Saturday, 13 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pj. Gubernur Beri Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 dan RPJPD Provinsi Bali

BALIILU Tayang

:

Rapat Paripurna dprd bali
RAPAT PARIPURNA: Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya saat menghadiri Rapat Paripurna ke-10 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali, Rabu (19/6/2024). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya menghadiri Rapat Paripurna ke-10 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali, Rabu (19/6/2024).

Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry mengagendakan penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025–2045.

Mengawali paparannya, Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyinggung tentang opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023. “Kita bersyukur, berkat kerja keras, kerja sama, dan dukungan semua pihak, Bali berhasil meraih opini WTP, 11 kali secara berturut-turut,” ucapnya.

Ia berharap predikat WTP makin memperkuat komitmen jajaran Pemprov Bali dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Kita tentu tidak ingin pencapaian ini hanya menjadi prestasi administrasi normatif, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap integritas, profesionalisme dan transparansi Pemerintah Provinsi Bali, sekaligus tantangan besar bagi kita untuk terus mempertahankannya, dengan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” urainya. Pada kesempatan itu, secara khusus Mahendra Jaya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran legislatif yang turut mendorong pencapaian ini.

Berikutnya, Pj. Gubernur memberi penjelasan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023. Dijelaskan olehnya, pendapatan daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 7,24 triliun lebih. “Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 6,77 triliun lebih atau 93,45%,” terangnya. Sedangkan belanja daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 7,93 triliun lebih dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 6,60 triliun lebih atau 83,29%. Sehingga, dari perhitungan komponen laporan realisasi anggaran tersebut, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 171,48 milyar lebih.

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Terima Kunjungan Kehormatan Wagub Jiangxi

Masih berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Mahendra Jaya juga menguraikan tentang neraca Pemprov Bali yang menyajikan informasi posisi keuangan daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas hingga akhir Tahun Anggaran 2023. Laporan arus kas dan perubahan ekuitas juga disampaikan oleh Pj. Gubernur pada Sidang Paripurna yang diikuti anggota DPRD serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali itu.

Masuk ke poin selanjutnya, Mahendra Jaya memberi penjelasan terkait Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045. Ia menjabarkan, RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang berisi visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Menurutnya, RPJPD menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam tiap tahapan periode 5 tahunan dan selanjutnya dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana tahunan.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 bersifat imperatif atau wajib selaras dengan RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai amanat Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor : 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Selain regulasi dimaksud, penyusunan RPJPD Provinsi Bali juga telah memperhatikan dokumen sektoral lainnya seperti Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 dan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.

Dalam kesempatan itu, Mahendra Jaya juga menjelaskan tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025- 2045 hingga disampaikan dalam bentuk Ranperda kepada Ketua DPRD pada tanggal 31 Mei 2024. RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 mengusung visi: “Bali Dwipa Jaya: Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera, dan Berkelanjutan, dengan Tetap Berpijak Pada Budaya Lokal Bali”. Visi ini selaras dengan visi RPJPN yaitu “Menuju Indonesia Emas 2045, Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Baca Juga  Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Bali Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah

Visi RPJPD Provinsi Bali ini kemudian diturunkan dalam 5 sasaran Visi, 8 Misi Pembangunan Daerah, 17 Arah Pembangunan Daerah, dan 45 Indikator Utama Pembangunan yang telah diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045. “Selanjutnya RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dipetakan ke dalam 4 masa RPJMD. Jadi RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025- 2045 akan menjadi pedoman bagi 4 periode jabatan Gubernur Bali berikutnya. Tidak melihat dari partai mana Gubernur itu berasal,” tandasnya.

Selanjutnya, dua Raperda ini akan mendapat tanggapan fraksi pada Sidang Paripurna DPRD Bali yang diagendakan pada Senin (24/6/2024) mendatang. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan

NEWS

BI Bali Buka QRIS Jelajah Indonesia dengan Tagline “Wisata Bali Makin Praktis Pakai QRIS”

Published

on

By

QRIS Jelajah Indonesia bali
QRIS JELAJAH INDONESIA: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali saat menyelenggarakan QRIS Jelajah Indonesia 2024 Provinsi Bali pada Jumat (12/7) di Pantai Sanur, Denpasar. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan QRIS Jelajah Indonesia 2024 Provinsi Bali dalam rangka mengkampanyekan perluasan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia khususnya di Provinsi Bali.

Program ini dikemas dalam bentuk kompetisi yang bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat Bali terhadap QRIS dan inisiatif digitalisasi sistem pembayaran lainnya. QRIS Jelajah Indonesia 2024 Provinsi Bali dibuka secara resmi pada Jumat (12/7) yang dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G.A. Diah Utari, Direktur Bisnis BPD Bali, I Nyoman Sumanaya di Pantai Sanur, Denpasar.

Program QRIS Jelajah Indonesia bertujuan untuk mengakselerasi digitalisasi pembayaran melalui perluasan akseptansi, sinergi, literasi, dan diseminasi kebijakan, yang dikemas dalam bentuk kompetisi dimana peserta akan melalui berbagai misi terkait inisiatif/kebijakan digitalisasi sistem pembayaran di lokasi yang telah ditentukan. QRIS Jelajah Indonesia serentak dilaksanakan di 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia dengan tagline “Jelajah Indonesia Makin Praktis Pakai QRIS” yang merupakan sebuah kegiatan dengan format kompetisi untuk mengkampanyekan QRIS dan inisiatif digitalisasi SP lainnya seperti APU PPT, Cinta Bangga Paham Rupiah, dan Pelindungan Konsumen.

Erwin mengatakan, “Khusus Provinsi Bali, QRIS Jelajah Indonesia 2024 mengangkat tema Start with Sunrise and End with Sunset dengan maksud agar peserta dapat merasakan pengalaman menggunakan transaksi nontunai serta turut mendiseminasikan kebijakan Bank Indonesia lainnya pada destinasi-destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Bali. Kami berharap para peserta juga menggencarkan inisiatif sistem pembayaran lainnya seperti Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah dan Pelindungan Konsumen serta paham akan penggunaan KUPVA BB berizin.”

Baca Juga  Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Bali Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah

Melalui QRIS Jelajah Indonesia 2024, KPw BI Provinsi Bali optimis untuk meningkatkan capaian target QRIS di 2024. Saat ini QRIS diterima dengan baik di Provinsi Bali dengan total pengguna sebanyak 1.032.894. Pengguna baru QRIS di 2024 sebanyak 39.479 pengguna baru atau telah tercapai 45,26% dari target, serta volume transaksi mencapai 54,59 juta transaksi atau telah tercapai 120,52% dari target. Hal ini menandakan sebagai salah satu destinasi utama pariwisata, eksosistem pariwisata di Bali antusias menerima wisatawan yang mau bertransaksi menggunakan QRIS.

Nyoman Sumanaya menyampaikan ”Kegiatan QRIS Jelajah Indonesia merupakan langkah penting bagi perluasan akses pembayaran dan menjadi game changer untuk upaya pulih bersama dan membangun ekonomi berkelanjutan, sehingga manfaatnya dirasakan bagi setiap lapisan masyarakat. Saat ini, QRIS dapat dikatakan sebagai powerful tool yang dapat mendukung digitalisasi di Provinsi Bali”.

QRIS Jelajah Indonesia 2024 Provinsi Bali dilakukan pada 12-13 Juli 2024. Peserta akan menjelajahi 5 titik pusat wisata di Provinsi Bali dimulai dari Pantai Sanur, Tanah Lot, Pasar Seni Ubud, Pesta Kesenian Bali dan ditutup di Pantai Kuta. Salah satu peserta, Mila, menyampaikan kesan bahwa penyelenggaraan QRIS Jelajah Indonesia 2024 merupakan bentuk sosialisasi inisiatif sistem pembayaran Bank Indonesia yang seru dan keren karena mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan wisatawan mancanegara dan masyarakat umum terkait pentingnya sistem pembayaran nontunai dengan cara-cara yang aman.

“Terima kasih QRIS Jelajah Indonesia 2024, kejar-kejaran waktu buat ngerjain misi di destinasi-destinasi keren buat pengalaman yang gak bakal kami lupakan!” ujar Mila. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Polisi Bubarkan Kerumunan PSHT di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung

Published

on

By

kerumunan psht
BUBARKAN: Personil gabungan dari Polresta Denpasar, Dit Samapta Polda Bali, Polsek Kuta dan Polsek Denpasar Selatan saat membubarkan kerumunan dan mengimbau anggota PSHT untuk pulang. (Foto: Hms Polresta Dps)

Denpasar, baliilu.com – Polsek Denpasar Selatan mendapat pengaduan melalui call center 110 terkait adanya kerumunan orang di depan Kantor KIR, Simpang Jalan Hutan Mangrove – Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh, Denpasar Selatan, Jumat (12/7/24) sekira pukul 01.00 Wita.

Peristiwa ini sempat di viral di media sosial dimana kerumunan tersebut telah dibubarkan oleh personil Gabungan Polsek Kuta.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut Perwira pengawas Polsek Denpasar Selatan Iptu Nur Habib A, S.Tr.K, S.I.K, M.H. bersama piket fungsi dibackup Patroli Polresta Denpasar dan Patroli Dit Samapta Polda Bali mendatangi TKP dan mendapati sekitar kurang lebih 500 orang anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) sedang berkumpul melaksanakan kegiatan Pengesahan Warga Baru PSHT Wilayah Provinsi Bali Tahun 2024.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa kegiatan ini sebanyak 85 orang warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) cabang Gianyar, Badung dan Klungkung dilakukan pengesahan saat itu, namun ratusan anggota PSHT yang ingin memasuki lokasi acara dihadang panitia penyelenggara untuk tidak memasuki lokasi acara sehingga berkumpul, berkerumun dan konvoi di depan Kantor KIR, Simpang Jalan Hutan Mangrove – Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Kauh.

Dalam kesempatan tersebut Pawas melakukan koordinasi dengan Ketua Dewan Penasehat PSHT Kangmas H. Djuworo dan Ketua Panita Mas Adam agar mengimbau anggotanya supaya membubarkan diri

Menurut Kasi Humas Polresta Denpasar AKP I Ketut Sukadi, membenarkan peristiwa tersebut dan personil gabungan dari Polresta Denpasar, Dit Samapta Polda Bali, Polsek Kuta dan Polsek Denpasar Selatan berhasil membubarkan kerumunan tersebut dan mengimbau anggota PSHT untuk pulang.

Kemudian sekitar pukul 03.30 Wita seluruh anggota PSHT membubarkan diri meninggalkan lokasi kegiatan. (gs/bi)

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Terima Kunjungan Kehormatan Wagub Jiangxi

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Viral Konvoi Atribut PSHT, Polsek Kutsel Jalin Koordinasi dengan Pengurus PSHT Badung

Published

on

By

konvoi di kuta
PERTEMUAN: Pertemuan antara Polsek Kuta Selatan dan PSHT Badung, pada Sabtu, 13 Juli 2024 terkait konvoi menggunakan atribut PSHT. (Foto: Hms Polresta Dps)

Badung, baliilu.com – Menanggapi berita viral mengenai konvoi yang dilakukan oleh sekelompok orang menggunakan atribut PSHT di jalanan utama, Kapolsek Kuta Selatan, Kompol I Gusti Ngurah Yudistira, S.H., M.H., mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSHT Badung Sigit Suwarsono, dan Ketua 1 PSHT Badung  Kasno, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk silaturahmi dan koordinasi terkait kegiatan konvoi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolsek Kuta Selatan menyampaikan kekhawatirannya terkait dampak negatif dari kegiatan konvoi yang dapat mengganggu kamtibmas. Ia mengimbau pengurus PSHT untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketua Umum PSHT Badung, Sigit Suwarsono, menjelaskan bahwa organisasi PSHT bertujuan untuk mendidik dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anggotanya. Ia menegaskan bahwa pengurus PSHT selalu mengingatkan anggotanya untuk taat aturan dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Lebih lanjut, Sigit Suwarsono menjelaskan bahwa kegiatan konvoi tersebut tidak dilakukan oleh anggota resmi PSHT yang terdaftar dalam undangan kegiatan wisuda pengesahan dan kelulusan warga baru. Pengurus PSHT telah melarang anggota yang tidak terdaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Pengurus PSHT juga memiliki aturan tegas bagi anggotanya yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Pihak kepolisian dipersilahkan untuk memproses mereka sesuai hukum yang berlaku tanpa adanya intervensi dari organisasi.

Terkait komunitas-komunitas yang dibentuk oleh anggota PSHT tanpa sepengetahuan pengurus, Sigit Suwarsono mengakui kesulitan dalam melakukan pengawasan. Ia mengimbau agar masyarakat dapat membantu dengan melaporkan kepada pengurus resmi PSHT jika melihat adanya kegiatan yang mencurigakan.

Pertemuan antara Polsek Kuta Selatan dan PSHT Badung ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam menjaga kondusifitas wilayah. Pengurus PSHT berkomitmen untuk terus membina anggotanya agar menjadi warga negara yang taat hukum dan bertanggung jawab. (gs/bi)

Baca Juga  Serahkan Bantuan ke Panti Sosial di Buleleng, Pj. Gubernur Bali Ucapkan Terima Kasih kepada Tenaga Perawat

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca