Tuesday, 16 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

POLITIK

Lima Fraksi Tanggapi Raperda APBD Bali 2019 di Rapat Paripurna Ke-8, Apresiasi LKPD Bali 2019 Peroleh Opini WTP

BALIILU Tayang

:

de
RAPAT PARIPURNA, Wagub Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dengan protokol kesehatan hadiri rapat Paripurna ke-8 DPRD Bali, Senin (6/7).

Denpasar, baliilu.com – Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster, 29 Juni lalu, mendapat tanggapan lima fraksi di DPRD Bali dalam rapat Paripurna ke-8 di ruang rapat utama gedung DPRD Bali, Senin (6/7-2020). Hadir pada rapat paripurna tersebut Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati.

Fraksi PDIP dalam tanggapannya yang dibacakan Made Budastra menyatakan Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019, yang disusun berpedoman pada Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; yang akan dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Selanjutnya akan menjadi instrumen kebijakan regulasi daerah yang berfungsi untuk sarana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, yang digunakan untuk pengelolaan anggaran dan melaksanakan kebijakan program pembangunan daerah Provinsi Bali yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Tujuannya untuk pemerataan dan kemajuan pembangunan di segala bidang dalam meningkatkan kesejahteraan krama Bali.

Fraksi Golkar memberikan tanggapan yang dibacakan Wayan Gunawan mengatakan terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 telah mengacu pada ketentuan Pasal 320 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Ball Tahun 2020-2050 sebagai kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk membangun sistem Energi yang mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengedepankan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di daerah demi menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dalam mewujudkan Pulau Bali yang bersih, hijau dan indah sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Ball” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Baca Juga  Persentase Kesembuhan Tertinggi Nasional & Internasional, Gubernur Koster Beri Apresiasi dan Insentif Tenaga Medis

‘’Kami berpandangan pembahasan Raperda ini merupakan hal yang sangat penting dan strategis. Fraksi Golkar, memberikan masukan konstruktif, dengan tetap berpegangan kepada aspek filosofis, historis, yuridis maupun sosiologis, dengan harapan tujuan-tujuan yang ingin kita wujudkan bersama,’’ kata Gunawan.

Terhadap Raperda APBD 2019, Fraksi Golkar  menyampaikan pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada seluruh masyarakat yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Fraksi Partai Golkar mendorong Gubernur untuk terus-menerus melakukan upaya yang terkait dengan penataan peraturan daerah yang menunjang PAD yang diiringi dengan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi secara konsisten dan berkesinambungan. Terlebih lebih pada kondisi sekarang yang ditandai dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dalam arti luas yang sudah tentu memerlukan sumber dana yang memadai.

Fraksi Golkar juga berharap belanja daerah sebagai salah satu komponen keuangan dapat memberikan stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah dan sekaligus berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, ke depan, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Dengan demikian pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban agar sungguh-sungguh memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan, berkeadilan dan akuntabel.

Fraksi Gerindra dalam tanggapannya yang dibacakan Ketut Juliarta mengatakan diskursus mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang rapat tautannya dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, maka sebagai entitas pelaporan (Pemerintah Daerah) dan entitas akuntansi (OPD); tentu kita harus hirau atas beberapa regulasi, antara lain sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, antara lain mengenai kewajiban Konstitusional mengatur Gubernur dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah.

Baca Juga  Karo Ops Polda Bali, Pimpin Apel Kesiapan Peralatan dan Perlengkapan Antisipasi Bencana Alam

Substansi penting sesuai konteks, merujuk Pasal 31 dan Pasal 32, dan penjelasan atas pasal-pasalnya. Bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2-APBD) kepada DPRD, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah. Isi laporan P2-APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Realisasi Anggaran (LRA) selain menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, juga menjelaskan prestasi kerja SKPD/OPD. Juga regulasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui Komang Nova Sewi Putra mengatakan Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi Gubernur dan jajarannya karena telah mampu mempertahankan Penilaian atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali tahun Anggaran 2019 yang diterima pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali pada Jumat, 29 Mei 2020 dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-7 (tujuh) kalinya secara berturut-turut, yang mana hal ini merupakan suatu kebanggaan dan prestasi serta kerja keras kita bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Hasil Opini WTP ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Provinsi Bali sudah dikelola dengan wajar dan transparan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di samping memberikan Opini WTP juga memberikan banyak temuan dan rekomendasi, maka Fraksi Partai Demokrat menyarankan kepada Gubernur dan jajarannya untuk segera menindaklanjuti sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu 60 (enam puluh) hari dari sejak LHP BPK-RI disampaikan kepada DPRD dan Gubernur, dengan mengacu pada Rencana Aksi (Action Plan) atas Rekomendasi BPK-RI dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019.

