BARU satu tahun sepuluh bulan menjabat sebagai Gubernur Bali, atau tepatnya dilantik 5 September 2018 lalu, Gubernur Bali Wayan Koster telah melakukan banyak perubahan terhadap tanah Bali. Di awal-awal tahun pertama dan kedua, Gubernur Koster fokus mewujudkan visi Bali era baru yakni menjaga keseimbangan alam, manusia, dan budaya Bali. Dimensi yang paling fundamental buat Bali, yang menjadi ekosistem kehidupan masyarakat yang ada di Bali.
‘’Tahun ketiga saya akan focus ke masalah ekonomi termasuk koperasi
dan UMKM. Saya serius betul ingin cepat membangun Bali yang fundamental, kalau
biasa-biasa bukan saya orangnya, sorry ya,’’ ujar Gubernur Koster di depan
pelaku koperasi dan UMKM saat memberikan sambutan peringatan Hari Koperasi
ke-73 dan UMKM Nasional ke-5 Tahun 2020 di Provinsi Bali bertajuk ‘Tatanan
Kehidupan Era Baru Kebangkitan Koperasi sebagai Rumah Besar Pemberdayaan UMKM’
yang diselenggarakan di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar,
Selasa (14/7-2020).
Untuk menuju Bali era baru seperti yang diidamkannya, Gubernur
Koster mewujudkannya dengan visi Nangun Sat
Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana. Artinya,
menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan
kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, niskala dan sekala sesuai
dengan prinsip Trisakti Bung Karno.
Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan
berkepribadian dalam kebudayaan dengan menyelenggarakan pembangunan secara
terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi, dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.
‘’Kalau ini didalami kaya sekali muatannya. Maka di dalam
mewujudkan visi ini telah dirumuskan 22 misi, yang salah satunya adalah
membangun kekuatan perekonomian rakyat Bali berbasis kerakyatan, berbasis
kerajinan, berbasis kearifan lokal yang berpihak kepada sumber daya lokal Bali,’’
ujar mantan anggota DPRRI tiga periode ini.
Gubernur Koster menandaskan visi ini diwujudkan untuk menuju
Bali era baru. Suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru masyarakat
yang diisi dengan suatu spirit baru, suatu nilai-nilai baru, suatu gerakan baru
yang berpihak kepada sumber daya lokal, kearifan lokal, bergerak maju ke depan
dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dengan modernisasi
dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dalam berbagai aspek.
Gubernur Koster yang juga menjabat ketua DPD PDIP Bali ini
mengatakan pembangunan Bali era baru mencakup tiga dimensi utama. Pertama,
menjaga keseimbangan alam, manusia dan kebudayaan Bali yang disebut dengan genuine-nya Bali, originalnya Bali. Kedua,
memenuhi kehidupan kebutuhan dasar krama
Bali dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya harapan dan
aspirasinya. Dimensi yang ketiga adalah menyiapkan manajemen resiko dalam
menghadapi tantangan dan permasalahan yang akan muncul, baik yang berdampak positif
maupun negatif di masa yang akan datang, baik dalam era berskala lokal,
nasional maupun global. Inilah yang kemudian dijabarkan dalam lima program
prioritas.
Prioritas pertama bidang pangan, sandang dan papan. Kedua
kesehatan dan pendidikan, ketiga adalah jaminan sosial dan ketenagakerjaan,
keempat bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, dan prioritas kelima
adalah pariwisata.
‘’Kemudian juga infrastruktur pendukung untuk lima bidang
prioritas tersebut, termasuk infrastruktur darat, laut, udara secara
terintegrasi dan terkoneksi di seluruh Bali. Ini gambaran besarnya pak. Bali
yang akan saya jalankan dalam lima tahun kepemimpinan saya,’’ ujar Gubernur Koster
di depan pelaku koperasi dan UMKM.
Oleh karena itu, sejak dilantik sebagai gubernur 5 September
2018, terpilih dengan memperoleh suara 57,68 persen, buat Koster bukan soal dipilih
dan tidak, bahwa koperasi adalah satu dimensi yang menjadi perhatian seriusnya
dalam kaitan dengan perekonomian di Bali yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.
Di awal-awal tahun pertama dan kedua, Gubernur Koster memang
fokus pada dimensi pertama yakni menjaga keseimbangan alam, manusia, dan budaya
Bali. Karena ini yang paling fundamental, paling strategis, yang paling prinsip
di Bali. Ini modal kita yang sekaligus menjadi ekosistem kehidupan masyarakat
yang ada di Bali.
Langkah pertama yang dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan
Pergub No. 79 Tahun 2018 tentang penggunaan busana adat Bali. Apa yang mau
dibangun dari pergub ini adalah membangun kecintaan, kebanggaan, memperkuat harga
diri, dengan identitas budayanya, salah satunya adalah busana adat Bali. Busana
adat Bali adalah simbol identitas bagi budaya yang harus dikenakan kepada krama
Bali.
‘’Astungkara, pergub
ini dimana hari Kamis harus berbusana adat Bali, hari Purnama Tilem harus
berbusana adat Bali, hari jadi Pemprov Bali kabupaten/kota harus berbusana adat
Bali, dan tambah lagi saya perluas dengan surat edaran setiap event nasional
dan internasional yang dilaksanakan di Bali minimum panitia penyelenggaranya
harus berbusana adat Bali atau busana nusantara,’’ ujar orang nomor satu di
Bali asal Desa Sembiran Buleleng ini.
Ternyata respons terhadap pergub ini bagus. Sekarang orang
senang berbusana adat Bali. Pergub yang tujuannya mengangkat identitas Bali
dengan busana adat Balinya ternyata menimbulkan dampak ekonomi kerakyatan buat
masyarakat. Perajin busana adat Bali sekarang tumbuh di mana-mana, di Klungkung,
Karangasem, Jembrana, Denpasar, Gianyar , Buleleng, di Bangli. Pedagang dan toko-toko
busana adat Bali tumbuh semarak.
Kreasinya berkembang dan fasionnya pun berkembang. Selain
membangkitkan kecintaan pada budaya, ekonominya juga tumbuh. Ekonomi yang
berbasis kerakyatan lagi. Di sini IKM, UMKM, koperasi masuk semua, di antaranya
prioritas masalah sandang. Gubernur juga telah menunjukkan keberpihakannya
terhadap UMKM, salah satunya dengan menggratiskan stan UMKM di ajang Pesta
Kesenian Bali yang total biasanya mendapat pemasukan 1,5 milyar ke APBD.
Buat Gubernur Koster, PKB bukan tempat mencari uang, tetapi
tempat untuk menolong orang. Untuk meningkatkan pendapatan daerah ia punya
strategi. 1 tahun menjabat dapat 700 milyar belum lagi mendapatkan akses
anggaran dari kementerian di Jakarta karena pergaulannya yang bagus. Semua
pembangunan infrastruktur jalan beratus-ratus milyar yang belum pernah terjadi
sebelumnya.
SERAHKAN PENGHARGAAN: Gubernur Koster menyerahkan badan hukum koperasi kepada tiga koperasi dan penghargaan koperasi berkinerja dengan baik kepada 15 koperasi se-Bali, Selasa (14/7).
Gubernur memaparkan beberapa pembangunan infrastruktur dalam dua tahun ini sedang berjalan dan akan terus berjalan untuk mewujudkan Bali era baru. Di antaranya shortcut 7, 8, 9, 10, pelabuhan segitiga Sanur-Nusa Penida- Nusa Lembongan, penataan kawasan suci Pura Agung Besakih, tol Jembrana Denpasar, kereta api Bandara Ngurah Rai-Kubutambahan Buleleng, Pelabuhan Benoa.
Untuk pembangunan pelabuhan segitiga Sanur-Nusa Penida –
Lembongan rencana ground breaking dilakukan
3 Agustus ini dengan anggaran tahun 2020-2021 Rp 450 milyar dan selesai 2021.
Sedangkan untuk shortcut tahun ini akan ditender lagi titik
7, 8 dan lanjut titik 9 dan 10 paling lambat 2022 selesai. ‘’Kalau saya
berencana penuh perhitungan. Sing dadi
satua-satua den kalau saya ngomong pasti akan saya wujudkan. Uling pidan shortcut itu menjadi visi
setiap pilkada, kuale sing ada taen
mejalan. Setelah Gubernur Wayan Koster mare
nyidaang mejalan,’’ ujarnya.
Pembangunan infrastruktur ini sekaligus memberikan harapan
pada pelaku koperasi. Gubernur lanjut segera membangun tol Gilimanuk-Denpasar
dimana akhir tahun ini pembebasan lahan. Maret 2021 rencananya ground breaking 1 ruas dari Pekutatan ke
Tabanan sepanjang 40 km. Tahap berikut dari Gilimanuk ke Pekutatan. ‘’Jalur
tolnya sudah presentasi. Kalau ini ada swasta yang bangun. Pak Menteri PU
dukung penuh,’’ tegasnya.
Terus, kereta api dari Bandara Ngurah Rai - Sunset Road, ke
Mengwi Tani, Singapadu, Ubud, Tegalalang, kemudian Catur, Kubutambahan Buleleng.
‘’Saya rancang dulu itu, akan dibangun BUMN bekerja sama dengan swasta sudah
mulai dibuat disain jalurnya,’’ tambahnya.
Begitu juga Pelabuhan
Benoa dikembangkan bersama Menteri BUMN dimana disain total berganti
harus persetujuan gubernur. Nanti ada tempat UMKM, ada tempat untuk koperasi
majang di sana. ‘’Tempatnya itu saya upayakan tanpa biaya sewa,’’ ujarnya.
Yang berikut adalah pembangunan Kawasan Suci Pura Agung Besakih.
Tahun ini berjalan sudah tender manajemen konstruksi, bulan September tender
fisik/konstruksinya. Di kawasan Besakih akan ada parkir besar 4 lantai ke bawah
di Manik Mas, kemudian akan ditata bencingah-nya
yang saat ini terkesan romon, toiletnya
banyak. ‘’Sekarang sudah dibuat disain, sudah keren, keren, keren…keren banget,’’
ujar Koster sambil mengancungkan jempol.
Parkir saja menghabiskan dana Rp 500 milyar dari Menteri PU,
pembebasan tanah tahun ini selesai
menghabiskan dana Rp 103 milyar dari Pemprov Bali. Untuk penataan bencingah baik penataan kios, warung dan
pembebasan tanah senilai 61 milyar akan dibayar di perubahan ini. Anggaran
pembangunannya sekitar 250 milyar dari APBD Bali 2021. Jadi pembangunan di Besakih
akan selesai akhir 2021.
‘’Len nyanan pak
(beda nanti pak, red), akan ada koperasi, ada kios-kios tertata rapi, indah
dengan tamannya supaya betul-betul agung dan suci wilayah itu dengan parahyangannya.
Itu yang sedang saya pikirkan. 500 milyar fisiknya di parkir, 250 milyar di bencingah sama margi agung, pembebasan lahan 103 milyar dan 61 milyar, jumlahnya
hampir 1 triliun,‘’ ungkapnya sembari mengatakan akan jadi wahana untuk
fasilitasi UMKM dan koperasi.
Gubernur menandaskan dalam dua tahun ini, ia sedang konsentrasi
menata regulasi perda dan pergub untuk pembangunan Bali lima tahun dan astungkara 10 tahun. Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dua tahun
ini, perda dan pergubnya sekarang sudah selesai 15 perda, 12 sudah diberlakukan
dan 3 lagi masih proses. Perda Kelautan, Perda Perindustrian dan Perda Rencana Umum
Energi Daerah. ‘’Saya target akhir Agustus harus selesai,’’ ucapnya.
Sedangkan dari 24 pergub, 23 sudah selesai dan 1 lagi belum
karena mendadak dibikin gara-gara PMI yang banyak bekerja di luar negeri totalnya
22 ribu. Pergub ini tentang sistem perlindungan pekerja migran Indonesia krama Bali
supaya mereka nyaman mendapat perlindungan. Para PMI akan dikonek dalam satu sistem
digital sehingga mudah berkomunikasi.
‘’Dua tahun ini akan saya tuntaskan. Inilah satu regulasi
totalnya 35 akan dipakai menata pembangunan Bali secara fundamental dan
komprehensif untuk ke depan baik alam, budaya dan manusianya mencakup lima
bidang prioritas termasuk koperasi.
Keberpihakan Gubernur Koster terhadap sumber daya lokal Bali
bahwa koperasi-UMKM ini harus dibangun dari hulu sampai ke hilir. Pelakunya
mesti orang-orang lokal Bali. Karena itu, koperasi ini harus berbasis pada
potensi lokal Bali. (gs)
GELAR PASUKAN: Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.I.K., M.Si. didampingi Gubernur Bali, Ir. I Wayan Koster, M.M., memeriksa pasukan saat apel gelar pasukan yang dilakukan di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Renon Denpasar, Kamis (20/3/2025). (Foto: Hms Polda Bali)
Denpasar, baliilu.com – Dalam persiapan mengamankan perjalanan arus mudik dan balik selama momentum hari raya Idul Fitri, Polda Bali bersama seluruh stakeholder terkait melaksanakan operasi kemanusiaan terpusat dengan sandi Ops Ketupat Agung-2025.
Pelaksanaan operasi ini ditandai dengan apel gelar pasukan yang dilakukan di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Renon Denpasar, Kamis (20/3/2025).
Apel gelar pasukan tersebut dihadiri oleh Gubernur Bali, Ir. I Wayan Koster, M.M., Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.I.K., M.Si. dan seluruh stakeholder terkait, termasuk TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Basarnas serta instansi terkait lainnya.
Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.I.K., M.Si. didampingi Gubernur Bali, Ir. I Wayan Koster, M.M., selaku pimpinan apel, membacakan amanat dari Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. mengatakan bahwa pentingnya sinergi antara TNI-Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan mudik dan perayaan hari raya Idul Fitri 1446 H.
Apel gelar pasukan merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kesiapan personel dan sarpras, serta memperkuat sinergisitas dengan stakeholder terkait sehingga Operasi Ketupat 2025 dalam rangka pengamanan mudik serta perayaan hari raya Idul Fitri 1446 H dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Berdasarkan survei Kemenhub RI, potensi pergerakan masyarakat selama libur lebaran 2025 mencapai 52% dari total jumlah penduduk Indonesia atau setara 146,48 juta orang.
Pemerintah juga memprediksi bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 s.d. 30 Maret 2025, dan puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 s.d. 7 April 2025.
Berkaitan dengan hal tersebut, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait menggelar Operasi Terpusat dengan sandi “Ketupat 2025”, dan mengangkat tagline “Mudik Aman, Keluarga Nyaman”, yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Maret s.d. 8 April 2025 untuk 8 Polda Prioritas, serta tanggal 26 Maret s.d. 8 April 2025 untuk 28 Polda lainnya.
Operasi ini melibatkan 164.298 personel gabungan dan akan menempati 2.835 pos, yang terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, serta 309 pos terpadu yang tersebar di jalur-jalur rawan seperti kemacetan, kecelakaan, kriminalitas, dan bencana alam, serta di pusat-pusat keramaian. Pelayanan prima dan pengamanan optimal diharapkan dapat diberikan melalui pos-pos tersebut.
Selain mengamankan lalu lintas dan kamtibmas, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok serta BBM juga harus terjaga, Koordinasi antar-stakeholder harus ditingkatkan untuk menjaga stok dan harga tetap stabil.
Komunikasi publik yang efektif juga menjadi fokus, dengan menyediakan informasi yang diperlukan melalui berbagai saluran komunikasi agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan mereka dengan nyaman.
Optimalkan layanan 110 sebagai hotline pelayanan, pengaduan dan pelaporan tanggap darurat, baik terhadap gangguan kamtibmas maupun kemacetan pada jalur mudik, Pelayanan yang ramah dan responsif juga harus menjadi prioritas selama pengamanan mudik lebaran 2025.
Tampilkan sosok petugas yang humanis, berikan edukasi dan imbauan kepada pengemudi untuk istirahat sejenak guna menghindari microsleep, lakukan pengecekan kesehatan pengemudi, kondisi kendaraan, kesiapan rambu- rambu dan lampu penerangan, serta siagakan personel pada titik-titik rawan kecelakaan.
Terakhir, saya juga mengucapkan “Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan dan Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 H” kepada seluruh umat Islam yang merayakan dan kepada seluruh anggota Polri, Di saat masyarakat berlibur untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga, rekan-rekan tetap berdiri tegak memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat. ”Selamat bertugas dan tetap semangat”. Jadikan setiap langkah pengabdian sebagai ladang ibadah untuk mencari ridho dan keberkahan Tuhan Yang Maha Kuasa. (gs/bi)
SERAHKAN SEMBAKO: Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Muhammad Iqbal Simatupang, S.I.K., M.H., menyerahkan sembako saat menggelar Bazar Ramadhan Polri Presisi dan Baksos Ramadhan Bhayangkari 2025 yang berlangsung di Lantai III Gedung Pesat Gatra, Kamis (20/3). (Foto: Hms Polresta Dps)
Denpasar, baliilu.com – Polresta Denpasar menggelar Bazar Ramadhan Polri Presisi dan Baksos Ramadhan Bhayangkari 2025 yang berlangsung di Lantai III Gedung Pesat Gatra, Kamis (20/3). Kegiatan ini berlangsung secara zoom meeting dan dipantau langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari Mako Polda Jawa Timur.
Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Muhammad Iqbal Simatupang, S.I.K., M.H., hadir langsung dalam kegiatan ini, didampingi Wakapolresta dan pejabat utama Polresta Denpasar. Secara virtual, acara ini juga diikuti oleh Wakapolri, pejabat Mabes Polri, serta Pengurus Bhayangkari Mabes Polri.
Di Polresta Denpasar, Kapolresta Denpasar mengikuti zoom dan dihadiri personel Polresta Denpasar serta menyerahkan secara simbolis 828 bingkisan sembako Ramadhan kepada perwakilan personel.
Kasi Humas Polresta Denpasar, AKP I Ketut Sukadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap personel dan masyarakat di bulan suci Ramadhan. “Ini adalah wujud nyata dari program Polri Presisi dalam mendukung kesejahteraan anggota serta membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Bazar dan bakti sosial ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anggota Polri dan masyarakat, terutama dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Sementara itu di Mako Polda Jawa Timur, Kapolri melakukan pemantauan dan pengecekan stok sembako Ramadhan. Ia juga berinteraksi melalui zoom meeting dengan Dankor Brimob di Mako Resimen Brimob serta Kapolda Sumatera Selatan di Mako Polda Sumsel untuk memastikan kelancaran pelaksanaan bazar dan bakti sosial di daerah lain. Sebagai bagian dari kegiatan ini, Kapolri menyerahkan bingkisan sembako Ramadhan secara simbolis kepada perwakilan personel Polda Jawa Timur. (gs/bi)
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. (Foto : dok/dpr.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani merespons adanya temuan ladang ganja seluas 6.000 meter persegi di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur. Menurut Puan, penanaman salah satu jenis narkotika di kawasan konservasi itu seharusnya tidak boleh terjadi.
“Terkait dengan hal itu (temuan ganja), karena memang ini baru ditemukan harusnya hal itu tidak boleh terjadi,” ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Seperti diketahui, temuan ladang ganja ini berawal dari beredarnya narasi di media sosial yang menyebutkan ada ladang ganja di 59 titik di kawasan wisata Gunung Bromo. Luasnya disinyalir mencapai 6.000 meter persegi.
Narasi itu dikaitkan dengan larangan penerbangan drone di lokasi tersebut atau harus membayar senilai Rp 2.000.000 agar bisa tetap menerbangkan drone.
Puan lantas meminta aparat penegak hukum segera menyelidiki dan menindaklanjuti temuan ladang ganja di kawasan Bromo, termasuk membongkar jaringan sindikat jika nantinya ditemukan bahwa penanaman ganja tersebut dilakukan dengan sistematis.
“Saya minta kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki, menindaklanjuti dan membongkar dari mana dan kenapa itu bisa terjadi,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Komisi IV DPR yang membidangi urusan kehutanan dan lingkungan hidup telah menyatakan akan segera memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk meminta penjelasan mengenai temuan ladang ganja di Bromo.
Adapun menurut Pemerintah, penemuan ladang ganja di Bromo merupakan kerjasama Kemenhut, dalam hal ini Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dengan pihak kepolisian. Penemuan area ladang ganja itu dilakukan dengan menggunakan drone dan pemetaan bersama pihak kepolisian hingga Polisi Hutan (Polhut). (gs/bi)