Connect with us

BUDAYA

Lindungi Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut, Gubernur Koster Terbitkan Pergub Nomor 24 Tahun 2020

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan air bagi masyarakat Bali berfungsi sebagai sumber kehidupan dan sebagai sarana upacara keagamaan sesuai dengan visi pembangunan daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Namun kondisi danau, mata air, sungai, dan laut  di Bali saat ini telah semakin menurun secara kuantitas maupun kualitas sehingga perlu dilindungi berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi  dalam upaya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia niskala-sakala.

‘’Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 ini sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, desa adat, dan masyarakat untuk melaksanakan pelindungan terhadap danau, mata air, sungai, dan laut  dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola,’’ terang Gubernur Bali Wayan Koster dalam konferensi pers di Gedung Gajah Jaya Sabha Denpasar, Jumat (10/7-2020).  Hadir pada kesempatan tersebut Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Penglingsir Puri Agung Sukahet, Ketua PHDI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Sudiana, Sekda Bali Dewa Made Indra, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Desa Provinsi Bali, dan Penyarikan Agung MDA I Ketut Sumarta.

Gubernur Koster menyatakan, tujuan penyusunan peraturan gubernur ini untuk  menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, fungsi danau, mata air, sungai, dan laut agar senantiasa dapat menyediakan sumber air pada kuantitas dan kualitas memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mahluk hidup lainnya. Untuk melindungi danau, mata air, sungai, dan  laut beserta ekosistemnya dari kerusakan, pencemaran, dan gangguan yang disebabkan oleh daya rusak alam dan aktivitas manusia. Untuk menjaga kebersihan, kemurnian, dan kesucian danau, mata air, sungai, dan laut. Dan, untuk melaksanakan kearifan lokal dalam rangka pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut.

Baca Juga  Wawali Jaya Negara Tinjau Pembangunan Fisik SMPN 14 Denpasar

Ditegaskan, pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut dilakukan secara niskala dan  sakala  bersumber dari kearifan lokal  Sad Kerthi,  dilaksanakan oleh perangkat daerah yang  menyelenggarakan urusan pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut dengan pemerintah kabupaten/kota dan desa adat.

Pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut secara  niskala  dilakukan dengan melaksanakan upacara penyucian secara berkala meliputi: penyucian danau  (Danu Kerthi);  penyucian laut  (Segara  Kerthi);  dan penyucian  tumbuh-tumbuhan (Wana Kerthi).  Upacara  penyucian danau  (Danu Kerthi) dan  penyucian laut  (Segara Kerthi)  dilaksanakan  setiap  Saniscara Kliwon Wuku Uye  (Tumpek Uye).  Sedangkan  upacara penyucian tumbuh-tumbuhan (Wana Kerthi)  dilaksanakan  setiap  Saniscara Kliwon Wuku Wariga (Tumpek Wariga/Tumpek Atag).

Tingkatan pelaksanaan upacara penyucian meliputi  upacara  tingkat alit dan upacara tingkat  utama.    Upacara  penyucian tingkat  alit dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan kalender (pawukon) Bali oleh desa adat.  Upacara  penyucian tingkat  utama dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun kalender (pawukon) Bali oleh Pemerintah Provinsi.  Selain oleh Pemerintah Provinsi,  masyarakat  juga  dapat melaksanakan  upacara  penyucian sesuai dengan  dresta  setempat. Tata cara pelaksanaan upacara penyucian mengacu pada sastra atau dresta. Upacara penyucian diselenggarakan secara serentak di seluruh Bali.

Pelindungan  danau, mata air, dan sungai  secara  sakala  meliputi:  badan air; sempadan;  aliran air; dan  DAS/Sub DAS  dari hulu sampai hilir.  Sedangkan pelindungan laut secara sakala meliputi: perairan dan pesisir.

Pelindungan  secara  sakala  dilaksanakan oleh perangkat daerah  pemerintah provinsi  yang menyelenggarakan urusan bidang sumber daya air, lingkungan hidup dan kehutanan bersinergi dengan instansi terkait sesuai kewenangan.

Dalam melaksanakan kegiatan pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut, desa adat  berkewajiban membuat pararem  dan/atau  awig-awig  yang sekurang-kurangnya  memuat:  melakukan penanaman pohon pada setiap pelaksanaan upacara Tumpek Wariga;  melarang  krama  desa adat, krama tamiu, dan tamiu  membuang sampah, limbah, dan kotoran; melarang karma desa adat, krama tamiu, dan tamiu menebang pohon di sekitar danau, mata air, sungai, dan laut; dan memberikan sanksi atas pelanggaran larangan.

Baca Juga  Ny. Putri Koster: Penguasaan Teknologi Informasi sebuah Keharusan untuk Bersaing Rebut Pasar di Masa Pandemi Covid

Desa adat melaksanakan pelindungan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan desa adat yang berada dalam  satu kawasan pelindungan dan para pihak.

Setiap pengusaha yang memanfaatkan danau, mata air, sungai, dan laut wajib melaksanakan pelindungan secara niskala dan sakala.

Pelindungan perairan  dilaksanakan  oleh perangkat daerah  yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan, kecuali perairan laut di wilayah Taman Nasional Bali Barat.

Pelindungan pesisir dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota kecuali: Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang  dilaksanakan  oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan  bidang kehutanan; dan  Taman Nasional Bali Barat yang dilaksanakan oleh instansi terkait yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan.

Kegiatan pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut diselenggarakan secara serentak  dengan pola semesta berencana  pada setiap hari Sabtu bertepatan dengan hari Saniscara Kliwon Wuku Uye.

Kegiatan pelindungan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan sumber daya air berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan desa adat.

Masyarakat  berperan aktif secara bergotong-royong dalam kegiatan pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut.  Peran aktif masyarakat dilakukan secara perorangan, kelompok orang dan/atau organisasi. Peran aktif masyarakat diwujudkan dalam forum partisipasi  kegiatan pelindungan danau, mata air, sungai,  dan laut  pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan; partisipasi penanaman dan pemeliharaan pohon serta pembersihan sampah; dan  pengaduan terhadap pelanggaran dan/atau  ketidakpatuhan pelaksanaan kegiatan pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut. (*/gs)

BUDAYA

Dharma Wacana Ida Pandita Terkait Hare Krishna, MDA Bali Menyambut Baik

Published

on

By

de
Bandesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet.

Denpasar, baliilu.com -Bandesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet mengungkapkan apa yang disampaikan Ida Pandita Mpu Jaya Prema pada saat dharma wacana terkait membahas persoalan Hare Krishna, pastinya cukup menarik untuk disimak dan dipahami bersama, terutama buat masyarakat Bali yang beragama Hindu.

Ida Panglingsir mengatakan pada saat dharma wacana Ida Pandita menyebutkan kalau keberadaan Hindu mulai diadaptasikan dengan banyak sebutan terutamanya Hindu yang ada di luar Bali seperti Hindu Tengger utawi Jawa, Hindu Sunda Wiwitan, Hindu Kaharingan, dan Hindu Toraja.

“Walau diadaptasikan dengan banyak sebutan tidak berarti mengganti, apalagi sampai menghilangkan Hindu Dharma. Hindu dengan ciri khas daerah masing-masing patut tetap disebut, dan juga tetap diingat sesuai dengan desa kala patra, kapan menyebut Hindu Bali dan kapan menyebut Hindu Dharma,” terangnya, Rabu (12/8-2020).

Dijelaskan, kalau kita berkumpul sesama Hindu Bali atau untuk menyebut Hindu daerah, maka akan tetap menyebut diri Hindu Bali. Tetapi saat kita secara nasional atau nusantara sedang berkumpul, maka kita disana berkumpul sebagai Umat Hindu Dharma.

“Sama halnya istilah Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Allah, Tuhan Yesus, Tian, Sang Budha dan sebagainya tidak akan pernah mengganti atau menghilangkan sebutan Tuhan Yang Maha Esa,” jelasnya.

Lanjutnya, sama halnya menyebut soroh di Bali tidak berarti menghilangkan identitas Bali secara keseluruhan. Menyebut diri orang Papua, Ambon, Bali, Jawa, Sunda sampai Aceh tidak berarti mengganti atau menghilangkan sebutan kita orang Indonesia.

“Itulah Bhineka Tunggal Ika, baik dalam Hindu, dan di dalam Bali sendiri tetap berada di bawah NKRI. Sehingga tidak jadi masalah menyebut Hindu Bali atau Hindu Dharma sebagai identitas,” imbuhnya.

Baca Juga  Kadis Mardiana: Hadapi Tatanan Kehidupan Era Baru, Pelaku Koperasi dan UMKM Manfaatkan Platform Media Sosial

Ditambahkan, Hare Krishna dilarang di wewengkon desa adat, dan diusulkan tetap dilarang di Indonesia bukanlah titik beratnya. Karena Hare Krishna sangat berbeda dengan Hindu Bali ataupun Hindu Nusantara atau Hindu Dharma.

“Bahkan, 5 agama lain juga berbeda dengan Agama Hindu Bali ataupun Hindu Nusantara atau Hindu Dharma. Namun semuanya bisa menganut kepercayaan dengan baik, tanpa pernah mengganggu kepercayaan agama lainnya,” tambahnya.

Sementara Hare Krishna sendiri ciri keyakinannya sangat berbeda yakni provokatif dan massif melaksanakan usaha penyebaran ajaran ke komunitas umat yang sudah beragama dengan keyakinan sangat berbeda, dalam hal ini sasarannya adalah Hindu Bali dan Hindu Nusantara.

“Menjelek-jelekkan penganut Hindu Bali terutama upacara, adat, dan desa adat, melakukan tindakan memanipulasi ajaran Agama Hindu Bali yang sengaja dikonversi menjadi ajaran Hare Krishna dalam buku pedoman Agama Hindu untuk di sekolah-sekolah,” pungkasnya. (*/gs)

Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Wayan Koster Rancang Pelabuhan Sampalan & Bias Munjul Bermotif Ukiran Kuno Khas Nusa Penida

Published

on

By

de
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER

Nusa Penida, baliilu.com – Sejarah pembangunan infrastruktur diciptakan Gubernur Bali Wayan Koster di Pulau Nusa Penida. Pulau yang terkenal akan suasana spiritualnya dengan keberadaan Pura Dalem Ped, serta dilengkapi oleh pesona alam yang menjadi daya tarik wisata, tercatat pulau yang berada di tenggara Pulau Bali ini selalu dihadapi oleh kondisi pelabuhan yang tidak memberikan kesan aman dan nyaman bagi masyarakat atau wisatawan yang memasuki pintu gerbang Nusa Penida.

Merujuk dari masalah tersebut, Gubernur Koster akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya tepat pada, hari Purnama, Senin, Soma, Umanis, Tulu (3/8-2020), dimana sejarah yang ia lakukan di tengah pandemi Covid-19 ini ialah berhasil mengajak Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi melaksanakan Ground Breaking Pelabuhan Nusa Penida di Sampalan dan Pelabuhan Nusa Ceningan di Bias Munjul yang ke depannya akan menghubungkan langsung ke Pelabuhan Sanur di Matahari Terbit atau dikenal dengan sebutan Pelabuhan Segi Tiga Emas di Bali.

Sejarah selanjutnya yang ingin diciptakan Gubernur Koster, ialah membangkitkan kembali seni arsitektur khas Nusa Penida, yang selama ini tenggelam dan tidak diketahui keberadaannya. Sehingga pembangunan Pelabuhan Nusa Penida di Sampalan dan Pelabuhan Nusa Ceningan di Bias Munjul yang mengambil tema Alam Semesta Segara – Wukir, Tradisi Pulau Guru – Nusa Tiga itu akan memenuhi interior ruangan di kedua pelabuhan tersebut.

“Arsitektur bangunannya, ruang dalamnya/interior, arsitektur ruang luarnya akan didesain dengan muatan kearifan lokal Nusa Penida. Kemudian ukiran kuno Nusa Penida yang terdapat di Pura Batu Medawu, Pura Puncak Mundi, Pura Sahab, Pura Prajapati Sampalan, Pura Puseh Lembongan juga akan ditampilkan di bangunan pelabuhan tersebut. Karena Nusa Penida memiliki Kain Cepuk dan Kain Rangrang, maka desain pelabuhan di Sampalan dan Bias Munjul itu juga akan memiliki motif kain Cepuk dan kain Rangrang yang dikombinasikan dengan ukiran kuno tersebut,” ujar mantan anggota DPR-RI 3 periode ini seraya berharap ukiran ini dilestarikan keberadaannya.

Baca Juga  BPJamsostek Fokus Berikan Perlindungan kepada Peserta Pekerja bukan Penerima Upah

Alasan Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini memasukkan konten kearifan lokal pada gaya bangunan di kedua pelabuhan tersebut, karena Wayan Koster konsisten berpegang teguh pada Perda No.4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali yang resmi diberlakukan pada, Kamis (16/7) lalu. (gs)

Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Gubernur Koster Minta ISI Denpasar Bangkitkan Kekayaan dan Kejayaan Budaya Bali

Published

on

By

de
HADIRI PENGUKUHAN GURU BESAR: Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Ny. Putri Suastini Koster dan Wakil Gubernur yang juga Guru Besar ISI Denpasar Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menghadiri Sidang Terbuka Senat Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar dalam rangka Dies Natalis XVII dan Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn,M.Sn dan Prof. Dr. Drs. I Gede Mugi Raharja, M.Sn. di Gedung Natya Mandala, Kampus ISI Denpasar, Selasa (28/7-2020).

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Ny. Putri Suastini Koster dan Wakil Gubernur yang juga Guru Besar ISI Denpasar Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menghadiri Sidang Terbuka Senat Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar dalam rangka Dies Natalis XVII dan Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn,M.Sn dan Prof. Dr. Drs. I Gede Mugi Raharja, M.Sn. di Gedung Natya Mandala, Kampus ISI Denpasar, Selasa (28/7-2020).

Dalam sambutannya Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pencapaian visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali di bidang kebudayaan semakin maju dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan. “Hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan Bali dikandung semua di dalam peraturan daerah ini, sehingga kita sekarang telah memiliki aturan yang cukup memadai untuk memperkuat dan memajukan kebudayaan Bali yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Bali,” ujarnya.

Gubernur menambahkan Bali memiliki kekayaan tradisi sejak dahulu yang tumbuh dan dimanfaatkan oleh para leluhur. Selama ini kekayaan tradisi ini masih kurang serius dibangkitkan, dijaga, dipelihara serta dimajukan sehingga secara perlahan-lahan semakin mundur, luntur dan mungkin sudah ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat di desa adat. “Karena itu ini harus kita gali kembali, dibangunkan agar dia menjadi satu potensi yang mencerahkan kehidupan masyarakat di Provinsi Bali serta juga mendorong perekonomian masyarakat Bali,”  kata Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini.

Gubernur mengatakan dalam konteks pelaksanaan Peraturan Daerah ini serta Peraturan Gubernur sebelumnya yang berkenaan dengan kebudayaan, ISI Denpasar memiliki ruang yang cukup memadai untuk mengaktualisasikan potensi yang ada. 

Menurutnya ISI Denpasar memiliki sumber daya yang mumpuni yakni dosen, mahasiswa serta sembilan 9 orang guru besar. “Saya kira ini sumber daya yang luar biasa untuk mengembangkan seni yang ada di Bali ini termasuk seni tradisi. Saya titip nanti dengan satu skema tertentu seni-seni tradisi yang berakar di desa adat yang tumbuh di desa adat yang digeluti oleh masyarakat desa adat kemudian sekarang ditinggal punah lantas dia tidak lagi muncul sebagai kekayaan seni, mohon supaya ISI Denpasar bergerak ke bawah melalui kegiatan pengabdian masyarakat, kuliah kerja nyata maupun juga kegiatan kemasyarakatan lainnya, turun ke bawah untuk masuk ke wilayah itu agar bersentuhan langsung dengan kekayaan seni yang ada di akar rumput,” katanya.

Baca Juga  Masuk Top Inovasi 99 Pelayanan Publik Nasional, Walikota Rai Mantra Paparkan “Maya Si Tekmas” secara Vidcon

Menurut Gubernur inilah yang harus dikembangkan oleh ISI Denpasar dalam kegiatan Tri Dharma yang menjadi tugas utama sebagai perguruan tinggi. “Dengan demikian saya kira seni dan budaya di Bali yang berbasis tradisi maupun juga yang berbasis modern itu akan terus maju terus berkembang di tengah-tengah dinamika lokal nasional dan global inilah yang menjadi kekayaan kita,” ujarnya.

Rektor ISI Denpasar Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.Skar., M.Hum mengatakan dalam bidang pengabdian masyarakat tahun 2020 mahasiswa ISI Denpasar mengadakan KKN di desa adat masing-masing sebagai dukungan terhadap program Gubernur Bali.

Hanya dengan situasi pandemi program ngayah ke desa-desa dan pura-pura di Bali dengan berat hati harus dihentikan sementara. “Namun, kami merasa bersyukur karena Bapak Gubernur dan Pemprov Bali telah menginisiasi dan membiayai penciptaan seni virtual yang telah tayang di media sosial dapat kami pastikan dari 202 sanggar seni yang dibantu oleh Bapak Gubernur mendapatkan bantuan penciptaan seni virtual itu 80 persen mahasiswa dan alumni ISI Denpasar,” ujarnya.

Pada kesempatan ini Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati memberi ucapan selamat kepada dua guru besar yang dikukuhkan yakni Prof. Dr. Drs. I Gede Mugi Raharja, M.Sn. dan Prof. Dr. I Wayan (Kun) Adnyana, S.Sn.M.Sn yang juga Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. (*/gs)

Lanjutkan Membaca