Sunday, 25 February 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

OPINI

Potret Kasad Baru, Maruli “Bapak Air” Simanjuntak

Catatan Egy Massadiah

BALIILU Tayang

:

Maruli Simanjuntak
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kanan) bersama Egy Massadiah. (Foto: Egy)

BINTANG di pundaknya bertambah satu, menjadi empat. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pun dikukuhkan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) ke-35, pada 29 November 2023.

Sosok Maruli, lulusan Akmil 1992 yang saya kenal sejak berpangkat Letnan Dua itu, adalah prajurit yang tebal akan aneka pengalaman. Seorang humoris.

Beberapa jabatan puncak kesatuan pernah ia sandang, dimulai dari Komandan Detasemen Tempur Cakra (2002), Komandan Batalyon 21 Grup 2/Sandi Yudha (2008-2009).

Selanjutnya, Komandan Sekolah Komando Pusdikpassus (2009—2010), Komandan Grup 2/Sandi Yudha (2013—2014), Komandan Grup A Paspampres (2014—2016), Komandan Korem 074/Warastratama (2016—2017), Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) (2018—2020), Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana (2020—2021), Pangkostrad (2022 – 2023).

Menderetkan jabatan yang pernah disandang, adalah cara termudah untuk mengetahui kapasitas dan kapabilitasnya sebagai seorang prajurit. Lebih khusus, prajurit baret merah yang dikenal sebagai pasukan elite milik negara kita.

Potret Maruli

Sebagai sahabat yang –kebetulan—berprofesi jurnalis, saya semakin intens memotret perjalanan karier Maruli di TNI. Di luar itu, bahkan saya menyimpan catatan-catatan yang lebih personal.

Catatan-catatan itu sering saya keluarkan saat bertemu dan bisa ngobrol santai, sambil tertawa-tawa. Tertawa bahagia demi kenangan lama yang tak mungkin terulang.

Misalnya, kenangan jejak Maruli dan kawan-kawan seangkatan, saat awal penugasan, tahun 90-an. Tahun itulah saya diperkenalkan ke Maruli oleh teman Taman Kanak-Kanak di Sengkang Wajo, Sulawesi Selatan, bernama Andi Sirajuddin Kube Dauda (almarhum), yang akrab dipanggil Aju.

Ia juga seorang tentara baret merah, lulusan Akmil lichting 1991. Satu angkatan di atas Maruli. Ayah Aju bernama Andi Kube Dauda, mantan bupati di Sulsel.

Aju dan Maruli bersahabat dekat karena sama-sama atlet judo. Mereka sering main ke tempat saya di Cinere, perbatasan Depok dan Jakarta Selatan. Sebaliknya, saya juga sering nongkrong di rumah Aju di Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur. Tak jarang saya melihat dan menemani mereka latihan judo di Mako Kopassus, Cijantung. Masa masa itu, tiada hari tanpa latihan judo.

Saya perhatikan, angkatan 1991 dan 1992 sangat akrab. Apalagi mereka yang sama-sama mengikuti TC (Training Camp) sebagai atlet judo di bawah gemblengan pelatih judo dari Korea. Hampir setiap hari mereka berinteraksi.

Waktu terus bergulir. Aju, Maruli, dan yang lain mulai terpisah satu-sama-lain, karena penempatan tugas di daerah yang berbeda. Meski begitu kami terus berkomunikasi.

Baca Juga  Pemkab Tabanan Harapkan Pembangunan Mampu Geliatkan Perekonomian Masyarakat

Jalinan komunikasi makin intens manakala sudah ada fasilitas handphone. Mulai dari pesan singkat (SMS), Blackberry Messenger (BBM), lalu WhatsApp (WA). Lebih intensif bertemu secara fisik ketika Maruli sudah berpangkat kolonel dan menjabat Komandan Grup A Paspampres.

Dari ring-1 Istana ia sempat geser ke jabatan Danrem di Solo. Dari Solo, balik ke Paspampres menjabat Wakil Komandan (Wadan) Paspampres. Bintang pun jatuh di pundaknya. Brigadir Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan menjabat Kasdam IV/Diponegoro. Tak lama kemudian kembali ke Paspampres menduduki posisi Komandan.

New York dan Bali

Masih panjang catatan saya tentang Maruli. Baiklah kita loncat ke momen mengesankan di awal September tahun 2018. Kami ke London dan Amerika Serikat. Waktu itu, Maruli sebagai Wadan Paspampres memimpin pengawalan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Begitu protapnya. Presiden didampingi Komandan Paspampres, sedangkan Wadan Paspampres mendampingi Wakil Presiden.

Di Inggris, Jusuf Kalla sempat membuat rombongan “kalang-kabut”. Pasalnya, JK mau menonton Liga Inggris, partai Liverpool melawan Totenham Hotspur. Tentu JK dalam posisi sebagai penggemar sepakbola, bukan sebagai wakil presiden.

Tapi bukankah jabatan Wapres RI tidak copot meski JK mengenakan syal Liverpool atau Tottenham? Akhirnya, Maruli dan pasukannya mengawal JK naik KRL, berdesak-desakan dengan penumpang lain. Di KRL yang penuh sesak, usai pertandingan, kami semua baik-baik saja hingga Wapres JK kembali ke penginapan.

Selesai urusan di Inggris, JK dan rombongan, menuju New York menghadiri sidang tahunan PBB. Di sela-sela tugas, dua tiga kali kami menyeruput kopi di kawasan Manhattan NY bersama rombongan lainnya.

Komunikasi kami kembali intens, saat Maruli sebagai Pangdam IX/Udayana. Pada penugasan ini, beberapa kali kami bersua muka. Salah satunya saat terjadi banjir bandang di sebagian besar wilayah kepulauan NTT. Maruli sebagai Pangdam, sedangkan saya mendampingi Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo.

Menyebut nama Doni Monardo, mengingatkan saya tentang sepenggal kisah yang pernah ia ceritakan saat menjabat Dan Paspampres. Doni melukiskan betapa ketat seleksi masuk satuan Paspampres. Termasuk seleksi menjadi Komandan Grup A Paspampres. Doni Monardo sendiri pernah merasakan posisi jabatan Dan Grup A Paspampres

Waktu itu, Doni sudah dalam kapasitas Dan Paspampres harus melakukan seleksi pamen (perwira menengah) untuk menempati posisi Komandan Grup A. Sejumlah kolonel ikut serta. Satu di antaranya Maruli.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Apresiasi Bantuan Sembako TNI-Polri Bagi Masyarakat Yang Tercecer

Doni sendiri yang memimpin proses seleksi. Materi ujian tidak saja fisik atau kesamaptaan, tapi juga keterampilan bela diri, skor menembak, penguasaan alutsista, bahasa, sampai tes psikologi.

Dari sekian calon, nama Kolonel Maruli Simanjuntak selalu menempati urutan pertama. Lalu dipilihlah dia menjadi Komandan Grup A Paspampres. “Jadi, Maruli terpilih bukan karena beliau menantu pak Luhut, tapi karena di semua ujian seleksi, skornya paling tinggi,” ungkap Doni Monardo kepada saya.

Sampai di sini, saya merasa dunia ini kecil sekali. Bayangkan, berteman dengan Maruli di satu sisi. Lalu bersahabat dengan Doni Monardo di sisi waktu yang berbeda. Nah, Doni dan Maruli melewati fase interaksi “komandan dan anak buah” pada satu kesatuan. Kemudian berinteraksi lagi dalam posisi yang berbeda.

Bapak Air

Mari kembali ke sosok Maruli sebagai Pangdam IX/Udayana. Kiprah Maruli tidak saja sigap dalam membantu program tanggap darurat hingga pasca bencana alam di NTT. Jauh sebelum musibah di NTT, nama Maruli sudah sangat dikenal hingga pelosok-pelosok Bali, NTB, dan NTT.

Ia dikenal sebagai “bapak air”. Mengapa? Karena bukan cuma satu-dua sumur ia bikin. Tak kurang 150 titik sumur sudah ia bangun di teritori binaannya yang terkenal sulit mendapatkan air bersih. Setidaknya ada 200 ribu penduduk yang sudah merasakan program “Bapak Air”. Itu data yang saya catat per tahun 2021. Bisa jadi, jumlahnya lebih besar saat ia mengakhiri tugas.

Bahkan ada kelakar di tengah masyarakat, khususnya di wilayah NTT, bahwa “sapi dan kuda saling melirik jika melihat Maruli lewat. Sapi dan kuda pun tahu, jika Maruli datang, itu artinya air sudah dekat.”

Bersamaan dengan pembuatan sumur, Maruli juga menyentuh sektor ekonomi, khususnya peternakan dan pertanian. Adrenalin kepedulian alam, lingkungan Maruli terbilang serius. Ada suatu masa di tahun 2021, Doni dan Maruli, kedua pecinta pohon ini berkolaborasi menanam pohon flamboyan di sejumlah titik di kawasan wisata Labuanbajo NTT.

Kegiatan ini bahkan secara konsisten dilanjutkan ketika Maruli menjabat Pangkostrad. Dan bukan sebuah ramalan jika saya mengatakan, aktivitas membuat sumur, mengalirkan air, bagi masyarakat yang kesulitan akan semakin massif dalam kapasitas barunya sabagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Ditraktir Bonek

Saya beri sub judul “Bina Bonek”, sebab kisah berikut ini memang merupakan penggalan kisah lain dari kiprah Maruli. Ini tentang jejak Maruli di bidang pertanian dan peternakan. Sebuah kisah yang saya dapat dari seseorang bernama Utomo alias mas Bonek.

Baca Juga  Plt. Gubernur Lemhannas RI Resmi Kukuhkan Pengurus Senat PPRA 66

Ia adalah warga Krapyak Kulon, Panggung Harjo, Sewon, Bantul. Saking terkenalnya sebagai “Bonek”, jangan sekali-kali datang ke Krapyak mencari nama Utomo. Sebab, dijamin tak banyak orang tahu. Sebaliknya, sebut nama Bonek, semua orang tahu.

Bonek sudah berhasil menggerakkan ribuan warga Bantul bertani dan beternak. Mereka menyebut dirinya Kelompok 15. Awal kegiatan dimulai tahun 2014. Bonek yang semula memang hobi memelihara ikan hias, mengajak masyarakat memelihara ikan lele. Modal semua ditanggung oleh kelompok 15.

Cerita pun mengalir menuju muara nama: Maruli Simanjuntak. Bonek berkisah belasan tahun lalu, saat bertemu Kolonel (Inf) Maruli, Danrem 074/ Warastratama, Surakarta (2016). “Bang Maruli itu adalah bapak kami,” ujar Bonek, seraya manambahkan, “terima kasih, berkat beliau hidup kami sekarang lebih baik.”

Suatu kesempatan Maruli berkisah, “Baru-baru ini saya berjumpa mereka, dan mereka bilang terima kasih Bapak sudah memberi kami kehidupan, membuat kami punya penghasilan,” kata Maruli seraya menambahkan, “Bahkan saya tidak boleh membayar makan-minum di kedai tempat kami ngobrol. Ya, sekarang mereka yang mentraktir saya.”

Umrah

Dalam kapasitas sebagai Pangkostrad, perhatian Maruli meluas ke aspek spiritualitas. Beberapa kegiatan spiritual yang secara berkala ia lakukan adalah meng-umrah-kan prajurit Kostrad. Yang pertama dilakukan November 2022.

Sebanyak 25 prajurit dan PNS Kostrad terpilih menjadi peserta Umrah penghargaan Pangkostrad melalui proses seleksi berdasarkan prestasi sekaligus memiliki kinerja baik dan aktif dalam kegiatan agama.

“Saya selaku pribadi dan Panglima Kostrad mengucapkan selamat menunaikan ibadah Umrah, semoga prajurit dan PNS Kostrad yang akan melaksanakan ibadah Umrah senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, keselamatan dan kekuatan, sehingga dapat menunaikan ibadah Umroh dengan penuh kekhusu’an serta diberi keselamatan pada saat berangkat maupun kembali ke tanah air,” pungkas Pangkostrad.

Kegiatan yang sama kembali dilaksanakan November 2023 yang baru saja berlalu. Tercatat sudah tiga kali Maruli meng-umrah-kan prajurit dan PNS di lingkungan Kostrad. Yang pertama pada bulan November 2022 sebanyak 25 orang, kedua tanggal 8 Mei 2023 sebanyak 10 orang. Yang ketiga 16 orang.

Selamat brader atas tugas barunya.

Egy Massadiah, penulis buku dan wartawan senior

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan

OPINI

Mangkir dari Utang, Debitur Berpotensi Dipidana

“…tentu masuk kualifikasi wanprestasi dan harus diselesaikan secara keperdataan… dalam kondisi tertentu, yang bersangkutan (debitur) juga berpotensi dilaporkan secara pidana… sepanjang ada bukti yang cukup….”  (Adv. I Nyoman Agus Trisnadiasa, S.H., M.H.)

Published

on

By

kuasa hukum
Adv. I Nyoman Agus Trisnadiasa, S.H., M.H. (Foto: dok)

Denpasar, baliilu.com – Hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam konteks perjanjian kredit murni bersifat keperdataan. Jika di dalam pelaksanaannya, terbukti bahwa debitur melalaikan kewajibannya, maka yang bersangkutan dapat dituntut untuk segera menuntaskan segenap utang, bunga, dan denda kredit. Apabila kemudian terbukti ada tipu muslihat yang dilakukan sejak awal oleh pihak debitur, sehingga mengakibatkan kreditur bersedia memfasilitasi pemberian kredit, maka ada potensi bagi kreditur untuk melaporkan si debitur atas dugaan tindakan penipuan.

Perjanjian kredit merupakan istilah yang lazim digunakan dalam praktik perbankan. Sederhananya, perjanjian kredit merupakan dokumen tertulis yang mendeskripsikan tentang hak dan kewajiban antara debitur (berutang) dan kreditur (bank sebagai pemberi utang), termasuk mengatur ihkwal obyek agunan dan teknis penyelesaian kredit bahkan penyelesaian sengketa, bila dikemudian hari salah satu pihak melanggar isi perjanjian. Utamanya soal isu “melanggar isi perjanjian”, biasanya tindakan sebagaimana dimaksud dapat berupa tiga hal, yaitu: tidak memenuhi prestasi (kewajiban), terlambat memenuhi prestasi (kewajiban), dan/atau tidak sempurna memenuhi prestasi (kewajiban). Ketiga hal tersebut yang selanjutnya dikenal dengan istilah “wanprestasi” dalam keilmuan hukum.

Di dalam praktik perbankan, banyak ditemui adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Guna menyikapi tindakan tersebut, maka bank umumnya akan menempuh mekanisme penyelesaian secara keperdataan sebagaimana tertuang di dalam perjanjian kredit yang telah disepakti oleh para pihak (kreditur, debitur). Hal ini turut dibenarkan oleh Adv. I Nyoman Agus Trisnadiasa, S.H., M.H. “Mangkir dari utang sudah barang tentu masuk kualifikasi wanprestasi dan harus diselesaikan secara keperdataan,” ujar Trisnadiasa. Namun pola penyelesaiannya tidak boleh langsung dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan (litigasi), sehubungan ada mekanisme non-litigasi yang patut dikedepankan, yang sifatnya lebih menguntungkan para pihak, misalnya restrukturisasi utang (kredit). “Bisa saja dengan pola restrukturisasi utang (kredit) misalnya, meskipun restrukturisasi itu sejatinya bukan hal wajib yang harus diberikan oleh kreditur kepada debitur,” imbuh advokat yang berkantor di Kantor Gopta Law Firm ini.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Apresiasi Bantuan Sembako TNI-Polri Bagi Masyarakat Yang Tercecer

Apabila upaya non-litigasi tidak kunjung membuat debitur patuh untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pihak berutang, maka kreditur berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat dengan bersandar pada beberapa ketentuan Pasal, diantaranya: Pasal 1234 KUH Perdata, Pasal 1238 KUH Perdata, Pasal 1239 KUH Perdata. Adapun mengacu pada ketentuan 1131 KUH Perdata, maka gugatan sebagaimana dimaksud tentu akan membawa dampak terhadap harta benda milik debitur baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, kreditur juga diposisikan sebagai pihak yang memiliki hak istimewa terhadap harta benda yang dijadikan agunan kredit oleh debitur, misalnya agunan berupa tanah yang telah dibebankan hak tanggungan dan/atau agunan berupa kendaraan bermotor yang telah dibebani fidusia.

Adakalanya bank selaku kreditur justru melaporkan debiturnya yang wanprestasi dalam ranah pidana. Peristiwa ini bukan berarti keliru, sepanjang bank memiliki bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa debitur memang terbukti melakukan serangkaian tindakan tipu muslihat yang bertujuan memperdaya bank untuk mau menggelontorkan kredit kepada yang bersangkutan. Sebagai penegasan, bank wajib berhati-hati jika sampai pada opsi melaporkan debitur dalam ranah pidana.

“Namun demikian tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan, dalam kondisi tertentu, yang bersangkutan (debitur) juga berpotensi dapat dilaporkan secara pidana. Bisa saja bank melaporkan debiturnya dengan sangkaan Pasal 378 KUHP (penipuan), sepanjang ada bukti yang cukup bahwa perjanjian dibuat dengan didasari itikad buruk/niat jahat, seperti memakai nama palsu, mertabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dapat merugikan orang lain. Jadi semua pihak harus berhati-hati”, tegas Trisnadiasa, Advokat yang sering bertindak sebagai kuasa hukum Tim Likuidasi BPR di Bali.

Baca Juga  Terima Kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Ini Komitmen Panglima TNI

Trisnadiasa juga menambahkan bahwa ada juga oknum yang berusaha untuk memperkaya diri atau dengan sengaja mencari penghidupan dengan cara membuka utang ke beberapa kreditur dan kemudian yang bersangkutan sengaja melalaikan kewajibannya serta tidak akan membayar lunas utang tersebut. Dalam kondisi demikian, si pemberi utang tentu dapat dipandang sebagai korban. Jika terdapat bukti yang mendukung bahwa debitur melakukan tindakan sebagaimana dimaksud sebagai modus, maka yang bersangkutan dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 379 a KUHP.

Sebagai penutup, Trisnadiasa menyatakan bahwa prinsip penting yang harus dipahami dalam hubungan utang-piutang sangatlah sederhana, yakni pihak yang berutang (debitur) wajib melunasi utang kepada pemberi utang (kreditur). Jika masih tercatat bahwa utang (kredit) itu belum lunas, maka debitur harus melaksanakan kewajibannya sampai dengan utang (kredit) tersebut benar-benar lunas, apabila utang dibiarkan atau bahkan ditelantarkan oleh debitur, maka konsekuensi hukumnya, seluruh aset debitur akan menjadi tanggungan dari utang tersebut dan bank sewaktu-waktu dapat menggugat, menyita dan melelang aset milik debitur tersebut, karena itu sudah merupakan hukumnya. Prinsip ini hendaknya dipegang teguh bagi semua pihak yang memiliki rencana untuk mengajukan permohonan kredit kepada bank. (*/bi)

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

OPINI

Mengenyahkan Kegelapan: Refleksi dari Kisah Mochtar Kusumaatmadja

Orasi Ilmiah IDG Palguna pada Puncak Peringatan Dies Natalis Ke-61 Unud

Published

on

By

palguna
Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. (Foto: ist)

DIES NATALIS adalah peringatan hari lahir. Bagi Universitas Udayana, sebagai perguruan tinggi, pertanyaan mendasar dan tak pernah berakhir setiap kali dies natalis-nya datang ialah ke mana kita menuju dan sudah sampai di mana kita berjalan? Penggalan pertanyaan “ke mana kita menuju?” merujuk pada mimpi yang hendak diwujudkan, sedangkan penggalan pertanyaan “sudah sampai di mana kita berjalan?” merujuk pada evaluasi terhadap jerih payah kita dalam mewujudkan mimpi dimaksud. Dalam konteks itu, perkenankan saya mengisi orasi ini dengan memulainya dari sebuah kisah tentang seorang intelektual-akademisi cum politikus yang telah mengubah perjalanan sejarah dan wajah bangsa ini untuk selamanya – bahkan juga telah mengubah tatanan dunia, khususnya di bidang hukum laut, juga buat selamanya. Dia adalah Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M (almarhum). Kisah beliau ini pernah pula saya tulis di rubrik Jendela Majalah Konstitusi, edisi Juni 2021.

Ceritera dimulai ketika Mochtar Kusumaatmadja muda menjadi pegawai di Biro Devisa Perdagangan (BDP) – Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri (LAAPLN) di menjelang akhir tahun 1950-an. Pada saat yang hampir bersamaan, Mochtar Kusumaatmadja juga dijadikan penasihat Chairul Saleh yang saat itu menjabat sebagai Menteri Veteran (dan kemudian Menteri Perindustrian), meskipun Mochtar sendiri mengaku tidak ingat, apakah untuk itu dia menerima surat pengangkatan resmi atau tidak. Pokoknya bekerja saja. Saat itu hubungan antara Indonesia dan Belanda sedang tegang-tegangnya. Penyebabnya bersangkut-paut dengan Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di mana Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah Hindia Belanda, kecuali Irian Barat (sekarang Papua) yang statusnya akan diselesaikan dalam waktu satu tahun. Namun, hingga lewat pertengahan 1950-an itu Belanda selalu menunda-nunda penyelesaiannya. Ketegangan makin meningkat dan mengarah kepada pecahnya konfrontasi karena Belanda secara demonstratif melalulalangkan kapal-kapalnya di Laut Jawa, termasuk kapal perang yang memuat Pasukan Marinir Kerajaan Belanda (Koninklijke Marine), yang akan ditugaskan di Irian Barat. Secara hukum, tindakan Belanda tersebut tidak dapat dipersalahkan. Sebab, pada saat itu, meskipun sudah merdeka, Indonesia masih memberlakukan undang-undang buatan Belanda dalam pengaturan wilayah lautnya, yaitu Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939. Pasal 1 ayat (1) Ordonansi 1939 tersebut menyatakan, laut teritorial Indonesia lebarnya tiga mil yang diukur dari garis air rendah (laagwaterlijn) dari pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan (grondgebeid) Indonesia. Hal itu berarti, masing-masing pulau di Indonesia ini memiliki laut wilayahnya sendiri. Konsekuensinya, jika jarak pulau yang satu dengan yang lain lebih dari 6 mil maka di antara kedua pulau itu akan terdapat laut bebas atau laut lepas (high sea) yang tidak tunduk pada kedaulatan Indonesia. Itulah yang terjadi di Laut Jawa. Di antara batas terluar 3 mil dari Pulau Jawa dan batas terluar 3 mil dari Pulau Kalimantan membentang laut lepas. Keadaan yang sama juga berlaku di laut-laut lain yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Jadi, kapal-kapal Belanda yang lalu-lalang di Laut Jawa itu, betapa pun demonstratif dan provokatifnya, sama sekali tidak melanggar hukum yang berlaku pada saat itu. Demikian pula ketika Belanda melakukan tindakan show of force dengan mengirimkan kapal induknya, Hr. Ms. Karel Doorman, ke Irian Barat melalui Laut Jawa. Kita hanya bisa jengkel.

Sesungguhnya, pada 17 Oktober 1956, Pemerintah Indonesia di bawah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo telah membentuk Panitia Interdepartemental (INTERDEP) yang diberi mandat menyusun Rancangan Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Indonesia untuk menggantikan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939 tadi. Namun, hingga hingga pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo “jilid II” berakhir, rancangan undang-undang dimaksud belum juga berhasil disusun. Mochtar Kusumaatmadja, ahli hukum laut yang saat itu baru saja menyelesaikan masternya dari Yale University, dimasukkan sebagai anggota Panitia ini pada 1 Agustus 1957. Demonstratifnya, bahkan provokatifnya, Belanda dengan kapal-kapal perangnya yang lalu-lalang di Laut Jawa itu ditambah dengan Panitia Interdepartemental yang tak kunjung berhail menyelesaikan mandatnya rupanya membuat Menteri Veteran Chairul Saleh berang. Sang Menteri kelahiran Sawahlunto, Sumatera Barat, itu pun mendatangi kediaman Mochtar Kusumaatmadja. “Eh, Mochtar, apa kerja kalian di Panitia itu? Kok tidak hasilnya? Ini kapal perang Belanda kok mondar-mandir di Laut Jawa, apa Laut Jawa itu tidak bisa dijadikan laut pedalaman?” Dengan polosnya Mochtar Kusumaatmadja menjawab, “Tidak bisa dong. Itu bertentangan dengan hukum internasional.” Mendengar jawaban Mochtar, alih-alih mereda, Chairul Saleh yang memang terkenal sebagai tokoh nasionalis dan revolusioner itu justru berkata lebih keras lagi, “Pokoknya bikin supaya bisa. Kamu ini masih muda ngomongnya kayak apa, tidak revolusioner… Kamu harus mengubah cara berpikir. Pokoknya mesti bisa. Kecuali kalau kamu sudah ditanam, sudah ada batu nisan dengan nama kamu di atasnya, baru boleh bilang tidak bisa. You sanggup nggak?” Melihat Chairul Saleh yang begitu bersemangat, Mochtar Kusumaatmadja, yang awalnya mengaku kesal, lama-lama jadi terpengaruh dan merasa tertantang. Maka ia pun menjawab, “Baik. Begini saja. Saya kan pegawai BDP/LAAPLN. Saya tidak bisa memikirkan hal ini sambil kerja. Saya memerlukan perlop (cuti). Kalau Uda Chairul bisa mengusahakan perlop maka saya akan pergi ke Bandung dan coba-coba membuat konsep untuk menjadikan Laut Jawa itu laut pedalaman.” Chairul Saleh rupanya benar-benar serius. Ia berhasil memintakan cuti dimaksud. Maka berangkatlah Mochtar Kusumaatmadja ke Bandung.

Baca Juga  Pemkab Tabanan Harapkan Pembangunan Mampu Geliatkan Perekonomian Masyarakat

Singkat kisah, di Bandunglah Mochtar Kusumaatmadja mengerahkan segenap pengetahuan, kecerdasan, dan intelektualitasnya. Hal yang menjadi kegelisahannya bukan sekadar bagaimana menjadikan perairan atau laut di antara pulau-pulau di Indonesia itu sebagai laut pendalaman (internal waters), sehingga laut itu tidak lagi berstatus laut lepas tetapi tunduk pada kedaulatan Indonesia, melainkan kecemasannya sebagai seorang nasionalis perihal cara berpikir orang-orang yang mendiami pulau-pulau di nusantara itu. Ia berpikir, adanya ketentuan lebar laut wilayah tiga mil untuk masing-masing pulau, yang berarti di antara pulau-pulau itu ada laut bebas, membuat orang-orang Indonesia yang tinggal di pulau-pulau yang berbeda cenderung mengidentifikasikan diri bukan sebagai orang Indonesia melainkan sebagai orang Jawa, orang Sumatera, orang Maluku, orang Sulawesi, dan seterusnya, sesuai dengan tempat kediamannya, karena setiap pulau mempunyai lautnya sendiri. Jadi, di sini laut justru menjadi pemisah, bukan sebagai penghubung orang-orang Indonesia yang berdiam di pulau-pulau itu. Cara pandang ini yang harus diubah. Laut bukan lagi dipandang memisahkan (sebagaimana cara berpikir yang ditanamkan oleh penguasa kolonial Belanda) melainkan justru menyatukan. Dengan cara pandang baru itu perasaan keindonesiaan akan makin terbangun.

Dasar Pemikiran Mochtar

Inilah dasar pemikiran utama Mochtar Kusumaatmadja yang melandasi kelahiran magnum opus-nya, karya besarnya, Konsepsi Wawasan Nusantara. Namun, untuk sampai ke sana sama sekali bukan perjalanan yang mudah, baik secara intelektual-akademik maupun politik. Secara intelektual-akademik, untuk menghapuskan konsepsi laut wilayah tiga mil saja dibutuhkan argumentasi kuat, khususnya pandangan ahli dan preseden berupa praktik negara-negara. Dari bacaannya yang luas, Mochtar Kusumaatmadja mengetahui kalau batas lebar laut wilayah tiga mil, saat itu, tidak lagi sepenuhnya berlaku sebagai a generally accepted rule of international law. Salah satu buktinya, pada Konferensi Kodifikasi yang diselenggarakan oleh Volkenbond (Liga Bangsa-Bangsa) di Den Haag (The Hague) 1930, dari 37 negara peserta, hanya 9 negara yang masih mempertahankan batas laut wilayah tiga mil. Bukti lain, walaupun International Law Commission (ILC), yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 21 November 1947 dan beranggotakan 15 ahli hukum terkenal yang diakui kompetensinya dalam hukum internasional, dalam sidangnya tahun 1949 masih berpendapat bahwa pelebaran laut wilayah tidak boleh sampai 12 mil, praktik negara-negara pada saat itu menunjukkan penetapan lebar laut wilayah mereka antara 3 sampai dengan 12 mil. Hingga di sana, Mochtar Kusumaatmadja merasa mendapat cukup keberanian (dan argumentasi) untuk menetapkan lebar laut wilayah 12 mil.

Persoalan berikut yang tidak kalah peliknya ialah pertanyaan perihal dari mana dan bagaimana  cara mengukur lebar 12 mil itu? Dalam hal ini, Mochtar ingat dengan putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) tahun 1951 dalam sengketa perikanan yang melibatkan Inggris dan Norwegia, Anglo-Norwegian Fisheries Case. Dalam putusan itu, Mahkamah Internasional menerima cara penetapan garis pangkal yang dinamakan garis pangkal lurus (straight baseline) yang ditarik dari ujung ke ujung yang menghubungkan titik-titik terluar kepulauan lepas pantai suatu negara. Dari garis pangkal itulah titik pangkal penarikan lebar laut wilayah dimulai. Meskipun cara tersebut diberlakukan untuk kepulauan lepas pantai, bukan untuk negara kepulauan (yang saat itu belum dikenal konsepsinya), Mochtar Kusumaatmadja menggunakannya untuk konsepsi negara kepulauan Indonesia.

Sementara itu, selain putusan Mahkamah Internasinal di atas, Mochtar Kusumaatmadja juga ingat bahwa pada 7 Maret 1955 Filipina pernah melakukan klaim sepihak (unilateral claim) dengan mengirimkan note verbale kepada Sekjen PBB dan pada 20 Januari 1956 kepada International Law Commission. Kedua note verbale itu isinya sama yaitu, antara lain, Filipina menyatakan bahwa semua perairan di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau dari kepulauan Filipina berada di bawah kedaulatan Filipina.

Wawasan Nusantara

Gagasan Mochtar Kusumaatmadja tentang negara kepulauan atau Wawasan Nusantara tersebut dibawa ke rapat Panitia INTERDEP dan akhirnya kemudian untuk dijadikan laporan sekaligus rekomendasi Panitia INTERDEP kepada Perdana Menteri H.R. Djuanda Kartawidjaja, perdana menteri pengganti Ali Sastroamidjojo. Akhir ceritera, kita semua tahu, gagasan Mochtar Kusumaatmadja ini, oleh Perdana Menteri Djuanda, lalu dituangkan ke dalam sebuah deklarasi yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi 13 Desember 1957 atau Deklarasi Djuanda – yang nama resminya adalah “Pengumuman Pemerintah Mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia.” Ada empat hal mendasar yang perlu digarisbawahi dari Deklarasi ini yang sekaligus mencerminkan kejeniusan seorang Mochtar Kusumaatmadja.

Pertama, deklarasi ini menegaskan bahwa secara geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau memiliki corak tersendiri. Demi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan alamnya maka seluruh kepulauan Indonesia dan laut yang terletak di antaranya harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat. Karena itu, penentuan batas laut teritorial sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939 (Staatsblad 1939 No. 442) tidak sesuai lagi sebab ordonansi ini membagi wilayah daratan Indonesia ke dalam bagian-bagian yang terpisah dan memiliki laut teritorialnya sendiri-sendiri.

Kedua, berdasarkan pertimbangan tadi, deklarasi lantas masuk kepada poin utamanya yaitu bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia, tanpa memandang luas atau lebarnya, adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan Indonesia dan karenanya merupakan bagian dari perairan nasional Indonesia dan berada di bawah kedaulatan mutlak Indonesia. Konsekuensi mendasar dari poin ini ialah bahwa perairan atau laut yang berada di antara atau yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia, yang sebelumnya terdapat laut lepas atau laut bebas, melalui deklarasi ini berubah (tepatnya diklaim) menjadi perairan pedalaman (internal waters).

Baca Juga  Presiden Jokowi Pimpin Upacara Peringatan HUT Ke-78 TNI

Ketiga, deklarasi menyatakan bahwa lalu lintas damai (innocent passage) kapal asing di perairan pedalaman Indonesia dijamin selama dan sekadar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Indonesia. Poin ini adalah semacam “imbalan” sekaligus jaminan Indonesia kepada negara-negara yang kapal-kapalnya selama ini secara bebas melakukan pelayaran melalui laut yang mulanya merupakan laut lepas (sehingga tidak tunduk kepada kedaulatan negara mana pun) dan kini berubah menjadi perairan pedalaman Indonesia. Dengan kata lain, pesan yang hendak disampaikan melalui poin ini ialah bahwa negara-negara tersebut tidak perlu khawatir jika kapal-kapalnya melintas di perairan pedalaman Indonesia sepanjang dalam pelayarannya mereka benar-benar mematuhi ketentuan hak lintas damai (right of innocent passage).

Keempat, deklarasi juga memuat hal mendasar lainnya yaitu lebar laut teritorial dan cara mengukurnya. Dikatakan bahwa batas laut terirorial adalah 12 mil dan diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia. Cara penarikan garis pangkal ini dikenal dengan nama metode garis pangkal lurus (straight base line method). Sebagaimana telah disinggung di atas, sebelum digunakan lewat deklrasi ini, cara penarikan garis pangkal demikian telah diakui dan dikukuhkan melalui putusan Mahkamah Internasional yang terkenal, yaitu dalam sengketa perikanan antara Inggris dan Norwegia (Anglo-Norwegian Fisheries Case) tahun 1951 – meskipun bukan untuk negara kepulauan. Mochtar Kusumaatmadja “meminjamnya” guna menguatkan argumentasinya bagi konsepsi negara kepulauan.

Berselang sehari setelah Deklarasi tersebut dimuat di berbagai koran, negara-negara besar, antara lain, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, Jerman, Jepang, dan tentu saja Belanda mengajukan protes keras dan penentangannya. Mochtar Kusumaatmadja menceriterakan, “Saya kaget. Saya merasa bahwa ini perbuatan saya, seluruh dunia geger melawan Republik kita. Saya  sambil bawa koran-koran tersebut dan buru-buru pagi-pagi pergi ke rumah Chairul Saleh di Jalan Lombok 23 Menteng, Jakarta. ‘Ada apa’, katanya. ‘Sudah baca koran’, tanya saya sambil memperlihatkan surat kabar. ‘Apa, ada apa dengan koran?’ katanya. Mochtar kemudian mengatakan, “Ini, baca koran. Semua negara protes.” Rasanya, langit ini seperti runtuh, kata Mochtar. Bukannya kaget, Chairul Saleh malah berkata, ‘O, mereka protes ya? Kalau negara-negara besar imperealis itu protes artinya kita berada di jalan yang benar.’

Kita bersyukur, Indonesia tidak gentar menghadapi protes dan penentangan negara-negara besar tersebut. Bukan hanya tidak gentar, menyusul Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia justru memperkuatnya dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia. Sikap Indonesia sebagaimana tercermin dalam Deklarasi Djuanda dan Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960 tersebut selanjutnya dijadikan pedoman perjuangan tak kenal lelah Indonesia selama seperempat abad dalam diplomasi internasional di bidang hukum laut sampai kemudian Wawasan Nusantara atau konsepsi negara kepulauan (archipelagic state) itu diterima dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea). Bersamaan dengan diterima konsepsi negara kepulauan atau archipelagic state itu, diterima pula oleh Konvensi Hukum Laut PBB konsepsi-konsepsi lain yang berkait erat dengan konsepsi negara kepulauan seperti konsepsi perairan kepulauan (archipelagic waters), hak lintas alur laut kepulauan (right of archipelagic sea-lane passage), untuk menyebut beberapa contoh, yang saat ini bukan lagi sekadar konsepsi melainkan telah menjadi ketentuan hukum internasional positif (de lege lata). Karena itu, tidak berlebihan jika Damos Dumoli Agusman, Duta Besar dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Austria, Slovenia, dan Organisasi Internasional, mengatakan bahwa, melalui Mochtar Kusumaatmadja, Indonesia telah menciptakan hukum internasional. Melalui Mochtar Kusumaatmadja pula, Indonesia membuktikan bahwa inisiatif untuk mengubah dunia tidak selalu harus berjalan satu arah dan tidak selalu merupakan “jatah” negara-negara maju melainkan proses dialektik dua arah. Sampai di sini, saya jadi teringat ucapan Mehmet Murat Ildan, sastrawan penulis naskah drama dari Turki, “You may live in an unknown small village, but if you have big ideas, the world will find you” (Anda bisa saja tinggal di sebuah kampung kecil yang tak dikenal, namun jika anda memiliki gagasan-gagasan hebat, dunia akan menemukan anda).

Unud sebagai Widya Mahamerta

Poin yang hendak saya sampaikan melalui kisah yang pemaparannya cukup memakan waktu di atas bukanlah sekadar agar kita tidak lupa jasa besar seorang Mochtar Kusumaatmadja melainkan ada kaitannya dengan tema peringatan Dies Natalis Universitas Udayana ke-61 ini, “Membangun sinergi, menciptakan prestasi.”

Mochtar Kusumaatmadja adalah sosok pemikir yang lahir dari tradisi akademik universitas. Misi utama universitas adalah mengenyahkan kegelapan. Itulah yang diajarkan oleh sejarah kepada kita ketika di sekitar tahun 1088 sekumpulan studiorum, kaum terpelajar, mendirikan Universitá di Bologna alias Universitas Bologna yang berlokasi di region Emilia-Romana, Italia. Inilah perguruan tinggi pertama yang menggunakan terminologi “universitas” untuk proses kegiatan belajar-mengajar antara dosen dan mahasiswanya. Universitas Bologna hadir sebagai perguruan tinggi pertama yang menandai mulai berakhirnya kegelapan panjang di Eropa belahan barat pasca-runtuhnya Kekaisaran Romawi. Begitu panjangnya kegelapan itu, yaitu mencapai rentang waktu 500 (lima ratus) tahun, dari tahun 400 hingga 900 sesudah Masehi, sehingga disebut “Abad Kegelapan” (Dark Age). Penyebabnya tidak lain adalah hilangnya tradisi belajar. Hilangnya tradisi belajar tersebut menyebabkan seluruh pengetahuan yang dihasilkan oleh peradaban besar sebelumnya, yaitu peradaban Yunani dan Romawi, musnah nyaris tak berbekas – kecuali yang sedikit masih bisa diselamatkan di biara-biara atau katedral-katedral. Dalam kegelapan demikian orang lebih percaya kepada (dan hidup bersama) gosip tinimbang pengetahuan. Sementara itu, secara sosial, dampak dari kegelapan demikian ialah berkembangnya sistem feodal – yaitu sistem sosial yang terbentuk oleh dan dalam kelas-kelas sosial: bangsawan, agamawan, dan budak.

Baca Juga  Disbintalad Lakukan Wasgiat di Bintaldam IX/Udayana

Titik awal kebangkitan Eropa Barat untuk keluar dari kegelapan terjadi tatkala, pada kira-kira abad ke-12, beberapa gelintir orang yang mendapatkan pendidikan hukum dan mengabdi kepada raja mulai tertarik untuk mempelajari dan mendalami kembali pemikiran-pemikiran para cendekia dari era kebesaran Yunani dan Romawi, khususnya karya-karya Aristoteles dan Kode Yustinianus (Code of Justinian), yang tiada lain adalah kumpulan teori hukum dari Abad ke-6 Masehi yang disusun atas perintah Kaisar Yustinianus dari Kekaisaran Byzantium yang dinamakan Corpus Iuris Civilis. Ini kemudian mendorong terjadinya kegairahan untuk memikirkan tatanan kenegaraan modern yang dimulai dengan mendalami studi hukum. Universitas Bologna adalah bagian dari kegairahan baru itu. Maka tidak mengherankan kalau semboyan atau mottonya berbunyi “Petrus ubique pater legum Bononia mater” (St. Peter is everywhere the father of law, Bologna is its mother) yang jika diterjemahkan secara bebas berarti “Santo Petrus adalah ayah hukum di manapun, sedangkan Bologna adalah ibunya. Namun, anehnya, tokoh-tokoh besar yang dilahirkan olehnya justru para pencerah non-hukum, seperi Dante Alighieri (penyair dan filsuf Itali dari Abad ke-14), Erasmus (cendekiawan dan filsuf besar Belanda), Nicolaus Copernicus (matematikawan sekaligus astronom dengan teori masyurnya yang menempatkan matahari sebagai pusat tata surya), Lazzaro Spallanzani (fisiolog dan penemu Teori Generasi Spontan atau Spontaneus Generation dalam biologi), dan lain-lain.

Karena itu, dalam tengara saya, dengan berkaca dari sejarah di atas, bukanlah suatu kebetulan jika Universitas Udayana mengidealkan untuk memberikan “Widya Mahamerta” sebagai “Pusaka” kepada anak-anak didiknya. Widya (Vidhya) tiada lain adalah “ibu pengetahuan dan kebenaran.” Adakah “pusaka” yang lebih mulia sehingga bisa disebut Mahamerta selain Widya (Vidhya) alias ibu pengetahuan dan kebenaran? Maka, dengan “Pusaka” itulah Universitas Udayana hendak menugaskan misi suci memerangi dan mengusir kegelapan kepada anak-anak didiknya – seperti yang dicontohkan oleh Universitá di Bologna.

Di sinilah sinergi menjadi keniscayaan. Misi universitas mengenyahkan kegelapan yang ditandai kemampuan melahirkan sosok-sosok pencerah masyarakat, bangsa, dan negara, seperti Mochtar Kusumaatmadja, tak mungkin diwujudkan tanpa adanya sinergi berbagai komponen. Sinergi antara visi universitas dan pengejawantahannya dalam misi serta langkah-langkah konkretnya dalam program aksi di ranah empirik. Sinergi antara “mimpi” pimpinan universitas dan “tangkapan” pimpinan fakultas atas mimpi itu sehingga lahir satu kesatuan langkah yang solid. Bahkan juga, jika bukan terutama, sinergi dengan kebijakan Pemerintah. Karena itu, jika kebijakan pemerintah, di bidang pendidikan tinggi khususnya, misalnya yang berkenaan tugas pokok dosen, lebih menekankan pada terbangunnya kerapian administrasi parameter kinerja para dosen – yang ironisnya acapkali tidak bersangkut-paut dengan penghargaan finansial dosen yang bersangkutan – maka, percayalah, sistem itu hanya akan melahirkan dosen-dosen lebih tertarik untuk mengurus dirinya sendiri tinimbang melakukan dialektika model “taman akademos” dengan mahasiswanya dalam proses belajar ala Akademia Plato, yang seharusnya menjadi karakter perguruan tinggi atau universitas. Invensi tidak lagi menjadi obsesi dan digantikan oleh target-target administratif pemenuhan syarat beban kerja yang harus senantiasa tersusun rapi dan selalu dibayang-bayangi oleh ancaman ini itu. Akan adakah sosok fenomenal yang lahir dari kebijakan dan habitat macam itu? Mungkin ada namun itu hanya akan berupa pengecualian, sesuatu yang eksepsional, bukan konsekuensi rasional yang lahir dari solidnya sinergi dari hulu hingga hilir.

Jika kita meyakini misi utama universitas adalah mengenyahkan kegelapan dan “senjata” untuk mengenyahkan kegelapan itu adalah “pusaka” yang bernama widya, ibu segala pengetahuan dan kebenaran, maka, bagi insan universitas, jalan pembuka untuk mengerjakan misi itu adalah menyingkirkan rasa takut.

Karena itu, saya ingin menutup orasi ini dengan mengutip ucapan William C. Faulkner, penerima Nobel Sastra 1949, “Never be afraid to raise your voice for honesty and truth and compassion against injustice and lying and greed. If people all over the world … would do this, it would change the earth” (Jangan takut untuk mengangkat suaramu bagi kejujuran dan kebenaran dan perasaan haru untuk melawan ketidakadilan dan dusta dan ketamakan. Jika orang-orang di seluruh dunia … mau melakukannya, hal itu akan mengubah dunia).

IDG Palguna, Denpasar, 29 September 2023.

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Ingin Sehat tapi Suka Ngemil? Siomay Bayam Salah Satu Solusinya!

Published

on

By

Siomay bayam
Michelle Anabelle Christantio dengan hasil penelitiannya tentang siomay bayam. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Michelle Anabelle Christantio atau yang sering disapa Mibel telah meraih gelar Sarjana Teknologi Pangan (S.TP.) dari Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana dan resmi diwisuda pada bulan lalu. Gelar tersebut diraih oleh Mibel melalui penelitian dengan judul ”Karakteristik Fisik, Kimia, dan Sensoris Siomay Ayam dengan Penambahan Bayam (Amaranthus tricolor L.)” di bawah bimbingan Ni Luh Ari Yusasrini, S.TP., M.P. dan Luh Putu Trisna Darmayanti S.Hut., M.P.

Penelitian tersebut dilaksanakan melihat dari banyaknya peminat siomay di pasaran, namun sayangnya siomay yang saat ini beredar masih rendah akan kandungan serat dan antioksidannya. Padahal masyarakat sudah mulai menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Berdasarkan masalah tersebut, maka Mibel berupaya untuk meningkatkan kandungan serat dan antioksidan siomay, serta menciptakan makanan yang lebih sehat, dengan cara menambahkan bayam cabut hijau ke dalam siomay. Penambahan bayam cabut hijau dilakukan karena bayam merupakan salah satu jenis sayuran dengan kandungan serat yang cukup tinggi berkisar 2,2 persen. Kemudian terkandung pula antioksidan seperti fenol, flavonoid, klorofil, serta beberapa jenis vitamin seperti vitamin A dan C. Bayam cabut hijau juga memiliki jumlah produksi yang cukup tinggi, sehingga mudah ditemukan di pasaran.

Terdapat dua tahapan yang perlu dilakukan untuk menghasilkan siomay ayam dengan penambahan bayam. Tahap pertama adalah pembuatan bayam hijau iris dan tahap kedua adalah pembuatan siomay ayam dengan penambahan bayam. Mibel melaporkan bahwa penambahan bayam cabut hijau sebanyak 10 persen dapat meningkatkan kadar serat kasar dan kapasitas antioksidan dari siomay ayam sebesar 37,24 persen dan 26,06 persen dibandingkan dengan siomay tanpa penambahan bayam. Penambahan 10 persen bayam cabut hijau pada siomay juga menghasilkan siomay ayam dengan karakteristik fisik yang baik dan secara sensoris disukai oleh para panelis. Sumber: https://www.unud.ac.id/in/berita-fakultas3555-Ingin-Sehat-tapi-Suka-Ngemil-Siomay-Bayam-Salah-Satu-Solusinya-.html (gs/bi)

Baca Juga  Presiden Jokowi Pimpin Upacara Peringatan HUT Ke-78 TNI

galungan
Advertisements
galungan dprd badung
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca