Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Jaga Keamanan Bali, Gubernur Koster Harap Sinergi Kolektif Semua Komponen Sipandu Beradat

BALIILU Tayang

:

Sipandu Beradat
NOTA KESEPAKATAN: Penandatanganan Perpanjangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, Korem 163/Wirastya dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang Pelaksanaan Sipandu Beradat pada Jumat (6/2) pagi di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. (Foto: Hms Pemprov Bali)  

Denpasar, baliilu.com – Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) merupakan Sistem Pengamanan berbasis Desa Adat yang mengintegrasikan semua komponen keamanan yang ada di Desa Adat, yang meliputi: Bhabinkamtibmas, Babinsa, Linmas, Satpam, dan Pacalang/BANKAMDA (Bantuan Keamanan Desa Adat) dalam suatu forum, yaitu Forum Sipandu Beradat yang dibentuk di tingkat Desa Adat, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi. Sistem ini bertujuan mencegah dan menangani gangguan keamanan serta ketertiban sosial secara dini di tingkat desa adat.

Untuk terus memperkuat keberadaan Sipandu Beradat, maka dilaksanakan Penandatanganan Perpanjangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, Korem 163/Wirastya dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang Pelaksanaan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) pada Jumat (6/2) pagi di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Penandatanganan Nota Kesepakatan ini memiliki makna yang sangat strategis bagi keberlanjutan keamanan, ketertiban, dan keharmonisan kehidupan masyarakat Bali. Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak beserta jajarannya sampai tingkat terbawah untuk melaksanakan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) di Bali, dan bertujuan untuk memperkuat sinergi, kolaborasi antara Para Pihak dalam rangka pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis Desa Adat melalui Sipandu Beradat.

“Ini merupakan wujud nyata komitmen saya sebagai Gubernur Bali, bersama Bapak Kapolda Bali, Bapak Pangdam IX/Udayana melalui Bapak Danrem 163/Wira Satya, serta Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dalam memperkuat sinergi pengamanan berbasis Desa Adat,” ungkap Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Bali tidak mempunyai sumber daya alam seperti gas, minyak bumi, batu bara dan sebagainya. Akan tetapi, Bali dianugerahi berupa bentang alam yang indah, nyegara gunung dan memiliki kekayaan yang luar biasa berupa adat, tradisi seni, budaya dan kearifan lokal yang khas, beragam, unik, menarik dan suci, serta memiliki spiritualitas tinggi sehingga Bali menjadi tujuan wisata dunia.

Baca Juga  Dihadiri Bupati/Walikota Se-Bali, Gubernur Koster Pimpin Rakor DAK Guna Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Bali

Bali sebagai daerah tujuan pariwisata dunia, sangat diperlukan situasi dan keamanan yang memadai. Di sisi lain Bali sebagai daerah migran, banyak dikunjungi oleh masyarakat dari luar Pulau Bali. Hal ini berdampak sosial cukup tinggi, seperti gangguan ketertiban dan keamanan, kriminalitas, serta kerawanan sosial lainnya. Untuk mengantisipasi terjadinya dampak sosial tersebut, diperlukan suatu sistem pengamanan lingkungan yang memadai berbasis Desa Adat.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam penguatan Desa Adat di Bali telah diakui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali juga telah memiliki kebijakan yaitu berupa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Desa Adat sebagai entitas pemerintahan di Provinsi Bali telah memiliki Pecalang sebagai satuan tugas keamanan tradisional Bali, yang mempunyai tugas mewujudkan kasukretan Desa Adat dan menjaga ketertiban, keamanan, serta ketentraman Krama Desa Adat. Pacalang Desa Adat perlu dikolaborasikan dan disinergikan dengan aparat keamanan negara dalam melaksanakan tugas pengamanan.

Dalam upaya mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai, untuk menjaga keamanan daerah dan krama Bali, serta keamanan para wisatawan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat).

Peraturan Gubernur ini sangat sejalan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, dimana terdapat Pam Swakarsa yang berasal dari pranata sosial/kearifan lokal, yakni Pacalang di Bali.

Dengan perpanjangan Nota Kesepakatan ini, Gubernur Koster berharap komponen Sipandu Beradat dapat membangun sinergitas dan koordinasi yang semakin efektif, komunikasi yang semakin intensif, serta implementasi yang konsisten, sehingga Forum Sipandu Beradat di tingkat Desa Adat, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan Provinsi dapat berjalan optimal dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan, konflik sosial, serta menjaga kenyamanan masyarakat dan wisatawan.

Baca Juga  Tanam Mangrove Bersama Jamintel Kejagung dan Kejati Bali, Gubernur Koster Ajak Sinergi Tingkatkan Cakupan Ruang Hijau Bali

“Pada kesempatan ini saya meminta kepada Walikota/Bupati, Kapolresta/Kapolres, Dandim, dan Bandesa Madya MDA Kota/Kabupaten dapat membina dan memberikan dukungan penuh dalam penguatan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan Forum Sipandu Beradat dan BANKAMDA di tingkat kota/kabupaten. Di tingkat kecamatan, saya meminta kepada Camat, Kapolsek, Danramil, dan Bandesa Alitan MDA Kecamatan membina sekaligus membantu pelaksanaan kegiatan Forum Sipandu Beradat dan BANKAMDA di tingkat Kecamatan. Dan di tingkat Desa Adat, saya meminta kepada Perbekel/Lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Bandesa Adat, membina sekaligus membantu fasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Sipandu Beradat di tingkat Desa Adat dan BANKAMDA,” jelasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Terima Pimpinan TNI, Perkuat Sinergi Pertahanan dan Percepat Pembangunan hingga Pelosok Negeri

Published

on

By

Presiden Prabowo
TERIMA PIMPINAN TNI: Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan TNI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Letjen TNI Tandyo Budi Revita, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan berbagai program strategis TNI yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menurut Seskab Teddy, Panglima TNI bersama para Kepala Staf melaporkan sejumlah capaian program yang telah dijalankan oleh TNI.

“Dalam pertemuan tersebut, Panglima dan para Kepala Staf melaporkan perkembangan berbagai program strategis yang dilaksanakan oleh TNI, termasuk capaian program yang secara langsung mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.

Seskab Teddy menyebut bahwa salah satu program yang menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan akses listrik bagi masyarakat di Papua, khususnya di wilayah pegunungan. Program listrik masuk Papua yang dijalankan TNI Angkatan Darat terus menunjukkan perkembangan positif dan kini telah menjangkau lebih dari 200 desa.

Selain itu, pembangunan Jembatan Gantung Garuda yang berfungsi menghubungkan desa-desa di berbagai wilayah Indonesia juga terus berjalan. “Saat ini telah mendekati 2.000 titik,” ungkap Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan bahwa TNI juga terus meningkatkan program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di daerah yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Hingga Juni 2026, pembangunan fasilitas tersebut telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga di berbagai daerah.

Baca Juga  Gubernur Koster Kembali Berikan Pemutihan Sanksi Administrasi PKB, Berlaku Mulai 4 April 2022

“Program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih juga terus ditingkatkan. Hingga Juni 2026, jumlah titik pembangunan telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga,” ucap Seskab Teddy.

Di bidang kesejahteraan prajurit, KSAD turut melaporkan perkembangan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan personel TNI sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pokok pertahanan negara di seluruh wilayah Indonesia. Melalui berbagai program tersebut, TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Melalui berbagai program tersebut, TNI terus berkontribusi dalam memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga ke wilayah terpencil,” pungkas Seskab Teddy. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Lantik Kepala dan Wakil Kepala BGN serta Penasihat Khusus Presiden

Published

on

By

kepala bgn
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.

Pengangkatan Nanik Sudaryati Deyang, Agustina Arumsari, dan Trenggono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, Presiden Prabowo juga turut melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden (PKP) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik kemudian masing-masing menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan diikuti para tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (gs/bi)

Baca Juga  Tanam Mangrove Bersama Jamintel Kejagung dan Kejati Bali, Gubernur Koster Ajak Sinergi Tingkatkan Cakupan Ruang Hijau Bali

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Terima Laporan DEN, Survei MBG Tunjukkan Dampak Positif bagi UMKM

Published

on

By

survei mbg
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan ekosistem ekonomi baru di daerah.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan secara profesional dan independen untuk memastikan kredibilitas hasil yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. “Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden,” ujar Luhut dalam keterangannya usai pertemuan.

Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa survei dilakukan secara independen dan dibiayai langsung oleh DEN dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, DEN menemukan bahwa program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG.

“Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini, itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini,” ungkap Septian.

Menurut Septian, temuan tersebut menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong terbentuknya rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal. DEN juga mencatat bahwa sekitar 65 persen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.

Baca Juga  Bersatu Selesaikan Sampah Pascabanjir, Gubernur Koster Ajak Semua Pihak Fokus Bersihkan Lingkungan Terdampak

“Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65 persen sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelas Septian.

Selain mendorong pertumbuhan UMKM, survei DEN juga menunjukkan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar.

“Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja, itu hampir 99% memang dari warga sekitar,” ujar Septian.

Meski demikian, DEN menilai masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi ini kami juga melihat, ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61 persen,” kata Septian.

Hasil survei tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk memastikan Program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan dan pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

“Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional,” pungkas Septian.

Program MBG kini tidak hanya menghadirkan makanan bergizi di meja anak-anak Indonesia, tetapi juga menghadirkan peluang usaha, lapangan kerja, dan harapan baru bagi masyarakat di berbagai daerah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca