Probolinggo, Jatim, baliilu.com – Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat dapat menjadi momentum penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat suci yang selama ini dijaga masyarakat adat, termasuk Pura Luhur Poten di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Kariyasa mengatakan keberadaan pura dan ruang adat masyarakat Tengger perlu mendapatkan perlindungan yang jelas agar dapat terus dilestarikan. Menurutnya, masyarakat Tengger telah memiliki tradisi dan tempat ibadah tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka sehingga keberadaannya perlu mendapat perhatian dalam penyusunan regulasi mengenai masyarakat adat.

“Kami dari Komisi VIII menuju ke Tengger itu diberikan penjelasan, sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia. Mereka pun sudah ada pura ini, walaupun bentuknya tidak seperti ini. Ketika banyak umat Tengger sering sembahyang di sini, pura ini menjadi diperluas dan diperlebar,” ujar Kariyasa usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Komunitas Hindu Tengger, Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (3/9/2026).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan Pura Luhur Poten selama ini terus digunakan umat Hindu Tengger untuk beribadah dan secara bertahap mengalami perbaikan. Namun, status lahan pura yang berada di kawasan hutan perlu mendapatkan kepastian agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Tentu statusnya ini harus jelas. Karena bagaimanapun kalau kita melihat beberapa aset yang ada, pura-pura di seluruh Indonesia, termasuk kemarin di Rawamangun, itu sudah ada kepastian, disertifikatkan, sehingga itu sudah dimiliki oleh umat dan pengemponnya,” jelasnya.

Kariyasa mendorong agar pembahasan RUU Masyarakat Adat nantinya turut memberikan ruang bagi perlindungan terhadap tempat-tempat suci yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat adat. Ia menilai masyarakat Tengger merupakan salah satu komunitas yang selama ini konsisten menjaga adat, alam, hutan, serta tempat suci mereka.

“Masyarakat adat itu kan ada sebelum Indonesia merdeka dan itu menjaga kelangsungan adat-adat, menjaga hutan, menjaga tempat-tempat suci. Tentu kita inginkan nanti ketika undang-undang itu disahkan, melibatkan masyarakat adat yang ada di Tengger ini,” katanya.

Menurutnya, kepastian status Pura Luhur Poten bukan hanya menyangkut kepentingan umat Hindu Tengger dalam menjalankan ibadah, tetapi juga berkaitan dengan upaya pelestarian budaya dan lingkungan. Karena itu, perlindungan terhadap pura dan masyarakat yang menjaganya perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya mempertahankan warisan adat.

Kariyasa menambahkan, keberadaan adat dan Pura Luhur Poten juga memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Kawasan Tengger selama ini menjadi tujuan wisata alam sekaligus wisata spiritual yang ramai dikunjungi wisatawan.

“Sekarang di sini kan wisata itu cukup ramai. Ada wisata spiritual, kemudian wisata alam dan sebagainya. Tentu tidak lepas dari rakyatnya dengan menjaga pura dan adat-adat itu sendiri,” pungkas Legislator Dapil Bali tersebut. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Komitmen Polresta Denpasar dalam menjaga integritas dan profesionalisme personel kembali ditegaskan dengan secara rutin melaksanakan tes urine terhadap personel Polresta Denpasar, seperti pada Sabtu (5/9/2026), bertempat di Mako Polresta Denpasar.

Hadir langsung Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo David Simatupang, S.I.K., M.H., didampingi Plt. Wakapolresta Denpasar. Pemeriksaan melibatkan tim dari Personel Si Propam sebagai pengawas internal serta lima personel Si Dokkes yang menangani proses pemeriksaan secara teknis medis.

Puluhan personel Polresta Denpasar telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan urine. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan internal secara berkala terhadap seluruh personel Polri, khususnya dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran kode etik maupun tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

“Tes urine ini merupakan bentuk komitmen internal Polresta Denpasar untuk memastikan seluruh personel benar-benar bersih dari penyalahgunaan narkoba. Sebelum melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba di masyarakat, tentunya institusi juga harus mampu memastikan personelnya terbebas dari narkoba,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, S.H., M.H.

Ia menegaskan, pemeriksaan tersebut bukan sekadar kegiatan administratif, namun menjadi langkah preventif dan pengawasan melekat guna menjaga disiplin, integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Polri harus memberikan contoh kepada masyarakat. Karena itu, pengawasan internal dilakukan secara tegas dan berkesinambungan. Ini sekaligus sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat bahwa Polresta Denpasar memiliki komitmen kuat untuk menciptakan institusi yang bersih dari penyalahgunaan narkoba,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, proses pengambilan sampel urine dilakukan dengan pengawasan melekat secara ketat oleh personel Provos. Pengawasan tersebut diterapkan untuk memastikan otentisitas, integritas dan keabsahan sampel yang diperiksa serta mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi dalam proses pemeriksaan. Berdasarkan hasil pengecekan urine pada kegiatan tersebut, belum ditemukan adanya personel yang terindikasi positif menggunakan obat-obatan terlarang.

Kasi Humas menambahkan, kegiatan pengawasan seperti tes urine akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya Polresta Denpasar dalam membangun personel yang profesional, disiplin dan berintegritas.

“Harapannya seluruh personel semakin memahami bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga dapat mencoreng nama baik institusi. Polresta Denpasar akan terus melakukan langkah pencegahan dan pengawasan internal secara konsisten,” pungkasnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster membuka Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (TI IPLBI) ke-14 di Aula Gedung Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, Jumat (4/9).

Dalam kegiatan yang mengusung tema “Kecerdasan Budaya untuk Lingkungan Binaan Berkelanjutan: Kecerdasan Buatan, Konteks Lokal, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” tersebut, Gubernur Koster hadir sekaligus sebagai pembicara utama (keynote speaker).

Dalam paparannya, Gubernur Koster menekankan bahwa perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) harus berjalan beriringan dengan kecerdasan manusia dan kecerdasan budaya. Pemanfaatan teknologi tidak boleh menghilangkan nilai, identitas, tradisi, karakter masyarakat, serta keharmonisan hubungan manusia dengan alam.

“Kecerdasan buatan tidak boleh menggantikan kecerdasan budaya. Justru kecerdasan buatan harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat kecerdasan manusia dan kecerdasan budaya,” tegas Gubernur Koster.

Menurut Gubernur, prinsip tersebut menjadi penting dalam pengembangan lingkungan binaan Bali di tengah pesatnya perkembangan teknologi, perubahan iklim, ancaman bencana, serta berbagai tantangan pembangunan pada masa depan.

Karena itu, pembangunan Bali harus tetap berpijak pada karakter dan jati diri Bali sebagaimana diarahkan dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun 2025–2125, yakni dengan menjaga secara berkelanjutan Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali.

Nilai-nilai Sad Kerthi juga perlu ditempatkan sebagai landasan etis dan ekologis dalam pengembangan lingkungan binaan Bali. Dengan demikian, pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada kemajuan fisik, tetapi juga menjaga keseimbangan manusia, alam, dan kebudayaan.

Gubernur Koster secara khusus mendorong perguruan tinggi dan para peneliti untuk terus menggali serta mengembangkan pengetahuan lokal Bali, termasuk Arsitektur Tradisional Bali dan Subak, melalui riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi.

“Modernisasi berbasis kebudayaan bukan kembali ke masa lalu, tetapi membawa nilai-nilai terbaik masa lalu untuk menjawab tantangan masa depan,” ujarnya.

Gubernur Koster juga meminta agar riset mengenai lingkungan binaan tidak berhenti pada publikasi ilmiah. Hasil penelitian harus mampu diterjemahkan menjadi solusi konkret berupa prototipe, desain, standar, kebijakan, teknologi, hingga model pembangunan yang dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk mewujudkan lingkungan binaan Bali yang semakin tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim serta bencana, sekaligus hijau, rendah karbon, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkannya, Gubernur Koster menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, peneliti, arsitek, perencana, dunia usaha, desa adat, masyarakat, dan generasi muda dalam membangun ekosistem inovasi lingkungan binaan.

Melalui kolaborasi tersebut, Bali diharapkan dapat berkembang menjadi laboratorium pengembangan lingkungan binaan masa depan yang mempertemukan kemajuan teknologi dan AI dengan kebudayaan, pengetahuan lokal, serta prinsip keberlanjutan.

“Bali 100 Tahun bukan hanya proyek pembangunan. Bali 100 Tahun adalah proyek peradaban,” tegas Gubernur Koster.

TI IPLBI Ke-14 Berlangsung 3–5 September 2026

Ketua Panitia TI IPLBI ke-14, Prof. Ni Ketut Agusintadewi, menyampaikan bahwa Temu Ilmiah IPLBI menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai perspektif, gagasan, hasil penelitian, dan praktik mengenai masa depan lingkungan binaan.

Menurutnya, TI IPLBI ke-14 diarahkan untuk mendorong kolaborasi antara teknologi, lokalitas, dan budaya secara kontekstual dan saling melengkapi, khususnya dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan lingkungan binaan pada masa depan.

Rangkaian TI IPLBI ke-14 berlangsung selama tiga hari, 3–5 September 2026, dengan berbagai agenda meliputi seminar nasional, masterclass fenomenologi dan AI, workshop, lomba fotografi, penerbitan buku, serta field trip arsitektur.

Prof. Ni Ketut Agusintadewi berharap penyelenggaraan TI IPLBI ke-14 dapat memperkuat kapasitas dan jejaring akademik sekaligus melahirkan penelitian serta praktik lingkungan binaan yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan tanpa kehilangan karakter lokal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua IPLBI Periode 2024–2027, Dr. Ir. Susilo Kusdiwanggo, bersama para peneliti, akademisi, arsitek, perencana, praktisi, serta peserta TI IPLBI ke-14. (gs/bi)