Badung, baliilu.com – Komisi II DPRD Badung menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait Nota Kesepahaman Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, S.H., digelar di Ruang Rapat Gosana II Sekretariat DPRD Badung, Senin (17/1).
Rapat dihadiri anggota dewan yakni, I Nyoman Dirga Yusa, S.E., Ni Luh Kadek Suastiari, S.E., Ida Bagus Alit Arga Patra, S.Sn., IGA Agung Inda Trimafo Yudha, I Gusti Lanang Umbara, S.Sos., I Nyoman Suka, S.E., dan I Made Wijaya, S.E. Sementara dari pihak eksekutif hadir Kepala Dinas PUPR Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba beserta jajaran.
Di akhir Rakor Ketua Komisi II, Anom Gumanti kepada awak media menyampaikan, sesuai dengan surat pemberitahuan, hari ini merupakan tindak lanjut dan sekaligus laporan dari Dinas PUPR, sejauh mana proses administrasi terhadap pemerintah pusat berjalan.
“Tadi juga disampaikan bahwa astungkara hasilnya positif dan ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan. Kemudian nanti jika sudah dibuat keputusan dengan dewan, terutama karena menurut aturan yang ada pembebasan lahan itu harus melalui kemampuan daerah atau APBD. Hal ini yang akan dibahas secara mendalam oleh dewan dan teman-teman di eksekutif terutama di Dinas PUPR,” ungkapnya.
Sementara itu mengenai yang lain-lain, terang Anom Gumanti, dewan mendukung langkah dari Kadis PUPR serta jajarannya untuk menyiapkan segala dokumen yang diperlukan oleh pemerintah pusat karena sesuai apa yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas PUPR bahwa dokumen ini sudah sampai di Kementerian Bappenas dengan Kementerian Keuangan. “Mudah-mudahan nanti pemerintah pusat juga bisa memberikan jalan yang terbaik buat kita,” bebernya.
Dikatakannya juga prinsipnya bahwa kronologis atau awalnya adalah dari macetnya jalan utama menuju ke Uluwatu. Jadi harus ada solusi, jadi jalan lingkar ini merupakan sebuah solusi dan sekaligus juga sebagai pengembangan pariwisata Badung.
“Pasti kita dukung itu. Nanti kita dorong eksekutif terutama Kadis PUPR untuk melengkapi segala dokumen. Tentu nanti secara periodik setelah langkah-langkah ini berjalan, kami akan terus mengundang Dinas PUPR sejauh mana sudah langkah -langkah ini terealisasi karena ada tiga langkah, pertama perencanaan, kedua adalah penyesuaian dan ketiga adalah realisasi. Mungkin saat ini baru tahap perencanaan dan penyesuaian karena sudah berupa dokumen. Penyesuaian ini sudah sejauh mana nanti kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya,” tutup Anom Gumanti.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas PUPR Ida Bagus Surya Suamba mengungkapkan, untuk lebih menambah daya saing di bidang pariwisata saat ini yang menjadi perhatian adalah Kuta, Legian, dan Seminyak. Bersama dengan perencanaan dan sesuai dengan usulan dari masyarakat yang mendesain dan kemudian Pemerintah Badung mengusulkan anggarannya melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau peminjaman melalui SNI PEN sebesar Rp 260 miliar.
Adapun dana tersebut, sambung Kadis PUPR akan digunakan untuk menata kawasan pantai kemudian membangun Pasar Seni Kuta dan membangun fasilitas-fasilitas pariwisata antara lain tsunami shelter, yang berfungsi sebagai ruang atau kantor pelayanan pariwisata secara terpadu, sebagai kantor Balawista, juga ruang pengamat keselamatan yang tersentral di tiga areal yakni Kuta, Legian, dan Seminyak.
Sebagai ikon, di atas tsunami shelter akan dibangun patung dengan tema disesuaikan dengan usulan masyarakat. Kemudian ada pembangunan jogging track di sepanjang dari Pantai Sekeh sampai Seminyak, dibangun toilet basement, gudang, tempat berjualan di pantai tetapi tertata, dibuat juga tempat untuk pedagang kaki lima. Ada juga lampu penerangan sehingga bisa dikatakan Pantai Kuta Legian Seminyak akan menjadi tempat berwisata 24 jam karena adanya penerangan. Jadi secara keamanan bisa lebih maksimal.
Selanjutnya akan dilakukan reklamasi di beberapa tempat, atau normalisasi berkenaan dengan terjadinya abrasi. “Kita juga menyiapkan lahan dengan lebar 8 meter di mana pemerintah Kabupaten Badung akan bekerja sama dengan industri kereta api untuk membuat tram dari bandara yang akan melintasi pinggiran pantai sampai Seminyak yang nantinya mungkin akan diteruskan sampai ke Canggu dan wilayah pariwisata kita yang lain,” paparnya.
Lebih lanjut dikatakannya, tram ini juga sekaligus sebagai alternatif jalan keluar dari kemacetan pada saat high season dimana orang-orang dari bandara yang sebelumnya masuk ke dalam kota, sekarang jika tujuan mereka di pinggir pantai atau dengan radius jarak 1 km dari pinggir pantai, mungkin mereka akan memilih dari bandara naik tram dan turun di pesisir lalu menuju ke hotelnya.
“Sejumlah parkir baru juga akan disiapkan di lokasi tersebut. Tahun 2023 kami akan bersinergi dengan penataan pantai atau normalisasi oleh Balai Wilayah Sungai Bali Penida dimana melakukan pengurugan pasir selebar 100-200 meter ke arah laut. Perkiraannya proyek ini akan dikerjakan mulai Maret tahun ini,” pungkas Bagus Surya Suamba. (eka/bi)