Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Sekda Dewa Indra Tegaskan Komitmen Bali Kendalikan Alih Fungsi Lahan dan Perkuat Penyerapan Pangan Lokal

BALIILU Tayang

:

PENYERAHAN LHP: Penyerahan LHP Kinerja atas Desain Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Tahun 2020 hingga Semester I Tahun 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (6/2). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Bali dalam mengendalikan alih fungsi lahan sekaligus memperkuat penyerapan pangan lokal melalui regulasi yang nyata dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Desain Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Tahun 2020 hingga Semester I Tahun 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (6/2).

Menurutnya, isu pangan menjadi sangat strategis karena telah ditetapkan sebagai misi utama Gubernur Bali periode 2025–2030. Target pembangunan pangan Bali tidak hanya sebatas ketahanan pangan, tetapi juga menuju kedaulatan pangan.

“Kedaulatan pangan dimaknai sebagai kemampuan Bali berdaulat penuh atas jenis, kualitas, dan pengelolaan pangannya sendiri. Jadi, menurut Pak Gubernur, kedaulatan pangan lebih tinggi nilainya dari ketahanan pangan,” jelasnya.

Dari sisi kebijakan, Sekda Dewa Indra mengungkapkan bahwa meskipun Pemprov Bali telah memiliki kebijakan umum perlindungan lahan pertanian, praktik alih fungsi lahan masih terjadi cukup tinggi. Karena itu, Gubernur Bali menetapkan kebijakan yang lebih spesifik melalui Peraturan Daerah tentang Alih Fungsi Lahan yang saat ini masih berproses di Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai langkah cepat, sembari menunggu penetapan perda tersebut, Gubernur Bali telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 yang melarang mutlak alih fungsi lahan pertanian produktif, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta Luas Baku Sawah (LBS) menjadi nonpertanian di seluruh Bali.

“Dengan terbitnya perda nantinya, diharapkan pengendalian alih fungsi lahan dapat dilakukan secara lebih kuat dan berkelanjutan, serta implementasinya dapat diawasi bersama,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, menyampaikan bahwa penyerahan laporan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan nasional BPK di seluruh Indonesia. Laporan telah diselesaikan pada akhir Desember dan baru dapat diserahkan saat ini kepada Pemerintah Provinsi Bali serta instansi terkait di wilayah Bali.

Baca Juga  Dorong Swasembada Pangan, BI Bali Apresiasi Gertam Padi Gogo di Karangasem

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menilai upaya perlindungan lahan pertanian di Provinsi Bali masih belum optimal. Temuan tersebut antara lain belum sepenuhnya selarasnya luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) kabupaten/kota dengan KP2B provinsi, pengawasan pemanfaatan kawasan pertanian yang belum maksimal, serta belum lengkapnya regulasi perlindungan lahan pertanian.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga dinilai belum sepenuhnya menetapkan LP2B sesuai kondisi riil di lapangan. Sistem informasi tata ruang pemerintah daerah juga belum sepenuhnya memuat informasi terkait LP2B.

BPK juga menyoroti potensi ketidakseimbangan pasokan pangan antarwilayah di Provinsi Bali yang berisiko melemahkan kemandirian pangan daerah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketergantungan pasokan beras dari luar Pulau Bali, memicu kenaikan maupun disparitas harga pangan, serta menyebabkan perencanaan pangan yang kurang terpadu dan berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Dewa Indra menegaskan bahwa Pemprov Bali terbuka terhadap hasil pemeriksaan dan menjadikan temuan BPK sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan ke depan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK dan seluruh jajaran atas dedikasi dan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Dengan sinergi dan pengawasan yang kuat, ia berharap visi Gubernur Bali dalam mewujudkan kedaulatan pangan dapat benar-benar terlaksana secara nyata dan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan.

Pada kesempatan tersebut, penyerahan laporan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali kepada Sekda Dewa Indra yang mewakili Gubernur Bali serta Ketua DPRD Provinsi Bali I Dewa Made Mahayadnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Jaga Warisan Budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan Bali dan Pemkot Denpasar Gelar Aksi Pemeliharaan Cagar Budaya Bale Kulkul Puri Pemecutan

Published

on

By

Aksi Pemeliharaan Bale Kulkul Puri Pemecutan
AKSI PEMELIHARAAN: Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Bali bersama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar menggelar Aksi Pemeliharaan Ngayah Ring Cagar Budaya Bale Kulkul Puri Pemecutan, Sabtu (17/10). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Sebagai wujud kepedulian dan semangat gotong-royong dalam menjaga warisan budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Bali bersama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar menggelar Aksi Pemeliharaan Ngayah Ring Cagar Budaya Bale Kulkul Puri Pemecutan, Sabtu (17/10).

Kegiatan yang berlokasi di Jalan Gunung Batur, Denpasar ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kebudayaan.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar didampingi Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Ni Wayan Sri Witari, menyampaikan bahwa kegiatan yang digagas Balai Pelestarian Kebudayaan Bali (BPK) ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan cagar budaya sebagai identitas dan sejarah Kota Denpasar.

“Kegiatan ini tidak hanya sekadar pemeliharaan fisik, tetapi juga merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran, kecintaan, dan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan serta keberlanjutan warisan budaya. Kebudayaan adalah jati diri bangsa yang harus kita jaga, kembangkan, dan wariskan kepada generasi mendatang,” ujarnya.

Kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai unsur, di antaranya, Penglingsir Puri Pemecutan, jajaran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, para kader Pelestari Budaya Kota Denpasar, serta Mahasiswa Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.

Melalui aksi dengan semangat gotong-royong ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah, puri, komunitas pelestari budaya, dan generasi muda dalam menjaga keberadaan cagar budaya agar tetap lestari.

“Melestarikan warisan budaya adalah tanggung jawab bersama. Dengan semangat ngayah, kita rawat warisan leluhur, kita jaga identitas budaya Bali,” imbuhnya. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Sekda Dewa Indra Hadiri Pembukaan Bali International Airshow 2024
Lanjutkan Membaca

NEWS

Antisipasi Kelelahan di Tengah Antrean BBM, Pemkot Denpasar Sigap Pantau Kesehatan Petugas SPBU dan Aparat

Published

on

By

Dinkes Denpasar Periksa Kesehatan Petugas SPBU
PEMERIKSAAN KESEHATAN: Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan secara serentak dan masif melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembagian vitamin kepada petugas SPBU, aparat Kepolisian, serta TNI yang berjaga di berbagai titik SPBU, Sabtu (17/10). (Foto: Bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan secara serentak dan masif melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembagian vitamin kepada petugas SPBU, aparat Kepolisian, serta TNI yang berjaga di berbagai titik SPBU, Sabtu (17/10).

Kegiatan ini merupakan bentuk layanan kesehatan dan kepedulian Pemkot Denpasar menyusul antrean panjang pengendara akibat gangguan distribusi BBM di Bali.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan, dr. Anak Agung Ngurah Gede Dharmayuda menjelaskan, pemeriksaan dan pemantauan kesehatan ini dilaksanakan oleh jajaran petugas Puskesmas di seluruh wilayah Kota Denpasar.

Beberapa lokasi yang menjadi sasaran antara lain SPBU Jalan Ahmad Yani, SPBU Gatot Subroto, SPBU wilayah Tangtu, SPBU Jalan Buana Raya, dan sejumlah lokasi lainnya.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan kesehatan para petugas yang telah bekerja dengan waktu lebih panjang dari biasanya guna melayani masyarakat yang mengantre BBM.

“Adapun pemeriksaan dan pemantauan kesehatan ini meliputi pengecekan tensi dan kondisi kesehatan secara umum. Kami juga memberikan asupan vitamin untuk menunjang kondisi para petugas SPBU,” ungkap dr. Agung Candrawati.

Hal senada disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan, dr. Agung Dharmayuda. Selain pemberian vitamin, tindakan medis juga akan diberikan secara langsung oleh petugas Puskesmas jika mendapati petugas yang mengalami kelelahan atau gangguan kesehatan.

“Pemberian obat-obatan ataupun tindakan medis lainnya akan segera diberikan jika ada petugas yang mengalami gangguan kesehatan,” jelasnya. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Sekda Dewa Indra Hadiri Pembukaan Bali International Airshow 2024
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tongkat Komando Kodam IX/Udayana Beralih ke Mayjen TNI Putra Widiastawa, Putra Daerah Bali

Published

on

By

Mayjen TNI Putra Widiastawa Jadi Pangdam IX/Udayana
PANGLIMA KODAM IX/UDAYANA: Tongkat komando kepemimpinan Kodam IX/Udayana resmi berganti. Mayjen TNI Putra Widiastawa dipercaya mengemban amanah sebagai Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana, menggantikan Mayjen TNI Piek Budyakto. (Foto: Pendam IX)

Denpasar, baliilu.com – Tongkat komando kepemimpinan Kodam IX/Udayana resmi berganti. Mayjen TNI Putra Widiastawa dipercaya mengemban amanah sebagai Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana, menggantikan Mayjen TNI Piek Budyakto yang selanjutnya mendapat penugasan sebagai Pangdam V/Brawijaya. Pergantian ini merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI Angkatan Darat dalam rangka pembinaan personel, regenerasi kepemimpinan, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan negara.

Mutasi dan rotasi jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep: 1236/X/2026 tanggal 1 Oktober 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Kebijakan ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya menempatkan perwira tinggi sesuai kebutuhan organisasi dan tantangan tugas yang terus berkembang.

Pergantian sejumlah Pangdam tersebut berlangsung di tengah pengembangan organisasi TNI, seiring dengan peresmian enam Kodam baru oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 5 Oktober 2026. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, TNI terus memperkuat struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas pokok secara lebih optimal di berbagai wilayah Indonesia.

Serah terima jabatan sejumlah Pangdam dilaksanakan di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Jumat (16/10/2026), dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Momentum ini menandai kesinambungan kepemimpinan di lingkungan TNI AD, sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan karier perwira tinggi untuk menjawab kebutuhan organisasi dan dinamika strategis nasional.

Mayjen TNI Putra Widiastawa merupakan perwira tinggi TNI AD kelahiran Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, 3 April 1971. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1995 dan mengawali perjalanan pengabdiannya di TNI AD melalui kecabangan Infanteri satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Pengalaman pendidikan militer, penugasan operasi, serta berbagai jabatan strategis yang pernah diembannya menjadi bagian penting dari perjalanan kariernya hingga dipercaya memimpin Kodam IX/Udayana.

Baca Juga  Lima Finalis Adu Gagasan di Tahap Akhir Penilaian Adhyasta Prajaniti 2025

Dalam perjalanan pendidikannya, Mayjen TNI Putra Widiastawa telah mengikuti berbagai jenjang pendidikan militer, mulai dari pendidikan kecabangan Infanteri, Suslapa Infanteri, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) tahun 2009, Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) tahun 2018, hingga pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2024. Rangkaian pendidikan tersebut menjadi bekal dalam membangun kapasitas kepemimpinan, kemampuan perencanaan strategis, serta pemahaman terhadap tantangan pertahanan dan keamanan.

Kariernya juga diwarnai beragam penugasan operasional dan jabatan komando. Ia pernah terlibat dalam Operasi Timor Timur pada 1998, pengamanan wilayah Ambon pada 2000, Operasi Komite Aceh pada 2002, Operasi Pengamanan Perbatasan RI–Papua pada 2015, serta Operasi Tinombala di Poso pada 2016. Pengalaman tersebut memperkaya pemahamannya terhadap karakteristik wilayah operasi, dinamika keamanan, dan pentingnya profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas negara.

Selain penugasan operasi, Mayjen TNI Putra Widiastawa juga pernah mengemban sejumlah jabatan strategis, antara lain Danyonif Linud 328 Kostrad, Dandim 0911/Nunukan, Danbrigif 22/Ota Manasa, Asops Kasdam XII/Tanjungpura, Wadan Rindam XIII/Merdeka, Kapusdalops, serta Staf Khusus Kasad. Sebelum dipercaya menjadi Pangdam IX/Udayana, ia menjabat sebagai Inspektur Komando Pasukan Khusus (Ir Kopassus), jabatan yang diembannya sejak 15 Agustus 2025.

Dalam perjalanan pengabdiannya, Mayjen TNI Putra Widiastawa juga memperoleh sejumlah tanda kehormatan, di antaranya Satyalancana Seroja, Satyalancana GOM VIII/Dharma Phala, Satyalancana GOM IX/Raksaka Dharma, Satyalancana PBB/UN Medal, Satyalancana Wira Dharma, serta tanda kehormatan lainnya. Penghargaan tersebut tercatat dalam riwayat hidupnya sebagai bagian dari perjalanan pengabdian dan pelaksanaan tugas di lingkungan TNI.

Dengan pengalaman komando, teritorial, operasi, dan staf yang dimiliki, kepemimpinan Mayjen TNI Putra Widiastawa diharapkan dapat melanjutkan program-program strategis Kodam IX/Udayana, memperkuat profesionalisme prajurit, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, Polri, dan seluruh komponen masyarakat di wilayah Bali.

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Dukung Bali Jadi Lokasi International Airshow 2024

Sementara itu, penugasan Mayjen TNI Piek Budyakto sebagai Pangdam V/Brawijaya menjadi bagian dari kesinambungan pengabdian perwira tinggi TNI AD dalam mengemban tanggung jawab di wilayah yang berbeda. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan semakin memperkuat soliditas organisasi, menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas, serta meningkatkan kontribusi TNI AD dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan nasional.

Sementara itu, dalam keterangan persnya, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menyampaikan bahwa penunjukan Mayjen TNI Putra Widiastawa sebagai Pangdam IX/Udayana merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier di lingkungan TNI AD. “Sebagai putra daerah Bali yang lahir di Singaraja, Mayjen TNI Putra Widiastawa diharapkan dapat melanjutkan kesinambungan kepemimpinan serta memperkuat pelaksanaan tugas Kodam IX/Udayana. Dengan pengalaman penugasan dan kepemimpinan yang dimiliki, beliau diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme prajurit, memperkuat sinergi dengan seluruh komponen bangsa, serta terus menjaga kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah Bali” ungkapnya.

Pergantian tongkat komando tersebut sekaligus menegaskan komitmen TNI AD untuk terus beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dengan kepemimpinan baru, Kodam IX/Udayana diharapkan terus menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan adaptif dalam menjaga kedaulatan negara serta mendukung terciptanya keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca