BARU satu tahun sepuluh bulan menjabat sebagai Gubernur Bali, atau tepatnya dilantik 5 September 2018 lalu, Gubernur Bali Wayan Koster telah melakukan banyak perubahan terhadap tanah Bali. Di awal-awal tahun pertama dan kedua, Gubernur Koster fokus mewujudkan visi Bali era baru yakni menjaga keseimbangan alam, manusia, dan budaya Bali. Dimensi yang paling fundamental buat Bali, yang menjadi ekosistem kehidupan masyarakat yang ada di Bali.
‘’Tahun ketiga saya akan focus ke masalah ekonomi termasuk koperasi
dan UMKM. Saya serius betul ingin cepat membangun Bali yang fundamental, kalau
biasa-biasa bukan saya orangnya, sorry ya,’’ ujar Gubernur Koster di depan
pelaku koperasi dan UMKM saat memberikan sambutan peringatan Hari Koperasi
ke-73 dan UMKM Nasional ke-5 Tahun 2020 di Provinsi Bali bertajuk ‘Tatanan
Kehidupan Era Baru Kebangkitan Koperasi sebagai Rumah Besar Pemberdayaan UMKM’
yang diselenggarakan di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar,
Selasa (14/7-2020).
Untuk menuju Bali era baru seperti yang diidamkannya, Gubernur
Koster mewujudkannya dengan visi Nangun Sat
Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana. Artinya,
menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan
kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, niskala dan sekala sesuai
dengan prinsip Trisakti Bung Karno.
Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan
berkepribadian dalam kebudayaan dengan menyelenggarakan pembangunan secara
terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi, dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.
‘’Kalau ini didalami kaya sekali muatannya. Maka di dalam
mewujudkan visi ini telah dirumuskan 22 misi, yang salah satunya adalah
membangun kekuatan perekonomian rakyat Bali berbasis kerakyatan, berbasis
kerajinan, berbasis kearifan lokal yang berpihak kepada sumber daya lokal Bali,’’
ujar mantan anggota DPRRI tiga periode ini.
Gubernur Koster menandaskan visi ini diwujudkan untuk menuju
Bali era baru. Suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru masyarakat
yang diisi dengan suatu spirit baru, suatu nilai-nilai baru, suatu gerakan baru
yang berpihak kepada sumber daya lokal, kearifan lokal, bergerak maju ke depan
dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dengan modernisasi
dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dalam berbagai aspek.
Gubernur Koster yang juga menjabat ketua DPD PDIP Bali ini
mengatakan pembangunan Bali era baru mencakup tiga dimensi utama. Pertama,
menjaga keseimbangan alam, manusia dan kebudayaan Bali yang disebut dengan genuine-nya Bali, originalnya Bali. Kedua,
memenuhi kehidupan kebutuhan dasar krama
Bali dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya harapan dan
aspirasinya. Dimensi yang ketiga adalah menyiapkan manajemen resiko dalam
menghadapi tantangan dan permasalahan yang akan muncul, baik yang berdampak positif
maupun negatif di masa yang akan datang, baik dalam era berskala lokal,
nasional maupun global. Inilah yang kemudian dijabarkan dalam lima program
prioritas.
Prioritas pertama bidang pangan, sandang dan papan. Kedua
kesehatan dan pendidikan, ketiga adalah jaminan sosial dan ketenagakerjaan,
keempat bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, dan prioritas kelima
adalah pariwisata.
‘’Kemudian juga infrastruktur pendukung untuk lima bidang
prioritas tersebut, termasuk infrastruktur darat, laut, udara secara
terintegrasi dan terkoneksi di seluruh Bali. Ini gambaran besarnya pak. Bali
yang akan saya jalankan dalam lima tahun kepemimpinan saya,’’ ujar Gubernur Koster
di depan pelaku koperasi dan UMKM.
Oleh karena itu, sejak dilantik sebagai gubernur 5 September
2018, terpilih dengan memperoleh suara 57,68 persen, buat Koster bukan soal dipilih
dan tidak, bahwa koperasi adalah satu dimensi yang menjadi perhatian seriusnya
dalam kaitan dengan perekonomian di Bali yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.
Di awal-awal tahun pertama dan kedua, Gubernur Koster memang
fokus pada dimensi pertama yakni menjaga keseimbangan alam, manusia, dan budaya
Bali. Karena ini yang paling fundamental, paling strategis, yang paling prinsip
di Bali. Ini modal kita yang sekaligus menjadi ekosistem kehidupan masyarakat
yang ada di Bali.
Langkah pertama yang dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan
Pergub No. 79 Tahun 2018 tentang penggunaan busana adat Bali. Apa yang mau
dibangun dari pergub ini adalah membangun kecintaan, kebanggaan, memperkuat harga
diri, dengan identitas budayanya, salah satunya adalah busana adat Bali. Busana
adat Bali adalah simbol identitas bagi budaya yang harus dikenakan kepada krama
Bali.
‘’Astungkara, pergub
ini dimana hari Kamis harus berbusana adat Bali, hari Purnama Tilem harus
berbusana adat Bali, hari jadi Pemprov Bali kabupaten/kota harus berbusana adat
Bali, dan tambah lagi saya perluas dengan surat edaran setiap event nasional
dan internasional yang dilaksanakan di Bali minimum panitia penyelenggaranya
harus berbusana adat Bali atau busana nusantara,’’ ujar orang nomor satu di
Bali asal Desa Sembiran Buleleng ini.
Ternyata respons terhadap pergub ini bagus. Sekarang orang
senang berbusana adat Bali. Pergub yang tujuannya mengangkat identitas Bali
dengan busana adat Balinya ternyata menimbulkan dampak ekonomi kerakyatan buat
masyarakat. Perajin busana adat Bali sekarang tumbuh di mana-mana, di Klungkung,
Karangasem, Jembrana, Denpasar, Gianyar , Buleleng, di Bangli. Pedagang dan toko-toko
busana adat Bali tumbuh semarak.
Kreasinya berkembang dan fasionnya pun berkembang. Selain
membangkitkan kecintaan pada budaya, ekonominya juga tumbuh. Ekonomi yang
berbasis kerakyatan lagi. Di sini IKM, UMKM, koperasi masuk semua, di antaranya
prioritas masalah sandang. Gubernur juga telah menunjukkan keberpihakannya
terhadap UMKM, salah satunya dengan menggratiskan stan UMKM di ajang Pesta
Kesenian Bali yang total biasanya mendapat pemasukan 1,5 milyar ke APBD.
Buat Gubernur Koster, PKB bukan tempat mencari uang, tetapi
tempat untuk menolong orang. Untuk meningkatkan pendapatan daerah ia punya
strategi. 1 tahun menjabat dapat 700 milyar belum lagi mendapatkan akses
anggaran dari kementerian di Jakarta karena pergaulannya yang bagus. Semua
pembangunan infrastruktur jalan beratus-ratus milyar yang belum pernah terjadi
sebelumnya.
SERAHKAN PENGHARGAAN: Gubernur Koster menyerahkan badan hukum koperasi kepada tiga koperasi dan penghargaan koperasi berkinerja dengan baik kepada 15 koperasi se-Bali, Selasa (14/7).
Gubernur memaparkan beberapa pembangunan infrastruktur dalam dua tahun ini sedang berjalan dan akan terus berjalan untuk mewujudkan Bali era baru. Di antaranya shortcut 7, 8, 9, 10, pelabuhan segitiga Sanur-Nusa Penida- Nusa Lembongan, penataan kawasan suci Pura Agung Besakih, tol Jembrana Denpasar, kereta api Bandara Ngurah Rai-Kubutambahan Buleleng, Pelabuhan Benoa.
Untuk pembangunan pelabuhan segitiga Sanur-Nusa Penida –
Lembongan rencana ground breaking dilakukan
3 Agustus ini dengan anggaran tahun 2020-2021 Rp 450 milyar dan selesai 2021.
Sedangkan untuk shortcut tahun ini akan ditender lagi titik
7, 8 dan lanjut titik 9 dan 10 paling lambat 2022 selesai. ‘’Kalau saya
berencana penuh perhitungan. Sing dadi
satua-satua den kalau saya ngomong pasti akan saya wujudkan. Uling pidan shortcut itu menjadi visi
setiap pilkada, kuale sing ada taen
mejalan. Setelah Gubernur Wayan Koster mare
nyidaang mejalan,’’ ujarnya.
Pembangunan infrastruktur ini sekaligus memberikan harapan
pada pelaku koperasi. Gubernur lanjut segera membangun tol Gilimanuk-Denpasar
dimana akhir tahun ini pembebasan lahan. Maret 2021 rencananya ground breaking 1 ruas dari Pekutatan ke
Tabanan sepanjang 40 km. Tahap berikut dari Gilimanuk ke Pekutatan. ‘’Jalur
tolnya sudah presentasi. Kalau ini ada swasta yang bangun. Pak Menteri PU
dukung penuh,’’ tegasnya.
Terus, kereta api dari Bandara Ngurah Rai - Sunset Road, ke
Mengwi Tani, Singapadu, Ubud, Tegalalang, kemudian Catur, Kubutambahan Buleleng.
‘’Saya rancang dulu itu, akan dibangun BUMN bekerja sama dengan swasta sudah
mulai dibuat disain jalurnya,’’ tambahnya.
Begitu juga Pelabuhan
Benoa dikembangkan bersama Menteri BUMN dimana disain total berganti
harus persetujuan gubernur. Nanti ada tempat UMKM, ada tempat untuk koperasi
majang di sana. ‘’Tempatnya itu saya upayakan tanpa biaya sewa,’’ ujarnya.
Yang berikut adalah pembangunan Kawasan Suci Pura Agung Besakih.
Tahun ini berjalan sudah tender manajemen konstruksi, bulan September tender
fisik/konstruksinya. Di kawasan Besakih akan ada parkir besar 4 lantai ke bawah
di Manik Mas, kemudian akan ditata bencingah-nya
yang saat ini terkesan romon, toiletnya
banyak. ‘’Sekarang sudah dibuat disain, sudah keren, keren, keren…keren banget,’’
ujar Koster sambil mengancungkan jempol.
Parkir saja menghabiskan dana Rp 500 milyar dari Menteri PU,
pembebasan tanah tahun ini selesai
menghabiskan dana Rp 103 milyar dari Pemprov Bali. Untuk penataan bencingah baik penataan kios, warung dan
pembebasan tanah senilai 61 milyar akan dibayar di perubahan ini. Anggaran
pembangunannya sekitar 250 milyar dari APBD Bali 2021. Jadi pembangunan di Besakih
akan selesai akhir 2021.
‘’Len nyanan pak
(beda nanti pak, red), akan ada koperasi, ada kios-kios tertata rapi, indah
dengan tamannya supaya betul-betul agung dan suci wilayah itu dengan parahyangannya.
Itu yang sedang saya pikirkan. 500 milyar fisiknya di parkir, 250 milyar di bencingah sama margi agung, pembebasan lahan 103 milyar dan 61 milyar, jumlahnya
hampir 1 triliun,‘’ ungkapnya sembari mengatakan akan jadi wahana untuk
fasilitasi UMKM dan koperasi.
Gubernur menandaskan dalam dua tahun ini, ia sedang konsentrasi
menata regulasi perda dan pergub untuk pembangunan Bali lima tahun dan astungkara 10 tahun. Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dua tahun
ini, perda dan pergubnya sekarang sudah selesai 15 perda, 12 sudah diberlakukan
dan 3 lagi masih proses. Perda Kelautan, Perda Perindustrian dan Perda Rencana Umum
Energi Daerah. ‘’Saya target akhir Agustus harus selesai,’’ ucapnya.
Sedangkan dari 24 pergub, 23 sudah selesai dan 1 lagi belum
karena mendadak dibikin gara-gara PMI yang banyak bekerja di luar negeri totalnya
22 ribu. Pergub ini tentang sistem perlindungan pekerja migran Indonesia krama Bali
supaya mereka nyaman mendapat perlindungan. Para PMI akan dikonek dalam satu sistem
digital sehingga mudah berkomunikasi.
‘’Dua tahun ini akan saya tuntaskan. Inilah satu regulasi
totalnya 35 akan dipakai menata pembangunan Bali secara fundamental dan
komprehensif untuk ke depan baik alam, budaya dan manusianya mencakup lima
bidang prioritas termasuk koperasi.
Keberpihakan Gubernur Koster terhadap sumber daya lokal Bali
bahwa koperasi-UMKM ini harus dibangun dari hulu sampai ke hilir. Pelakunya
mesti orang-orang lokal Bali. Karena itu, koperasi ini harus berbasis pada
potensi lokal Bali. (gs)
BERJUANG MELAWAN API: Tim gabungan yang terdiri dari BPBD Karangasem, Damkar Karangasem, KRPH Kubu, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan masyarakat setempat terus berjuang melawan api akibat kebakaran di lereng Gunung Agung, Kamis (28/9/2023). (Foto: ist)
Karangasem, baliilu.com – Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karangasem, Damkar Karangasem, KRPH Kubu, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan masyarakat setempat terus berjuang melawan api akibat kebakaran di lereng Gunung Agung meski akses jalan menuju titik api sulit dijangkau dan jauh berada di atas.
Kalaksa BPBD Kabupaten Karangsem Ida Bagus Ketut Arimbawa kepada media mengatakan pada Kamis, 28 September 2023, pukul 08.00 Wita titik asap pertama kali terlihat di Lereng Gunung Agung, tepatnya di wilayah Dusun Juntal, Desa Kubu, Kecamatan Kubu. Belum diketahui penyebab pasti kejadian ini.
Arimbawa lanjut menjelaskan, dari informasi mengenai kebakaran ini diterima dari Babinsa Kubu yang melaporkan bahwa asap tebal terlihat di lereng Gunung Agung, yang berada dalam wilayah Dusun Juntal. Kawasan yang terbakar adalah Hutan Lindung di lereng Gunung Agung. Untuk lokasi kebakaran jauh dari pemukiman penduduk dan berada di tapal batas lahan penduduk.
Atas kejadian ini tim gabungan dikerahkan untuk memantau kebakaran. Namun, akses jalan menuju titik api sulit dijangkau dan jauh berada di atas.
Selain itu, sebuah kebakaran hutan melanda Wilayah Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Daya/UPTD di KPH Bali Timur. Kejadian ini terjadi di Dusun Belong, Desa Ban, Kecamatan Kubu. Upaya pemadaman kebakaran hutan dilakukan oleh personel dari RPH Daya, Bhabinkamtibmas Desa Ban, Babinsa Desa Ban, anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Bukit Anyar, dan masyarakat setempat. Api telah menyebar ke wilayah bawah/utara dan atas/barat laut. Kendati upaya pemadaman berfokus di wilayah bawah/utara, upaya di lokasi atas/barat laut terhambat oleh jarak yang jauh dan medan yang terjal. Vegetasi yang terbakar termasuk sonokeling, akasia, rumput kering, dan semak belukar.
Hingga saat ini, Arimbawa mengatakan sebagian titik api telah berhasil dikendalikan, sementara beberapa masih menyala karena posisi yang sulit dan angin kencang. ‘‘Karena sudah sore, upaya pemadaman akan dilanjutkan esok hari, sementara pemantauan terus berlangsung,‘‘ ujar Arimbawa.
Luas kebakaran hutan yang terkena dampak diperkirakan mencapai 80 hektar. Penyebab kebakaran diketahui berasal dari kebakaran hutan di wilayah RPH Kubu yang apinya menyebar ke wilayah RPH Daya. Kerugian materil dan lingkungan belum dapat diestimasi hingga saat ini. (gs/bi)
EDUKASI RABIES: Sebanyak 1.200 orang siswa SD mengikuti kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serangkaian peringatan World Rabies Day (WRD) atau Hari Rabies Sedunia, Rabu (28/9). (Foto: ist)
Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pertanian Kota Denpasar menggelar kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serangkaian peringatan World Rabies Day (WRD) atau Hari Rabies Sedunia menyasar Sekolah Dasar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar, Rabu (28/9). Sebanyak 1.200 orang siswa SD mengikuti kegiatan ini untuk mendapatkan edukasi seputar rabies ini.
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, drh. Ni Made Suparmi saat dihubungi menjelaskan, kegiatan KIE ini sendiri secara nasional diprakarsai oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kementerian Pertanian RI yang bekerjasama dengan Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP). Dimana, kegiatan ini dikemas dengan penyelenggaraan edukasi kepada sekitar 5.000 siswa SD di 5 Provinsi, yakni Bali, Sulawesi Selatan, NTT, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
Lebih lanjut dijelaskan, dalam pelaksanaannya di Kota Denpasar, siswa yang mendapatkan edukasi seputar rabies tersebut berada pada jenjang kelas 4, kelas 5 dan juga kelas 6.
“Kami juga menggandeng pihak Disdikpora Kota Denpasar untuk menggelar KIE di 12 SD di empat Kecamatan se-Kota Denpasar. Adapun jumlah siswa sebagai peserta edukasi rabies sebanyak 1.200 orang, yang terdiri dari siswa kelas 4,5 dan 6,” jelasnya.
Pelaksanaan KIE di sekolah sekolah ini, lanjut Made Suparmi, turut juga melibatkan guru-guru pada tiap sekolah yang sebelumnya telah mendapatkan pembekalan materi tentang rabies dari AIHSP.
“Para guru yang sebelumnya telah mendapatkan pembekalan, juga kita libatkan dalam proses KIE ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan memberikan dampak positif kepada anak-anak SD terkait dengan rabies, dan tentunya gigitan anjing dan kematian akibat penyakit rabies bisa dicegah sejak dini,” imbuhnya. (eka/bi)
Penanganan Sampah di Tukad Teba, Kecamatan Denpasar Barat beberapa waktu lalu. (Foto: ist)
Denpasar, baliilu.com – Pemkot Denpasar terus berkomitmen menjaga kebersihan sungai yang melintas di wilayah Kota Denpasar. Hal ini dilaksanakan dengan memasang jaring sampah di setiap perbatasan kota dan perbatasan desa/kelurahan. Bahkan, tindakan tegas tak segan akan dilayangkan, selain pembinaan simpatik dan dialogis, pelanggar akan dibawa ke meja hijau melalui Sidang Tipiring dengan denda maksimal Rp. 50 juta.
Kadis PUPR Kota Denpasar, AA Ngurah Bagus Airawata saat diwawancarai usai Rapat Koordinasi Penanganan Sampah dan Kebersihan Sungai di Kantor Walikota Denpasar pada Rabu (27/9) menjelaskan, pemasangan jaring sampah akan dilaksanakan guna membendung sampah di aliran sungai. Pemasangan jaring ini akan terus ditambah dan tersebar di setiap perbatasan wilayah yang dilewati sungai-sungai di Kota Denpasar.
“Setelah dilaksanakan evaluasi oleh Tim Prokasih PUPR Kota Denpasar, maka diketahui bahwa hampir setiap hari masih ditemui sampah di aliran sungai, terutama Tukad Teba ini, jadi kita sepakati memperbanyak jaring sampah,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pemasangan jaring sampah ini sebagai upaya mengidentifikasi dari mana sumber sampah tersebut. Sehigga nantinya desa/kelurahan yang mewilayahi bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sungai.
“Iya agar tidak di hilir yang menerima kiriman, jadi dari hulu kita pasang jaring, juga setiap perbatasan, dari sana kita bisa mengetahui sumber masalahnya, atau sampahnya dari mana, ini juga merupakan upaya menjaga kebersihan sungai untuk keberlanjutan mencegah banjir,” kata Airawata.
Sementara, Kasat Pol PP Kota Denpasar, AA Ngurah Bawa Nendra mengaku akan menindak tegas masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan, terlebih membuang sampah ke sungai. Hal ini mengingat pentingnya untuk bersama-sama menjaga kebersihan sungai.
Lebih lanjut dijelaskan, aliran sungai di Kota Denpasar banyak yang berada di wilayah pemukiman padat penduduk. Sehingga dalam melaksanakan pengawasan sangatlah sulit. Untuk itu, peranan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan pengawasan dan kesadaran peduli lingkungan sangatlah penting.
“Sinergitas dan kolaborasi semua pihak sangat penting dalam menjaga kebersihan, termasuk menjaga kebersihan sungai,” ujarnya.
Bawa Nendra menekankan, saat ini di Kota Denpasar telah ada Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Dimana, dalam Pasal 58 dijelaskan bahwa bagi yang melanggar dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan dengan maksimal Rp 50 juta. Tak hanya itu, pelanggar juga dapat dikenakan sanski lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami bukan menakut-nakuti masyarakat, namun menegaskan bahwa kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama, dan membuang sampah sembarangan merupakan tindakan melanggar Perda, sehingga mari bersama kita jaga kebersihan Kota Denpasar,” ujarnya. (eka/bi)