Thursday, 5 December 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pemkot Larang Kapal Pesiar Sandar di Pelabuhan Benoa

BALIILU Tayang

:

de
I DEWA GEDE RAI: Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar sekaligus Jubir Satgas Covid-19 Kota Denpasar.

Denpasar, Baliilu.com – Tak mau kecolongan dalam peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran Corona Virus Disease  (Covid-19), Pemkot Denpasar resmi meningkatkan penguatan pengawasan pelabuhan yang menjadi akses pintu masuk Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar. Hal tersebut tertuang dalam Surat Dishub Kota Denpasar Nomor: 551 / 605 / Dishub tertanggal  30 Maret 2020 yang ditandatangani langsung Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra.

Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai selaku Jubir Satgas Covid-19 Kota Denpasar saat dikonfirmasi menjelaskan terdapat tiga poin utama dalam surat yang merupakan tindak lanjut atas Surat Gubernur Bali nomor : 551 / 2500 / Dishub, tanggal 29 Maret 2020. Dalam surat yang ditujukan kepada KSOP Benoa dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat ada tiga poin utama yang menjadi penekanan Bapak Walikota Denpasar yakni, pertama Pemkot Denpasar melarang seluruh kapal pesiar untuk singgah dan sandar di Pelabuhan Benoa serta melarang menurunkan penumpang yang bertujuan ke Kota Denpasar tetapi tidak mempunyai identitas dengan domisili di Kota Denpasar, selanjutnya melakukan seleksi secara ketat terhadap penumpang atau barang yang turun melalui Pelabuhan Benoa Kota Denpasar.

Kedua, Kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Bali wilayah XII Provinsi Bali NTB untuk ikut melarang penumpang bertujuan ke Kota Denpasar yang tidak mempunyai identitas dengan domisili di Kota Denpasar menyeberang melalui Pelabuhan Penyeberangan Ketapang – Gilimanuk dan melalui Pelabuhan Penyeberangan Lembar – Padangbai.  Dan ketiga agar dilakukan pembatasan operasi pelabuhan dan mengurangi frekwensi penyeberangan. Keempat,  ikut aktif memastikan secara disiplin dan jujur penumpang orang atau barang yang menuju Kota Denpasar bebas dari Covid-19.

Baca Juga  Imbauan Gubernur Bali Mulai Jumat Ini, Tunda Perjalanan ke Bali atau ke Luar Bali

“Tentu dalam kondisi tanggap darurat Covid-19 saat ini sudah sewajarnya kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan, sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona, dan hal ini juga sejalan dengan kebijakan larangan pulang kampung, karena siapa saja bisa jadi carier dan membawa virus,” ujar Dewa Rai.

Lebih lanjut dijelaskan, penerapan serta penguatan pengawsan pintu masuk memang sangat penting. Hal ini sebagai langkah preventif dan terdepan guna memastikan orang yang keluar masuk Kota Denpasar tergolong sehat dan terbebas dari Covid-19.

“Tentunya penyemprotan sterilisasi di kawasan terminal saja tidaklah cukup, harus dilaksanakan langkah yang lebih luas, sehingga rantai penyebaran dapat kita putus bersama, selain juga dengan tetap memperhatian physical dan social distancing dan menghindari kerumunan,” ujar Dewa Rai sembari berpesan agar Perbekel dan Lurah  ikut memperhatikan arus keluar masuk penduduk di daerahnya, dan memastikan kesehatan masyarakat. (*/gs)

dprd bali
Advertisements
hut mangupura
Advertisements
galungan
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

PLN Siapkan Teknologi CCS/CCUS, Tekan Emisi di Sisi Pembangkitan Hingga 19 GW di 2060

Published

on

By

PLN
DISKUSI: Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra dalam diskusi CEO Insight di Jakarta (26/11) menyampaikan komitmen PLN dalam mendukung tercapainya Pertumbuhan Ekonomi 8%. Tampak Ketua Umum Indonesian Mining Association, Rachmat Makkasau (Kiri), Direktur Utama PT PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra (Tengah), Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Sumedi Andono Mulyo (Kanan). (Foto: Hms PLN)

Jakarta, baliilu.com – PT PLN (Persero) berkomitmen mendukung Pemerintah Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dengan memastikan pasokan energi yang andal, bersih dan berkelanjutan melalui transisi energi yang masif.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard mengungkapkan, transisi energi menjadi roda penggerak untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

“Transisi energi akan diarahkan untuk peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam berbagai kegiatan perekonomian seperti kebijakan carbon credit, pengalihan subsidi bahan bakar fosil menuju energi terbarukan dan peningkatan penggunaan kendaraan listrik,” kata Febrian dalam pembukaannya pada agenda CEO Insight bertajuk “Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8%: Sinergi Infrastruktur & Teknologi Inovatif untuk Keberlanjutan Ekonomi”, Jakarta (26/11).

