Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, mewakili Gubernur Bali, menyatakan dukungan terhadap program Kejaksaan Tinggi Bali dalam pemenuhan dokumen kependudukan bagi anak telantar. Ia mendorong agar seluruh anak telantar di Bali dapat segera memiliki dokumen kependudukan sebagai dasar untuk memperoleh berbagai pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Sekda Dewa Indra saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pemberian dokumen kependudukan kepada anak telantar di Auditorium ST. Burhanuddin, Kejaksaan Tinggi Bali, Kamis (30/7).

Mengawali sambutannya, Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali beserta jajaran yang telah menginisiasi program pemenuhan dokumen kependudukan bagi anak telantar. Ia berharap penandatanganan PKS antara Kejati Bali dan lembaga terkait di tingkat provinsi dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah serupa di kabupaten/kota se-Bali.

“Penandatanganan PKS jangan hanya dimaknai sebagai proses administrasi. Ini adalah bentuk komitmen dan kesepakatan kita untuk menghadirkan negara bagi anak telantar yang membutuhkan perhatian,” ujarnya.

Sekda Dewa Indra menegaskan bahwa kepemilikan dokumen kependudukan merupakan hal yang sangat vital. Menurutnya, karena berbagai faktor sosial dan ekonomi, masih terdapat anak telantar di Bali yang menghadapi kendala dalam memperoleh dokumen kependudukan.

Kondisi tersebut perlu segera ditangani karena dokumen kependudukan menjadi salah satu dasar bagi masyarakat untuk mengakses berbagai pelayanan publik. Tanpa dokumen yang memadai, anak-anak berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, keuangan, serta layanan lainnya.

Untuk itu, Sekda Dewa Indra mengajak seluruh pihak terkait mendukung program Kejati Bali dan memperkuat koordinasi agar pemenuhan dokumen kependudukan bagi anak telantar dapat dituntaskan.

“Kita berharap dalam waktu dekat seluruh anak telantar memiliki dokumen kependudukan yang mereka butuhkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono menyampaikan terima kasih atas komitmen berbagai pihak dalam mendukung pemenuhan dokumen kependudukan bagi anak telantar. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius karena kepemilikan identitas dan dokumen kependudukan berkaitan erat dengan pemenuhan hak anak sebagai warga negara.

Ia menegaskan bahwa UUD 1945 mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak telantar

“Di sinilah kita hadir atas nama negara dalam bentuk kolaborasi dan kerja sama,” ucapnya.

Kajati Bali juga mengingatkan bahwa persoalan administrasi kependudukan tidak semata-mata berkaitan dengan pencatatan identitas. Ketiadaan dokumen kependudukan dapat menghambat akses anak terhadap berbagai layanan dan berpotensi memperbesar kerentanan sosial pada masa mendatang.

“Karena tanpa mengantongi dokumen kependudukan, hak anak-anak itu sebagai warga negara tidak akan terpenuhi,” ujarnya.

Setiawan Budi Cahyono mengajak seluruh pihak bergerak bersama sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk memastikan anak telantar memperoleh dokumen kependudukan yang menjadi hak mereka. Ia berharap kolaborasi yang dibangun di Bali dapat menjadi percontohan dalam pemenuhan dokumen kependudukan bagi anak telantar.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono menandatangani PKS tentang pemberian dokumen kependudukan kepada anak telantar bersama Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali Anak Agung Sagung Mas Dwipayani; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Bali I Made Dwi Dewata; Ketua Pengadilan Tinggi Bali; serta Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali.

Melalui kerja sama tersebut, para pihak diharapkan dapat memperkuat koordinasi sesuai kewenangan masing-masing sehingga anak telantar yang menghadapi kendala administrasi kependudukan dapat memperoleh dokumen yang dibutuhkan dan mengakses pelayanan publik secara lebih mudah. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Badung, Nyonya Yunita Alit Sucipta, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Upacara Melaspas Pralingga/Tapakan Ida Batara di Pura Dalem Merta Ening Manik Galih, Banjar Kambang, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Kamis (30/7). Upacara suci tersebut dipuput oleh Ida Pedanda dari Griya Bongkasa.

Sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap pelaksanaan karya suci tersebut, Ny. Yunita Alit Sucipta mepunia sebesar Rp 5 juta diterima Penyarikan Pura Wayan Gasek.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Yunita Alit Sucipta menyampaikan bahwa kehadirannya sebagai upasaksi sekaligus wujud sradha dan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang berstana di Pura Dalem Merta Ening Manik Galih.

