Gubernur Bali Wayan Koster saat menyampaikan penjelasan Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali 2023 pada Senin, 26 September 2022 di ruang sidang utama Gedung DPRD Bali, Jalan Kusuma Atmaja Nomor 3 Renon Denpasar. (Foto: gs)
Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster pada Senin, 26 September 2022 menyampaikan penjelasan Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 di depan Rapat Paripurna ke-33 DPRD Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 di ruang sidang utama Gedung DPRD Bali, Jalan Kusuma Atmaja Nomor 3 Renon Denpasar.
Rapat paripurna yang dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua, Nyoman Sugawa Korry dan Tjok. Gde Asmara Putra Sukawati, dihadiri segenap pimpinan dan anggota DPRD Bali, Forkopimda, pimpinan OPD, staf ahli dewan dan undangan lainnya.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan penyusunan Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta mengacu pada Dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023, yang telah kita bahas dan sepakati bersama pada tanggal 8 Agustus 2022.
Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua, Nyoman Sugawa Korry dan Tjok. Gde Asmara Putra Sukawati membuka secara resmi Rapat Paripurna ke-33 DPRD Bali, Senin (26/9/2022). (Foto: gs)
Gubernur Koster menjelaskan gambaran umum RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali 2023, sebagai berikut: Pendapatan Daerah direncanakan 5,7 triliun rupiah lebih yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah 4,2 triliun rupiah lebih, yang meliputi: Pajak Daerah 2,8 triliun rupiah lebih; Retribusi Daerah 88 miliar rupiah lebih; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 810 miliar rupiah lebih; dan Lain-lain PAD yang Sah 533 miliar rupiah lebih.
Pendapatan Transfer direncanakan 1,3 triliun rupiah lebih yang merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan 105 miliar rupiah lebih yang merupakan Pendapatan Hibah.
Belanja Daerah, direncanakan 5,6 triliun rupiah lebih, yang terdiri dari Belanja Operasi 3,4 triliun rupiah lebih, meliputi: Belanja Pegawai 1,6 triliun rupiah lebih; Belanja Barang dan Jasa 1,4 triliun rupiah lebih; Belanja Subsidi 40 juta rupiah; Belanja Hibah 259 miliar rupiah lebih; dan Belanja Bantuan Sosial 28 miliar rupiah lebih.
Belanja Modal direncanakan 695 miliar rupiah lebih, meliputi: Belanja Modal Tanah 2 miliar rupiah lebih; Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49 miliar rupiah lebih; Belanja Modal Gedung dan Bangunan 634 miliar rupiah lebih; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9 miliar rupiah lebih; dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 501 juta rupiah lebih. Belanja Tidak Terduga direncanakan 50 miliar rupiah.
Belanja Transfer 1,4 triliun rupiah lebih meliputi: Belanja Bagi Hasil 1,1 triliun rupiah lebih; dan Belanja Bantuan Keuangan 298 miliar rupiah lebih.
‘’Dalam RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, prioritas anggaran untuk memenuhi kebutuhan wajib telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Sementara program-program prioritas juga mendapatkan dukungan anggaran seperti: Pangan, Sandang dan Papan; Kesehatan dan Pendidikan; Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; Pariwisata, yang didukung penguatan pembangunan infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik,’’ ujar Gubernur.
Dikatakan, dari pendapatan dan belanja yang dialokasikan pada RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, direncanakan surplus anggaran sebesar 110 miliar rupiah lebih atau 1,93%. Surplus ini akan digunakan untuk menutupi Pembiayaan Netto, yaitu perencanaan penerimaan pembiayaan daerah setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Bali Tahun 2023 direncanakan 226 miliar rupiah lebih, yang bersumber dari Silpa Tahun 2022.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Bali Tahun 2023 direncanakan 337 miliar rupiah lebih, untuk pembentukan dana cadangan 150 miliar rupiah, dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 187 miliar rupiah lebih.
‘’Selanjutnya saya berharap, segenap anggota Dewan yang terhormat, agar Raperda ini dibahas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, untuk selanjutnya mendapat persetujuan bersama,’’ pungkasnya. (gs/bi)
KEBAKARAN: Peristiwa kebakaran melanda bangunan Agung Restoran yang berada di area Hotel Club Med, Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Jumat (24/4/2026) pagi. (Foto: Hms Polresta Dps)
Badung, baliilu.com – Peristiwa kebakaran melanda bangunan Agung Restoran yang berada di area Hotel Club Med, Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Jumat (24/4/2026) pagi. Laporan kejadian diterima sekitar pukul 07.40 WITA, sementara kebakaran diketahui mulai terjadi sekira pukul 06.50 WITA saat aktivitas persiapan sarapan tengah berlangsung di area kitchen.
Berdasarkan keterangan saksi Komang Adi Sugita selaku petugas keamanan, awal kejadian diketahui setelah alarm kebakaran terpantau dari pos pemantauan. Saat dilakukan pengecekan ke lokasi bersama regu jaga, api sudah dalam kondisi membesar dan melalap area kitchen serta restoran. Pihak hotel kemudian segera menghubungi resepsionis untuk meneruskan laporan ke pemadam kebakaran. Tidak berselang lama, tim damkar ITDC tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman.
Keterangan serupa disampaikan sejumlah saksi lainnya, termasuk Supervisor Agung Restoran Imam Hambali dan staf kitchen, yang menyebut api pertama kali muncul dari mesin deep fryer akibat minyak yang terlalu panas. Upaya pemadaman awal dengan alat pemadam api ringan (APAR) sempat dilakukan, namun api cepat membesar hingga mencapai plafon bangunan yang sebagian berbahan kayu dan atap sirap.
Sebanyak delapan unit mobil pemadam kebakaran, terdiri dari enam unit PMK Badung dan dua unit PMK ITDC, dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Kebakaran menghanguskan bangunan dua lantai seluas kurang lebih 5.000 meter persegi yang mencakup Agung Restoran di lantai dua, serta sejumlah fasilitas di lantai satu seperti butik, booth photoshop, ruang meeting, dan kantor akunting. Tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian materiil diperkirakan mencapai lebih dari Rp 5 miliar.
Kapolsek Kuta Selatan AKP Muhammad Bhayangkara Putra Sejati, S.I.K., menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah melakukan langkah-langkah penanganan berupa menerima laporan, mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan keterangan saksi, serta melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, dan hingga saat ini, situasi di lokasi telah dinyatakan aman dan kondusif setelah api berhasil dipadamkan. (gs/bi)
AUDIENSI: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Bali saat melakukan audiensi ke Dinas Kominfosanti Buleleng dengan tujuan menjalin kerja sama atau kolaborasi terkait program-program Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jumat (24/4), di Ruang Kepala Dinas Kominfosanti Buleleng. (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – Guna meningkatkan kapasitas sasaran edukasi dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) khususnya di Kabupaten Buleleng, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Bali melakukan audiensi ke Dinas Kominfosanti Buleleng dengan tujuan menjalin kerja sama atau kolaborasi terkait program-program Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jumat (24/4), di Ruang Kepala Dinas Kominfosanti Buleleng.
Kadis Kominfosanti Buleleng, Made Suharta menyambut baik maksud dan tujuan kedatangan Kepala BP3MI Bali, Muhammad Ikbal dalam rangka menjalin kerja sama terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan. Pihaknya mengaku siap mendukung penuh penyebarluasan informasi program dimaksud, baik melalui platform media sosial, siaran keliling hingga penayangan melalui videotron.
“Program dari BP3MI kami nilai sangat penting untuk diketahui masyarakat, khususnya pekerja migrant itu sendiri agar nantinya dapat pengetahuan tentang perlindungan pekerja migrant dan mencegah hal-hal yang sekiranya berdampak tidak baik,” ujar Kadis Suharta.
Sementara itu, Kepala BP3MI Bali yang akrab disapa Ikbal itu mengatakan pihaknya merupakan pejabat baru tahun 2026. Sehingga menilai penting melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng, terlebih pada data yang ada tercatat Bali merupakan 6 besar secara Nasional dalam kosentrasi PMI dan Buleleng adalah yang tertinggi di Bali.
“Kami berharap program-program Kementerian yang menjadi titik tekan utama dapat dikerjasamakan kepada Pemkab Buleleng khususnya Dinas Kominfosanti Buleleng sehingga dapat tersebarluas dan langsung mengena kepada pekerja migrant,” ujarnya.
Ditambahkan, BP3MI Bali memiliki beberapa program strategis, salah satunya adalah Kampanye Nasional Migrasi Aman. Program itu diharapkan dapat menyentuh masyarakat secara merata di Buleleng, sehingga potensi-potensi yang bersifat merugikan bagi PMI di Buleleng dapat dicegah sedini mungkin. (gs/bi)
DESA CANTIK: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gianyar bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar mencanangkan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026, pada Kamis (23/4), bertempat di Puspa Aman Desa Batuan, Kecamatan Sukawati. (Foto: Hms Gianyar)
Gianyar, baliilu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gianyar bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar mencanangkan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026, pada Kamis (23/4), bertempat di Puspa Aman Desa Batuan, Kecamatan Sukawati.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, Camat Sukawati, tiga perbekel desa binaan yakni Desa Batuan, Desa Kemenuh, dan Desa Ketewel, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar I Gusti Bagus Adi Widhya Utama, dalam berbagai acaranya menyampaikan bahwa program Desa Cantik sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas desa dalam data pengelolaan guna mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
“Pembangunan dari desa menjadi salah satu fokus utama saat ini karena desa tidak lagi dianggap sebagai obyek pembangunan, melainkan sebagai subyek dan ujung tombak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa saat ini desa dihadapkan pada beragam sistem pendataan. Namun demikian, kapasitas dalam mengelola dan memanfaatkan data masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan.
“Melalui Program Desa Cantik, pemerintah berupaya meningkatkan literasi dan kesadaran statistik di tingkat desa, mendorong standardisasi pengelolaan data, serta membentuk agen-agen statistik desa yang mampu mengolah dan memanfaatkan data secara optimal,” jelasnya.
Sekda yang akrab disapa Gus Bem ini memaparkan bahwa data statistik yang akurat dan berkualitas sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan di masyarakat, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Gianyar menegaskan bahwa keberhasilan program Desa Cantik membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah desa, BPS, Bappeda, Dinas PMD, hingga Diskominfo, guna mewujudkan ekosistem data yang terintegrasi.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Gianyar Maria Iin Maidiana dalam menyampaikan bahwa BPS berperan sebagai lead sector dalam pelatihan statistik sebagai bagian dari pengembangan Sistem Statistik Nasional (SSN) serta mendukung implementasi Satu Data Indonesia.
“Program Desa Cantik merupakan upaya membangun keterlibatan aktif pemerintah desa dan kelurahan dalam menyediakan data yang berkualitas. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan literasi statistik, memastikan standarisasi pengelolaan data, serta mengoptimalkan pemanfaatan data untuk mendukung pembangunan desa,” ungkapnya.
Selain itu, Iin Maidiana menjelaskan bahwa program ini diharapkan mampu melahirkan agen-agen statistik di tingkat desa yang akan menjadi penggerak dalam pengelolaan data sesuai kaidah statistik.
Melalui pencanangan ini, diharapkan Program Desa Cantik dapat berjalan berkelanjutan dan mencakup seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Gianyar sebagai langkah menuju terwujudnya Satu Data Desa Indonesia. (gs/bi)