mudah. Kami bersyukur PT Pegadaian (Persero) dapat ikut mengambil bagian dalam mewujudkan harapan masyarakat Desa Mawu melalui Program Pegadaian Peduli,” tambahnya.

Jembatan Raba Sa’u diharapkan dapat menjadi akses penghubung yang memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Mawu dan wilayah sekitarnya. Selain memperlancar mobilitas warga, keberadaan jembatan yang layak juga diharapkan dapat mendukung akses pendidikan bagi anak-anak serta aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari Program Pegadaian Peduli, sebagai wujud kepedulian sosial PT Pegadaian (Persero) terhadap masyarakat di wilayah kerja perusahaan.

Melalui program tersebut, PT Pegadaian (Persero) terus berupaya mengambil peran dalam mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan sarana dan prasarana yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan.

PT Pegadaian (Persero) berharap pembangunan Jembatan Raba Sa’u dapat segera terwujud dan menjadi akses yang aman, nyaman, serta bermanfaat bagi masyarakat Desa Mawu, khususnya bagi anak-anak sekolah yang setiap hari mengandalkan jalur tersebut.

Dari harapan yang dinantikan puluhan tahun, menuju akses yang lebih aman bagi generasi masa depan. (eka/bi)

Jembrana, baliilu.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi Gubernur Bali Wayan Koster melakukan Launching & Groundbreaking Program PLTS 100 GWp Site Gilimanuk di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.

Didampingi juga oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartato, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Dirut PLN Darmawan Prasodjo, Bupati Jembrana, Wakil Bupati Jembrana serta pejabat terkait lainnya.

Tujuan Proyek PLTS 100 GWp Site Gilimanuk untuk eliminasi pembangkit BBM sistem Bali melalui PLTS-BESS. PLTS Gilimanuk akan interkoneksi ke SUTT 150 kV Negara – Gilimanuk dengan memiliki skema pengembangan IPP – Pembelian Tenaga Listrik PLTS: Energy Payment BESS: Capacity Payment. Program ini ditarget COD tahun 2028.

Proyek PLTS 100 GWp Site Gilimanuk memiliki kapasitas PLTS 300 MWp, dengan memiliki total investasi Rp 9,157 triliun, kapasitas bess mencapai 1.000 MWh, produksi energi 470 GWh, kebutuhan lahan +- 321 Ha. PLTS ini mampu memberikan penghematan BBM mencapai 151 ribu kilo liter per tahun.

Program yang sejalan dengan Asta Cita Swasembada Energi dan Hilirisasi ini secara nasional juga dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan total Kapasitas 5,2 GWp serta memiliki 14 lokasi yang diantaranya meliputi : 1) PLTS Gilimanuk (Eliminasi BBM Sistem Besar) siap tender dengan kapasitas 300 MWp; 2) PLTS Madura (Eliminasi BBM Sistem Besar) siap tender dengan kapasitas 605 MWp; 3) PLTS Cirata siap tender dengan kapasitas 1.250 MWp; 4) PLTS Jatigede siap tender dengan kapasitas 636 MWp; 5) PLTS Jatiluhur siap tender dengan kapasitas 1.688 MWp; 6) PLTS Lahan Bank Tanah siap tender dengan kapasitas 69 MWp; 7) PLTS Desa Sembur, peresmian dengan kapasitas 0,92 MWp; 8) PLTS Rengit, peresmian dengan kapasitas 0.078 MWp; 9) PLTS Tembesi, konstruksi dengan kapasitas 46 MWp; 10) PLTS Gajah Mungkur, groundbreaking 134,2 MWp; 11) PLTS Saguling, konstruksi 92 MWp; 12) PLTS Karangkates, konstruksi 133 MWp; 13) PLTS Banyuwangi, groundbreaking 130,2 MWp; dan 14) PLTS Pasuruan, groundbreaking 132 MWp.

Program ini memiliki kebutuhan investasi Rp 1.140 triliun dan potensi penghematan BBM Rp 73,9 triliun per tahun, potensi tenaga kerja konstruksi 3.465.000 orang, potensi tenaga kerja manufaktur 2.053.000 orang.

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini secara resmi luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GWp, diawali dengan 14 PLTS yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Ini merupakan program untuk mewujudukan kemandirian energi Indonesia. PLTS 100 GWp ini, ditargetkan dapat tercapai dalam waktu 3 tahun, bahkan dapat lebih cepat. (gs/bi)