Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna Laoly yang tidak hanya mengeluarkan sertifikat pengakuan terhadap kain tenun endek Bali tetapi juga memakai endek Bali.

Hal itu disampaikan Gubernur saat penyerahan Sertifikat dan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual (KI) yang dihadiri langsung Menkumham Yasonna Laoly, Minggu, 16 Januari 2022 di Gedung Ksirarnawa Art Center Denpasar. Turut hadir Wakil Gubernur Bali Cok Oka Sukawati, para Dirjen Kemenkumham, Kakanwil Kemenkumham Bali, Sekda Bali Dewa Made Indra, jajaran Pemprov Bali, dan para penerima sertifikat dan surat pencatatan kekayaan intelektual.

Gubernur Koster dalam sambutannya lanjut menyampaikan berkat pengakuan dari bapak Menteri dan keluarnya Surat Edaran Gubernur Bali No. 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Busana Kain Tenun Endek atau kain tradisional Bali, sekarang kain endek Bali berkembang cepat sekali, baik motif yang sangat variatif, sangat kaya, ada dari Buleleng, Jembrana, Klungkung, Gianyar, Karangasem, Denpasar, dan semua wilayah yang ada di Bali.

‘’Sekarang, berkat penggunaan endek Bali begitu cepat, tadinya perajin rumahan sudah mati bertahun-tahun kini hidup lagi, tukang jahit yang tadinya kurang laku sekarang laku karena banyak yang mesen jahitan baju endek. Pedagangnya juga makin banyak berkembang, dan pegiat ini adalah pelakunya usaha mikro kecil dan menengah, bukan industri besar,’’ terang Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini.

Penggunaan endek Bali begitu cepat berkembang seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali terutama dimotori oleh Ketua Deskranasda bersama Kadisperindag melalui kegiatan aktif fashion dan pameran IKM Bali Bangkit, hingga jajaran kabupaten/kota juga masyarakat semakin banyak menggunakan endek.

‘’Nah ternyata endek Bali dengan hanya pengakuan dari bapak Menteri dan saya mengeluarkan surat edaran, ekonomi rakyatnya berkembang di bawah. Apalagi digunakan oleh Christian Dior tahun 2021. Jadi makin ngetop dia. Jadi endek ini sekarang menjadi sumber perekonomian masyarakat Bali. Masyarakat di bawah sampai ke menengah ke atas, luar biasa dampaknya,’’ paparnya.

Gubernur yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini mengatakan dalam tiga tahun sejak menjadi gubernur 2019 telah mengurusi kekayaan intelektual  yang sekarang sudah dikeluarkan 149 buah dengan katagori adalah kepemilikan komunal yaitu ekspresi budaya nasional sebanyak 19, indikasi geografis 6, kategori kepemilikan personal pada hak cipta 105, hak paten 2, dan hak merek 17.

‘’Mengapa saya acarakan seperti ini, adalah untuk memotivasi sekaligus menyosialisasikan dan mengedukasi seluruh komponen masyarakat karena di Bali ini banyak sekali pegiat yang inovatif, kreatif dalam bidang pangan, sandang, dan juga industri kerajinan rakyat berbasis budaya,’’ ujar mantan anggota DPRRI 3 periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Lebih dalam disampaikan, masyarakat belum tahu bagaimana pentingnya sertifikat dan pencatatan kekayaan intelektual ini untuk melindungi karyanya. Dan lebih dari itu selain melindungi karyanya, kalau karyanya ini dimanfaatkan oleh orang lain akan mendapatkan nilai ekonomi. Jadi tidak hanya kalau dia berjualan dapat uang tetapi kalau orang lain memanfaatkan karyanya akan dapat kompensasi.

Gubernur mengatakan perlu diingat bahwa ibu Mega luar biasa perhatiannya terhadap kekayaan intelektual ini, sehingga kita diajak berdiskusi di Bali Beach tahun 2019 yang lalu untuk mendorong kekayaan intelektual di Bali ini sebagai perlindungan kepada masyarakat yang memiliki produk-produk kerajinan rakyat baik pangan maupun sandang serta industri lainnya supaya dibuatkan kekayaan intelektualnya.

‘’Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada bapak Menteri karena sudah memberikan sertifikat kepada saya karena menulis buku Ekonomi Kerthi Bali yang saya susun materinya itu sejak tahun 2016, yang saya tuangkan menjadi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru,’’ ujar Gubernur seraya mengatakan sekarang bapak Ketua Bappenas telah menjadikan Ekonomi Kerti Bali sebagai peta jalan transformasi ekonomi Bali yang diluncurkan secara resmi oleh bapak Presiden pada 3 Desember 2021.

Oleh karena itu, Gubernur menegaskan betapa pentingnya hak kekayaan intelektual ini, maka kalau punya karya segera daftarkan, gratis tidak bayar kalau bayar yang akan mengganti itu adalah Pemerintah Provinsi Bali. ‘’Prosesnya sangat mudah, cepat, karena itu saya mengimbau masyarakat Bali siapa pun juga apakah ada karya milik seseorang milik kelompok itu bisa diwakilkan mewakili pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi sehingga dengan demikian karya tersebut tidak akan dimanfaatkan secara tidak sehat oleh pihak lain dan kemudian dia mendapat manfaat ekonomi. Supaya apa yang menjadi karya-karya baik ini betul-betul memberi manfaat bagi keluarganya bagi masyarakat Bali itu sendiri,’’ ujar Gubernur.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan sebagai pribadi dan Menteri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada gubernur dan jajarannya yang telah mendorong para perajin, pemilik usaha, juga kepala daerah untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya baik itu merek, hak cipta. Karena seperti kata gubernur, ini mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Juga yang telah membangkitkan ekonomi rakyat di tengah pandemi Covid-19. Maka sejak awal perlu kesadaran hukum untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual kita.

Oleh karena itu, Yasonna menyampaikan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kantor wilayah pelaku industri serta usaha kecil harus terus berperan aktif dan bersinergi guna mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah yang salah satunya memanfaatkan sistem kekayaan intelektual.

Salah satu riset tentang kekayan intelektual, bahwa pendaftaraan kekayaan intelektual di satu negara berbanding positif dengan kemajuan ekonominya, semakin banyak kekayaan intelektual maka negara itu semakin maju.

Kondisi Bali termasuk sangat memanfaatkan pendaftaran kekayaan intelektual salah satu membangkitkan ekonomi rakyat. Dengan masuknya 2.250 permohonan pada 2020, dan meningkat menjadi 4.256 tahun 2021 hal ini terjadinya sinergitas dan tingginya kreativitas serta inovasi Provinsi Bali dalam masa pandemi Covid-19.

Dikatakan, Kementerian Hukum dan HAM pada 6 Januari 2021 telah meluncurkan Persetujuan Otomatis Pencataan Hak Cipta (POPHC).  POPHC merupakan inovasi revolusioner DJKI dengan melakukan penyelarasan bisnis proses pencatatan hak cipta terkait prinsip deklaratif sehingga mempersingkat waktu penyelesaian dari hitungan menit ke menit. Pemerintah mencanangkan pada tahun 2022 sebagai tahun hak cipta nasional dengan tema ‘’Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta dalam Mendukung Percepatan Ekonomi Nasional serta Mendorong Kemajuan Ilmu Pengetahaun, Seni dan Sastra’’. (gs/bi)