“Kami merasa bersyukur dapat tangkil dan mengikuti rangkaian upacara suci ini sebagai cihna bhakti kepada Sesuhunan yang berstana di Pura Dalem Merta Ening Manik Galih. Semoga melalui pelaksanaan karya suci ini kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan, kerahayuan, serta keharmonisan lahir dan batin. Kami juga berharap jagat Badung selalu berada dalam keadaan tentram, kerta raharja, gemah ripah loh jinawi, serta masyarakat senantiasa hidup paras paros, segilik seguluk salunglung sabayantaka,” ujarnya.

Sementara itu, Penyarikan Pura, Wayan Gasek, menyampaikan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir dan ikut mendoakan pelaksanaan karya di Pura Dalem Merta Ening Manik Galih berjalan labda karya. Ia juga melaporkan rangkaian upacara yang telah dilaksanakan, di antaranya Upacara Melaspas, Melasti, serta sejumlah prosesi lainnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa puncak karya akan dilaksanakan pada 1 Agustus mendatang. Pelaksanaan karya ini merupakan wujud sradha bhakti krama kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dengan harapan seluruh krama senantiasa dianugerahi kesehatan, kerahayuan, dan keseimbangan alam semesta.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Plt. Camat Abiansemal, Perbekel Desa Bongkasa, Bendesa Adat Bongkasa, para tokoh masyarakat, serta pengempon Pura Dalem Merta Ening Manik Galih. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian adat dan budaya yang menjadi fondasi utama pariwisata di Kabupaten Badung, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, menghadiri uleman Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih, Mupuk Pedagingan, dan Pedudusan Alit di Pura Kayu Gede Kastuba, Banjar Gadon, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Kamis (30/7).

Dalam sambrama wacana-nya, Bupati Wayan Adi Arnawa menjelaskan bahwa kehadiran pemerintah dalam kegiatan adat dan keagamaan bukan sekadar agenda seremonial. Kehadiran ini merupakan bentuk tanggung jawab nyata pemerintah untuk mendampingi masyarakat dalam menjaga serta melestarikan warisan leluhur secara turun-temurun.

“Pariwisata Bali, khususnya di Kabupaten Badung, hidup dan berkembang karena ditopang oleh adat, budaya, dan tradisi yang bernafaskan agama Hindu. Tugas pemerintah adalah memastikan kebudayaan ini tetap terawat tanpa membebani ekonomi karma. PAD Badung yang sebagian besar bersumber dari sektor pariwisata harus kembali dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mengarahkan berbagai program bantuan untuk meringankan beban warga dalam menjalankan kewajiban adat dan keagamaan,” ucap Bupati.

Bupati menegaskan, keberlanjutan pariwisata Bali tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan adat dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Apabila nilai-nilai budaya mengalami kemunduran, sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat juga akan terdampak.

“Jika adat dan budaya tidak kita jaga bersama, pariwisata akan terganggu dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, PAD kita kembalikan penuh untuk meringankan beban krama,” kata Bupati Badung.

Selain bantuan untuk kegiatan keagamaan, Pemerintah Kabupaten Badung juga menjalankan sejumlah program sosial bagi masyarakat. Program tersebut antara lain bantuan tunai Rp 2 juta per kepala keluarga menjelang Hari Raya Galungan, insentif Rp 3 juta bagi warga lanjut usia berusia 75 tahun ke atas di setiap ulang tahunnya, serta bantuan Rp 1 juta per bulan bagi penyandang disabilitas dan warga yang menderita sakit menahun (bedridden). Di sektor pembangunan, Pemkab Badung juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung mobilitas masyarakat dan wisatawan.

“Fokus saya untuk pembangunan saat ini diarahkan pada penguraian kemacetan di kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) dan Kuta Utara yang menjadi salah satu titik padat aktivitas pariwisata. Dumogi bantuan yang diberikan bermanfaat memberikan kesejahteraan bagi kita semua sehingga karya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia AA Putu Mayun menyebutkan mewakili krama dan pengempon Pura Kayu Gede Kastuba menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah.

“Atas nama pribadi dan mewakili krama pengempon Pura, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemkab Badung, kepada Bapak Bupati Badung atas bantuan yang diberikan kepada kami, dimana sangat membantu penyelenggaraan karya utama yang membutuhkan pembiayaan besar, sekali lagi saya ucapkan terima kasih,” jelasnya.

Hadir pada acara tersebut Lurah Kerobokan Kaja I Gusti Agung Ngurah Marhaena Yasana Putra, Bendesa Adat Kerobokan Kaja beserta pengurus dan krama pengempon Pura. (gs/bi)