Baca Juga  MGPSSR Bali Bentuk Satgas Covid-19, Gelar Aksi Sosial di Wilayah Tabanan

Dikatakan capaian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 6,645 triliun lebih atau 102,26 persen dari rencana anggaran sebesar Rp 6,498 triliun lebih, dan bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 6,259 triliun lebih, ini berarti ada peningkatan sebesar Rp 386 milyar lebih atau 6,17 persen.

Bila dilihat dari capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 sebesar Rp 4,023 triliun lebih atau 106,92 persen dari rencana anggaran sebesar Rp 3,762 triliun lebih dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat peningkatan sebesar Rp 210 milyar lebih atau 8,19 persen. ‘’Kami Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada saudara Gubernur dan OPD terkait atas capaian ini,’’ kata Nova Sewi Putra.

Apresiasi yang sama juga disampaikan Fraksi Nasdem melalui tanggapan yang dibacakan I Wayan Arta. Fraksi Nasdem-PSI-Hanura juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur karena mampu mempertahankan penilaian atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali 2019 yang diterima pada Rapat Paripurna Dewan Jumat, 29 Mei 2020.

Fraksi Nasdem bangga karena BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-7 (tujuh) kalinya secara berturut-turut. Hal ini merupakan prestasi dan kerja keras kita bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Opini WTP merupakan bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah dikelola wajar dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kepercayaan pemerintah. (*/gs)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Totalitas Pengabdian, Adi-Parwa Siap Lanjutkan Program Giri Prasta

Published

on

By

putu parwata
Ketua DPRD Badung Putu Parwata. (Foto: dok baliilu)

Badung, baliilu.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) diberikan semua kadernya untuk melakukan kerja nyata dan mempromosikan dirinya di masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan bisa melihat kinerja dari kader-kader Partai PDI Perjuangan. Salah satunya pasangan Adi-Parwa atau Wayan Adi Arnawa dan Putu Parwata.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata, saat diwawancarai awak media di rumahnya, Jalan Panji, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Senin, 10 Juni 2024.

“Kader-kader yang lain juga diberikan kesempatan yang sama, seperti Bagus Alit Sucipta, Anom Gumanti, Satria, Alit Yandinata,” ucap Putu Parwata.

Sesuai data yang masuk dan sudah memberikan pendaftaran administratif, yang harus dipenuhi oleh Calon Bupati Badung dan Wakil Bupati Badung. “Calonnya, Pak Bupati Badung itu ada dari ASN, yaitu pak Adi Arnawa, kemudian ada Bagus Sucipta, Anom Gumanti. Namun, ada yang tidak menyetorkan sebagai Calon Bupati Badung adalah Made Sudiarsa,” tegasnya.

Kemudian, untuk posisi Wakil Bupati Badung, Putu Parwata mengakui sudah melakukan pendaftaran. “Selain itu, ada Alit Yandinata dan Nyoman Satria juga sudah melakukan pendaftaran. Untuk pak Sutama juga sudah untuk posisi Bupati Badung,” imbuhnya.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk totalitas pengabdian di masyarakat, sekaligus ingin memberikan ruang yang lebih besar buat masyarakat, supaya semakin maju, baik sisi perekonomian, pendidikan dan kesehatan. “Kita totalitas bekerja. Apakah nanti ini menjadi satu kekuatan partai, nanti akan dilihat oleh DPP, lalu Ibu Mega akan memberikan rekomendasi,” bebernya.

Pada prinsipnya, Putu Parwata mengucap terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan dukungan penuh kepada Adi-Parwa, sehingga dukungannya semakin kuat dan dicintai serta disegani sebagai bentuk bagian dari masyarakat.

Baca Juga  Imbauan Gubernur Bali Mulai Jumat Ini, Tunda Perjalanan ke Bali atau ke Luar Bali

“Jadi, saya mengucapkan terima kasih. Namun yang penting buat saya, kembali kepada nassar dan komitmen untuk bekerja buat rakyat, masyarakat dalam segala hal,” ucapnya menegaskan.

Tak hanya itu, Putu Parwata juga menyebutkan totalitas sisa hidupnya dipakai untuk mengabdi kepada masyarakat. “Itu dimanapun. Toh pun di Wakil Bupati diizinkan dan diberikan peluang oleh Ibu Megawati, siap perintah. Kalau toh pun ditugaskan di tempat yang lain juga siap. Pada prinsipnya, saya sebagai kader PDI Perjuangan siap untuk melakukan  pengabdian totalitas,” tegasnya.

Soal penantang dari kubu sebelah, yang telah mengumumkan bakal Calon Bupati Badung dan Wakil Bupati Badung disebutkan, bahwa mereka juga punya hak yang sama, sesuai dengan Undang-Undang untuk ikut serta dalam konstelasi Pilkada nanti.

“Silakan saja. Kita khan masing-masing punya strategi sendiri-sendiri, tapi saya yakin dengan pengabdian daripada kami di PDI Perjuangan ini, PDI Perjuangan tetap akan dicintai oleh masyarakat Badung, karena pengabdiannya dan hasil kerja yang sudah bisa kita lihat,” tambahnya.

Meski sejumlah pembangunan harus  diperbaiki, pihaknya dari PDI Perjuangan siap meneruskan dan melanjutkan secara berkelanjutan program Bupati Giri Prasta, demi meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan, keadilan serta selalu ada bersama-sama dengan masyarakat.

Untuk diketahui, Wayan Adi Arnawa merupakan seorang ASN sebagai Sekda Badung, yang kemudian mendaftar sebagai Bacalon Bupati Badung, karena setiap orang juga mempunyai hak masing-masing yang sama, untuk mempromosikan dirinya. “Tentu pak Adi Arnawa sebagai Bacalon di PDI Perjuangan juga tidak ada yang melarang untuk men-endorse dirinya, tapi itu diluar jam kerja yang ditentukan,” ungkapnya.

Jika mereka melakukan tugasnya sehari-hari sebagai ASN, lanjutnya hal tersebut memang merupakan tugas di Pemerintah Kabupaten Badung sebagai Sekda Badung atau mewakili Bupati Badung atau Wakil Bupati Badung, untuk menghadiri acara-acara resmi tentang kegiatan Pemerintah. “Tapi, jika mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang  lain, nah itu juga hak mereka. Tidak ada yang melarang itu, kecuali kampanye. Ini khan belum masa kampanye, boleh aja dia,” kata Putu Parwata.

Baca Juga  Wagub Cok Ace: Meski Covid-19 Masuk Kurva Datar, Transmisi Lokal tetap Diwaspadai

Dipaparkan pula, bahwa dia bekerja menunjukkan dirinya dekat dengan masyarakat serta bekerja dengan masyarakat. “Lalu, dia menghadiri acara-acara kedinasan, itu tidak masalah. Saya kira itu belum, mereka itu melakukan tugas yang memang menjadi mandat daripada kedinasan. Saya kira itu tidak ada masalah,” tutupnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

POLITIK

KPU Bali: Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024 Nihil

Published

on

By

ketua kpu bali laporkan calon perseorangan gubernur bali
Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan pada Senin, 13 Mei 2024 menyampaikan bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dinyatakan nihil pada Pilkada 2024.

Hal itu dikatakannya melalui keterangan pers setelah pada 12 Mei 2024 hingga pukul 23.59 Wita, rekapitulasi penyerahan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nihil yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali.

Lidartawan menjelaskan dengan memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta surat edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 676/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 4 Mei 2024, KPU Provinsi Bali telah mengumumkan Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 yang termuat dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 650/PL.02.2-Pu/51/2.1/2024 tentang Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024, tertanggal 5 Mei 2024.

‘’KPU Bali telah melaksanakan sosialisasi berkenaan dengan tahapan dan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024. Sosialisasi dilakukan di website, media sosial KPU Provinsi Bali serta dilaksanakan juga dalam bentuk rapat dengan mengundang tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Sosialisasi juga dilakukan di setiap kesempatan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan KPU Provinsi Bali dan juga kegiatan yang dihadiri oleh KPU Provinsi Bali,’’ ujar Lidartawan.

Baca Juga  Wagub Cok Ace: Meski Covid-19 Masuk Kurva Datar, Transmisi Lokal tetap Diwaspadai

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 54 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Pesebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024, tertanggal 17 April 2024, bahwa jumlah minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 adalah 277.909 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan) dengan persebaran minimal di 5 Kabupaten/Kota di Bali.

Waktu pernyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024, mulai pada hari Rabu, 8 Mei 2024 hingga Minggu, 12 Mei 2024. KPU Provinsi Bali telah melaksanakan tahapan Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, dengan membuka helpdesk Fasilitasi Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.

‘‘Hingga pukul 23.59 WITA, rekapitulasi penyerahan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dinyatakan nihil,’’ pungkas Lidartawan. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Prof. Dasi Astawa: Wayan Koster Punya Kans Besar untuk Menjadi Gubernur Bali

Published

on

By

Pandangan I Nengah Dasi Astawa terhadap Wayan Koster
Direktur Politeknik elBajo Commodus, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si. (Foto: dok baliilu.com)

Denpasar, baliilu.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar Bulan November 2024. Sejumlah partai telah menyusun strategi merebut kursi orang nomor satu Provinsi Bali termasuk kabupaten dan kota di Bali.

Tak terkecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) besutan Megawati Soekarnoputri. Sebagai partai pemenang pemilu di Bali, PDIP tak mau kalah dalam perebutan kursi, gubernur, bupati dan walikota.

Khusus untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali, aspirasi rakyat sudah muncul melalui DPC se-Bali yang secara bulat mengusulkan nama I Wayan Koster sebagai “nakhoda kapal”  lima tahun ke depan, 2024-2029.

Munculnya nama Wayan Koster melalui aspirasi DPC memang tidak salah. Mengapa? Putra kelahiran Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng ini adalah kader senior partai, incumbent (petahana) dan Ketua DPD PDIP Bali.

Namun di atas segalanya, hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memastikan siapa kader PDIP Bali yang pantas menerima tiket dan boarding pass (rekomendasi) dari Sang Ketua Umum untuk bertarung di Pilgub Bali November 2024.

Pengamat Kebijakan Publik yang juga Direktur Politeknik elBajo Commodus, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si. punya pandangan tersendiri tentang petahana Wayan Koster.

Ditemui di kediamannya pekan lalu (19/4/2024), mantan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII ini mengatakan Wayan Koster punya kans besar untuk menjadi Gubernur Bali lima tahun ke depan.

Prof. Dasi Astawa menyarankan, bila Wayan Koster maju lagi maka teori trickle down effect mesti dijawab dengan peluang dan kesempatan kerja. Menurutnya, bila peluang dan kesempatan kerja tidak ada, maka trickle down effect tidak muncul karena teori ini harus diukur.

“Selain itu harus memperhatikan apa yang dibutuhkan anak muda. Karena anak muda adalah pewaris dan pemilih terbesar. Yang kedua gender. Itu saran saya. Perhatian kepada gender perlu langkah yang konkret,” sarannya.

Baca Juga  Dari Jambore PKK, Ny. Putri Koster: 10 Program Pokok PKK Sejalan dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Dasi Astawa menyebut ada tiga saran yang ia sampaikan kepada calon petahana (Wayan Koster-red) kalau maju lagi. Mungkin juga sudah dilakukan lima tahun lalu, dan kalau belum tolong dijelaskan atau mulai dijelaskan kepada publik melalui media massa agar masyarakat tahu apa yang sudah dikerjakan petahana.

“Hari ini dan seterusnya, Pak Koster secara rigid dan detail menjelaskan kepada publik melalui media massa pencapaian selama lima tahun baik di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli. Itu yang dirasakan masyarakat,” sarannya.

Dan yang kedua, sebagai petahana harus dipikirkan apa kebutuhan anak muda sebagai estafet dan pemilih terbesar. Karena, selama tahun kemarin, Pak Koster mungkin sudah melakukan. Kalau sudah,  itu mesti dijelaskan tentang program untuk anak muda.

“Tolong dijelaskan atau mulai dijelaskan. Kalau belum, diprogramkan. Kalau belum dilakukan selama lima tahun kepemimpinan harus diprogramkan. Kalau sudah dijelaskan,” ujarnya.

Dan  yang ketiga menurut Dasi Astawa, persoalan gender dan manula harus menjadi perhatian dan diprogramkan. Program-program manula terutama kesejahteraan dan kesehatan manula harus dijadikan program termasuk membuat program untuk gender.

“Bagaimana agar perempuan tidak terpinggirkan. Karena pemilih perempuan itu 51 persen, dominasi pemilih adalah perempuan dan generasi muda. Komposisi pemilih adalah wanita dan generasi muda. Oleh karena itu, Pak Koster mesti menjelaskan secara detail dan rigid program yang telah dilakukan dan akan dilakukan,” sebutnya.

Menurutnya, tiga point itu disampaikan apabila petahana (Pak Koster) mau maju lagi. “Dan beliau punya peluang untuk maju lagi sangat besar. Kenapa? karena, Pak Koster itu incumbent, kader senior dan Ketua DPD PDIP Bali,” ucapnya menegaskan.

Ketika ditanya apakah Koster berpeluang mendapat rekomendasi dari PDIP? Pria yang sehari-hari menghabiskan waktunya di Labuan Bajo itu mengatakan sangat berpeluang.

Baca Juga  Gubernur Koster: Stimulus OJK dan BI Sangat Membantu Masyarakat Hadapi Dampak Covid-19

“Dalam tradisi PDIP yang saya amati (semoga tak salah) incumbent pasti diberikan kepercayaan untuk maju lagi. Dan jangan ditanya atau berpikir berpasangan dengan siapa dulu. Lebih baik berpikir, Koster berpeluang mendapat rekomendasi. Kalau di tingkat lokal 100 persen berpeluang, karena semua DPC PDIP telah memberi rekomendasi. Semua kompak,” bebernya dengan semangat.

Ia menjelaskan, apakah nanti berpeluang mendapatkan rekomendasi partai atau tidak, menurutnya, di kultur PDIP hak mutlak ada di tangan Ketua Umum.

“Sekarang untuk meyakinkan seratus persen mendapatkan rekomendasi dari Ibu Megawati, saya berpikir Pak Koster sudah tau, pak Koster kan ‘orang dalam‘. Bagaimana berkomunikasi dengan Ibu Mega saya pikir Pak Koster tahu cara berkomunikasi,” katanya.

Soal Koster kembali berpasangan dengan Cok Ace secara formal di bawah kan sudah. Bahkan di grass root pun sudah banyak tahu dan melihat Koster Ace selaras selama lima tahun.

Tapi apakah Pak Koster disetujui dan Cok Ace juga disetujui? Atau kedu- duanya tidak disetujui. Atau Koster saja atau Cok Ace saja. Atau Koster dengan yang lain, atau Cok Ace dengan yang lain. “Banyak kemungkinan. Dan itu dalam tradisi PDIP menjadi hak prerogatif Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujarnya.

Sebagai petahana Pak Koster mesti merancang program Nangun Sat Kerthi Loka Bali plus dan Bali Era Baru plus. Karena menurutnya, dua program sudah menjadi program lima tahun lalu.

Dalam masa-masa seperti sekarang ini Pak Koster mesti menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang sudah dikerjakan melalui program Nangun Sat Kerthi Loka Bali termasuk program Bali Era Baru.

“Jadi kerja Pak Koster hari-hari ini ialah secara terus-menerus menjelaskan kepada masyarakat apa yang sudah dikerjakan melalui program Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan Bali Era Baru. Untuk apa? Untuk memperkokoh posisi Pak Koster agar diterima di masyarakat. Jadi kerja Pak Koster sekarang ini adalah menjelaskan pencapaian lima tahun memimpin,” tandasnya. (*/gs)

Baca Juga  Dari Forum Diskusi Publik Kota Layak Anak, Pemerintah Wajib Berikan Perlindungan Anak

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca