Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Restorasi Suci Pura Agung Besakih Dimulai, Gubernur Koster Kembalikan Keagungan Parahyangan

BALIILU Tayang

:

restorasi pura besakih
PELAKSANAAN NGERUAK: Gubernur Bali Wayan Koster menandai pelaksanaan upacara Ngeruak/Mulang Dasar dan peletakan batu pertama (groundbreaking) Tahap II Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Pura Banua, Besakih, Rendang, Karangasem, Jumat (1/5), bertepatan dengan Rahina Purnama di kawasan Pura Banua Besakih, Rendang. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Karangasem, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster resmi memulai langkah besar yang telah lama dirancangnya: Restorasi Kawasan Parahyangan di Pura Agung Besakih, pusat spiritual umat Hindu Bali sekaligus titik kosmologi Pulau Dewata.

Momentum sakral itu ditandai dengan pelaksanaan upacara Ngeruak/Mulang Dasar dan peletakan batu pertama (groundbreaking) Tahap II Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Pura Banua, Besakih, Rendang, Karangasem, Jumat (1/5), bertepatan dengan Rahina Purnama di kawasan Pura Banua Besakih, Rendang.

Di hadapan para undangan di Wantilan Kesari Warmadewa Besakih, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan restorasi menyeluruh kawasan suci untuk mengembalikan bentuk, struktur, dan nilai asli Parahyangan sesuai pakem arsitektur Bali.

“Ini bukan pembangunan baru, bukan juga rehab biasa. Ini restorasi, membangun kembali dengan tetap mempertahankan keaslian,” tegasnya.

Dari Ketidakteraturan Menuju Harmoni Suci

Restorasi ini berangkat dari realitas lapangan yang selama puluhan tahun menunjukkan ketidakteraturan. Mulai dari Kori Candi Bentar, penyengker, hingga palinggih, ditemukan perbedaan mencolok dalam material, warna, motif, hingga ukuran.

Material bangunan bervariasi, mulai batu padas, bata merah, hingga beton campuran semen dan pasir, dengan kualitas yang tidak seragam. Sebagian bangunan bahkan mengalami kerusakan, berlumut, dan tidak terawat.

“Secara keseluruhan tidak harmonis dan tidak mencerminkan keagungan kawasan suci dengan latar Gunung Agung,” ungkap Koster.

Menurutnya, kondisi ini terjadi karena sebelumnya tidak ada standar baku. Penataan bergantung pada kemampuan masing-masing daerah kabupaten/ kota maupun partisipasi umat, sehingga menghasilkan tampilan kawasan yang timpang.

Melalui restorasi ini, sebanyak total 30 titik suci (pelinggih) dimana 26 diantaranya merupakan areal unsur utama Pura Agung Besakih dan 4 lainnya pura pasemetonan, akan ditata ulang dengan prinsip utama: Mengembalikan ke arsitektur pakem Bali aslinya; Menggunakan material seragam dan berkualitas; Menyeragamkan ornamen sesuai karakter asli. Tujuannya bukan hanya estetika, tetapi juga mengembalikan harmoni sekala dan niskala.

Baca Juga  Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, Gubernur Koster Optimis 32 Ribu Rumah Layak Huni di Bali Rampung dalam Lima Tahun

Proyek Rp 1 Triliun Lebih: Dari Parkir hingga Parahyangan

Restorasi Parahyangan merupakan tahap kedua dari penataan besar kawasan Besakih. Sebelumnya, pada tahap pertama, pemerintah telah menata palemahan melalui pembangunan gedung parkir, fasilitas umat, hingga kios pedagang.

Total anggaran yang digelontorkan untuk keseluruhan penataan mencapai lebih dari Rp 1 triliun, dengan rincian penataan tahap pertama total sekitar Rp 911 miliar yang asalnya dari APBN sekitar 430 miliar dan sekitar Rp 480 miliar dari APBD Pemerintah Provinsi Bali. Menariknya, pembangunan tahap awal tetap berjalan di tengah tekanan pandemi Covid-19. Kemudian pembangunan tahap II yang sudah juga dilaksanakan tahun 2025 dengan biaya 66 miliar, akan dituntaskan tahun 2026 dengan anggaran 203 miliar yang merupakan sharing anggaran bersama Pemkab Badung.

Namun bagi Koster, perubahan paling nyata justru dirasakan pada aspek akses dan parkir yang sebelumnya menjadi sumber persoalan klasik.

“Dulu krodit sekali. Kendaraan menumpuk, umat tidak bisa masuk, bahkan ada yang sembahyang dari jalan lalu pulang,” kenangnya.

Kini, dengan sistem parkir terpusat dan pengaturan berbasis kebijakan gubernur, kemacetan yang dulu kerap terjadi saat upacara besar nyaris tidak lagi ditemukan.

Restorasi Bukan Sekadar Proyek, Tapi Laku Spiritual

Lebih jauh, Koster menegaskan bahwa proyek ini tidak boleh dipandang sebagai pekerjaan konstruksi biasa. “Ini linggih stana Ida Bhatara. Harus dikerjakan dengan rasa, dengan doa, tidak bisa asal bangun,” ujarnya.

Ia bahkan meminta seluruh kontraktor bekerja dengan kesadaran spiritual, mengawali dan mengakhiri pekerjaan dengan doa. “Jangan hanya mikir untung. Kalau kualitas dikurangi, hasilnya tidak baik. Ini tempat suci, bukan proyek biasa,” tegasnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi pesan keras agar tidak ada kompromi terhadap kualitas dalam proyek yang menyangkut kawasan suci.

Baca Juga  Jaga Alam Bali Tetap Bersih, Gubernur Koster Ajak Horeka Kelola Sampah Berbasis Sumber

Dari Warisan Leluhur Menuju Masa Depan Bali

Di balik proyek besar ini, tersimpan refleksi mendalam tentang Bali sebagai ruang sakral yang diwariskan para leluhur.

Koster mengingatkan bahwa Besakih bukan sekadar kawasan religius, melainkan bagian dari sistem kosmologi Bali, Madya Ning Bhuwana, yang terhubung dengan tatanan Padma Bhuwana, Catur Loka Pala, hingga Kahyangan Jagat.

“Bali ini bukan tanah biasa. Ini tanah yang disucikan oleh para leluhur. Kita hanya melanjutkan apa yang telah mereka rintis,” ujarnya.

Ia menegaskan, generasi saat ini memikul tanggung jawab untuk menjaga dan menyempurnakan warisan tersebut, sebelum nantinya diwariskan kembali ke generasi berikutnya. “Bali harus tetap ada sepanjang zaman, dengan kualitas yang semakin baik,” katanya.

Tahap Lanjutan: Akses Besar, Integrasi Infrastruktur Jalan

Tak berhenti pada Parahyangan, pemerintah juga telah menyiapkan tahap ketiga, yakni penataan akses menuju Besakih dari arah Bangli, Singaraja, Karangasem, dan Klungkung. Rencana ini mencakup: 2027: Perencanaan dan DED, 2028: Pembangunan, 2029: Penyelesaian.

Dengan sistem ini, perjalanan umat dari rumah hingga ke pura diharapkan menjadi satu pengalaman spiritual yang utuh, tertata, aman, dan nyaman.

Untuk Bali, Indonesia, dan Dunia

Koster menutup dengan penegasan bahwa restorasi Besakih bukan hanya untuk Bali semata. “Ini bukan hanya untuk Bali, tetapi untuk Indonesia dan dunia,” tegasnya.

Dengan target penyelesaian tahap kedua pada November 2026, proyek ini menjadi tonggak penting dalam upaya mengembalikan keagungan Pura Agung Besakih sebagai jantung spiritual yang hidup, secara fisik maupun niskala.

Sebuah kerja besar yang bukan hanya membangun, tetapi menghidupkan kembali ruh suci warisan peradaban Bali. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan

NEWS

Pansus TRAP DPRD Bali Bakal Evaluasi Total Aset Pemprov Bali Buat ICCB Renon Mangkrak 22 Tahun

Published

on

By

iccb
Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., saat diwawancarai awak media di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Rabu, 3 Juni 2026. (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali mulai menyoroti serius aset-aset milik Pemerintah Provinsi Bali di kawasan Renon, Denpasar. Salah satunya, proyek India Cultural Centre Bali (ICCB) yang diketahui mangkrak selama lebih dari 22 tahun.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aset strategis Pemprov Bali yang dinilai bermasalah maupun belum dimanfaatkan secara optimal.

Sorotan aset Pemprov Bali untuk ICCB Renon, muncul setelah aset daerah tersebut diketahui mangkrak selama lebih dari dua dekade tanpa kepastian penyelesaian. Bahkan, kini Pansus TRAP DPRD Bali mulai mendalami berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penguasaan aset yang tidak sesuai regulasi.

“Nanti evaluasi, banyak aset-aset kita yang kemudian dikuasai dengan cara tidak benar. Ya, seluruhnya dievaluasi wilayah Renon ke depan akan diperdalam. Itu banyak Dumas dan banyak laporan,” kata Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali Dr. (C) I Made Supartha, S.H.,.M.H., saat diwawancarai awak media di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Rabu, 3 Juni 2026.

Hal itu disampaikan usai menerima Forum Pemerhati Pembangunan (FOR HATI) Bali mendatangi Kantor DPRD Provinsi Bali. Dari unsur tokoh agama hadir Ida Shri Bhagawan Yogananda, sementara dari kalangan tokoh masyarakat tampak mantan anggota MPR RI utusan Bali Jro Gede Sudibya. Turut hadir Ketua Prajaniti Hindu Indonesia Provinsi Bali dr. Wayan Sayoga, akademisi Universitas Udayana Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si.

Dukungan generasi muda terhadap upaya pengawasan pembangunan Bali juga tampak kuat. Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi hadir dalam audiensi tersebut, di antaranya BEM Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Mahasaraswati, Universitas Dwijendra, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Universitas Hindu Indonesia, Universitas Mahadewa Indonesia, Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, hingga Universitas Saraswati.

Baca Juga  Diskusi Bareng Anak Muda, PDI Perjuangan Bali Dorong Inovasi dan Ekonomi Digital

Made Supartha menilai persoalan aset daerah di Bali tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, pengelolaan aset pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat, bukan justru terbengkalai selama puluhan tahun. Namun, aset tersebut diketahui belum dimanfaatkan secara optimal dan masih berstatus belum tuntas sejak awal perencanaan pada 2004.

Keberadaan aset mangkrak tersebut kini menjadi perhatian serius DPRD Bali, terutama setelah Pansus TRAP melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik aset daerah dan menemukan berbagai persoalan tata ruang, aset, serta perizinan.

Made Supartha memastikan evaluasi tidak hanya menyasar satu lokasi, tetapi seluruh aset strategis Pemprov Bali yang dinilai bermasalah atau belum dimanfaatkan secara optimal. “Selain melakukan pendalaman terhadap laporan masyarakat, kami juga mendorong adanya kepastian kebijakan dari pihak eksekutif terkait status aset yang hingga kini masih menggantung,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya yang akrab disapa Dewa Jack mengaku baru mengetahui soal tersebut. Untuk itu, pihaknya akan menelusuri permasalahan tersebut.

“Baru juga tau.”..!! Ayo nanti sama-sama telusuri,” jawab Dewa Jack secara singkat di Denpasar, Rabu, 3 Juni 2026.

Untuk diketahui, rencana pembangunan proyek ICCB atau Pusat Kebudayaan India tersebut sempat diresmikan Gubernur Bali (1998-2008), Dewa Beratha, Dubes India, Hemant Krishan Singh dan DG ICCR, Rakesh Kumar, hingga saat ini justru diketahui proyek tersebut mangkrak dan tidak ada tanda-tanda progress keberlanjutan, sehingga menjadi kewajaran publik mempertanyakan nasib aset Pemprov Bali yang dipergunakan untuk proyek tersebut.

Ketua Fraksi Partai Demokrat-NasDem DPRD Provinsi Bali, Dr. Somvir menilai persoalan aset tersebut perlu segera mendapatkan kepastian hukum dan kebijakan agar tidak terus terbengkalai selama puluhan tahun.

Baca Juga  Bupati Badung Bersama Gubernur Bali Dampingi Menteri LH Tinjau TPS-3R di Badung

Dr. Somvir yang juga selaku Wakil Sekretaris Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali menegaskan bahwa penggunaan aset daerah harus memberikan kejelasan bagi semua pihak. Ia juga mendukung penuh Ketua Pansus TRAP DPRD Bali melakukan evaluasi di Kawasan Renon.

Pansus TRAP DPRD Bali akan membuka aset Pemprov Bali secara transparan baik yang sudah atau terbengkalai. Evaluasi mulai dilakukan dari pusat kota atau jantung pemerintahan. Upaya itu agar aset jelas dan tata kota tertib. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Jelang Galungan dan Kuningan, PHDI dan Bakesbangpol Denpasar Bagikan 300 Paket Daging Babi kepada Masyarakat

Published

on

By

phdi denpasar
BAGIKAN DAGING BABI: Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede saat membagikan daging babi kepada para pecalang, bendesa adat, dan masyarakat, di halaman Kantor Bakesbangpol Kota Denpasar, Senin (15/6). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Jelang hari Raya Galungan dan Kuningan, Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar bersama Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), membagikan 300 paket daging babi kepada para pecalang, bendesa adat, dan masyarakat, di halaman Kantor Bakesbangpol Kota Denpasar, Senin (15/6).

Hadir saat itu, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Kepala Bakesbangpol Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, Ketua PHDI Kota Denpasar, I Made Arka, dan pihak terkait lainnya.

Ketua PHDI Kota Denpasar, I Made Arka mengatakan, kegiatan pembagian daging babi ini diharapkan akan dapat memberikan kemanfaatan bagi umat yang akan merayakan hari Raya Galungan dan Kuningan.

“Tentu harapannya ini akan membawa kemanfaatan bagi umat yang akan menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, menyampaikan, program ini merupakan implementasi dari spirit Vasudhaiva Kutumbhakam yang bermakna kita semua bersaudara atau menyama braya.

Sehingga diharapkan mampu menghadirkan semangat sagilik, saguluk, salunglung subayantaka dalam menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan di tengah masyarakat.

“Pembagian daging babi ini juga merupakan salah satu implementasi dari semangat Vasudhaiva Kutumbhakam,” katanya. (eka/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Gubernur Koster Siap Bawa Usulan Konkret ke Pusat dan DPR, Komit Reformasi Norma OSS dan Kuatkan Wewenang Daerah
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Dorong Percepatan Penguatan Aksesibilitas Transportasi Keluar Masuk Bandara Ngurah Rai

Published

on

By

aksesibilitas Bandara Ngurah Rai
FGD: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai yang berlangsung di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta, Senin (15/6). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendukung dan mendorong percepatan upaya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Menurutnya, penguatan aksesibilitas merupakan kebutuhan mendesak mengingat strategisnya posisi Bandara Ngurah Rai sebagai gerbang utama masuk ke Pulau Dewata.

Dukungan Gubernur Wayan Koster disampaikan dalam arahan saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai yang berlangsung di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta, Senin (15/6).

Mengawali paparannya, Gubernur Koster menyambut baik pelaksanaan FGD sebagai bagian penting dari upaya penguatan aksesibilitas transportasi kaluar masuk bandara. Ia berpendapat, penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara menjadi perhatian urgen karena berkaitan dengan isu kemacetan. Jika tidak diantisipasi, ia khawatir persoalan ini dapat mempengaruhi citra pariwisata Bali.

Selanjutnya, Gubernur Koster memberi gambaran tentang strategisnya posisi Bandara Ngurah Rai dalam pembangunan bidang kepariwisataan.

“Pada tahun 2025, wisatawan manca negara yang masuk ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai tercatat sebanyak 7 juta 50 ribu orang. Ditambah wisatawan domestik yang mencapai 9,2 juta. Jadi kalau ditotal, mencapai 16 juta lebih,” urainya.

Mencermati data tersebut, menurutnya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara dan kawasan sekitarnya menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Ia berharap, FGD menghasilkan rumusan yang komprehensif dalam upaya mengantisipasi kemacetan keluar masuk bandara dan kawasan sekitar khususnya Badung dan Denpasar.

“Petakan betul setiap titiknya. Ini tak bisa fokus di satu titik saja, alur kendaraan harus benar-benar dipetakan,” pintanya.

Ia berharap, seluruh komponen mendukung upaya ini agar segera bisa dikerjakan. Jika tidak ada hal yang sangat krusial, ia berharap FGD kali ini menghasilkan hal yang konkrit agar bisa segera dikerjakan. Masih dalam arahannya, Gubernur Bali dua periode ini juga menyinggung rencana perluasan parkir dan terminal. Ia berharap, pihak pengelola bandara segera merealiasikan rencana tersebut.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Gembira Penataan Kawasan Suci Pura Agung Besakih Hampir Rampung

Sementara itu, Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi PT. Angkasa Pura Indonesia Ferry Kusnowo mengatakan, kegiatan kali ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan FGD tahun lalu. Ia menyampaikan, kegiatan kali ini bertujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai komponen sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif. Menurutnya, upaya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara membutuhkan pendekatan integrasi, bertahap dan kolaboratif. FGD diisi penyampaian kajian dari akademisi Universitas Udayana Prof. Ir. Putu Alit Suthanaya yang mendapat masukan dari sejumlah pihak untuk penyempurnaan. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca