Thursday, 22 February 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Ny. Putri Koster: Produk Printing dan Kendala Bahan Baku Rugikan Perajin Endek

BALIILU Tayang

:

de
TINJAU PERAJIN ENDEK: Ny. Tito Karnavion dan Ny. Putri Koster meninjau perajin endek di Denpasar. (Foto:Ist)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Umum Dekranasda Bali Ny. Putri Koster menyatakan upaya pelestarian tenun ikat (endek) Bali menghadapi sejumlah tantangan. Antara lain maraknya produksi kain printing dan bordir yang menduplikasi motif songket atau endek. Jika ini dibiarkan, ini sangat merugikan perajin yang menciptakan motif songket atau endek karena hasil karya mereka dijiplak.

‘’Sebagai bentuk inovasi dan kreatifitas, kehadiran kain bordir dan printing tak bisa dibendung. Solusinya, mereka harus menciptakan motif sendiri yang berbeda dari motif endek atau songket. Untuk itu, motif songket perlu dipatenkan agar tak sembarangan dijiplak,’’ ujar Ny. Putri Koster ketika mendampingi Ketua Harian Dekranas Ny. Tri Tito Karnavian meninjau bengkel kerja tenun ikat endek dan songket, Sabtu, 8 Februari 2020.

Dua lokasi yang dikunjungi yaitu Pertenunan Endek Patra milik I Gusti Made Arsawan di Bale Timbang, Penatih dan Baliwa Songket Collections milik I Ketut Adanen di Banjar Abian Nangka Kelod, Desa Kesiman Petilan, Denpasar Timur. Turut mendampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Pedagangan Provinsi Bali Ir. I Wayan Jarta, MM.

Selain maraknya motif songket dan endek tiruan, lanjut Ny. Putri Koster, usaha tenun ikat tradisional Bali juga dihadapkan pada kendala bahan baku benang serta makin surutnya minat tenaga kerja yang mau menekuni keterampilan menenun. Untuk ketersediaan benang, seniman multi talenta ini mencanangkan kampanye pemanfaatan pekarangan atau lahan kosong untuk penanaman pohon kapas atau budidaya ulat sutra. Dekranasda akan bekolabirasi dengan TP PKK Bali untuk pemanfaatan lahan pekarangan. Dikatakan, Pemprov Bali melalui beberapa regulasi tengah mengintensifkan upaya pelestarian kain tenun ikat tradisional yang merupakan warisan adiluhung seperti songket dan endek.

Baca Juga  Pemprov Bali dan Pemkab Banyuwangi Sepakat Perketat Pelabuhan Ketapang: Rapid Test Syarat Mutlak, Jika Hasilnya Reaktif Disilakan Putar Balik
de
APRESIASI: Ny. Tito Karnavion mengapresiasi langkah Dekranasda Bali

Ny. Tito Karnavian mengapresiasi langkah yang ditempuh Dekranasda Bali dalam pelestarian tenun ikat tradisional. Menurutnya, setiap daerah punya kain tenun khas tradisional yang menjadi kekayaan nusantara. Pihaknya mendukung upaya pelestarian yang dilaksanakan di tiap daerah, khususnya Bali.

Sementara itu, pemilik Pertenunan Endek Patra I Gusti Made Arsawan mengaku bahan baku benang untuk pembuatan kain tenun sebagian besar masih didatangkan dari luar Bali, bahkan untuk jenis sutra masih diimpor dari Tiongkok. Ia berharap untuk mendapatkan bahan baku lebih mudah dan murah, ada gerakan hijau dengan memanfaatkan lahan non-produktif untuk menanam kapas atau budidaya ulat sutra. Gerakan ini bisa dimulai dari tingkat desa didukung oleh penerapan teknologi sederhana untuk memenuhi kebutuhan lokal.

‘’Gengsi masyarakat Bali untuk mengenakan tenun khas tradisional perlu ditingkatkan untuk membendung produksi kain bordir atau printing yang meniru motif songket atau endek. Kain tenun ikat tradisional jangan diproduksi massal, namun harus dibuat eksklusif,’’ harap Arsawan.

Gusti Made Arsawan adalah seorang desainer tekstil yang terkenal dengan karya motif baru pada tenunan endek. Selama ini motif kain endek di pasaran kebanyakan berbentuk geometri. Namun dengan ide kreatifnya, ia mampu membuat kain tradisional motif baru yang dinamai Tenun Patra. Endek Patra ini diciptakan mengambil prinsip tenun tradisional ikat atau endek dengan mengembangkan motif atau pepatraaan yang tidak lazim dalam produksi tenun ikat tradisional. Motif endek patra digali dari ornamen nusantara. Pria asal Tabanan itu menyebut, proses pembuatan kain Tenun Patra tergolong lama karena dikerjakan dengan teknik yang rumit dan berbeda dengan pembuatan tenun umumnya.

Sementara I Ketut Adanen, pemilik Baliwa Songket Collections dikenal dengan teknik lasem yang membuat kain songket menjadi lebih ringan dan mudah digunakan. Dengan terobosan ini, ia berharap masyarakat akan tertarik menggunakan kain songket yang selama ini terkesan berat dan kaku. (*/balu1)

Baca Juga  Jelang Idul Adha, Pemkot Denpasar Siagakan Tenaga Kesehatan Hewan

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

Ekonomi Bali Tumbuh 5,86%, Sektor Potensial dan Digitalisasi Perlu Terus Diperkuat

Published

on

By

seminar
SARASEHAN: Bank Indonesia Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024 menyelenggarakan kegiatan bertajuk Sarasehan Perekonomian Bali bertempat di Grha Tirta Gangga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Bank Indonesia Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024 menyelenggarakan kegiatan bertajuk Sarasehan Perekonomian Bali bertempat di Grha Tirta Gangga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra; dan Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Fitria Irmi Triswati.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari memaparkan bahwa di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja ekonomi nasional dan Bali tetap tumbuh tinggi dengan tingkat inflasi yang tetap terjaga sesuai target sasaran 3%±1%. Pada triwulan IV 2023, perekonomian Bali tumbuh menguat dan tercatat sebesar 5,86% (yoy) atau 5,71% (yoy) untuk keseluruhan tahun 2023, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,36% (yoy). Lebih lanjut, level pertumbuhan ekonomi Bali juga lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,04% (yoy) dan Bali menempati peringkat 6 (enam) dari 34 provinsi di Indonesia.

‘’Untuk mengakselerasi perekonomian Bali, sektor potensial lain di luar pariwisata perlu didorong, salah satunya sektor pertanian. Sektor pertanian menyumbang sekitar 15% terhadap PDRB Bali, dan mampu menyerap hingga 20% tenaga kerja, serta berperan penting dalam pengendalian inflasi. Subsektor perikanan yang termasuk dalam sektor pertanian juga memiliki pangsa terbesar dan potensi ekspornya cukup tinggi,’’ ujar Utari. Namun, pertumbuhan kredit subsektor ini justru terkontraksi karena dinilai berisiko tinggi, yang tercermin dari tingginya Non Performance Loan (NPL) dan Loan at Risk (LAR).

Diversifikasi sumber pertumbuhan di luar pariwisata penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan antara kawasan utara dan selatan Bali. Saat ini, daerah berbasis pariwisata memiliki pendapatan per kapita per bulan, pengeluaran per bulan, dan intermediasi kredit yang lebih tinggi dibandingkan daerah nonpariwisata.

Baca Juga  Update Covid-19 (25/8) di Bali, Kasus Positif Naik, Dewa Indra Ajak Masyarakat Disiplin Jaga Diri Terapkan Prokes Dimana dan Kapan saja

Utari lanjut mengatakan bahwa kestabilan harga juga perlu dijaga karena pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat harus dibarengi dengan inflasi yang terkendali. Pengendalian inflasi tidak hanya untuk kestabilan harga jangka pendek namun juga jangka panjang dengan membentuk ekosistem rantai distribusi hulu-hilir yang melibatkan Perumda pangan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor potensial memerlukan dukungan kemudahan akses pembiayaan dan dukungan investasi baik melalui perbankan maupun FDI. ‘’Oleh karena itu. perlu sinergi seluruh pihak untuk mempromosikan sektor potensial di Provinsi Bali,‘‘ ujar Utari.

Senada dengan Utari, I Wayan Wiasthana Ika Putra selaku Kepala Bappeda Provinsi Bali menjelaskan pentingnya inklusivitas bagi masyarakat Bali. Hingga saat ini, isu kesenjangan antarwilayah di Bali bagian selatan dan Bali bagian utara masih menjadi sorotan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun transformasi sektor pariwisata dan diversifikasi ekonomi melalui enam strategi utama, yaitu: 1) Bali Sehat dan Pintar; 2) Bali Produktif; 3) Bali Smart Island; 4) Bali Hijau; 5) Bali Terintegrasi; serta 6) Bali Kondusif dan Berintegritas. Sinergi antarpemangku kepentingan melalui PIKBS dapat menjadi sarana untuk mewujudkan transformasi tersebut dengan menggali potensi investasi yang terdapat pada masing-masing kabupaten dan kota di Bali.

Sementara, Fitria Irmi Triswati selaku Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran menuturkan bahwa digitalisasi pembayaran merupakan kunci untuk mengakselerasi perekonomian Bali yang inklusif. Fitria mengelaborasi fakta bahwa transaksi pembayaran digital di tahun 2023 mampu mencapai Rp 60,3 triliun atau setara dengan 3 kali Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, persentase pertumbuhan pembayaran digital sejak tahun 2019 hingga 2023 mencapai 123,1%. Sedangkan salah satu fasilitas pembayaran digital yaitu QRIS juga sudah mampu mengakomodasi transaksi antarnegara. Ekosistem digital yang sudah berkembang pesat di Indonesia diyakini mampu mendorong pengembangan sektor-sektor potensial di Bali, baik transaksi domestik maupun ekspor. Transaksi QRIS di Bali tumbuh signifikan sejalan dengan perluasan akseptasi pembayaran digital.

Baca Juga  Update Covid-19 (3/8) di Bali, Pasien Sembuh Tembus 3.026 Orang atau 85,75%

Pada Desember 2023, volume transaksi QRIS Provinsi Bali mencapai 43,33 juta transaksi dengan total pengguna QRIS tercatat mencapai 993.415 pengguna atau tumbuh 60,91% (yoy). Jumlah merchant QRIS juga terus tumbuh hingga mencapai 789.004 merchant dimana 96,11% diantaranya adalah UMKM. Transaksi QRIS Antarnegara di Provinsi Bali juga meningkat sejalan dengan peningkatan total transaksi QRIS Antarnegara nasional. Pada Desember 2023, transaksi inbound QRIS Antarnegara terutama berasal dari wisatawan Malaysia, diikuti wisatawan Singapura dan Thailand. Provinsi Bali merupakan provinsi keenam terbesar transaksi QRIS Antarnegara secara nasional.

Triswati menegaskan, pertumbuhan ekonomi dan digitalisasi harus berjalan beriringan. Upaya yang sedang dilakukan saat ini adalah menyiapkan pondasi ekonomi keuangan digital yang kokoh untuk masa depan Indonesia, dengan didukung pertumbuhan ekonomi yang perlu terus diakselerasi. Lebih lanjut, kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan yang telah terjalin dengan baik dapat terus dijaga guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. (gs/bi)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

BI dan Pemprov Bali Luncurkan Website PIKBS Guna Memacu Investasi, Perdagangan dan Pariwisata

Published

on

By

luncurkan
LAUNCHING: Bank Indonesia Provinsi Bali berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024, menyelenggarakan ''Launching'' Website Pusat Investasi Kerthi Bali Sadhana (PIKBS) di Kantor Perwakilan BI Bali Denpasar. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Bank Indonesia Provinsi Bali berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024, menyelenggarakan Launching Website Pusat Investasi Kerthi Bali Sadhana (PIKBS) di Kantor Perwakilan BI Bali Denpasar.

Acara ini dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja; serta perwakilan Kementerian terkait, Konsulat Jenderal, Forkopimda, Walikota, Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal, Perbankan, Akademisi dan Asosiasi, pelaku usaha serta UMKM yang hadir secara luring maupun daring.

Deputi Gubernur, Filianingsih Hendarta, dalam keynote speech-nya menuturkan bahwa PIKBS diharapkan mampu menjadi sarana untuk meningkatkan keterbukaan informasi, sehingga terbentuk persepsi positif investor terhadap sektor-sektor unggulan baru di Bali. PIKBS juga dapat menyinergikan peran Pemerintah Daerah, kementerian dan lembaga, terutama dalam mendorong promosi UMKM berorientasi ekspor, pariwisata berkualitas dan proyek investasi di sektor-sektor prioritas.

Dalam kesempatan tersebut, Filianingsih juga menyampaikan apresiasi kepada Pj. Gubernur Bali beserta jajaran atas kerja sama dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran di Bali. ‘’Bali memiliki peluang besar untuk dapat mengakselerasi peningkatan implementasi QR lintas batas melalui strategi pelaksanakan kegiatan promosi yang terintegrasi dalam linkage hubungan investor global, nasional dan regional,’’ ujar Filianingsih menambahkan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah, mengatakan bahwa PIKBS merupakan bentuk inovasi dalam menyediakan informasi untuk mendorong investasi di Provinsi Bali. PIKBS diharapkan dapat menjadi motor penggerak dan mengambil peran strategis dalam penguatan program promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata Provinsi Bali.

Pada kesempatan terpisah saat sosialisasi Website PIKBS, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyampaikan bahwa PIKBS dapat mengakselerasi daya saing dan pertumbuhan ekonomi Bali antara lain dengan membangun persepsi positif stakeholders eksternal.

Baca Juga  Bupati Ikuti Rakorsus Penegakan Hukum Pilkada di Masa Pandemi Covid-19

Selanjutnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja mengatakan bahwa PIKBS bertujuan untuk menjaga persepsi positif ekonomi Bali dalam mendorong investasi, perdagangan, dan kunjungan wisatawan berkualitas (quality tourism). Ke depan, Erwin mengharapkan kerja sama dan dukungan Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemeritah Kota/Kabupaten untuk dapat menyiapkan proyek Pemerintah Daerah yang clean and clear, UMKM unggulan dan siap ekspor, serta desa wisata unggulan untuk selanjutnya dipromosikan dan dipertemukan (business matching) dengan investor maupun buyer potensial. ‘’Kehadiran PIKBS merupakan hasil sinergi dan kolaborasi pihak terkait di Bali yang diformalkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali yang ditandatangani pada 6 Juni 2023,’’ ujar Erwin.

PIKBS diketuai oleh Kepala Bappeda dan wakil ketua oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, serta sekretaris oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian. Adapun Dewan Pembina PIKBS terdiri dari Gubernur Bali, Bupati/Walikota se-Bali, dan Kepala Bank Indonesia Bali.

Selanjutnya, PIKBS memiliki 3 kelompok kerja, yaitu: Kelompok Kerja Bidang Investasi, Kelompok Kerja Bidang Perdagangan, dan Kelompok Kerja Bidang Pariwisata dengan koordinator di masing-masing Kelompok Kerja, yaitu DPMPTSP Provinsi Bali, Disperindag Provinsi Bali, dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Menindaklanjuti terbentuknya PIKBS tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali bersama dengan Kelompok Kerja PIKBS telah melakukan sosialisasi PIKBS kepada Perangkat Daerah di level provinsi maupun kabupaten/kota di Bali, serta pertemuan reguler triwulanan untuk penyusunan Presentation Book. Presentation Book merupakan produk utama PIKBS yang menyajikan informasi lengkap mengenai Bali yang antara lain mencakup profil dan perkembangan ekonomi, rencana pengembangan ke depan, panduan investasi (peraturan, prosedur, insentif, realisasi), aset dan proyek potensial, destinasi wisata berkualitas, serta produk UMKM unggulan dan siap ekspor.

Baca Juga  Sosialisasi Saber Pungli di Denpasar, Libatkan Bendesa Adat, Perbekel, Pecalang dan OPD

Di samping itu, Bank Indonesia Provinsi Bali dan PIKBS juga telah berpartisipasi dalam event promosi dan business matching di Indonesia Investment Forum (IIF) Dubai dan IIF Tokyo 2023 yang diikuti oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur. Ke depan, proyek investasi Pemerintah Daerah yang clean and clear lainnya diharapkan dapat diikutsertakan dalam program promosi investasi berikutnya.

Erwin menyampaikan bahwa salah satu quick wins PIKBS adalah pelaksanaan Bali Jagadhita tahun 2024 yang merupakan program promosi terintegrasi perdagangan, pariwisata, dan investasi Bali yang tahun ini juga akan diikuti oleh Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Event ini telah diagendakan dalam Calender of Event Pariwisata Provinsi Bali 2024, sehingga kolaborasi dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota/Kabupaten memegang peranan penting dalam kesuksesan program kerja unggulan PIKBS, termasuk menyiapkan proyek Pemerintah Daerah yang clean and clear, produk UMKM unggulan dan siap ekspor, serta desa wisata unggulan.

Selain itu, terdapat program kerja lain, seperti optimalisasi pemanfaatan website PIKBS, publikasi rutin Presentation Book secara triwulanan, partisipasi dalam kegiatan promosi maupun business matching, dan Capacity Building Kelompok Kerja PIKBS. Website PIKBS diharapkan menjadi sarana promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi yang mudah diakses oleh buyer, wisatawan, dan investor potensial. Hal ini tentunya memerlukan dukungan seluruh pihak untuk bersama-sama bersinergi dalam mengakselerasi daya saing dan pertumbuhan ekonomi Bali.

‘’Bank Indonesia Provinsi Bali terus berkomitmen dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Bali untuk menarik investasi berkualitas, mendorong sektor ekonomi potensial dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata berkualitas,’’ pungkasnya. (gs/bi)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Dorong Percepatan Implementasi Produksi Electric Vehicle yang Kompetitif

Published

on

By

percepatan kendaraan listrik di indonesia
Gedung Kemenkeu RI di Jakarta. (Foto: Hms Kemenkeu)

Jakarta, baliilu.com – Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia yang banyak digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, mendukung momentum pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, Pemerintah turut mendukung percepatan implementasi KBLBB di Indonesia melalui beberapa kebijakan, seperti insentif bea masuk atas impor KBLBB Roda 4 sebesar 0%, serta insentif PPnBM untuk KBLBB Roda 4 dalam rangka percepatan investasi industri KBLBB Roda 4 di Indonesia. Selain itu, Indonesia telah menjajaki potensi hydrogen fuel cell sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan solusi energi yang berkelanjutan dan bersih.

Sebagai salah satu kontributor terbesar pada pertumbuhan ekonomi, industri otomotif juga terus mencatatkan kinerja yang memuaskan. Kontribusi ekspor produk otomotif nasional terhadap total ekspor produk manufaktur tahun 2023 tumbuh cukup signifikan sebesar 5,96%, jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 5,14%.

Berdasarkan data Gaikindo, pada bulan Desember 2023 penjualan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih tercatat sebanyak 85.284 unit. Secara komulatif, penjualan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih di tahun 2023 sebesar 1.005.802 unit. Sementara, untuk penjualan domestik mobil listrik tercatat sebesar 17.147 unit dan ekspor mobil listrik tercatat sebesar 1.504 unit. Indonesia sendiri sudah memproduksi mobil listrik sebanyak 15.358 unit dan mobil hybrid sebanyak 27.710 unit di tahun 2023.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran CEO dan Pimpinan serta Direksi dari PT Chery Sales Indonesia atas peluncuran produk electric vehicle (EV) OMODA E5 di Indonesia (5/1). (gs/bi)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Baca Juga  Pemprov Bali Siapkan 275 M untuk Penanganan Kesehatan Covid-19
Lanjutkan Membaca