Connect with us

POLITIK

Sidang Paripurna DPRD Denpasar, Seluruh Fraksi Setujui Pertanggungjawaban APBD 2019

BALIILU Tayang

:

de
PENUTUPAN SIDANG PARIPURNA DPRD DENPASAR: Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota IGN Jaya Negara serta Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara saat mengikuti Penutupan Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar secara virtual di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Jumat (17/7-2020).

Denpasar, baliilu.com – Penutupan Sidang Paripurna ke-12 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar digelar secara resmi pada Jumat (17/7-2020). Sidang Paripurna yang mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 ini dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua I Wayan Mariana Wandira dan AA Ketut Asmara Putra.

Sementara Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota IGN Jaya Negara secara virtual di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar. Selain itu, tampak hadir pula secara virtual Sekda Kota  Denpasar AAN Rai Iswara beserta jajaran pimpinan OPD dan Forkopimda Kota Denpasar. Dimana, seluruh fraksi yang berada di DPRD Kota Denpasar dapat menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar untuk ditetapkan sebagai Perda sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam pemandangan umum fraksi yang diawali oleh Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya I Kompyang Gede memberikan apresiasi atau penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Walikota Denpasar dan jajaran Pemerintah Kota Denpasar atas prestasi-prestasi yang telah diperoleh selama ini. Prestasi ini diraih tidak terlepas dari kerja keras semua pihak dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar. 

Lebih lanjut dikatakan, kebijakan dalam penyusunan, pengelolaan serta pertanggungjawaban APBD berdasarkan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip anggaran yang transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas anggaran. Kami berharap agar prestasi ini tetap dapat dipertahankan dan semakin ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Fraksi Nasdem-PSI dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan oleh Agus Wirajaya pada prinsipnya menerima dan menyetujui penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar. Pun demikian pihaknya mendorong agar Pemerintah Kota Denpasar terus melakukan terobosan-terobosan strategis dan inovatif dalam pengelolaan kekayaan daerah seperti menggali potensi yang selama ini belum tergarap, mengoptimalkan strategi keunggulan bersaing, menganalisa potensi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang ada. Sehingga dapat meningkatkan daya saing yang bermuara pada peningkatan pendapatan dengan tetap berpegang pada peraturan yang ada.

Baca Juga  Desa Dangin Puri Kangin Serahkan Sembako kepada Warga Isolasi Mandiri

Fraksi Golkar yang dibacakan oleh I Wayan Sugiarta menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah pemerintah Kota Denpasar dalam upaya menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran wabah Covid – 19. Serta mengingatkan kita semua agar tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan pada era kebiasaan baru.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi proses penyusunan Ranperda ini, karena tahap-tahapnya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pihaknya turut mengapresiasi pidato pengantar saudara Walikota yang telah secara rinci dan jelas menguraikan anggaran APBD Kota Denpasar Tahun 2019.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan oleh  I Ketut Budha menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Kota Denpasar atas prestasi dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang Ke-8 (delapan) kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bali (BPK RI). Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan Daerah Kota Denpasar sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sebagai pembicara terakhir, Fraksi Demokrat dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan AA Gede Putra Ariewangsa menekankan Fraksi Partai Demokrat menyatakan dapat menerima dan menyetujui Ranperda Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun 2019 untuk dapat diterima dan disetujui serta ditetapkan menjadi peraturan daerah berdasarkan mekanisme yang berlaku. 

Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra dalam sambutannya mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan atas kesungguhan dan kerjasamanya sehingga Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar tersebut telah disepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Perda tepat waktu.

Lebih lanjut Rai Mantra berkeyakinan keputusan yang menjadi kesepakatan hari ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan-tahapan pembahasan. Kebersamaan ini perlu secara terus menerus kita tumbuh kembangkan karena disadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan di masa yang akan datang jauh lebih berat.

Baca Juga  Cegah Penyebaran Covid-19 di Pasar Rakyat, Satgas Pemecutan Kelod Awasi Aktivitas Pasar Abiantimbul

“Untuk itu kebersamaan tersebut merupakan dasar dan komitmen  bersama untuk secara berkesinambungan melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Mengingat dalam pendapat akhir fraksi masih ada catatan-catatan yang disampaikan baik berupa usul atau saran maupun komentar, maka terhadap hal-hal tersebut akan dikaji serta ditindaklanjuti  sesuai dengan urgensi dan manfaatnya  serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja berikutnya,” ujar Rai Mantra. (*/eka)

POLITIK

Sekda Rai Iswara Ikuti Coklit Pilkada 2020, Petugas PDP Dilengkapi APD

Published

on

By

de
GERAKAN COKLIT: Gerakan Coklit (pencocokan dan penelitian) dan Klik Serentak untuk pemutahiran data pemilih dalam Pilkada 2020 di Kota Denpasar menyasar Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara yang ditemui langsung di kediaman, Sabtu (25/7-2020).

Denpasar, baliilu.com – Gerakan Coklit (pencocokan dan penelitian) dan Klik Serentak untuk pemutahiran data pemilih dalam Pilkada 2020 di Kota Denpasar menyasar Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara yang ditemui langsung di kediaman, Sabtu (25/7-2020).

Kegiatan yang dipimpin langsung Ketua KPU Kota Denpasar I Wayan Arsa Jaya bersama KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan beserta jajaran melaksanakan Gerakan Coklit sekaligus sosialisasi.

“Hari ini kami mengajak seluruh jajaran penyelenggara untuk melakukan Gerakan Coklit Serentak, Gerakan Klik Serentak dan Gerakan Memakai Masker,” kata Wayan Arsa Jaya.

Dalam kesempatan itu, Arsa juga mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan “coklit” dengan memberikan informasi data diri yang benar sesuai KTP elektronik dan kartu keluarga.

“Kami minta masyarakat tidak perlu merasa khawatir karena petugas pemutahiran data pemilih (PPDP) sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) dan agar saling mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Tahapan coklit yakni sebagai tahapan awal dalam memastikan data pemilih yang ada di Kota Denpasar. Pelaksanaan coklit telah dimulai dari tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang yang dilaksanakan 1.202 PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) saat mendatangi masing-masing rumah warga untuk Coklit data pemilih dengan protokol kesehatan Covid-19.

“Pelaksanaan Pilwali pada 9 Desember 2020 mendatang yang masih dibayang-bayangi Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan dengan pelaksanaan jumlah pemilih per TPS maksimal dibatasi 500 orang, yang pada pilwali sebelumnya mencapai 800 orang,” ujarnya.

Sementara Sekda Rai Iswara mengucapkan terima kasih kepada  seluruh jajaran KPU Denpasar yang telah melaksanakan tugas secara baik dari tahapan awal yakni pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Denpasar.  “Kami bersama Walikota Rai Mantra dan Wakil Walikota IGN Jaya Negara mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU, PPK, PPS yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yang sudah kami pantau bersama seluruh jajaran Pemkot Denpasar, serta tetap bersandar pada komunikasi dan koordinasi,” ujar Rai Iswara.

Baca Juga  Pasien Sembuh Bertambah 23 Orang, Kasus Positif kembali Melejit di Denpasar

Tahapan demi tahapan dalam kesuksesan Pilwali Denpasar menjadi tanggung jawab kita bersama. ‘’Dan kami mengajak seluruh masyarakat Kota Denpasar untuk turut serta berpartisipasi dalam kesuksesan pilwali tahun ini. Hal ini juga tidak terlepas dari sinergitas kita bersama yakni Pemkot Denpasar, KPU, Bawaslu dan panitia pemilihan, masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada memiliki tanggung jawab yang dapat dibingkai dengan koordinasi dan komunikasi,’’ katanya.

Terlebih saat ini pelaksanaan pilwali dalam masa pandemi Covid-19 yang diharapkan kewaspadaan bersama sehingga pilwali berjalan lancar serta masyarakat sehat. “Protokol kesehatan menjadi sandaran utama kita dalam melaksanakan seluruh tahapan pilkada dalam upaya kita melibatkan PPK dan PPS yang akan datang langsung di kediaman masyarakat,” ujarnya. (*/eka)

Lanjutkan Membaca

POLITIK

Sosialisasi Pilwali, Rai Iswara Ajak Masyarakat Sukseskan Tahapan Pilkada 2020

Published

on

By

de
SOSIALISASI PILWALI: Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara sosialisasikan Pilwali bersama KPU Denpasar secara daring.

Denpasar, baliilu.com – Pemkot Denpasar siap bersinergi, ajak masyarakat ikut berpartisipasi dan mengajak masyarakat Denpasar untuk mensukseskan seluruh tahapan Pilwali Kota Denpasar tahun 2020. Hal ini dikatakan Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara saat digelar sosialisasi  secara daring tahapan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020, Kamis (23/7).

Pelaksanaan sosialisasi dibuka Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, I Wayan Arsa Jaya dengan pelaksanaan diikuti secara daring Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara. Sosialisasi secara daring ini juga diikuti camat, lurah/perbekel, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Denpasar dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Desa (PPS).

Sekda Rai Iswara dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU Denpasar yang telah melaksanakan tugas secara baik dari tahapan awal yakni pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Denpasar.  “Kami bersama Walikota Rai Mantra dan Wakil Walikota IGN Jaya Negara mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU, PPK, PPS yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yang sudah kami pantau bersama seluruh jajaran Pemkot Denpasar, serta tetap bersandar pada komunikasi dan koordinasi,” ujar Rai Iswara.

‘’Tahapan demi tahapan dalam kesuksesan Pilwali Denpasar menjadi tanggungjawab kita bersama, dan kami mengajak seluruh masyarakat Kota Denpasar untuk turut serta berpartisipasi dalam kesuksesan pilwali tahun ini. Hal ini juga tidak terlepas dari sinergitas kita bersama yakni Pemkot Denpasar, KPU, Bawaslu dan panitia pemilihan, masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada memiliki tanggungjawab yang dapat dibingkai dengan koordinasi dan komunikasi,’’ katanya. Terlebih saat ini pelaksanaan pilwali dalam masa pandemi Covid-19 yang diharapkan kewaspadaan bersama sehingga pilwali berjalan lancar serta masyarakat sehat.  Tentu hal ini sudah dilaksanakan KPU Denpasar dengan melaksanakan kewaspadaan semua panitia pemilihan dalam menjaga kesehatan serta kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan.

Baca Juga  Biznet Siasati Melonjaknya Permintaan akan Internet Selama Masa Pandemi

Lebih lanjut Sekda Rai Iswara juga minta kepada camat, perbekel, hingga lurah untuk memantau bersama pelaksanaan coklit di masyarakat yang selalu mengedepankan protokol kesehatan. “Protokol kesehatan menjadi sandaran utama kita dalam melaksanakan seluruh tahapan pilkada dalam upaya kita melibatkan PPK dan PPS yang akan datang langsung di kediaman masyarakat,” ujarnya. Di samping itu petugas pelaksanaan coklit agar selalu menjaga kesehatan terlebih sudah dilakukan pengecekan kesehatan maupun rapid tes sebelum melaksanakan tugas di lapangan. Sehingga masyarakat dan petugas secara bersama-sama selalu dalam meningkatkan kewaspadaan.

“Jangan ragu, namun kita harus tetap waspada bersama. Kita harapkan masyarakat waspada tapi masyarakat jangan ragu. Mari kita bersandar pada protokol kesehatan,” ujarnya.

Sementara Ketua KPU Denpasar I Wayan Arsa Jaya  mengatakan pelaksanaan secara daring ini untuk memastikan dan mensosialisasikan tahapan Pilwali Denpasar bersama seluruh stakeholder yang ada. Tahapan coklit yakni sebagai tahapan awal dalam memastikan data pemilih yang ada di Kota Denpasar. Pelaksanaan coklit telah dimulai dari tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang yang dilaksanakan 1.202 PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) saat mendatangi masing-masing rumah warga untuk Coklit data pemilih dengan protokol kesehatan Covid-19.

Di samping itu dalam kewaspadaan bersama pihaknya juga telah melakukan rapid tes kepada 1.202 PPDP.  Lebih lanjut dijelaskan, jumlah pemilih di Kota Denpasr dalam rangka pilkada pada bulan  Desember 2020 ini, tercatat: 486.074 orang, sedangkan jumlah TPS totalnya sebanyak: 1.202 buah. “Pelaksanaan Pilwali pada 9 Desember 2020 mendatang yang masih dibayang-bayangi Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan dengan pelaksanaan jumlah pemilih per TPS maksimal dibatasi 500 orang, yang pada pilwali sebelumnya mencapai 800 orang,” ujarnya. (*/eka)

Baca Juga  18 Orang Sembuh, Kasus Positif Covid-19 di Denpasar Bertambah 30 Orang

Lanjutkan Membaca

POLITIK

Lima Fraksi Tanggapi Raperda APBD Bali 2019 di Rapat Paripurna Ke-8, Apresiasi LKPD Bali 2019 Peroleh Opini WTP

Published

on

By

de
RAPAT PARIPURNA, Wagub Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dengan protokol kesehatan hadiri rapat Paripurna ke-8 DPRD Bali, Senin (6/7).

Denpasar, baliilu.com – Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster, 29 Juni lalu, mendapat tanggapan lima fraksi di DPRD Bali dalam rapat Paripurna ke-8 di ruang rapat utama gedung DPRD Bali, Senin (6/7-2020). Hadir pada rapat paripurna tersebut Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati.

Fraksi PDIP dalam tanggapannya yang dibacakan Made Budastra menyatakan Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019, yang disusun berpedoman pada Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; yang akan dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Selanjutnya akan menjadi instrumen kebijakan regulasi daerah yang berfungsi untuk sarana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, yang digunakan untuk pengelolaan anggaran dan melaksanakan kebijakan program pembangunan daerah Provinsi Bali yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Tujuannya untuk pemerataan dan kemajuan pembangunan di segala bidang dalam meningkatkan kesejahteraan krama Bali.

Fraksi Golkar memberikan tanggapan yang dibacakan Wayan Gunawan mengatakan terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 telah mengacu pada ketentuan Pasal 320 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Ball Tahun 2020-2050 sebagai kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk membangun sistem Energi yang mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengedepankan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di daerah demi menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dalam mewujudkan Pulau Bali yang bersih, hijau dan indah sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Ball” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Baca Juga  Era New Normal, Satgas Sanur Beri Edukasi Protokol Kesehatan Berniaga kepada Pelaku Usaha

‘’Kami berpandangan pembahasan Raperda ini merupakan hal yang sangat penting dan strategis. Fraksi Golkar, memberikan masukan konstruktif, dengan tetap berpegangan kepada aspek filosofis, historis, yuridis maupun sosiologis, dengan harapan tujuan-tujuan yang ingin kita wujudkan bersama,’’ kata Gunawan.

Terhadap Raperda APBD 2019, Fraksi Golkar  menyampaikan pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada seluruh masyarakat yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Fraksi Partai Golkar mendorong Gubernur untuk terus-menerus melakukan upaya yang terkait dengan penataan peraturan daerah yang menunjang PAD yang diiringi dengan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi secara konsisten dan berkesinambungan. Terlebih lebih pada kondisi sekarang yang ditandai dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dalam arti luas yang sudah tentu memerlukan sumber dana yang memadai.

Fraksi Golkar juga berharap belanja daerah sebagai salah satu komponen keuangan dapat memberikan stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah dan sekaligus berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, ke depan, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Dengan demikian pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban agar sungguh-sungguh memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan, berkeadilan dan akuntabel.

Fraksi Gerindra dalam tanggapannya yang dibacakan Ketut Juliarta mengatakan diskursus mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang rapat tautannya dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, maka sebagai entitas pelaporan (Pemerintah Daerah) dan entitas akuntansi (OPD); tentu kita harus hirau atas beberapa regulasi, antara lain sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, antara lain mengenai kewajiban Konstitusional mengatur Gubernur dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah.

Baca Juga  Biznet Siasati Melonjaknya Permintaan akan Internet Selama Masa Pandemi

Substansi penting sesuai konteks, merujuk Pasal 31 dan Pasal 32, dan penjelasan atas pasal-pasalnya. Bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2-APBD) kepada DPRD, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah. Isi laporan P2-APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Realisasi Anggaran (LRA) selain menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, juga menjelaskan prestasi kerja SKPD/OPD. Juga regulasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui Komang Nova Sewi Putra mengatakan Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi Gubernur dan jajarannya karena telah mampu mempertahankan Penilaian atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali tahun Anggaran 2019 yang diterima pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali pada Jumat, 29 Mei 2020 dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-7 (tujuh) kalinya secara berturut-turut, yang mana hal ini merupakan suatu kebanggaan dan prestasi serta kerja keras kita bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Hasil Opini WTP ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Provinsi Bali sudah dikelola dengan wajar dan transparan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di samping memberikan Opini WTP juga memberikan banyak temuan dan rekomendasi, maka Fraksi Partai Demokrat menyarankan kepada Gubernur dan jajarannya untuk segera menindaklanjuti sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu 60 (enam puluh) hari dari sejak LHP BPK-RI disampaikan kepada DPRD dan Gubernur, dengan mengacu pada Rencana Aksi (Action Plan) atas Rekomendasi BPK-RI dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019.

Baca Juga  Desa Dangin Puri Kangin Serahkan Sembako kepada Warga Isolasi Mandiri

Dikatakan capaian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 6,645 triliun lebih atau 102,26 persen dari rencana anggaran sebesar Rp 6,498 triliun lebih, dan bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 6,259 triliun lebih, ini berarti ada peningkatan sebesar Rp 386 milyar lebih atau 6,17 persen.

Bila dilihat dari capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 sebesar Rp 4,023 triliun lebih atau 106,92 persen dari rencana anggaran sebesar Rp 3,762 triliun lebih dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat peningkatan sebesar Rp 210 milyar lebih atau 8,19 persen. ‘’Kami Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada saudara Gubernur dan OPD terkait atas capaian ini,’’ kata Nova Sewi Putra.

Apresiasi yang sama juga disampaikan Fraksi Nasdem melalui tanggapan yang dibacakan I Wayan Arta. Fraksi Nasdem-PSI-Hanura juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur karena mampu mempertahankan penilaian atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali 2019 yang diterima pada Rapat Paripurna Dewan Jumat, 29 Mei 2020.

Fraksi Nasdem bangga karena BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-7 (tujuh) kalinya secara berturut-turut. Hal ini merupakan prestasi dan kerja keras kita bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Opini WTP merupakan bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah dikelola wajar dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kepercayaan pemerintah. (*/gs)

Lanjutkan Membaca