Febrian menyampaikan, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan diperlukan juga adanya upaya dekarbonisasi dari sektor kelistrikan yang sejalan dengan komitmen Net Zero Emissions (NZE) pada 2060.

“Selain itu Indonesia juga butuh melakukan lompatan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan melalui upaya dekarbonisasi juga. Hal ini sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen RPJPN 2025-2045 untuk melakukan upaya dekarbonisasi menuju Net Zero Emissions tahun 2060 kita membutuhkan investasi sebesar tidak kurang dari Rp 794 triliun per tahun,” tambahnya.

Direktur Utama PLN Indonesia Power (PLN IP) Edwin Nugraha Putra mengatakan, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8% dan transisi energi PLN tidak hanya berfokus pada penambahan pembangkit EBT untuk memenuhi kebutuhan industri, tetapi juga menekan emisi dari pembangkit eksisting.

“Langkah menuju ke sana, PLN mempersiapkan bukan hanya pembangkit baru dengan Renewable Energy namun pembangkit-pembangkit eksisting itu juga didukung agar tetap beroperasi dengan emisi yang lebih rendah menuju Net Zero Emissions pada tahun 2060,” kata Edwin.

Baca Juga  Tak Ada Lagi Penolakan Tempat Karantina dan PMI, Dewa Made Indra: Terimakasih kepada Masyarakat Bali

Upaya tersebut tercermin melalui implementasi teknologi Carbon Capture & Storage (CCS) / Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS) pada operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan total kapasitas 2 GW pada tahun 2040 dan 19 GW pada tahun 2060.

“Pembangkit batu bara akan digantikan oleh pembangkit nuklir, hidro, dan geothermal. Untuk pembangkit batu bara yang masih beroperasi, emisi akan dikendalikan menggunakan teknologi CCS/CCUS,” ujar Edwin.

CCS/CCUS merupakan teknologi inovatif yang dapat membantu mengurangi emisi gas buang CO2 ke atmosfer. Teknologi ini bekerja dengan cara memisahkan dan menangkap emisi karbon, kemudian menyimpannya dalam berbagai bentuk penyimpanan, termasuk salah satunya Saline Aquifer. Di Indonesia, potensi kapasitas penyimpanan karbon pada Saline Aquifer diperkirakan mencapai 572 GtCO2.

PLN telah berkolaborasi dengan mitra nasional dan internasional yang melakukan studi pengembangan teknologi CCS/CCUS pada 5 pembangkit, seperti PLTU Suralaya Unit 1-4 kolaborasi dengan Karbon Korea Co., Ltd, PLTU Suralaya Unit 5-7 dengan PT PLN Enjiniring dan LAPI ITB, PLTU Indramayu dengan JERA Co., Inc. Japan dan JGC Corporation Japan, PLTGU Tambak Lorok dengan JERA Co., Inc. Japan dan JGC Corporation Japan, dan PLTU Tanjung Jati B dengan INPEX Corporation Japan.

“Kolaborasi sangat diperlukan dalam upaya studi pengembangan CCS/CCUS karena kompleksitas yang cukup tinggi pada teknologi ini,” jelasnya.

Dalam upaya implementasi teknologi CCS/CCUS, PLN berharap industri nasional dapat tumbuh untuk menopang kebutuhan teknologi yang ada.

“Kami berharap industri dalam negeri dapat tumbuh dan menghasilkan teknologi yang dapat menopang inovasi pembangkit. Sehingga mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional 8%,” tutup Edwin. (eka/bi)

dprd bali
Advertisements
hut mangupura
Advertisements
galungan
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Program ‘’Electrifying Agriculture’’ PLN, Berdayakan Petani Kopi di Tabanan

Published

on

By

TJSL PLN bali
PROSES PEMILAHAN BIJI: Salah seorang petani dari kelompok tani kopi di Tabanan memperlihatkan proses pemilahan biji dengan menggunakan mesin pemilah kulit kopi. (Foto: Hms PLN)

Tabanan, baliilu.com – Kelompok Tani Kopi Giri Manik Pertiwi yang berada di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan mengolah hasil panen kopinya dengan cara tradisional. Kebanyakan kopi yang dihasilkan yakni kopi berjenis Robusta ini juga dikonsumsi pribadi untuk memenuhi kebutuhan saat ada kegiatan besar di desa ini.

Sampai saat ini pun, jika dijual ke pengepul, kopi dijual berupa green bean alias biji kopi mentah belum disangrai. Padahal permintaan kopi bubuk di pasar lokal maupun nasional kian meningkat seiring dengan meningkatnya popularitas kopi sebagai minuman kekinian.

Melihat potensi besar kelompok tani ini, PT PLN (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Peduli bersinergi dengan Kelompok Tani Giri Manik Pertiwi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dengan bantuan alat pengolahan kopi pascapanen.

Sejumlah mesin berbasis listrik didatangkan tak hanya demi mendukung peningkatan kesejahteraan petani namun juga untuk mengajak petani kopi di desa ini mengenal program Electrifying Agriculture PLN.

Mesin-mesin ini antara lain mesin pengupas biji kopi (huller), mesin pemilah biji kopi, mesin sangrai kopi (roasting), mesing penggiling kopi (grinder), dan mesin pendukung pasca panen lainnya.

Tak hanya kebutuhan alat dan mesin saja yang didukung oleh PLN, pelatihan manajemen, pemasaran pembuatan kemasan, hingga pelatihan barista juga disiapkan untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia para petani ini.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali, Eric Rossi Priyo Nugroho menyampaikan bahwa program TJSL yaitu PLN Peduli merupakan program yang terus diupayakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan.

“PLN berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat tak hanya di sisi bisnis korporat semata yakni menghadirkan listrik yang andal namun juga berupaya memberikan kembali kepada masyarakat atau giving back to the society melalui TJSL PLN,” terangnya.

Baca Juga  Perumda Tirta Sewaka Dharma Komitmen Bantu Masyarakat, Perpanjang Penggratisan Tagihan hingga Desember

Eric menjelaskan TJSL PLN didasarkan pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s) pemberdayaan masyarakat dengan menerapkan konsep creating shared value.

Saat menyerahkan bantuan TJSL PLN berupa mesin dan alat pendukung pengolahan kopi ini secara langsung kepada perwakilan penerima manfaat di lokasi Sekretariat Kelompok Tani Giri Manik Pertiwi, Selasa (3/12), Manager PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Seririt, Fendy Soewignyo menyampaikan harapannya terhadap kemajuan kelompok tani.

“Harapan PLN bahwa bantuan ini dapat meningkatkan produktivitas hasil produksi disini dan mendukung program hilirisasi dengan menambah value pada produk pangan lokal masyarakat khususnya Desa Pujungan agar berdaya saing yang lebih tinggi di pasar lokal, nasional maupun internasional,” ungkapnya.

Ketua Kelompok Tani Giri Manik Pertiwi, I Ketut Suadi Andre Putra menyampaikan apresiasinya atas kepedulian dari PLN. Ia mengatakan setelah 3 tahun pasca-Covid-19, akhirnya kelompok tani ini mendapat perhatian dari PLN ini.

“Akhirnya kami bisa memenuhi alat-alat untuk membantu memproduksi kopi. Semoga melalui bantuan ini dapat meningkatkan nilai jual kopi Robusta asal Pupuan, sehingga dapat menjawab permintaan pasar sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan para petani kopi di daerahnya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, Gusti Ayu Sinta Oktaviani menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan PLN merupakan bentuk sinergi antara dunia usaha dan masyarakat, khususnya para petani yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan Kabupaten Tabanan.

“Kami berharap dengan bantuan ini dapat meningkatkan produktivitas, teknologi pertanian dapat lebih dimanfaatkan dan juga peningkatan kesejahteraan pertanian,” katanya.

Gusti Ayu juga menambahkan bahwa pihak Dinas Pertanian siap mendukung langkah-langkah ini, dengan memberikan pendampingan sehingga manfaat bantuan ini dapat maksimal.

Baca Juga  Sidang Paripurna DPRD Bali, Wagub Cok Ace: 750 Milyar Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

“Kami mengajak semua pihak dari masyarakat kelompok tani maupun bukan untuk terus menjaga dan memperkuat kolaborasi. Karena kerja sama yang harmonis adalah kunci untuk membangun pertanian yang baru, modern, dan berdaya saing,” tutupnya. (eka/bi)

dprd bali
Advertisements
hut mangupura
Advertisements
galungan
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gandeng Pertamina dan Hiswana Migas, Pemprov Bali Sidak LPG 3 Kg di Tabanan

Published

on

By

sidak lpg di tabanan
SIDAK: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap distribusi LPG 3 kg pada Kamis (5/12) di Kabupaten Tabanan. (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap distribusi LPG 3 kg pada Kamis (5/12). Kali ini objek sasaran berada di Kabupaten Tabanan.

Analis Perdagangan Ahli Muda, Gusti Ngurah Ketut Wirawan, dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan, menyampaikan apresiasi atas langkah Disperindag Provinsi Bali bersama PT Pertamina, Hiswana Migas, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memantau penggunaan LPG 3 kg agar tepat guna dan tepat sasaran.

Langkah ini bertujuan memastikan pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Migas Nomor B-2461/MG/05/DJM/2022 berjalan sesuai aturan. Dalam edaran tersebut, delapan kategori usaha dilarang menggunakan LPG 3 kg bersubsidi, antara lain restoran, hotel, laundry, usaha batik, peternakan, pertanian, usaha tani tembakau, dan usaha las.

Tim pengawasan melakukan pemeriksaan di pangkalan LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Tabanan, serta mengecek pengisian LPG di SPPBE PT Kiani Pacific Nusantara dan sejumlah hotel serta restoran di kawasan DTW Tanah Lot, Kabupaten Tabanan.

Ketua Tim Pengawasan Terpadu Disperindag Provinsi Bali, I Wayan Pasek Putra, yang turun langsung ke lapangan, mengatakan bahwa pihaknya melakukan sosialisasi untuk memastikan pemanfaatan LPG subsidi sesuai aturan, yaitu untuk usaha mikro dan rumah tangga kategori miskin. Selain itu, tim juga memastikan harga jual LPG 3 kg di tingkat pangkalan sesuai ketentuan, yakni Rp 18.000, serta memeriksa kesesuaian berat tabung dan keamanan tabung gas.

Dari hasil pemantauan lapangan di SPPBE PT Kiani Pacific Nusantara, tidak ditemukan adanya kecurangan dalam pengisian berat tabung gas. Namun, perlu perbaikan dalam pemasangan plastik pembungkus di beberapa tabung yang mudah terlepas. Demikian pula saat dilakukan sidak ke pangkalan, tidak ditemukan gas dengan berat yang kurang atau harga di atas ketentuan. Namun, banyak tabung gas kosong yang memiliki berat lebih karena gas masih tersisa tetapi sudah diganti oleh konsumen.

Baca Juga  Ny. Putri Koster: Perempuan Jadi Garda Terdepan dalam Keluarga Bentengi Diri dari Penularan Virus Corona

“Di sini kami mengimbau para konsumen agar benar-benar menghabiskan isi gas dalam tabung terlebih dahulu. Ada tabung yang gasnya masih tersisa 1 kg, tetapi sudah ditukarkan. Permasalahan ini sering diakibatkan oleh regulator yang tidak sesuai. Untuk itu, pastikan selalu memakai regulator berstandar SNI,” imbuhnya.

Sementara itu, perwakilan dari Pertamina Bali, Hilmi, yang ikut turun ke lapangan, mengingatkan masyarakat bahwa peristiwa kebakaran kecil kemungkinan terjadi karena kebocoran tabung gas. Kejadian munculnya api biasanya disebabkan oleh percikan api yang menyambar gas yang menumpuk akibat kurangnya ventilasi. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar tabung gas diletakkan di ruang terbuka atau tempat berventilasi bawah sehingga gas tidak menumpuk di udara.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk selalu membeli gas LPG di agen-agen resmi atau pangkalan resmi, dan menghindari membeli gas oplosan yang isinya mungkin tidak sesuai sehingga merugikan konsumen.

Hasil monitoring kali ini menunjukkan bahwa seluruh tabung LPG 3 kg di SPPBE telah sesuai standar berat dan dicek sebelum didistribusikan. Hal ini menunjukkan bahwa sidak sebelumnya memberikan dampak positif dalam meminimalkan pelanggaran. (gs/bi)

dprd bali
Advertisements
hut mangupura
Advertisements
galungan
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca